Organisasi
Pemerintah
2 variasi nama
Pejabat Terhubung
DPR (225)
ABDULLAH
Komisi III - Kapoksi
Peran / Konteks
Lembaga eksekutif
ADE GINANJAR, S.Sos.
Komisi V - Anggota
Peran / Konteks
Pemerintah Indonesia
ADISATRYA SURYO SULISTO
Komisi VI - Wakil Ketua
Peran / Konteks
pemerintah pusat
AHMAD IRAWAN, S.H., M.H.
Komisi II - Anggota
Peran / Konteks
Lembaga eksekutif, Lembaga eksekutif yang independensinya harus dijaga dalam konteks RUU Pemilu
AHMAD YOHAN, M.Si.
Komisi IV - Wakil Ketua
Peran / Konteks
Pihak eksekutif yang diberikan saran
ALEX INDRA LUKMAN, S.Sos., M.A.P.
Komisi IV - Wakil Ketua
Peran / Konteks
pemerintah yang diminta untuk memperbaiki tata kelola kawasan hutan, Pihak eksekutif yang dikritik terkait pencairan anggaran dan kebijakan harga beras
ALIEN MUS, S.Sos.
Komisi IV - Anggota
Peran / Konteks
pemerintah pusat
AMELIA ANGGRAINI
Komisi I - Anggota
Peran / Konteks
pihak yang diingatkan
AMIN, Ak., M.M.
Komisi XI - Kapoksi
Peran / Konteks
Pemerintah Republik Indonesia yang bertanggung jawab atas kebijakan ekonomi
ANDINA THRESIA NARANG, B.Comm.
Komisi I - Kapoksi
Peran / Konteks
Pemerintah
ANDRE ROSIADE
Komisi VI - Wakil Ketua
Peran / Konteks
Pemerintah Pusat
ARIA BIMA
Komisi II - Wakil Ketua
Peran / Konteks
Lembaga eksekutif
ARIF RAHMAN
Komisi IV - Anggota
Peran / Konteks
Lembaga eksekutif
ARIF WIBOWO
Komisi II - Anggota
Peran / Konteks
Eksekutif
ASEP WAHYUWIJAYA
Komisi VI - Anggota
Peran / Konteks
Lembaga yang disebut dalam konteks kolaborasi dengan masyarakat untuk mewujudkan keadilan sosial
Assoc. Prof. Dr. ERIC HERMAWAN, S.H., M.T., M.M.
Komisi XI - Anggota
Peran / Konteks
Eksekutif, Pihak otoritas yang dikritik terkait penanganan ekonomi dan nilai tukar mata uang
AZIS SUBEKTI, M.T.
Komisi II - Anggota
Peran / Konteks
Lembaga yang diminta menjaga stabilitas harga pangan dan rupiah serta fokus pada ketahanan ekonomi
BAMBANG PATIJAYA, S.E., M.M.
Komisi XII - Ketua
Peran / Konteks
pemerintah Indonesia
BAMBANG PURWANTO, S.ST., M.H.
Komisi IV - Kapoksi
Peran / Konteks
Pihak pembuat kebijakan yang diminta untuk menyelesaikan masalah ekspor CPO
BONNIE TRIYANA, S.S.
Komisi X - Anggota
Peran / Konteks
pemerintah yang mengusulkan penulisan ulang sejarah RI
BRAMANTYO SUWONDO, M.IR
Komisi X - Anggota
Peran / Konteks
Lembaga yang dituntut untuk menyelesaikan PPPK bagi guru honorer
CHARLES HONORIS
Komisi IX - Wakil Ketua
Peran / Konteks
pembuat kebijakan
DEWI YUSTISIANA, S.H., M.Kn.
Badan Anggaran - Anggota
Peran / Konteks
Penyelenggara negara, Pihak berwenang yang mengambil langkah tegas menghentikan sementara operasi tambang
DONI AKBAR, S.E., M.M.
Komisi VI - Anggota
Peran / Konteks
membatalkan izin usaha tambang nikel
Dra. Hj. YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW
Komisi V - Anggota
Peran / Konteks
Pihak yang diharapkan bahu-membahu dengan warga
Dr. AHMAD BASARAH
Komisi XIII - Anggota
Peran / Konteks
Lembaga eksekutif
Dr. AL MUZZAMMIL YUSUF, M.Si.
Komisi XIII - Anggota
Peran / Konteks
pejabat
Dr. DEDE YUSUF MACAN EFFENDI, S.T., M.I.Pol.
Komisi II - Wakil Ketua
Peran / Konteks
Pihak eksekutif yang diminta untuk memperketat aturan dan akses gim daring bagi anak-anak
Dr. DESY RATNASARI, M.Si., M.Psi., Psikolog.
Komisi I - Anggota
Peran / Konteks
Pihak eksekutif yang memberikan usulan terkait penanganan banjir
Dr. Drs. ADRIANUS ASIA SIDOT, M.Si.
Komisi IV - Anggota
Peran / Konteks
Pembuat Kebijakan, Penyelenggara kebijakan penanggulangan karhutla
Dr. EDHIE BASKORO YUDHOYONO, B.Com., M.Sc.
Badan Musyawarah - Anggota
Peran / Konteks
pemerintah
Dr. EDI PURWANTO, S.H.I., M.Si.
Komisi V - Anggota
Peran / Konteks
pembuat kebijakan
Dr. EVITA NURSANTY, M.Sc.
Komisi VII - Wakil Ketua
Peran / Konteks
pembuat kebijakan
drg. ALFONS MANIBUI
Badan Musyawarah - Anggota
Peran / Konteks
Eksekutif
Dr. H. ABDUL FIKRI FAQIH, M.M.
Komisi X - Kapoksi
Peran / Konteks
Eksekutif
Dr. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI, S.E., M.Si.
Komisi IV - Wakil Ketua
Peran / Konteks
pemerintah nasional yang mengatur kebijakan impor
Dr. HABIBUROKHMAN, S.H., M.H.
Komisi III - Ketua
Peran / Konteks
Mitra kerja DPR dalam pembahasan Revisi UU Polri
Dr. H. AGUNG WIDYANTORO, S.H., M.Si.
Komisi X - Anggota
Peran / Konteks
Pihak yang didesak untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah
Dr.(H.C.) CORNELIS, M.H.
Badan Anggaran - Anggota
Peran / Konteks
Executive Branch
Dr. (H.C.) PUAN MAHARANI
Komisi I - Anggota
Peran / Konteks
Eksekutif
Dr. H. CUCUN AHMAD SYAMSURIJAL, M.A.P.
Komisi III - Anggota
Peran / Konteks
Lembaga Eksekutif
Dr. H. EDY WURYANTO, S.Kp., M.Kep.
Komisi IX - Kapoksi
Peran / Konteks
Penyelenggara Negara, Pihak eksekutif yang dituntut merespons isu kesehatan seperti Super Flu secara terukur dan berbasis sistem
Dr. H. HASANUDDIN, S.E., M.M.
Komisi I - Anggota
Peran / Konteks
Pembuat kebijakan
drh. I KETUT SUWENDRA, M.M.
Komisi IV - Anggota
Peran / Konteks
lembaga yang diminta untuk membatalkan rencana investor asing dan mengatur eksploitasi sumber daya
Dr. Hj. ANGGIA ERMA RINI, M.K.M.
Komisi VI - Ketua
Peran / Konteks
Pihak yang diapresiasi terkait UU BUMN
Dr. Hj. ANIS BYARWATI, S.Ag.,M.Si
Komisi XI - Anggota
Peran / Konteks
Eksekutif, Pihak eksekutif yang merumuskan strategi fiskal, menjaga defisit APBN, dan menyalurkan insentif
DR. Hj. ANNA MU'AWANAH, S.E., M.H.
Komisi XI - Anggota
Peran / Konteks
pemerintah pusat
dr. Hj. CELLICA NURRACHADIANA, M.H.Kes.
Komisi IX - Kapoksi
Peran / Konteks
Pembuat kebijakan
Dr. H. JEFRY ROMDONNY, S.E., S.Sos., M.Si., M.M.
Komisi VII - Anggota
Peran / Konteks
Penyelenggara program publik
Dr. Hj. HINDUN ANISAH, M.A.
Komisi IV - Anggota
Peran / Konteks
Pihak yang memberikan bantuan cepat kepada peternak
Dr. Hj. KARMILA SARI, S.Kom., M.M.
Komisi X - Anggota
Peran / Konteks
pihak yang diminta untuk menegakkan aturan LGBTQ
Disebut di Berita
Anggota Komisi X DPR RI Dr. Hj. Karmila Sari, S.Kom., M.M.; Sosok Bahlil Lahadalia bisa Menjadi Sumber Inspirasi bagi Generasi Muda, Pelaku Usaha, Pemerintah, maupun Pemangku Kepentingan lainnya untuk
Metropolitan Post - · 7 Agu 2026
Karmila Sari Minta Pemerintah Perkuat Regulasi Larangan Paham LGBT
Warta Suluh · 15 Jul 2026
Dr. Hj. KURNIASIH MUFIDAYATI, M.Si.
Komisi X - Wakil Ketua
Peran / Konteks
Pemerintah Pusat
Dr. Hj. NETTY PRASETIYANI, M.Si.
Komisi IX - Kapoksi
Peran / Konteks
memperkuat pelaksanaan program haji ramah lansia
Dr. Hj. NIHAYATUL WAFIROH, MA.
Komisi IX - Wakil Ketua
Peran / Konteks
pihak yang diminta untuk memberikan insentif kepada nakes di daerah bencana
Dr. Hj. NOVITA WIJAYANTI, S.E., M.M.
Komisi V - Anggota
Peran / Konteks
Pemerintah yang dihargai
Dr. H. M. GIRI RAMANDA N. KIEMAS, S.E., M.M.
Komisi II - Anggota
Peran / Konteks
Pembuat Kebijakan
Dr. H. M. HIDAYAT NUR WAHID, M.A.
Komisi VIII - Anggota
Peran / Konteks
Eksekutif, Pihak otoritas yang didorong untuk memperkuat diplomasi demi menambah kuota haji
Dr. H.M. RIFQINIZAMY KARSAYUDA, S.H., M.H.
Komisi II - Ketua
Peran / Konteks
Lembaga Eksekutif
dr. H. MUFTI AIMAH NURUL ANAM
Komisi VI - Kapoksi
Peran / Konteks
pelaku kebijakan impor
Dr. H. MUHAMMAD KHOZIN, M.A.P
Komisi II - Kapoksi
Peran / Konteks
pemerintah pusat
Dr. H. MUH. HARIS, S.S., M.Si.
Komisi IX - Anggota
Peran / Konteks
Pemerintah
Dr. H. MUKHAMAD MISBAKHUN, S.E., M.H.
Komisi XI - Ketua
Peran / Konteks
Pemerintah Indonesia
Dr. H. MUSA RAJEKSHAH, M.Hum.
Komisi V - Anggota
Peran / Konteks
pemerintah provinsi atau pusat
drh. SLAMET
Komisi IV - Kapoksi
Peran / Konteks
Penyelenggara Negara
Dr. H. SUKAMTA
Komisi I - Wakil Ketua
Peran / Konteks
pihak yang diminta untuk tetap waspada terhadap penurunan dana judi online
Dr. Ir. H.A. JUNAIDI AULY, M.M.
Komisi XII - Kapoksi
Peran / Konteks
Pihak pembuat kebijakan yang merencanakan kenaikan tarif tol
Dr. Ir. HARRIS TURINO, S.T., S.H., M.Si., M.M.
Komisi XI - Kapoksi
Peran / Konteks
Pembuat Kebijakan dan Sasaran Kritik, Pihak eksekutif yang diminta untuk mengambil tindakan terkait keselamatan lalu lintas, dana daerah, dan judi online
Dr. Ir. H.E. HERMAN KHAERON, M.Si.
Komisi VI - Anggota
Peran / Konteks
Pemerintah Nasional Indonesia
Dr. Ir. HETIFAH SJAIFUDIAN, M.P.P.
Komisi X - Ketua
Peran / Konteks
Pihak Pemerintah
Dr. Ir. Hj. ANDI YULIANI PARIS, M.Sc.
Komisi XI - Anggota
Peran / Konteks
eksekutif negara
Dr. K.H. MAMAN IMANUL HAQ, M.M.
Komisi VIII - Anggota
Peran / Konteks
pemerintah Indonesia
dr. MAHARANI
Komisi IX - Anggota
Peran / Konteks
pembuat regulasi outsourcing
Dr. MARINUS GEA, S.E., M.Ak.
Badan Anggaran - Anggota
Peran / Konteks
pembentuk regulasi
Dr. MARULI SIAHAAN, S.H.,M.H.
Panitia Khusus - Anggota
Peran / Konteks
Pembuat aturan program MBG
Dr. M. HANIF DHAKIRI, M.Si.
Komisi XI - Wakil Ketua
Peran / Konteks
eksekutif, Pihak pembuat kebijakan yang diminta untuk menyiapkan skenario krisis dan mengoreksi arah ekonomi
Dr. RICO SIA, M.Si.
Komisi VII - Anggota
Peran / Konteks
Pihak pembuat kebijakan yang diharapkan mencari solusi alternatif
Dr. RIEKE DIAH PITALOKA
Komisi XIII - Anggota
Peran / Konteks
Pihak yang diminta menyetujui PP Manajemen ASN
Dr. SARTONO, S.E., M.M.
Badan Musyawarah - Anggota
Peran / Konteks
Pemerintah
DRS. HAMKA B. KADY, M.S.
Komisi V - Anggota
Peran / Konteks
memelihara harga BBM
Drs. H. CEK ENDRA
Komisi XII - Anggota
Peran / Konteks
lembaga yang diminta untuk mengevaluasi
Drs. H.M. GANDUNG PARDIMAN, M.M.
Komisi VII - Anggota
Peran / Konteks
Pemberi gelar Pahlawan Nasional kepada KGPAA Paku Alam VIII
Drs. H. MOHD. IQBAL ROMZI
Komisi VIII - Kapoksi
Peran / Konteks
Subjek yang menerima peringatan dan bertanggung jawab atas kebijakan subsidi diesel dan bantuan sosial
Drs. H. MUKHLIS BASRI
Komisi V - Anggota
Peran / Konteks
pusat dan daerah yang diminta untuk meninjau kebijakan tarif tol
Drs. H. RUSLI HABIBIE, M.A.P.
Komisi XII - Anggota
Peran / Konteks
Pemerintah pusat yang bekerja sama dengan PLN dalam mengatasi masalah kelistrikan
Drs. H. TAUFIQ R. ABDULLAH, M.A.P.
Komisi I - Anggota
tercatat sebagai "pemerintah"
Peran / Konteks
pemerintah
Drs. JULIYATMONO, M.M., M.H.
Komisi X - Anggota
Peran / Konteks
pembuat kebijakan afirmasi
Disebut di Berita
Dr. SOFYAN TAN
Komisi X - Kapoksi
Peran / Konteks
penerima tawaran kerjasama pendidikan
Drs. RAPIDIN SIMBOLON, M.M.
Komisi XIII - Anggota
Peran / Konteks
Pemerintah
Drs. SABAM SINAGA, M.M.
Komisi X - Kapoksi
Peran / Konteks
pengambil kebijakan pendidikan dan pihak yang diharapkan melakukan intervensi
Dr. SYAHRUL AIDI MAAZAT, L.c., M.A.
Komisi I - Kapoksi
Peran / Konteks
Instansi pemerintah, Pihak eksekutif yang didesak untuk mengusut kasus dan mengambil tindakan tegas
Dr. SYARIF FASHA, S.E., M.E.
Badan Urusan Rumah Tangga - Anggota
Peran / Konteks
pemerintah yang diminta menyelesaikan masalah pembagian porsi daerah penghasil migas
EKA WIDODO, S.T.
Komisi II - Anggota
Peran / Konteks
Eksekutif
EKO WAHYUDI
Komisi IV - Anggota
Peran / Konteks
Pemerintah Negara Republik Indonesia yang bertanggung jawab atas kebijakan pangan dan kesehatan
ELNINO M. HUSEIN MOHI, S.T., M.Si.
Komisi I - Anggota
Peran / Konteks
lembaga pemerintah yang diminta menjamin kebutuhan masyarakat
ERNA SARI DEWI, S.E.,M.H
Komisi V - Anggota
Peran / Konteks
lembaga pemerintah
ERWIN AKSA
Komisi VIII - Anggota
Peran / Konteks
pemerintah yang diminta untuk menghentikan ekspor lignit
EVA MONALISA, S.I.Kom.
Komisi VII - Anggota
Peran / Konteks
lembaga yang diminta untuk memberikan dukungan dan interveni dalam sektor UMKM
FELLY ESTELITA RUNTUWENE, S.E.
Komisi IX - Ketua
Peran / Konteks
penerima peringatan mengenai penerapan sistem kelas rawat inap
FIRMAN SOEBAGYO, S.E., M.H.
Komisi IV - Anggota
Peran / Konteks
Eksekutif
HABIB IDRUS SALIM ALJUFRI, Lc., M.B.A.
Komisi XI - Anggota
Peran / Konteks
Penyelenggara negara
HABIB SYARIEF MUHAMMAD
Komisi X - Anggota
Peran / Konteks
Pihak eksekutif yang berwenang menerbitkan aturan turunan UU PPRT dan kebijakan PPPK, Pihak yang diminta menerbitkan aturan turunan
H. ABIDIN FIKRI, S.H., M.H.
Komisi VIII - Wakil Ketua
Peran / Konteks
Lembaga eksekutif
H. AHMAD SAFEI, S.H., M.H.
Komisi V - Anggota
Peran / Konteks
pemerintah
H. ALIFUDIN, S.E., M.M.
Komisi VII - Kapoksi
Peran / Konteks
Subjek yang dikritik
H. ALI ZAMRONI, S.Sos., M.A.P.
Komisi X - Kapoksi
Peran / Konteks
Pengusul kebijakan
H. ANSORY SIREGAR
Komisi VIII - Wakil Ketua
Peran / Konteks
diminta untuk mengambil tindakan tegas terhadap mafia karantina hotel
H. ANTON SUKARTONO SURATTO, M.Si.
Komisi I - Wakil Ketua
Peran / Konteks
Pihak yang mengambil langkah cepat dan aman
H. APROZI ALAM, S.E.
Komisi VIII - Anggota
Peran / Konteks
Eksekutif, Pihak eksekutif penyelenggara haji
H. ARISAL AZIZ
Komisi XIII - Anggota
Peran / Konteks
lembaga eksekutif
Disebut di Berita
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan Aktif Mendorong Seluruh Program Pemerintahan, Arisal Aziz : Saya Bangga Sebagai Kader PAN
publikterkini.com · 10 Agu 2026
Anggota DPR RI Fraksi PAN H Arisal Aziz: Kasus Korupsi Pertamina Ujian Pemerintah dalam Perangi Korupsi
Padang Ekspress · 18 Mei 2026
H. ASEP ROMY ROMAYA
Komisi IX - Anggota
Peran / Konteks
pemerintah indonesia
H. ASKWENI, S.Pd.
Komisi VI - Anggota
Peran / Konteks
pemerintah pusat
H. DANANG WICAKSANA SULISTYA, S.T.
Komisi V - Kapoksi
Peran / Konteks
Penyedia diskon tiket
H. DIDIK HARYADI, S.T., S.H.
Komisi XI - Anggota
Peran / Konteks
subjek kritik terkait penerimaan pajak dan subsidi listrik
H. ECKY AWAL MUCHARAM
Komisi III - Anggota
Peran / Konteks
Pihak eksekutif yang diminta melakukan antisipasi kenaikan harga
H. EDDY SOEPARNO, S.H., M.H.
Komisi XII - Anggota
Peran / Konteks
Pemerintah Pusat
H. HENDRY MUNIEF, M.B.A.
Komisi VII - Anggota
Peran / Konteks
Institusi Pemerintahan
Hj. CHUSNUNIA CHALIM, Ph.D.
Komisi VII - Wakil Ketua
Peran / Konteks
penerima keluhan dan pihak yang dapat mengambil kebijakan
Hj. DINI RAHMANIA, S.IAN, M.M.
Komisi VIII - Anggota
Peran / Konteks
Pihak yang Diminta untuk Bertindak
Hj. HIMMATUL ALIYAH, S.Sos., M.Si.
Komisi X - Wakil Ketua
Peran / Konteks
lembaga pemerintahan
Hj. IDA NURLAELA WIRADINATA
Komisi VI - Anggota
Peran / Konteks
Pihak eksekutif yang diimbau untuk memperhatikan tantangan industri nasional
Hj. LEDIA HANIFA A., S.Si., M.Psi.T.
Komisi X - Anggota
Peran / Konteks
eksekutif, Pihak yang menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024
Hj. LISDA HENDRAJONI, S.E., M.M.Tr.
Komisi VIII - Anggota
Peran / Konteks
Pihak pembuat kebijakan terkait kuota haji
Hj. MAHDALENA, S.S., M.M.
Komisi VIII - Kapoksi
Peran / Konteks
Eksekutif
Hj. MEITY RAHMATIA, S.E., S.Pd., M.M.
Badan Anggaran - Anggota
Peran / Konteks
lembaga yang diminta untuk memperkuat perlindungan warga sipil
H. JOHAN ROSIHAN, S.T.
Komisi IV - Anggota
Peran / Konteks
Pemerintah Indonesia
Hj. RATNA JUWITA SARI, S.E., M.M.
Badan Musyawarah - Anggota
Peran / Konteks
Eksekutif, Pihak eksekutif yang ditagih pertanggungjawabannya terkait proyek kilang
Hj. SRI WULAN, S.E., M.M.
Komisi VIII - Anggota
Peran / Konteks
pihak yang diminta untuk segera melakukan perbaikan
H. KAMRUSSAMAD, Ph.D.
Komisi XI - Anggota
Peran / Konteks
Lembaga Eksekutif, pembuat kebijakan ekonomi
H. LALU HADRIAN IRFANI, S.T.
Komisi X - Wakil Ketua
Peran / Konteks
Pihak yang didesak
H. MARWAN DASOPANG, M.Si.
Komisi VIII - Ketua
Peran / Konteks
Eksekutif
H. M. NASIM KHAN
Komisi VI - Anggota
Peran / Konteks
pemerintah pusat
H. MORI HANAFI, S.E.,MCom
Komisi V - Anggota
Peran / Konteks
Pihak yang mengusulkan anggaran
H. MUHAMAD NUR PURNAMASIDI, S.Sos.M.Si.
Komisi X - Anggota
Peran / Konteks
Penyelenggara Negara
H. MUHAMMAD HILMAN MUFIDI, S.E., S.H.
Komisi X - Anggota
Peran / Konteks
lembaga yang diminta untuk bekerja lebih keras
H. MUHAMMAD KHOLID, S.E., M.Si.
Komisi XI - Anggota
Peran / Konteks
pihak yang diminta untuk memberikan tambahan TKD
H. MUHIDIN MOHAMAD SAID, S.E., M.B.A.
Komisi XI - Anggota
Peran / Konteks
Pihak pembuat kebijakan yang didorong untuk menurunkan angka ICOR
H. MUSLIM AYUB, S.H., M.M.
Badan Legislasi - Anggota
Peran / Konteks
Pihak yang menyusun rencana cicilan hutang negara yang dikritik
H. OLEH SOLEH, S.H.
Komisi I - Kapoksi
Peran / Konteks
eksekutif
H. RIVQY ABDUL HALIM
Komisi VI - Kapoksi
Peran / Konteks
pihak yang dituntut untuk memberikan transparansi mengenai kebijakan harga BBM
H. SLAMET ARIYADI, S.Psi., M.Sos.
Komisi I - Anggota
Peran / Konteks
Pemerintah pusat
H. SUDJATMIKO, S.T.
Komisi V - Kapoksi
Peran / Konteks
eksekutif
H. SYAFIUDDIN, S.Sos., M.H.
Komisi V - Anggota
Peran / Konteks
eksekutif
H. SYAIFUL HUDA, S.I.Kom., M.K.P.
Komisi V - Wakil Ketua
Peran / Konteks
pihak yang diminta untuk membenahi transportasi publik
H. SYARIEF ABDULLAH ALKADRIE, S.H.
Komisi V - Anggota
Peran / Konteks
pemerintah
H.TEUKU IBRAHIM, S.T., M.M.
Komisi III - Anggota
Peran / Konteks
Pemerintah pusat yang diminta mengembalikan kontrol atas empat pulau
H. TUBAGUS HAERUL JAMAN, S.E.
Komisi IX - Anggota
Peran / Konteks
Pelaksana pemerintahan
H. YANUAR ARIF WIBOWO, S.H.
Badan Legislasi - Anggota
Peran / Konteks
pihak yang didesak untuk memperkuat kebijakan mitigasi nasional
H. YULIAN GUNHAR, S.H., M.H.
Panitia Khusus - Anggota
Peran / Konteks
Otoritas pembuat kebijakan yang didesak untuk mencabut izin tambang nikel, pembuat kebijakan
I KETUT KARIYASA ADNYANA, S.P.
Komisi VIII - Anggota
Peran / Konteks
lembaga negara yang bertanggung jawab atas kebijakan sosial
INDRAJAYA, S.E.
Komisi II - Anggota
Peran / Konteks
pemerintah pusat yang mengusulkan pencabutan HGU
Ir. ANDREAS EDDY SUSETYO, M.M.
Komisi XI - Anggota
Peran / Konteks
eksekutif Indonesia
Ir. H. ATENG SUTISNA
Komisi XII - Anggota
Peran / Konteks
Tidak Disebutkan
Ir. H. BAMBANG HARYO SOEKARTONO
Komisi VII - Kapoksi
Peran / Konteks
penerima masukan kebijakan dari MTI
Ir. H. NUROJI
Komisi IX - Anggota
Peran / Konteks
Lembaga pemerintah yang program vaksinasi didukung dan dipantau oleh Nuroji di Depok.
Ir. H. SAHIDIN
Komisi IX - Anggota
Peran / Konteks
Pihak penyelenggara dan pelaksana Program MBG
Ir. H. TIFATUL SEMBIRING
Komisi VII - Anggota
Peran / Konteks
Lembaga pemerintah yang ditargetkan untuk mengembangkan dan mempromosikan wisata
Irjen. Pol. (Purn) Drs. H. SAFARUDDIN, M.I.Kom.
Komisi III - Kapoksi
Peran / Konteks
Instansi yang mengeluarkan kebijakan moratorium sirene dan rotator
Ir. LAMHOT SINAGA
Komisi VII - Wakil Ketua
Peran / Konteks
Pemerintah pusat
IRMA SURYANI, S.E., M.M.
Komisi IX - Kapoksi
Peran / Konteks
eksekutif negara
Ir. M. SHADIQ PASADIGOE, S.H., M.M.
Badan Legislasi - Anggota
Peran / Konteks
pihak yang diminta untuk mempercepat penanganan banjir di Kota Padang
Ir. PANGGAH SUSANTO, M.M.
Komisi IV - Wakil Ketua
Peran / Konteks
pemerintah negara
Ir. SUMAIL ABDULLAH
Komisi IV - Anggota
Peran / Konteks
pemerintah yang diminta untuk membangun infrastruktur
JAMALUDIN MALIK, S.H., M.H.
Badan Legislasi - Anggota
Peran / Konteks
penjamin pasokan batu bara
JUNICO B.P. SIAHAAN, S.E.
Komisi I - Anggota
Peran / Konteks
peminta untuk mengawasi QRIS
KAISAR ABU HANIFAH
Komisi VII - Kapoksi
Peran / Konteks
dituntut untuk menyusun roadmap industri nasional dan memberikan insentif mobil listrik, Lembaga eksekutif yang diminta oleh DPR untuk turun tangan mengatasi masalah kenaikan harga LPG
LASARUS, S.SOS., M.Si.
Komisi V - Ketua
Peran / Konteks
Pihak eksekutif yang dikritik terkait keterlambatan penetapan status bencana
LESTARI MOERDIJAT
Komisi X - Anggota
Peran / Konteks
pihak yang diminta memberikan dukungan nyata dalam pengelolaan warisan budaya
MAHFUDZ ABDURRAHMAN, S.Sos.
Komisi I - Anggota
Peran / Konteks
Pihak otoritas yang dituntut untuk mengambil langkah serius menangani judi online
MARWAN CIK ASAN
Komisi XI - Kapoksi
Peran / Konteks
Pihak yang diminta untuk menstabilkan nilai tukar Rupiah
MARWAN JAFAR, Ph.D.
Komisi XI - Anggota
Peran / Konteks
Pelaksana kebijakan publik, Pihak eksekutif yang merencanakan kebijakan penagihan pajak
MELCHIAS MARKUS MEKENG, M.H.
Komisi XI - Anggota
Peran / Konteks
Pemerintah pusat Indonesia
MERCY CHRIESTY BARENDS, S.T.
Komisi III - Anggota
Peran / Konteks
Lembaga negara yang diingatkan tidak membebani rakyat dalam kondisi ekonomi terjepit
M. H. SAID ABDULLAH
Komisi XI - Anggota
Peran / Konteks
Pemerintah
MOHAMAD HEKAL, B.Sc., M.B.A.
Komisi XI - Wakil Ketua
Peran / Konteks
pemerintah pusat
MORENO SOEPRAPTO, S.Sos.
Panitia Khusus - Anggota
Peran / Konteks
lembaga negara
MUH. ZULFIKAR SUHARDI, S.IP.
Komisi IV - Anggota
Peran / Konteks
pihak yang dituntut untuk tidak menaikkan PPN yang membebani UMKM
MY ESTI WIJAYATI
Komisi X - Wakil Ketua
Peran / Konteks
Lembaga Eksekutif, lembaga pemerintah
NENG EEM MARHAMAH ZULFA HIZ, S.Th.I., M.M.
Komisi IX - Anggota
Peran / Konteks
Pihak yang diwajibkan untuk mendukung UMKM
NEVI ZUAIRINA
Komisi VI - Kapoksi
Peran / Konteks
pembuat kebijakan
NURHADI, S.Pd., M.H.
Komisi IX - Anggota
Peran / Konteks
pemerintah negara yang diminta melakukan mitigasi PHK
NURUL ARIFIN, M.Si.
Komisi I - Anggota
Peran / Konteks
Pihak yang didesak untuk memastikan perlindungan prajurit
NURWAYAH, S.Pd.
Komisi VI - Anggota
Peran / Konteks
pemerintah nasional
OBET RUMBRUREN
Komisi IX - Anggota
Peran / Konteks
pihak pembuat kebijakan yang diminta membuka lapangan kerja
OKTA KUMALA DEWI, S.E., M.Ak.
Komisi I - Anggota
Peran / Konteks
lembaga pemerintah
PAOLUS HADI, S.IP., M.Si.
Komisi XIII - Anggota
Peran / Konteks
pemerintah provinsi/kabupaten yang mendukung program kelapa dalam
PRANANDA SURYA PALOH
Komisi I - Anggota
Peran / Konteks
lembaga eksekutif yang didukung oleh parlemen
Prof. Dr. DARMADI DURIANTO
Komisi VI - Anggota
Peran / Konteks
Lembaga yang diminta untuk mengevaluasi desain koperasi
Prof. Dr. H. FURTASAN ALI YUSUF, S.E., S.Kom., M.M.
Komisi X - Anggota
Peran / Konteks
lembaga yang diminta memberikan kepastian status guru non-ASN
Prof. Dr. Ir. H. ROKHMIN DAHURI, M.S.
Komisi IV - Anggota
Peran / Konteks
pembuat kebijakan yang diminta untuk mengawasi kebijakan BBM dan mengatasi hambatan ekspor
Prof. Dr. Ir. H. SUFMI DASCO AHMAD, S.H., M.H.
Komisi III - Anggota
Peran / Konteks
Eksekutif, Lembaga eksekutif
Prof. Dr. YASONNA H. LAOLY, S.H., M.Sc.
Badan Musyawarah - Anggota
Peran / Konteks
Pemerintah
PUTERI ANETTA KOMARUDIN
Komisi XI - Anggota
Peran / Konteks
Pembuat kebijakan dan regulator
PUTRA NABABAN
Komisi VII - Kapoksi
Peran / Konteks
penerima permintaan untuk memperkuat daya saing industri petrokimia, Pihak Eksekutif / Pembuat Kebijakan
PUTRI ZULKIFLI HASAN, S.Mn., M.Bus.
Badan Musyawarah - KAPOKDAN
Peran / Konteks
Pihak yang mengeluarkan klaim stok BBM aman
RACHEL MARYAM SAYIDINA
Komisi I - Anggota
Peran / Konteks
Lembaga yang sedang melakukan upaya pemberantasan judi online
RACHMAT GOBEL
Komisi VI - Kapoksi
Peran / Konteks
pembuat kebijakan, Pihak otoritas yang diminta untuk membentuk Satgas penanganan PHK
RAJIV
Komisi IV - Anggota
Peran / Konteks
Pemerintah Pusat
RAVINDRA AIRLANGGA, B.A., M.S.
Komisi IX - Anggota
Peran / Konteks
Pihak eksekutif yang didesak untuk memperketat pintu masuk negara dan membantu UMKM
R.H. IMRON AMIN, S.H., M.H.
Komisi I - Anggota
Peran / Konteks
eksekutif
RINA SA'ADAH, Lc., M.Si
Komisi IV - Anggota
Peran / Konteks
Pihak eksekutif yang didesak untuk membongkar praktik mafia pangan
RIYONO, S.Kel., M.Si.
Komisi IV - Anggota
Peran / Konteks
Lembaga yang diminta untuk memperkuat mitigasi karhutla dan pengawasan hutan
RIZAL BAWAZIER
Komisi VI - Anggota
Peran / Konteks
Pemerintah Indonesia
ROBERTH ROUW
Komisi V - Wakil Ketua
Peran / Konteks
pemerintah yang diminta untuk modernisasi radar
ROFIK HANANTO, S.E.
Komisi V - Anggota
Peran / Konteks
Pemerintah Indonesia
ROMY SOEKARNO, S.H.
Komisi II - Anggota
Peran / Konteks
pemerintah pusat
RUDIANTO LALLO, S.H., M.H.
Komisi III - Anggota
Peran / Konteks
Lembaga yang diminta untuk merealisasikan bantuan rumah korban kebakaran
RUTH NAOMI RUMKABU
Komisi I - Anggota
Peran / Konteks
pemerintah
SAADIAH ULUPUTTY, S.T.
Komisi V - Anggota
Peran / Konteks
Lembaga yang diminta meninjau kembali kebijakan UKT
SANDI FITRIAN NOOR, S.T., M.M.
Komisi VIII - Anggota
Peran / Konteks
Pihak eksekutif yang didesak untuk memprioritaskan penanganan potensi bencana
SARIFAH AINUN JARIYAH, S.I.P.
Komisi I - Anggota
Peran / Konteks
pihak yang mendukung atau terkait dengan program mega tani
SELLY ANDRIANY GANTINA, A.Md.
Komisi VIII - Kapoksi
Peran / Konteks
eksekutif
SHANTY ALDA NATHALIA, S.H.
Badan Kerja Sama Antar Parlemen - Anggota
Peran / Konteks
pemerintah yang diminta untuk menjamin pasokan energi
SONNY T. DANAPARAMITA, S.H.,M.H
Komisi IV - Kapoksi
Peran / Konteks
Pihak yang didorong untuk mengendalikan harga
SUKUR H NABABAN, S.T.
Komisi IX - Anggota
Peran / Konteks
Pemerintah
TEGUH ISWARA SUARDI,S.T.,MSC
Komisi V - Anggota
Peran / Konteks
pemerintah yang diingatkan
TOMMY KURNIAWAN, S.Kom.
Komisi XI - Kapoksi
Peran / Konteks
Pihak eksekutif yang merencanakan kebijakan PPN jasa jalan tol
USMAN HUSIN
Komisi IV - Anggota
Peran / Konteks
Pihak yang diingatkan
VITA ERVINA, S.E., M.B.A.
Komisi IX - Anggota
Peran / Konteks
pemerintah pusat
WAHYU SANJAYA, S.E., M.M.
Komisi XI - Anggota
Peran / Konteks
pemberi kebijakan
WIDYA PRATIWI, S.H.
Komisi III - Anggota
Peran / Konteks
pembuat program kebijakan
YAN PERMENAS MANDENAS, S.Sos., M.Si.
Komisi XIII - Anggota
Peran / Konteks
Pihak otoritas yang diminta untuk membuka ruang dialog
YOYOK RIYO SUDIBYO
Komisi VII - Kapoksi
Peran / Konteks
Penyelenggara Negara
YULIANSYAH, S.E.
Komisi V - Anggota
Peran / Konteks
pemangku kebijakan
ZIGO ROLANDA, S.E., M.M.
Komisi V - Anggota
Peran / Konteks
pemerintah yang diminta untuk mempercepat proyek infrastruktur
Lainnya (34)
Adian Napitupulu
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
Peran / Konteks
lembaga yang diminta untuk mempertimbangkan kebijakan terhadap bisnis thrifting
Agung Laksono
Anggota Dewan Pertimbangan Presiden
Peran / Konteks
Institusi Pemerintahan, Pihak yang coba dilapori oleh Agung Laksono terkait penyelesaian konflik PMI
Amien Rais
Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia
Peran / Konteks
pelaksana program kerakyatan yang ditegaskan
Anas Urbaningrum
Ketua Umum Partai Kebangkitan Nusantara ke-2
Peran / Konteks
Lembaga negara yang menjalankan eksekutif
Andi Mallarangeng
Menteri Pemuda dan Olahraga Indonesia
Peran / Konteks
lembaga negara yang disebut
Anies Baswedan
Peran / Konteks
Pihak yang menjadi sasaran kritik terkait kebijakan dan komunikasi publik
Anindya Bakrie
Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia ke-13
Peran / Konteks
pemerintah negara
Anwar Abbas
Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia
Peran / Konteks
pemerintahan pusat yang dikritik terkait penanganan bencana dan kebijakan publik, penerima saran untuk membuka kembali kran pengiriman PMI ke Arab Saudi
Budiman Sudjatmiko
Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan
Peran / Konteks
pemerintah pusat
Chandra M Hamzah
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi
Peran / Konteks
lembaga negara
Edward Omar Sharif Hiariej
Wakil Menteri Hukum Indonesia
Peran / Konteks
Pihak eksekutif yang menyusun dan menargetkan penyelesaian aturan turunan KUHAP
Effendi Simbolon
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
Peran / Konteks
pemerintah
Fachrul Razi (militer)
Peran / Konteks
penerima pesan agar tidak merusak TNI sesuai dengan pernyataan Fachrul Razi
Fahri Hamzah
Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman
Peran / Konteks
Lembaga yang menjadi objek isu ajakan jatuh dan respons Fahri Hamzah
Ganjar Pranowo
Peran / Konteks
Pemerintah Indonesia
Gatot Nurmantyo
Panglima Tentara Nasional Indonesia
Peran / Konteks
Lembaga yang dikritik karena keterlambatan dalam menangani kerusuhan
Hamdan Zoelva
Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Peran / Konteks
pemberi jaminan independensi
Hinca Panjaitan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
Peran / Konteks
pihak yang diminta turun tangan
Idrus Marham
Menteri Sosial Indonesia
Peran / Konteks
pemerintah yang diminta mengambil sikap
Kapitra Ampera
Peran / Konteks
lembaga negara yang menangani Covid-19
Karni Ilyas
Peran / Konteks
pihak yang dituduh melakukan intervensi
M. Busyro Muqoddas
Peran / Konteks
Lembaga Pemerintahan
Moeldoko
Kepala Staf Kepresidenan Indonesia
Peran / Konteks
Pihak pembuat kebijakan dan regulasi insentif kendaraan listrik, Pihak pembuat kebijakan yang bertanggung jawab atas regulasi dan subsidi kendaraan listrik
Rosan Roeslani
Menteri Investasi dan Hilirisasi Indonesia
Peran / Konteks
Institusi negara
Sofyan Djalil
Menteri Agraria dan Tata Ruang Indonesia
Peran / Konteks
lembaga yang ditargetkan untuk mengirim tenaga kerja
Susilo Bambang Yudhoyono
Peran / Konteks
Instansi Pemerintahan
Sutiyoso
Peran / Konteks
pemberi keputusan pengangkatan Sutiyoso sebagai komisaris dan KaBIN
Terawan Agus Putranto
Penasihat Khusus Presiden Bidang Kesehatan
Peran / Konteks
Pengatur izin praktik dokter sesuai pernyataan Yasonna
Thomas Lembong
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
Peran / Konteks
Lembaga yang diminta untuk mendemonstrasi mahasiswa
Tommy Soeharto
Ketua Umum Partai Berkarya ke-2
Peran / Konteks
pihak yang digugat
Viktor Laiskodat
Gubernur Nusa Tenggara Timur
Peran / Konteks
Lembaga yang diminta memberikan insentif dan dukungan kepada ibu rumah tangga
Yasonna Laoly
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
Peran / Konteks
Pemerintah Negara Republik Indonesia
Yenny Wahid
Peran / Konteks
Pembuat kebijakan dan regulator
Zainudin Amali
Menteri Pemuda dan Olahraga Indonesia
Peran / Konteks
Pemerintah Republik Indonesia
DPD (33)
A. IAN ALI BAAL MASDAR, S.H.
Anggota DPD RI
Peran / Konteks
pihak yang diharapkan mendapatkan inovasi dari alumni
AJI MIRNI MAWARNI, S.T., M.M.
Anggota DPD RI
Peran / Konteks
Pihak yang didesak
ARIANTO KOGOYA, S.E.
Anggota DPD RI
Peran / Konteks
Pemerintah Indonesia
AZHARI CAGE, S.IP
Anggota DPD RI
Peran / Konteks
Pemerintah Pusat
DARWATI A. GANI, S.E.
Anggota DPD RI
Peran / Konteks
pemerintah pusat
Dr. FILEP WAMAFMA, S.H., M.Hum., C.L.A.
Anggota DPD RI
Peran / Konteks
Lembaga eksekutif
Dr. H. BUSTAMI ZAINUDIN, S.Pd., M.H.
Anggota DPD RI
Peran / Konteks
Pemerintah Pusat Indonesia
Dr. (HC) SULTAN BAKTIAR NAJAMUDIN
Anggota DPD RI
Peran / Konteks
Penyelenggara program yang bertujuan mendorong ekonomi nasional
Dr. H. DEDI ISKANDAR BATUBARA, S.Sos., S.H., M.S.P., M.H., CIRBC., CWC.
Anggota DPD RI
Peran / Konteks
Lembaga Pemerintahan
Dr. H. HILMY MUHAMMAD, M.A.
Anggota DPD RI
Peran / Konteks
pemerintah
Dr. Ir. K.H. ABDUL HAKIM, M.M.
Anggota DPD RI
Peran / Konteks
Pembuat kebijakan nasional, Pemerintah yang diminta untuk menambah anggaran perlindungan perempuan dan anak
Dr. LIA ISTIFHAMA, S.Sos., S.H.I., S.Sos.I., M.E.I.
Anggota DPD RI
Peran / Konteks
Pemerintah pusat yang menyiapkan haji 2027
Dr. MAYA RUMANTIR, M.A., Ph.d
Anggota DPD RI
Peran / Konteks
pemerintah, Pihak penyelenggara program yang diharapkan tepat sasaran
Dr. MUHDI, S.H., M.Hum.
Anggota DPD RI
Peran / Konteks
Pihak yang diminta menyiapkan regulasi pemilu 2029
Dr. R. GRAAL TALIAWO, S.Sos., M.Si.
Anggota DPD RI
Peran / Konteks
pemerintah pusat
FAHIRA IDRIS, S.E., M.H.
Anggota DPD RI
Peran / Konteks
Lembaga yang menggelar program yang diinvites warga untuk berpartisipasi
GUSTI KANJENG RATU HEMAS
Anggota DPD RI
Peran / Konteks
Lembaga eksekutif mitra kolaborasi, Pemerintah pusat
H. AL HIDAYAT SAMSU, S.Pd., M.Pd.
Anggota DPD RI
Peran / Konteks
Pemerintah Indonesia
HASBY YUSUF, S.E.
Anggota DPD RI
Peran / Konteks
Pemerintah Pusat
H. HASAN BASRI, S.E., M.H.
Anggota DPD RI
Peran / Konteks
Pihak yang didesak/diminta
H. IRMAN GUSMAN, S.E., M.B.A.
Anggota DPD RI
Peran / Konteks
Pihak yang dikritik terkait lambatnya penanganan bencana banjir
H. MUSLIM M YATIM, Lc., M.M.
Anggota DPD RI
Peran / Konteks
Pengambil kebijakan
H. SUDIRMAN HAJI UMA, S.Sos.
Anggota DPD RI
Peran / Konteks
Pemerintah Pusat/Daerah
Ir. ABRAHAM LIYANTO
Anggota DPD RI
Peran / Konteks
pemerintahan yang diminta untuk mempertimbangkan pemekaran daerah
Ir. H. AA LANYALLA MAHMUD MATTALITTI, M.HP.
Anggota DPD RI
Peran / Konteks
Lembaga pemerintah yang diminta untuk memperkuat PT PAL, Pihak penyelenggara negara yang diharapkan memfasilitasi pengobatan dan memberikan anggaran pesantren
Ir. STEFANUS B.A.N. LIOW, M.A.P.
Anggota DPD RI
Peran / Konteks
Pembuat regulasi
MIRAH MIDADAN FAHMID
Anggota DPD RI
Peran / Konteks
Penanggung jawab kebijakan publik dan penanganan darurat
NELSON WENDA, S.T.
Anggota DPD RI
Peran / Konteks
Pemerintah Pusat
Pdt. PENRAD SIAGIAN, S.Th., M.Si., Teol.
Anggota DPD RI
Peran / Konteks
Pihak yang diminta mempercepat pendataan ASN dan menambah alat berat
Prof. Dr. Ir. FADEL MUHAMMAD
Anggota DPD RI
Peran / Konteks
Lembaga eksekutif yang diharapkan Fadel Muhammad untuk membuka waktu mendengarkan keluhan rakyat
TAMSIL LINRUNG
Anggota DPD RI
Peran / Konteks
Penyelenggara terobosan dalam ketahanan pangan
YANCE SAMONSABRA, S.H., M.Si.
Anggota DPD RI
Peran / Konteks
Lembaga negara
YORRYS RAWEYAI
Anggota DPD RI
Peran / Konteks
lembaga eksekutif, Pihak eksekutif yang dituntut untuk membuat desain besar penanganan konflik Papua
Kementerian (23)
Abdul Mu’ti
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah
Peran / Konteks
Pembuat dan pelaksana kebijakan
Airlangga Hartarto
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
Peran / Konteks
Pemerintah Nasional Indonesia
AM Putranto
Kepala Staf Kepresidenan
Peran / Konteks
Badan eksekutif negara
Andi Amran Sulaiman
Menteri Pertanian
Peran / Konteks
Pihak yang tidak diuntungkan oleh kebijakan
Budi Gunadi Sadikin
Menteri Kesehatan
Peran / Konteks
Penyelenggara negara yang bertanggung jawab menggenjot pemerataan tenaga kesehatan
Dr. (H.C.) H. Abdul Muhaimin Iskandar, M.Si.
Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat
Peran / Konteks
Pemerintah Indonesia
Dr. (H.C.) H. Zulkifli Hasan, S.E., M.M.
Menteri Koordinator Bidang Pangan
Peran / Konteks
Pihak yang memberikan pernyataan terkait ketersediaan barang
Dr. (H.C.) Ir. Airlangga Hartarto, M.B.A., M.M.T., IPU.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian)
Peran / Konteks
institusi pemerintah yang mengelola kebijakan ekonomi, Pemerintah Indonesia
Dr. Supratman Andi Agtas, S.H., M.H.
Menteri Hukum
Peran / Konteks
Pelaksana Kebijakan
H. Agus Harimurti Yudhoyono, M.Sc., M.P.A., M.A.
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan
Peran / Konteks
pemerintah nasional, Pihak otoritas yang berencana membentuk Komite Nasional Kereta Cepat
Disebut di Berita
Kemenko Infra dan Ombudsman RI Perkuat Sinergi Perkuat Tata Kelola Pemerintahan, AHY: Tidak Hanya Menjalankan Program, Tapi Harus Berdampak
Heta News · 24 Agu 2026
Kemenko Infra dan Ombudsman RI Perkuat Sinergi Perkuat Tata Kelola Pemerintahan, AHY: Tidak Hanya Menjalankan Program, Tapi Harus Berdampak
Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan · 21 Agu 2026
Hasan Nasbi
Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan
Peran / Konteks
Pemerintah Indonesia
H. BUDI SANTOSO, S.E., M.M.
Menteri Perdagangan
Peran / Konteks
Penentu kebijakan harga Minyakita
Jenderal Polisi (Purn.) Prof. Pol. Drs. H. Muhammad Tito Karnavian, B.A., M.A., Ph.D.
Menteri Dalam Negeri
Peran / Konteks
Pemerintah yang telah bertindak terkait isu jembatan Enang-Enang
Maman Abdurrahman
Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
Peran / Konteks
pembuat kebijakan, Penyedia dukungan dan bantuan untuk 200.000 UMKM
Maruarar Sirait
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman
Peran / Konteks
Pemerintah Indonesia
Natalius Pigai, S.I.P.
Menteri Hak Asasi Manusia
Peran / Konteks
Pihak yang tidak bisa intervensi peradilan militer
Pratikno
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
Peran / Konteks
Pemerintah Indonesia, Penyelenggara negara yang menyiapkan strategi mudik dan penanganan bencana
Prof. Dr. Drs. Pratikno, M.Soc.Sc.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK)
Peran / Konteks
Pihak eksekutif yang menertibkan aktivitas ekstraktif hutan dan membentuk gugus tugas
Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.Sc.
Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan
Peran / Konteks
Institusi negara yang diklarifikasi tidak terlibat dalam pembubaran acara nonton bareng, lembaga pemerintah
Saifullah Yusuf
Menteri Sosial
Peran / Konteks
Pemberi izin dan regulasi
Wihaji
Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
Peran / Konteks
Menyedia dukungan untuk pemberdayaan lansia
Yandri Susanto
Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal
Peran / Konteks
pemerintah pusat
Yassierli
Menteri Ketenagakerjaan
Peran / Konteks
Pihak yang menanggung uang saku program Magang Nasional 2026
Pemerintah Kabupaten (23)
ADY MAHYUDI
Bupati Bima
Peran / Konteks
Institusi yang memberikan pendampingan kepada korban kebakaran
ALEXANDER WILYO, S.STP., M.Si.
Bupati Ketapang
Peran / Konteks
Pemerintah (umum)
BURSAH ZARNUBI
Bupati Lahat
Peran / Konteks
pemerintah Indonesia
Dr. H. ANDI AKMAL PASLUDDIN, S.P., M.M.
Wakil Bupati Bone
Peran / Konteks
pihak yang ditanggung beban penanganan HIV/AIDS
dr. H. Asri Ludin Tambunan, M.Ked (PD)., Sp.PD.
Bupati Deli Serdang
Peran / Konteks
penyelenggara sistem kesehatan
Disebut di Berita
Salurkan Bantuan Beras Cadangan Pangan Pemerintah kepada 175 Penerima di Deli Serdang, Asri Ludin Tambunan : Jangan Dikurangi 1 Kg Bahkan 1 Butir Pun dari Bantuan Presiden RI
1kabar.com · 4 Sep 2026
Agenda Pemuda Berbicara Pemerintah Mendengar : Bupati Deli Serdang Ajak Pemuda Beri Gagasan Konkret untuk APBD TA 2027-2029, Soroti 5 Titik Zona Merah Narkoba
1kabar.com · 28 Agu 2026
Dr.H. BAHRUL ILMI, S.H.,M.H
Bupati Barito Kuala
Peran / Konteks
Penyelenggara pemerintahan
dr. MOHAMMAD WAHYU FERDIAN
Bupati Cianjur
Peran / Konteks
Pemerintah daerah
Dr. Oloan P Nababan, S.H.,M.H.
Bupati Humbang Hasundutan
Peran / Konteks
Penyedia cadangan beras 2025
Disebut di Berita
Pemerintah Daerah Ikuti Hari Lahir Kejaksaan Ke-81 di Humbahas
RRI.co.id · 3 Sep 2026
Hari Lahir Kejaksaan RI ke-81, Pemkab Humbahas Tekankan Pentingnya Penegakan Hukum Berintegritas DOLOKSANGGUL — Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas) turut menghadiri upacara peringatan H
POSKOTASUMATERA.COM · 3 Sep 2026
Drs. Armia Pahmi, M.H
Bupati Aceh Tamiang
Peran / Konteks
Pemerintah Pusat
H. AHMAD YUZAR, S.Sos.,MT
Bupati Kampar
Peran / Konteks
Pemerintah daerah
H. BAITAL MUKADIS, S.E.
Bupati Aceh Selatan
Peran / Konteks
penerima ucapan terima kasih
HERMAN, S.H.
Bupati Indragiri Hilir
Peran / Konteks
pihak yang dituntut untuk bertindak
H. YUSRAN AKBAR, S.T
Bupati Konawe
Peran / Konteks
Pelaksana strategi swasembada pangan
Ir H. TAGORE ABU BAKAR
Bupati Bener Meriah
Peran / Konteks
Pemerintah
Disebut di Berita
Sabtu, 29 November 2025. Kabupaten Bener Meriah Masih Terisolir dan Belum Mendapatkan Bantuan Dari Pemerintah Pusat dan Provinsi Aceh
Pemerintah Kabupaten Bener Meriah · 29 Nov 2025
Dalam Rangka Mendukung Program-program Pemerintah, Kepala PLN Lhokseumawe Temui Bupati Tagore Abubakar.
Pemerintah Kabupaten Bener Meriah · 29 Apr 2025
Iskandar Lakamau, S.H., M.Si
Bupati Alor
Peran / Konteks
Pihak eksekutif yang menyiapkan dan mengalokasikan anggaran
KARLINUS
Wakil Bupati Boven Digoel
Peran / Konteks
Pihak yang diminta
Prasetyo Hadi
Bupati Grobogan
Peran / Konteks
Lembaga Eksekutif, Pihak otoritas yang merumuskan payung hukum dan kebijakan
RIANTO, S.H., MAP
Wakil Bupati Asahan
Peran / Konteks
Pemerintah daerah
SITTI HUSNIAH TALENRANG, S.E., M.M.
Bupati Gowa
Peran / Konteks
Pemerintah pusat/daerah
SUHAIDI, S.Pd,.M.Si
Bupati Gayo Lues
Peran / Konteks
Pemerintah pusat
Kepala Daerah (17)
ABDUL RAFIQ, SH.
Calon Bupati Sumbawa (Pilkada 2024)
Peran / Konteks
Penetap kebijakan Harga Pembelian Pemerintah
Dr. H. ASKARY, S.Sos., M.Si
Calon Wakil Bupati Mamuju Tengah (Pilkada 2024)
Peran / Konteks
Pemerintah Daerah Mamuju Tengah
Dr. Ir. MARDAN ADIJAYA
Calon Bupati Mempawah (Pilkada 2024)
Peran / Konteks
pembuat kebijakan
Dr. Laurentius D. Gadi Djou, Akt
Calon Bupati Ende (Pilkada 2024)
Peran / Konteks
pihak yang dianggap bersangkutan
Drs. ISMET MILE, MM
Calon Bupati Bone Bolango (Pilkada 2024)
Peran / Konteks
Pemerintah daerah dan pusat
GABRIEL ASEM,S.E, M.Si
Calon Gubernur Papua Barat Daya (Pilkada 2024)
Peran / Konteks
Pemerintah Daerah
H. ABU BAKAR, S.Sos, M.A.P.
Calon Wakil Bupati Pelalawan (Pilkada 2024)
Peran / Konteks
Pemberi wewenang bagi PNS
H. ARWAN M ARAS T, S. Kom
Calon Wakil Gubernur Sulawesi Barat (Pilkada 2024)
Peran / Konteks
Pihak yang diharapkan peduli
HERIYUS, S.E.
Calon Bupati Murung Raya (Pilkada 2024)
Peran / Konteks
pemberi kebijakan BLT
H. INDRA GUNAWAN
Calon Bupati Rokan Hulu (Pilkada 2024)
Peran / Konteks
Pemberi bantuan
H. LUKMAN ABUNAWAS
Calon Gubernur Sulawesi Tenggara (Pilkada 2024)
Peran / Konteks
Pelaksana Program
H. Sanuji Pentamarta, S.IP., M.IP.
Calon Bupati Lebak (Pilkada 2024)
Peran / Konteks
instansi yang mengatur penggunaan aset
IRAWAN TOPANI, SH., M.Kn.
Calon Wakil Bupati Pesisir Barat (Pilkada 2024)
Peran / Konteks
Pihak yang menyampaikan jawaban atas pandangan umum fraksi
Disebut di Berita
KAREL MURAFER,S.H.,MA
Calon Bupati Maybrat (Pilkada 2024)
Peran / Konteks
Pihak yang diharapkan menjawab kebutuhan masyarakat
KASMARNI,S.Sos., MMP.
Calon Bupati Bengkalis (Pilkada 2024)
Peran / Konteks
Pemerintah pusat yang menyediakan beras cadangan pangan
Disebut di Berita
Jawab Pandangan 7 Fraksi, Bupati Bengkalis Apresiasi Dukungan dan Saran Legislatif sebagai Dasar Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan
bengkaliskab.go.id · 27 Jun 2026
Bupati Bengkalis Hadiri Rakornas Bersama Pemerintah Pusat dan Daerah, Presiden Prabowo Tekankan Kerja Nyata dan Keberpihakan pada Rakyat
bengkaliskab.go.id · 4 Feb 2026
MATHEUS STEFI PASIMANJEKU, S.H.
Calon Bupati Halmahera Utara (Pilkada 2024)
Peran / Konteks
Instansi yang terkait dengan kebijakan daerah
MELKIANUS, S.Sos.
Calon Wakil Bupati Sintang (Pilkada 2024)
Peran / Konteks
pemerintah pusat
Pemerintah Kota (10)
DAMAR PRASETYONO
Wali Kota Magelang
Peran / Konteks
Pembuat kebijakan
Dr. dr. ZULMAETA, Sp.OG., KFM
Wali Kota Payakumbuh
Peran / Konteks
Pihak yang bermitra
ELIM TYU SAMBA
Wakil Wali Kota Blitar
Peran / Konteks
Pihak yang diharapkan memberikan perhatian kepada lansia
H. AYEP ZAKI
Wali Kota Sukabumi
Peran / Konteks
pihak yang bekerja sama dengan Karang Taruna
H. IMAN IRDIAN SARAGIH
Wali Kota Tebing Tinggi
Peran / Konteks
pemerintah pusat
Hj. ANANDA
Wakil Wali Kota Banjarmasin
Peran / Konteks
Pihak yang dituntut untuk serius menangani banjir
INDRA GOBEL
Wakil Wali Kota Gorontalo
Peran / Konteks
Lembaga pemerintah
JEFFRY HIBATULLAH
Wakil Wali Kota Sawahlunto
Peran / Konteks
pemerintah
JENAL MUTAQIN
Wakil Wali Kota Bogor
Peran / Konteks
memberi perpanjangan tangan kepada Jenal Mutaqin
Prima Salam, S.H., M.M.
Wakil Wali Kota Palembang
Peran / Konteks
lembaga yang diminta memperhatikan nasib pedagang
Pemerintah Provinsi (10)
AGUSTIAR SABRAN A,S.Ikom
Gubernur Kalimantan Tengah
Peran / Konteks
pihak yang berkomitmen
Dr. ANWAR, S.Sos.,M.Si
Gubernur Sulawesi Tengah
Peran / Konteks
pemerintah
Dr. H. SUHARDI DUKA, MM
Gubernur Sulawesi Barat
Peran / Konteks
pemerintah daerah
Dr. Ir. H. GUSNAR ISMAIL, M.M.
Gubernur Gorontalo
Peran / Konteks
Penyedia beras cadangan pangan yang disalurkan kepada masyarakat
FADHLULLAH,S.E
Wakil Gubernur Aceh
Peran / Konteks
bekerja sama dengan IKAL Lemhannas Aceh dalam pembangunan daerah
INGKONG ALA, S.E., M.Si.
Wakil Gubernur Kalimantan Utara
Peran / Konteks
Penyelenggara pembangunan dan layanan publik
Ir. HUGUA
Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara
Peran / Konteks
pemerintah daerah
Muhammad Bobby Afif Nasution, S.E., M.M.
Gubernur Sumatera Utara
Peran / Konteks
Pemerintah Indonesia
Taj Yasin
Wakil Gubernur Jawa Tengah
Peran / Konteks
Mitra kerja media lokal
Vasko Ruseimy, S.T.
Wakil Gubernur Sumatera Barat
Peran / Konteks
pemerintah
Presiden (1)
Jenderal TNI (Purn.) H. Prabowo Subianto Djojohadikusumo
Presiden
Peran / Konteks
Pemerintah Indonesia
Wakil Presiden (1)
Dr. (H.C.) Drs. H. Muhammad Jusuf Kalla
Wakil Presiden ke-10 & ke-12 RI (Purnatugas)
Peran / Konteks
lembaga pemerintah nasional