Jabatan
Komisi IV - Anggota
Fraksi
Keadilan Sejahtera
Provinsi / Dapil
Nusa Tenggara Barat
Periode
2024-2029
Artikel Terindeks
236
Analisis Sentimen Media
Netral
Berdasarkan 236 artikel
54% positif44% netral3% negatif
Pemberitaan media tentang pejabat ini cenderung netral atau berimbang — tidak dominan positif maupun negatif.
Skor Meritokrasi
65
Meritokratis
Penempatan H. Johan Rosihan sebagai anggota Komisi IV DPR RI menunjukkan tingkat meritokrasi yang cukup baik. Latar belakang pendidikan teknik sipil dan pengalaman sebagai anggota DPRD Provinsi NTB memberikan dasar yang relevan untuk menangani isu-isu di Komisi IV yang membidangi infrastruktur, lingkungan hidup, dan pertanian. Pengalaman di organisasi kemahasiswaan dan kepartaian juga mendukung kemampuan representasi dan advokasi.
Kesesuaian Pendidikan
Pendidikan Teknik Sipil relevan dengan tugas Komisi IV yang menangani infrastruktur dan lingkungan hidup. Meskipun tidak secara langsung terkait dengan semua bidang di Komisi IV (seperti pertanian), pemahaman dasar tentang teknik dan pembangunan memberikan landasan yang berguna.
Pengalaman Relevan
Pengalaman sebagai anggota DPRD Provinsi NTB selama tiga periode memberikan pemahaman mendalam tentang proses legislasi dan kebijakan publik di tingkat daerah. Keanggotaan di Pansus RUU Kelautan juga relevan. Pengalaman di organisasi kemahasiswaan dan kepartaian menunjukkan kemampuan berorganisasi dan kepemimpinan.
Faktor Pendukung
- +Pendidikan Teknik Sipil
- +Pengalaman sebagai anggota DPRD Provinsi NTB selama 3 periode
- +Keanggotaan di Pansus RUU Kelautan
Faktor Pengurang
- −Pengalaman di sektor swasta (CV Shaffan Studio dan CV. Horizon Advertama) kurang relevan dengan tugas legislatif.
- −Informasi penghargaan tidak tersedia, sehingga potensi kontribusi dan pengakuan tidak dapat dinilai.
Riwayat & Karir (18)
1979
1980
1990
2000
2010
2020
2026
Pendidikan
Pekerjaan
Organisasi
Daftar Lengkap
- Pekerjaan2023–2024Anggota — Pansus RUU Kelautan
- Pekerjaan2019–2024Anggota Komisi IV — Anggota DPR RI
- Organisasi2015–2019Gema Keadilan — Wakil Ketua Umum
- Pekerjaan2014–2019Anggota — Anggota DPRD Provinsi NTB
- Pekerjaan2009–2014Anggota — Anggota DPRD Provinsi NTB
- Pekerjaan2009–2014Komisaris Utama — CV. Horizon Advertama
- Pendidikan2004–2009Univ. Al Azhar Mataram — Tehnik Sipil
- Pekerjaan2004–2009Anggota — Anggota DPRD Provinsi NTB
- Pekerjaan1998–2001Div. Pemasaran — CV Shaffan Studio
- Organisasi1993–1995Badan Perwakilan Mahasiswa — Wakil Ketua
- Organisasi1993–1995Badan Perwakilan Mahasiswa — Wakil Ketua
- Organisasi1993–1995Badan Perwakilan Mahasiswa — Wakil Ketua
- Organisasi1992–1993Forum Komunikasi Mahasiswa Empang — Ketua
- Pendidikan1988–1991SMAN I Sumbawa — A1 (Fisika)
- Pendidikan1985–1988SMPN I Empang
- Pendidikan1979–1985SDN Lape II
Tanpa Periode
Komisi IV
Panitia Khusus
Kontroversi (47)
Impor beras 1.000 tonSedang
Kritik terhadap kebijakan impor beras dari Amerika Serikat yang dapat memicu kenaikan harga beras lokal
SumberRevisi UU KehutananTinggi
Perdebatan mengenai revisi UU Kehutanan yang dianggap tidak cukup melindungi hak adat dan keberlanjutan hutan
SumberKrisis pangan globalSedang
Peringatan terhadap ancaman krisis pangan akibat konflik geopolitik dan perubahan iklim
SumberHilirisasi komoditas udangRendah
Kontroversi mengenai dukungan hilirisasi komoditas udang di Sumbawa yang dapat menimbulkan konflik kepentingan
SumberPengelolaan hutan dan kebijakan swadayaSedang
Kritik terhadap gagasan swadaya pandawara yang dianggap gagal menjaga hutan, serta seruan untuk reformasi tata kelola kehutanan.
SumberImpor beras ASTinggi
Seruan untuk meninjau impor beras AS agar tidak mengganggu serapan gabah petani dan menegaskan kedaulatan pangan.
SumberPengelolaan sumber daya alam di SumbawaSedang
Peringatan terhadap ancaman bencana dan risiko lingkungan akibat pengelolaan SDA yang tidak berkelanjutan.
SumberImpor beras 1.000 ton dari ASSedang
Kebijakan impor beras dianggap dapat mengganggu harga gabah petani dan menimbulkan ketidakpastian pasar.
SumberHarga gabah anjlokSedang
Kenaikan harga minyak akibat konflik Iran-Israel memicu tekanan pada harga gabah, menimbulkan ketidakstabilan bagi petani.
SumberSwasembada bawang putihRendah
Kebijakan stop impor bawang putih dianggap kontroversial karena dapat mempengaruhi pasokan dan harga di pasar domestik.
SumberJaringan & Asosiasi (70)
Johan Rosihan· Anggota DPR RI Fraksi PKS Dapil NTBPKS· Partai politikSumbawa· Wilayah tempat aktivitasNTB· Wilayah tempat aktivitasKomisi IV DPR RI· Komite legislatif yang memeriksa kebijakan ketahanan pangan dan lingkunganPemerintah Indonesia· Pihak yang diharapkan menindaklanjuti rekomendasi kebijakanGunung Tambora· Taman nasional yang menjadi objek konservasi dan ekowisataPT Toba Pulp Lestari· Perusahaan yang menjadi sasaran audit terkait praktik lingkunganIndonesia· Negara tempat kebijakan diterapkanKomisi IV DPR· Komisi DPRAmerika Serikat· NegaraPT. Amman Mineral· Perusahaan Pembuangan TailingMPR RI· Majelis Permusyawaratan RakyatKementerian Pertanian· KementerianKementerian Badan Pengelola Aliran Nasional (Bapanas)· BadanSinarmas Group· Perusahaan Perusak GambutDPR RI· Dewan Perwakilan RakyatPartai Keadilan Sejahtera (PKS)· Partai politik yang menjadi afiliasiTaman Nasional Gunung Tambora· Lokasi konservasi yang didukungSumbawa Barat· Daerah asal dan wilayah kerjaNataru· Wilayah yang menjadi fokus kebijakan harga panganTeluk Saleh· Lokasi pilot project ekonomi biru yang didukung oleh Johan RosihanPrabowo Subianto· presiden calon / pengusul rencana lahan sawitIstri Johan Rosihan· pendukung politik dan aktivisBulog· Badan Usaha Milik Negara yang mengelola pangan pokokKPU RI· Komisi Pemilihan Umum Republik IndonesiaIran· negara yang terlibat konflik geopolitikIsrael· negara yang terlibat konflik geopolitikPapua· provinsi tempat rencana lahan sawitAnggota DPR· anggota legislatif
Tahukah Kamu?
Catatan
Skor Merit Sedang
Peringkat #309 dari 577 anggota DPR (skor 68).
Di Atas Rata-rata
Pemberitaan Bernada Positif
61% dari 150 artikel teranalisis bernada positif.
Catatan
Anggota Fraksi Keadilan Sejahtera
Salah satu dari 53 anggota fraksi Keadilan Sejahtera di seluruh lembaga publik.
Catatan
Anggota DPR
Salah satu dari 577 anggota DPR yang terindeks.
Catatan
Mewakili Nusa Tenggara Barat
80 pejabat publik dari Provinsi Nusa Tenggara Barat terindeks di platform.
Catatan
Media Paling Sering Meliput
Fraksi PKS memuat 44 artikel — paling banyak dari 45 media yang pernah meliput.
Dianalisis 9 Mei 2026 · agregasi statistik dari rekan satu lembaga
Liputan Berita per Bulan
419
artikel total · 120 bulan tercatat
127 positif 103 netral 6 negatif
Keberagaman Sumber Berita
128
media unik · dari 419 artikel
Liputan beragam · top 20%
Top 5 Media
- Fraksi PKS82 · 20%
- Samawa Rea26 · 6%
- mpr.go.id22 · 5%
- detikNews16 · 4%
- SinPo.id14 · 3%
Berita Terkait (236)
Johan Rosihan: Potensi Lobster Besar, Ekosistem Budidaya Belum Terbentuk
Fraksi PKS · 4 September 2026
NetralTeks membahas potensi lobster dan ekosistem budidaya, bukan kinerja atau sikap politik Johan Rosihan sebagai anggota DPR
Kemarau Makin Panjang, Johan Rosihan Minta Peringatan BMKG Jadi Dasar Anggaran Pertanian 2027
fraksi.pks.id · 1 September 2026
PositifJohan Rosihan menunjukkan inisiatif positif dengan meminta peringatan BMKG dijadikan dasar anggaran pertanian 2027, mencerminkan kinerja proaktif terhadap kebijakan pertanian.
Johan Rosihan Desak Pemerintah Evaluasi Satgas dan Bentuk Komando Tunggal Penanganan Karhutla
pantau.com · 22 Agustus 2026
PositifJohan Rosihan desak pemerintah evaluasi dan bentuk komando tunggal penanganan karhutla menunjukkan sikap aktif dalam kebijakan
