
Jabatan
Komisi VI - Anggota
Fraksi
Demokrasi Indonesia Perjuangan
Provinsi / Dapil
Jawa Barat
Periode
2024-2029
Kontak
idanurlaela6969@gmail.com
Artikel Terindeks
143
Berdasarkan 143 artikel
Pemberitaan media tentang pejabat ini cenderung netral atau berimbang — tidak dominan positif maupun negatif.
Kurang Meritokratis
Penilaian menunjukkan kurangnya meritokrasi dalam penempatan Hj. Ida Nurlaela Wiradinata sebagai anggota Komisi VI DPR. Latar belakang pendidikan formalnya tidak secara langsung relevan dengan tugas dan fungsi Komisi VI yang membidangi perindustrian, investasi, dan persaingan usaha. Pengalaman sebagai CEO Wiraswasta mungkin memberikan beberapa wawasan bisnis, namun kurang spesifik terkait isu-isu yang ditangani Komisi VI.
Kesesuaian Pendidikan
Riwayat pendidikan Hj. Ida Nurlaela Wiradinata, yang meliputi pendidikan dasar hingga menengah atas dengan jurusan IPA, tidak secara langsung relevan dengan bidang tugas Komisi VI DPR yang fokus pada perindustrian, investasi, dan persaingan usaha. Tidak ada indikasi pendidikan tinggi yang relevan dengan bidang ekonomi, bisnis, atau hukum yang mendukung pemahaman mendalam tentang isu-isu yang ditangani komisi tersebut.
Pengalaman Relevan
Pengalaman sebagai CEO Wiraswasta memberikan pengalaman praktis dalam mengelola bisnis, namun relevansinya dengan isu-isu spesifik yang ditangani Komisi VI (perindustrian, investasi, persaingan usaha) terbatas. Pengalaman organisasi sebagai ketua di berbagai organisasi kemasyarakatan di tingkat kabupaten menunjukkan kemampuan kepemimpinan dan manajemen, tetapi tidak secara langsung berkaitan dengan substansi tugas Komisi VI.
Faktor Pendukung
Faktor Pengurang
Daftar Lengkap
Tanpa Periode
Ida Nurlaela mengkritik pemangkasan dana desa sebesar 58 persen untuk program KDMP.
SumberIda Nurlaela menyoroti rencana intervensi Danantara ke Ojol dan menekankan pentingnya perbaikan regulasi oleh pemerintah.
SumberIda Nurlaela menyoroti masih kompleksnya persoalan yang membelit Perum Bulog, termasuk mutu dan kualitas beras.
SumberIda Nurlaela menilai polemik karcis parkir mencerminkan lemahnya perlindungan konsumen dalam layanan publik.
SumberLegislator PDIP mengkritik BTN di Program 3 Juta Rumah, KPR MBR masih kaku dan ketergantungan subsidi.
SumberKebijakan Bulog dianggap tidak sehat dan memperburuk kinerja
SumberDPR menilai distribusi beras Bulog lambat dan penyimpanan beras jelek, menuntut perbaikan tata kelola.
SumberLegislator PDIP menilai program KPR MBR masih kaku dan terlalu bergantung subsidi.
SumberKritik pemangkasan dana desa 58 persen yang berdampak pada program Kopdes Merah Putih.
SumberDi Bawah Rata-rata
Skor Merit Rendah
Peringkat #534 dari 577 anggota DPR (skor 35).
Di Atas Rata-rata
Pemberitaan Bernada Positif
49% dari 72 artikel teranalisis bernada positif.
Catatan
Anggota Fraksi Demokrasi Indonesia Perjuangan
Salah satu dari 110 anggota fraksi Demokrasi Indonesia Perjuangan di seluruh lembaga publik.
Catatan
Anggota DPR
Salah satu dari 577 anggota DPR yang terindeks.
Catatan
Mewakili Jawa Barat
260 pejabat publik dari Provinsi Jawa Barat terindeks di platform.
Catatan
Media Paling Sering Meliput
gesuri.id memuat 32 artikel — paling banyak dari 24 media yang pernah meliput.
Dianalisis 9 Mei 2026 · agregasi statistik dari rekan satu lembaga
243
artikel total · 66 bulan tercatat
76
media unik · dari 243 artikel
Liputan beragam · top 34%
Top 5 Media
Soal Pemblokiran Rekening Donasi AMPB, Ida Nurlela Ingatkan Bank BUMN Jangan Abaikan Hak Nasabah
gesuri.id · 26 Agustus 2026
NetralSoroti Risiko Pembiayaan Koperasi Merah Putih, Ida Nurlaela Minta Dana Desa Tak Jadi Penutup Gagal Bayar
VISI.NEWS · 26 Agustus 2026
NetralIda Nurlaela Minta Pembiayaan KDMP Melalui Himbara Dikawal Ketat
gesuri.id · 26 Agustus 2026
NetralAnggota DPR RI Ida Nurlaela Serap Aspirasi Warga Kampung Adat Kuta Ciamis
Seputar Pangandaran · 4 Agustus 2026
NetralTeks hanya menyebut Ida Nurlaela menyerap aspirasi warga, bersifat laporan kegiatan tanpa penilaian positif atau negatif.
Topik Utama
Dianalisis oleh AI · Data diperbarui secara berkala
Dianalisis 11 Mei 2026