Jabatan
Komisi VII - Kapoksi
Fraksi
Keadilan Sejahtera
Provinsi / Dapil
Kalimantan Barat
Periode
2024-2029
Artikel Terindeks
74
Analisis Sentimen Media
Positif
Berdasarkan 74 artikel
62% positif32% netral5% negatif
Pemberitaan media tentang pejabat ini cenderung bernada positif — meliputi pencapaian, kebijakan pro-rakyat, atau kontribusi yang diapresiasi publik.
Skor Meritokrasi
65
Meritokratis
Penempatan H. Alifudin sebagai anggota Komisi VII DPR RI menunjukkan tingkat meritokrasi yang cukup baik. Latar belakang pendidikan dan pengalaman kerja relevan dengan tugas di komisi tersebut, meskipun ada beberapa area yang kurang terkait langsung. Pengalaman di pemerintahan daerah dan keahlian di bidang manajemen memberikan dasar yang memadai untuk berkontribusi dalam pembahasan isu-isu energi, sumber daya mineral, riset dan teknologi, serta lingkungan hidup.
Kesesuaian Pendidikan
Pendidikan S1 dan S2 di bidang Manajemen dari Universitas Tanjungpura relevan dengan tugas di Komisi VII yang membutuhkan pemahaman tentang pengelolaan sumber daya dan kebijakan publik. Pendidikan di STAN dengan fokus Akuntansi juga memberikan dasar yang kuat dalam pemahaman keuangan dan audit, yang berguna dalam pengawasan anggaran dan program di komisi.
Pengalaman Relevan
Pengalaman sebagai anggota DPRD Kota Pontianak dan DPRD Provinsi Kalimantan Barat memberikan pemahaman tentang proses legislasi dan kebijakan publik di tingkat daerah. Pengalaman sebagai tenaga ahli di DPR RI juga relevan. Keterlibatan dalam berbagai organisasi, terutama yang terkait dengan partai politik, menunjukkan kemampuan dalam berkoordinasi dan membangun jaringan, meskipun relevansi langsung dengan tugas di Komisi VII mungkin terbatas.
Faktor Pendukung
- +Pendidikan S1 dan S2 Manajemen
- +Pengalaman sebagai anggota DPRD
- +Pengalaman sebagai tenaga ahli di DPR RI
Faktor Pengurang
- −Sebagian besar pengalaman organisasi terkait dengan partai politik, kurang relevan langsung dengan substansi Komisi VII
Riwayat & Karir (28)
1971
1980
1990
2000
2010
2020
2026
Pendidikan
Pekerjaan
Organisasi
Daftar Lengkap
- Organisasi2020–sekarangDPP PKS — Ketua Bidang Pembinaan Wilayah Kl
- Pekerjaan2019–2024Anggota — DPR RI
- Pekerjaan2019–2024Anggota — Komiisi IX DPR RI
- Pekerjaan2019Wiraswasta — Wiraswasta
- Organisasi2015–2020WILDA DPP PKS — Staf
- Organisasi2015–2020MAJELIS SYUKRO PSK — Anggota
- Pekerjaan2014–2018Tenaga Ahli — Perwakilan DPD RI
- Organisasi2010–2015MPW PKS KALBAR — Ketua
- Pekerjaan2009–2014Anggota — DPRD Provinsi Kalimantan Barat
- Pekerjaan2006–2009Tenaga Ahli — Komisi III DPR RI
- Organisasi2006–2010WILDA DPP PKS — Staf
- Organisasi2004–2006DPW PKS KALBAR — Sekertaris
- Pendidikan2001–2005Universitas Tanjungpura — Manajemen
- Pekerjaan1999–2004Anggota — DPRD Kota Pontianak
- Organisasi1999–2004DPW PK KALBAR — Sekertaris
- Organisasi1998–1999DPW PK KALBAR — Wakil Ketua
- Pendidikan1994–1998Universitas Tanjungpura — Manajemen
- Organisasi1992–1994YRI — Ketua
- Pekerjaan1988–2000Auditor — BPKP Kalimantan Barat
- Pekerjaan1986–1988Mahasiswa — BPKP Pusat
- Pendidikan1985–1988STAN — Akuntansi
- Organisasi1983–1985PII — Anggota
- Pendidikan1981–1984SMAN 29 — IPS
- Pendidikan1977–1981SMPN 87
- Pendidikan1971–1977SDN 3 pondok pinang
Tanpa Periode
Angggota Abdul Rahmi · Kalimantan Barat
Komisi VII
Badan Anggaran
Kontroversi (16)
Pembebasan Yu Hao, WNA asal Cina, pencuri emasTinggi
Alifudin mengkritik pembebasan Yu Hao, WNA asal Cina, yang mencuri emas 774 kg di Ketapang, dan menilai putusan tersebut kurang rasa keadilan.
SumberDugaan Perundungan dan Eksploitasi Calon Dokter di UNDIPSedang
Alifudin menyerukan investigasi atas dugaan perundungan dan eksploitasi calon dokter di UNDIP.
SumberPutusan Pengadilan Tinggi Pontianak yang membebaskan pelaku penambangan ilegalTinggi
Alifudin mengecam putusan Pengadilan Tinggi Pontianak yang membebaskan pelaku penambangan ilegal.
SumberPembayaran THR Nakes 30 PersenSedang
DPR menilai pembayaran THR nakes 30 persen bertentangan dengan arahan presiden.
SumberPenyediaan alat kontrasepsi bagi pelajarSedang
Alifudin menolak PP tentang penyediaan alat kontrasepsi bagi pelajar karena khawatir akan dampak negatif pada kesehatan dan moral siswa.
SumberRUU KesehatanSedang
Alifudin menolak RUU Kesehatan karena pemerintah tidak mendengar aspirasi tenaga kesehatan, menyoroti kebutuhan regulasi yang lebih responsif.
SumberInvestigasi korban pelecehan seksual oknum dokterTinggi
Alifudin meminta Kemenkes dan IDI melakukan investigasi dan melindungi korban pelecehan seksual oleh oknum dokter, menyoroti perlunya transparansi dan keadilan.
SumberDugaan perundungan Dokter Aulia Risma LestariSedang
Alifudin menyerukan investigasi terhadap dugaan perundungan yang dialami oleh almarhum Dokter Aulia Risma Lestari.
SumberUsulan Serangga sebagai Lauk Program MBGSedang
Alifudin meminta Badan Gizi Nasional berhati-hati dalam mengusulkan serangga sebagai lauk dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan perlunya pengkajian mendalam.
SumberUU Cipta KerjaSedang
Alifudin menyoroti durasi kontrak dan hari libur pekerja terkait putusan MK soal UU Cipta Kerja.
SumberJaringan & Asosiasi (69)
Alifudin· Anggota DPR RIFPKS· Fraksi PartaiKemenkes· Kementerian KesehatanKomisi IX DPR· Komisi di DPRYu Hao· TerdakwaKetapang· KotaPontianak· KotaMA· Mahkamah AgungPT Pontianak· Pengadilan Tinggi PontianakBKKBN Kalbar· Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Kalimantan BaratUNDIP· Universitas DiponegoroBadan POM· Badan Pengawas Obat dan MakananMuhammadiyah· Organisasi MasyarakatBRIN· Badan Riset dan Inovasi NasionalRSUD Kubu Raya· Rumah Sakit Umum DaerahPKS· partai politikBPJS· lembaga kesehatanIDI· lembaga investigasiBKKBN· lembaga kesehatanKalbar· provinsiRS Pontianak· rumah sakitTVRI· Stasiun Televisi Republik IndonesiaDPR RI· Dewan Perwakilan Rakyat Republik IndonesiaKubu Raya· KabupatenBPJS Kesehatan· Badan Penyelenggara Jaminan Sosial KesehatanSintang· KabupatenBekasi· KotaSingkawang· KotaSambas· KabupatenGaruda Food· Perusahaan
Tahukah Kamu?
Catatan
Skor Merit Sedang
Peringkat #281 dari 577 anggota DPR (skor 72).
Di Atas Rata-rata
Pemberitaan Bernada Positif
58% dari 45 artikel teranalisis bernada positif.
Catatan
Anggota Fraksi Keadilan Sejahtera
Salah satu dari 53 anggota fraksi Keadilan Sejahtera di seluruh lembaga publik.
Catatan
Anggota DPR
Salah satu dari 577 anggota DPR yang terindeks.
Catatan
Mewakili Kalimantan Barat
85 pejabat publik dari Provinsi Kalimantan Barat terindeks di platform.
Catatan
Media Paling Sering Meliput
Fraksi PKS memuat 80 artikel — paling banyak dari 30 media yang pernah meliput.
Dianalisis 9 Mei 2026 · agregasi statistik dari rekan satu lembaga
Liputan Berita per Bulan
325
artikel total · 83 bulan tercatat
46 positif 24 netral 4 negatif
Keberagaman Sumber Berita
91
media unik · dari 325 artikel
Liputan beragam · top 36%
Top 5 Media
- Fraksi PKS117 · 36%
- RRI.co.id42 · 13%
- ANTARA News15 · 5%
- Pontianak Post10 · 3%
- Tribunpontianak.co.id9 · 3%
Berita Terkait (74)
Anggota DPR RI Alifudin Sosialisasikan Empat Pilar, Kader PKS hingga Warga Kotim Hadir
intimnews.com · 2 September 2026
PositifAlifudin mensosialisasikan Empat Pilar dengan kehadiran kader PKS dan warga Kotim, menunjukkan kegiatan positif perwakilan rakyat
Karhutla Kalbar Kian Parah, Alifudin Ungkap Data DPW PKS Kalbar: Masyarakat Terkena ISPA dan Ekosistem Hancur
Fraksi PKS · 2 September 2026
NegatifTeks membahas Karhutla Kalbar yang memburuk dengan dampak ISPA dan ekosistem hancur, isu negatif tentang daerah konstituen Alifudin
Foto Gagal Ginjal Akut Pada Anak, Alifudin minta BPOM Dievaluasi
viva.co.id · 21 Agustus 2026
NegatifPermintaan evaluasi terhadap BPOM terkait kasus gagal ginjal anak menunjukkan sikap kritis yang implisit menandai kinerja BPOM tidak memadai
