Jabatan
Komisi V - Ketua
Fraksi
Demokrasi Indonesia Perjuangan
Provinsi / Dapil
Kalimantan Barat
Periode
2024-2029
Artikel Terindeks
224
Analisis Sentimen Media
Positif
Berdasarkan 224 artikel
17% positif78% netral5% negatif
Pemberitaan media tentang pejabat ini cenderung bernada positif — meliputi pencapaian, kebijakan pro-rakyat, atau kontribusi yang diapresiasi publik.
Skor Meritokrasi
70
Meritokratis
Penempatan Lasarus sebagai Ketua Komisi V DPR menunjukkan tingkat meritokrasi yang cukup baik. Latar belakang pendidikan dan pengalamannya, terutama di bidang pemerintahan dan infrastruktur, relevan dengan tugas komisi yang membidangi perhubungan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, pembangunan desa dan kawasan tertinggal.
Kesesuaian Pendidikan
Pendidikan S1 Administrasi Negara dan S2 Ilmu Sosial & Politik memberikan dasar yang relevan untuk memahami kebijakan publik dan dinamika sosial yang terkait dengan bidang tugas Komisi V.
Pengalaman Relevan
Pengalaman sebagai anggota DPRD, anggota DPR RI beberapa periode, serta keterlibatan dalam berbagai panitia kerja (Panja) dan pansus terkait infrastruktur dan perumahan menunjukkan pemahaman yang mendalam tentang isu-isu yang dihadapi Komisi V. Pengalaman organisasi di bidang infrastruktur dan partai politik juga mendukung kapasitasnya.
Faktor Pendukung
- +Pendidikan relevan (Administrasi Negara, Ilmu Sosial & Politik)
- +Pengalaman legislatif yang panjang (DPRD, DPR RI)
- +Keterlibatan dalam Panja/Pansus terkait infrastruktur dan perumahan
- +Pengalaman organisasi di bidang infrastruktur (GAPEKSINDO)
Faktor Pengurang
- −Data riwayat pekerjaan dan organisasi tidak lengkap (rentang waktu tidak selalu jelas)
- −Tidak ada informasi spesifik mengenai prestasi atau kontribusi signifikan dalam jabatan sebelumnya
Riwayat & Karir (31)
1972
1980
1990
2000
2010
2020
2026
Pendidikan
Pekerjaan
Organisasi
Daftar Lengkap
- Pekerjaan2019–sekarangAnggota — Anggota DPR RI
- Organisasi2019–sekarangKetua DPD PDI Perjuangan Prov. Kalimantan Barat — Ketua DPD PDI Perjuangan
- Pekerjaan2017–sekarangAnggota — Anggota RUU Arsitek
- Organisasi2015–2020Wakil Ketua Bidang Buruh DPD PDI Perjuangan Prov. Kalimantan Barat 2015 — Wakil Ketua
- Pekerjaan2014–2019Anggota — Anggota DPR RI
- Pekerjaan2014–sekarangWakil Ketua — Wakil Ketua Komisi V
- Organisasi2014–2019PENGURUS DPD PDI PERJUANGAN PROPINSI KALBAR — Wakil Ketua
- Pekerjaan2013–2014Wakil Ketua — Wakil Ketua Komisi V
- Pekerjaan2012–sekarangAnggota — Anggtoa BURT DPR RI
- Organisasi2012–sekarangORGANISASI PEMUDA KATOLIK
- Pekerjaan2011–sekarangAnggota — Anggota Panja RUU Perumbahan dan Pemungkiman
- Pekerjaan2011–sekarangAnggota — Anggota RUU Rumah Susun
- Pekerjaan2011–sekarangAnggota — Anggota Panja RUU Tentang Jalan
- Pekerjaan2010–sekarangAnggota — Anggota Pansus Pencepatan Pembangunan Daerah Kepulauan
- Pekerjaan2010–sekarangAnggota — Anggota Depertemen Infrastruktur DPP PDI Peruangan
- Organisasi2010–2015ANGGOTA DEPARTEMEN INFRASTRUKTUR PDI PERJUANGAN — Anggota
- Pekerjaan2009–2014Anggota — Anggota DPR RI
- Pendidikan2006–2008UNIVERSITAS TANJUNG PURA — ILMU SOSIAL & POLITIK
- Organisasi2005GAPEKSINDO — Ketua
- Pekerjaan2004–2009Wakil Ketua — DPRD Kabupaten Sintang
- Organisasi2004–2009Pengurus DPD PDI Perjuangan Prov. Kalimantan Barat — Pengurus
- Organisasi2004–2009PENGURUS DPC PDI PERJUANGAN KAB. SINTANG — Pengurus
- Pendidikan1994–1998UNIVERSITAS TANJUNG PURA — ADM.NEGARA
- Pendidikan1987–1990SMA PANCA SATYA
- Pendidikan1984–1987SMP 17 AGUSTUS
- Pendidikan1972–1984SD BANTUAN PAUH
Tanpa Periode
Anggota · Anggota BKSAP
Anggota · Ketua Panja RUU SDA
Taruna Merah Putih · Anggota
Komisi V
Badan Musyawarah
Penghargaan
2007Orientasi Penyelanggaraan bagi pimpinan
2008Wawasan Kebangsaan Lembanas RI
2010PENGHARGAAN PAGELARAN WAYANGKULIT MEMPERINGATI HARI LAHIR BUNG KARNO
2011PENGHARGAAN SEMINAR NASIONAL INFRASTRUKTURAL TRANSPORTASI
2011PENGHARGAAN PAGELARAN WAYANG KULIT MEMPERINGATI HARI LAHIR BUNG KARNO
2014TELAH MENGIKUTI KEGIATAN PEMBEKALAN ANGGOTA MPR TERPILIH PERIODE 2014-2019 MENGENAI 4 PILAR
Kontroversi (52)
Pemotongan anggaran BasarnasSedang
Komisi V menolak pemotongan anggaran Basarnas, menegaskan pentingnya dana tersebut untuk penanganan bencana di Sumatera
SumberPerlintasan kereta apiTinggi
Kritik atas perlintasan KA yang tidak aman setelah kecelakaan Bekasi, minta pemerintah segera perbaiki
SumberTiket pesawat domestik mahalSedang
Menuduh pemerintah masih membebani industri dan masyarakat pengguna jasa dengan harga tiket pesawat domestik yang tinggi
SumberKeterlambatan penanganan banjir SumateraSedang
Mengkritik keterlambatan penanganan banjir di Sumatera, menuntut tindakan lebih cepat
SumberPermintaan fee proyek pembangunan rel kereta apiSedang
KPK meneliti dugaan Lasarus meminta fee untuk proyek pembangunan rel kereta api di Kalimantan Barat.
SumberAlfamart dan IndomaretRendah
Klaim bahwa Lasarus pernah meminta penutupan gerai minimarket, yang kemudian diklarifikasi tidak benar.
SumberKeterlibatan dalam praktik korupsi proyek jalur perkeretaapianRendah
Lasarus menegaskan tidak terlibat dalam praktik korupsi proyek jalur perkeretaapian TA 2018-2022.
SumberHarga tiket pesawat mahalSedang
Lasarus menuduh harga tiket pesawat domestik terlalu tinggi menjelang mudik Lebaran 2026, menyoroti struktur pajak dan avtur.
SumberPenutupan ritel modernRendah
Komisi V DPR menolak dukungan penutupan jaringan ritel modern, menuduh keputusan tersebut hoaks.
SumberDugaan korupsi proyek rumah rakyatTinggi
Mahasiswa menuntut audit LHKPN Lasarus oleh KPK atas dugaan korupsi proyek rumah rakyat.
SumberJaringan & Asosiasi (100)
Lasarus· Ketua Komisi V DPRBasarnas· Lembaga Penanggulangan Bencana NasionalBMKG· Badan Meteorologi, Klimatologi, dan GeofisikaPU· Pemerintah UmumKementerian PU· Kementerian Pekerjaan UmumKementerian PU-Basarnas· Kementerian Pekerjaan Umum dan BasarnasKementerian PPN Jalan Tol· Kementerian Pendapatan Dalam NegeriKementerian PPN· Kementerian Pendapatan Dalam NegeriPangsi· Bandara PangsumaBali· ProvinsiSumatera· ProvinsiBekasi· KotaSintang· KabupatenKapuas Hulu· KabupatenNanga Bunut· KecamatanKPK· Lembaga penyidikAlfamart· Perusahaan minimarketIndomaret· Perusahaan minimarketKalimantan Barat· Wilayah proyekLasarus Putra Pauh· Ketua Komisi V DPR RIMenteri Perhubungan· Menteri PerhubunganWali Kota Sibolga· Wali Kota SibolgaKAI· Perusahaan Kereta ApiKemenhub· Kementerian PerhubunganSemarang· KotaKementerian Perhubungan· Kementerian yang bertanggung jawab atas perlintasan kereta apiKereta Api Indonesia (KAI)· Operator kereta apiPPN tol· Pajak atas penggunaan tolPutussibau· KabupatenSibolga· Kota
Tahukah Kamu?
Di Atas Rata-rata
Sorotan Media Tinggi
Diliput 79% lebih banyak dari rata-rata anggota DPR.
Peringkat
Skor Merit Top 12%
Peringkat #74 dari 577 anggota DPR yang sudah dianalisis (skor 88).
Di Bawah Rata-rata
Banyak Kontroversi
31 kontroversi tercatat — rata-rata di DPR adalah 10.2.
Catatan
Pemberitaan Netral
Mayoritas (96%) dari 133 artikel bernada netral.
Catatan
Anggota Fraksi Demokrasi Indonesia Perjuangan
Salah satu dari 110 anggota fraksi Demokrasi Indonesia Perjuangan di seluruh lembaga publik.
Catatan
Anggota DPR
Salah satu dari 577 anggota DPR yang terindeks.
Dianalisis 9 Mei 2026 · agregasi statistik dari rekan satu lembaga
Liputan Berita per Bulan
607
artikel total · 87 bulan tercatat
39 positif 174 netral 11 negatif
Keberagaman Sumber Berita
192
media unik · dari 607 artikel
Liputan beragam · top 17%
Top 5 Media
- gesuri.id106 · 17%
- detikNews41 · 7%
- Kompas.com21 · 3%
- jurnas.com19 · 3%
- RRI.co.id19 · 3%
Berita Terkait (224)
| Lasarus Minta Anggaran Kemenhub Disusun Sesuai Kebutuhan Daerah
jurnas.com · 4 September 2026
PositifLasarus meminta anggaran Kemenhub sesuai kebutuhan daerah menunjukkan perhatian terhadap konstituen.
Karhutla dan Ladang Berpindah, Lasarus Minta Masyarakat Lokal Tak Disalahkan
pontianakpost.jawapos.com · 2 September 2026
PositifLasarus menunjukkan sikap kritis dengan membela masyarakat lokal dari tuduhan atas karhutla dan ladang berpindah, mencerminkan perhatian terhadap konstituen.
Lasarus Evaluasi Standar Pelayanan Minimum Jalan Tol
gesuri.id · 28 Agustus 2026
NetralTeks hanya menyebutkan nama Lasarus dalam konteks evaluasi standar pelayanan jalan tol sebagai aktivitas legislasi, tanpa indikasi sentimen positif atau negatif yang kuat.
