Jabatan
Komisi IV - Anggota
Fraksi
Keadilan Sejahtera
Provinsi / Dapil
Jawa Timur
Periode
2024-2029
Artikel Terindeks
105
Analisis Sentimen Media
Positif
Berdasarkan 105 artikel
50% positif45% netral5% negatif
Pemberitaan media tentang pejabat ini cenderung bernada positif — meliputi pencapaian, kebijakan pro-rakyat, atau kontribusi yang diapresiasi publik.
Kategori Pemberitaan
Skor Meritokrasi
70
Meritokratis
Penempatan Riyono sebagai anggota Komisi IV DPR menunjukkan tingkat meritokrasi yang cukup baik. Latar belakang pendidikan dan pengalaman organisasi yang relevan dengan isu kelautan dan pertanian mendukung kapasitasnya dalam komisi tersebut. Meskipun demikian, pengalaman kerja langsung di sektor pemerintahan sebelum menjadi anggota DPR terbatas.
Kesesuaian Pendidikan
Pendidikan Ilmu Kelautan dan Agribisnis dari UNDIP sangat relevan dengan tugas Komisi IV yang membidangi pertanian, lingkungan hidup dan kelautan. Gelar S.Kel. dan M.Si. menunjukkan pemahaman akademis yang kuat di bidang terkait.
Pengalaman Relevan
Pengalaman sebagai konsultan di bidang agribisnis dan pemberdayaan nelayan, serta keterlibatan aktif dalam organisasi petani dan nelayan (PPNSI, Aliansi Nelayan Indonesia, ISKINDO) memberikan pemahaman praktis dan jaringan yang bermanfaat. Pengalaman sebagai Sekretaris Fraksi PKS di DPRD Jawa Tengah memberikan pemahaman tentang proses legislasi meskipun di tingkat provinsi.
Faktor Pendukung
- +Pendidikan relevan (Ilmu Kelautan, Agribisnis)
- +Pengalaman organisasi di bidang pertanian dan kelautan (PPNSI, Aliansi Nelayan Indonesia, ISKINDO)
- +Pengalaman sebagai konsultan di bidang agribisnis dan pemberdayaan nelayan
Faktor Pengurang
- −Pengalaman kerja di sektor pemerintahan sebelum DPR terbatas
- −Pengalaman sebagai konsultan umumnya bersifat proyek jangka pendek
Riwayat & Karir (24)
1986
1990
2000
2010
2020
2026
Pendidikan
Pekerjaan
Organisasi
Daftar Lengkap
- Organisasi2020–2025Bidang Petani dan Nelayan DPP PKS — Ketua DPP
- Organisasi2017–2020ISKINDO (Ikatan Sarjana Kelautan Indonesia) Jawa Tengah — Ketua
- Organisasi2017–2020DPP Aliansi Nelayan Indonesia — Ketua Umum
- Pekerjaan2016Konsultan — Konsultan Pemberdayaan Nelayan
- Organisasi2015–2020DPP PPNSI — Ketua 1
- Organisasi2015–2020Bidang Pekerja Petani dan Nelayan DPP PKS — Wakil Ketua
- Pekerjaan2014–2024Sekretaris Fraksi PKS — Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah
- Organisasi2011–2015DPP PPNSI — Sekjend
- Pekerjaan2010Konsultan — Konsultan Peningkatan Kualitas Usaha Agribisnis Ponoes Nasional
- Pekerjaan2008Konsultan — Konsultan Survey Politik Pilkada
- Pendidikan2007–2010UNDIP SEMARANG — AGRIBISNIS
- Organisasi2005–2010DPW PPNSI Jaawa Tengah — Ketua
- Organisasi2004Perhimpunan Petani Nelayan Sejahtera (PPNSI) — Deklarator Nasional
- Pekerjaan2002Konsultan — Konsultan Survey Koperasi Nasional
- Organisasi2002Kajian Strategis KAMMI Semarang — Ketua
- Organisasi2001Kongres Mahasiswa UNDIP (KM UNDIP) — Koordinator
- Pekerjaan2000Konsultan — Konsultan Survey Peningkatan Mutu Pendidikan
- Organisasi2000Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu Kelautan — Ketua
- Pendidikan1998–2005UNDIP SEMARANG — ILMU KELAUTAN
- Pendidikan1995–1998SMU N 1 KAWEDANAN
- Pendidikan1992–1995SMP 1 KAWEDNAN
- Pendidikan1986–1992SDN JAMBANGAN
Tanpa Periode
Komisi IV
Badan Legislasi
Penghargaan
2017Jawa Tengah Pos Award 2017
2018Jawa Pos Award 2018
Kontroversi (30)
Illegal loggingsedang
Pengusulan tenggat waktu satu bulan untuk mengungkap pelaku illegal logging oleh Komisi IV DPR.
SumberKrisis pangan akibat perangsedang
Usulan tiga langkah strategis untuk menghadapi krisis pangan global yang dipicu perang.
SumberPemagaran laut di TangerangSedang
Kekhawatiran mengenai praktik pemagaran laut yang merugikan nelayan dan potensi dampak lingkungan.
SumberPagar laut sepanjang 30,16 km di TangerangSedang
Kekhawatiran terhadap dampak sosial dan ekonomi bagi nelayan akibat pembangunan pagar laut.
SumberKenaikan PPN dan beban petaniRendah
Kritik terhadap kebijakan kenaikan PPN yang dianggap memberatkan petani, peternak, dan nelayan.
SumberPerusakan hutan dan banjirsedang
Kritik terhadap perusahaan-perusahaan yang melakukan perusakan hutan yang menyebabkan banjir di Aceh–Sumatra.
SumberPemagaran LautSedang
Riyono mendorong pembentukan Pansus DPR terkait pemagaran laut dan dampaknya bagi nelayan.
SumberKerusakan Raja AmpatTinggi
Riyono menyoroti kerusakan lingkungan di Raja Ampat dan dampaknya terhadap sumber pangan masyarakat lokal. Ia juga meminta agar kerugian dihitung dan dibayarkan.
SumberPenolakan Udang Indonesia oleh ASSedang
Riyono menanggapi penolakan udang Indonesia oleh AS dan menduga adanya perang dagang. Ia mendorong KKP untuk bertindak cepat.
SumberPagar Laut di TangerangSedang
Pembangunan pagar laut di Tangerang yang mempersulit nelayan mencari ikan dan diduga merugikan lingkungan. Riyono mengusulkan pembentukan Pansus untuk menyelidiki kasus ini.
SumberJaringan & Asosiasi (68)
Riyono Caping· Anggota DPR RI Komisi IVPKS· Partai politikMagetan· KecamatanBULOG· Badan Usaha Milik NegaraRaja Ampat· WilayahPonorogo· KabupatenBadan Karantina Indonesia· Instansi pemerintahTangerang· Lokasi pembangunan pagar lautSumatera· Lokasi bencana banjir dan perusakan hutanDPR RI· Legislatur IndonesiaKementerian Kehutanan· Kementerian yang menangani hutanKementerian Pertanian· Kementerian yang menangani pertanianAceh· Wilayah terdampak banjirSumatra· Wilayah terdampak banjirCilincing· Wilayah pelabuhan perikananPangkal Pinang· Wilayah perikananKemenhut· Kementerian Hutan dan LingkunganJambangan· Desa di MagetanRiyono· Anggota DPR RITNI AL· Angkatan LautKKP· Kementerian Kelautan dan PerikananDPR· Lembaga LegislatifTrenggalek· KabupatenKomisi IV· Komisi di DPR yang membidangi Pertanian, Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Kelautan dan PerikananAmran· Mantan Menteri PertanianPacitan· KabupatenNgawi· KabupatenPapua· ProvinsiKomisi IV DPR RI· Komisi di DPRAnggota DPR RI· pembuat kebijakan
Tahukah Kamu?
Peringkat
Skor Merit Top 1%
Peringkat #8 dari 577 anggota DPR yang sudah dianalisis (skor 92).
Catatan
Pemberitaan Netral
Mayoritas (93%) dari 27 artikel bernada netral.
Catatan
Anggota Fraksi Keadilan Sejahtera
Salah satu dari 53 anggota fraksi Keadilan Sejahtera di seluruh lembaga publik.
Catatan
Anggota DPR
Salah satu dari 577 anggota DPR yang terindeks.
Catatan
Mewakili Jawa Timur
255 pejabat publik dari Provinsi Jawa Timur terindeks di platform.
Catatan
Media Paling Sering Meliput
Fraksi PKS memuat 50 artikel — paling banyak dari 64 media yang pernah meliput.
Dianalisis 9 Mei 2026 · agregasi statistik dari rekan satu lembaga
Liputan Berita per Bulan
407
artikel total · 126 bulan tercatat
53 positif 47 netral 5 negatif
Keberagaman Sumber Berita
138
media unik · dari 407 artikel
Liputan beragam · top 23%
Top 5 Media
- Fraksi PKS92 · 23%
- Partai Keadilan Sejahtera (PKS)17 · 4%
- Harian Jatim16 · 4%
- cakrawala.co14 · 3%
- RRI.co.id10 · 2%
Berita Terkait (105)
Soroti Ancaman Karhutla 2027, Riyono: Denda Bagi Korporasi Perusak Hutan Mencapai Rp 6,6 Triliun
JPNN.com · 3 September 2026
PositifRiyono menunjukkan kepedulian dan ketegasan dengan menyoroti ancaman karhutla serta mendorong denda maksimal bagi korporasi perusak hutan.
Karhutla 2026 Makin Mengkhawatirkan, Riyono Peringatkan Ancaman 2027 Bisa Lebih Parah
Suara Surabaya · 2 September 2026
PositifRiyono berperan aktif memberi peringatan dini tentang ancaman karhutla 2027 yang lebih parah, menunjukkan keseriusan dalam menjalankan fungsi pengawasan legislatif.
Komisi IV DPR Soroti 30 Korporasi yang Diduga Rusak Kawasan Hutan
Nusantaraterkini.co · 2 September 2026
PositifSebagai bagian dari Komisi IV DPR, Riyono menyoroti 30 korporasi yang merusak kawasan hutan, mencerminkan peran aktifnya dalam pengawasan kebijakan lingkungan.
