Foto
Jabatan
Wakil Menteri Hukum Indonesia
Fraksi
Provinsi / Dapil
—
Periode
—
Artikel Terindeks
208
Analisis Sentimen Media
Netral
Berdasarkan 208 artikel
25% positif63% netral12% negatif
Pemberitaan media tentang pejabat ini cenderung netral atau berimbang — tidak dominan positif maupun negatif.
Skor Meritokrasi
38
Tidak Meritokratis
Meskipun memiliki latar belakang akademik hukum yang kuat, Edward Omar Sharif Hiariej tidak memiliki pengalaman manajerial skala besar atau pengalaman birokrasi pemerintahan yang relevan dengan jabatan Wakil Menteri Hukum. Keterbatasan data organisasi dan penghargaan juga menurunkan penilaian meritokrasi.
Kesesuaian Pendidikan
Pendidikan sarjana, magister, dan doktor di bidang hukum relevan secara konseptual dengan kementerian hukum, namun tidak secara khusus menyiapkan untuk tugas administratif dan kebijakan tingkat menteri.
Pengalaman Relevan
Pengalaman sebagai Guru Besar Hukum Pidana menunjukkan keahlian teknis, namun tidak mencakup pengalaman manajerial besar atau pengalaman birokrasi pemerintahan yang diperlukan untuk peran wakil menteri.
Faktor Pendukung
- +Latar belakang akademik hukum yang kuat
- +Keahlian teknis di bidang hukum pidana
Faktor Pengurang
- −Tidak ada pengalaman manajerial skala besar
- −Tidak ada pengalaman birokrasi pemerintahan
- −Tidak ada riwayat organisasi/kepemimpinan
- −Tidak ada penghargaan atau prestasi yang tercatat
- −Data organisasi dan penghargaan tidak tersedia (keterbatasan data)
Dianalisis 21 Mei 2026
Riwayat & Karir (4)
1998
2000
2010
2020
2026
Pendidikan
Pekerjaan
Daftar Lengkap
- Pekerjaan2010–sekarangGuru Besar (Profesor) Hukum Pidana — Universitas Gadjah Mada
- Pendidikan2007–2009Universitas Gadjah Mada — Doktor
- Pendidikan2004Universitas Gadjah Mada — Magister Humaniora
- Pendidikan1998Universitas Gadjah Mada — Sarjana Hukum
Kontroversi (58)
Kritik terhadap KUHAP baruSedang
Beberapa pihak menilai KUHAP baru masih memiliki celah yang dapat disalahgunakan, meskipun dianggap lebih maju.
SumberPasal penghinaan presiden dalam KUHP baruTinggi
Wamenkum Eddy Hiariej mengungkap bahwa Presiden Jokowi tidak menyetujui adanya pasal penghinaan presiden, menimbulkan perdebatan publik.
SumberPasal demonstrasi di KUHP baruSedang
Penjelasan Wamenkum tentang pasal demo menimbulkan kekhawatiran bahwa hak berkumpul dapat dibatasi.
SumberPasal perzinaan yang sulit dijeratRendah
Wamenkum menyatakan pasal perzinaan tidak mudah dijerat, menimbulkan diskusi tentang perlindungan korban.
SumberKisruh Royaltisedang
Terdapat tiga permasalahan utama terkait sengketa royalti yang menjadi perhatian pemerintah
SumberPenetapan Tersangka KorupsiTinggi
Edward Omar Sharif Hiariej, Wakil Menteri Hukum dan HAM, ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan kasus korupsi. Meskipun kemudian ada putusan praperadilan yang menyatakan penetapan tersangka tidak sah, kasus ini menjadi sorotan publik.
SumberDitetapkan sebagai TersangkaTinggi
Wamenkumham Eddy Hiariej ditetapkan sebagai tersangka dalam suatu kasus hukum.
SumberPenangkapan tanpa izin pengadilanSedang
Wamenkum menjelaskan alasan KUHAP mengatur penangkapan tanpa izin pengadilan.
SumberPenabrak jambret di SlemanRendah
Wamenkum menilai penabrak jambret di Sleman melakukan pembelaan terpaksa.
SumberPenetapan tersangka oleh KPKTinggi
Eddy Hiariej ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, memicu sorotan hukum dan politik serta rencana KPK menghadapi upaya praperadilan.
SumberJaringan & Asosiasi (103)
Edward Omar Sharif Hiariej· Wakil Menteri Hukum dan HAM, Komisaris PGASKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK)· Lembaga penegak hukumKepolisian Negara Republik Indonesia (Polri)· Lembaga penegak hukumPT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGAS)· Badan Usaha Milik Negara (BUMN)Badan Kepegawaian Negara (BKN)· Lembaga pemerintahIndonesia· NegaraEddy Hiariej· Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi ManusiaKementerian Hukum dan HAM· Instansi pemerintah tempat Eddy Hiariej menjabatKPK· Komisi Pemberantasan Korupsi, terkait pesan pada pelantikan PERADIPERADI· Organisasi Advokat IndonesiaGubernur Herman Deru· Gubernur Sumatera Selatan yang berkoordinasi dengan WamenkumPontianak· Kota tempat sosialisasi KUHP dan KUHAP baruWamenkumham Eddy Hiariej· Kepala Kementerian Hukum dan HAMAPH· Asosiasi Pengacara IndonesiaKUHP· Kitab Undang-Undang Hukum PidanaKUHAP· Kitab Undang-Undang Hukum Acara PidanaSleman· Kabupaten di YogyakartaPresiden· Jabatan Presiden IndonesiaPolisi· Kepolisian IndonesiaPolri· penegak hukum dan pihak yang harus berkoordinasi dengan imigrasi menurut WamenkumMahkamah Konstitusi (MK)· lembaga yang berpotensi menerima gugatan terhadap KUHP baruImigrasi· instansi yang disebut harus berkoordinasi dengan PolriKomisi III DPR· komisi legislatif yang membahas RUU penyesuaian pidana dan KUHAPPGAS· perusahaan tempat Eddy Hiariej pernah ditunjuk sebagai komisarisJoko Widodo· Presiden Republik IndonesiaMahkamah Konstitusi· Lembaga penguji materi undang-undangPolda Jawa Tengah· Kepolisian daerah yang menggelar seminar implementasi KUHP/KUHAPUniversitas Jayabaya· Penyelenggara seminar hukum internasionalPepabri· Organisasi yang menerima sosialisasi KUHP dan KUHAPKapolres Sleman· Kepala Kepolisian Resor terkait kritik Wamenkum
Tahukah Kamu?
Di Atas Rata-rata
Pemberitaan Bernada Positif
35% dari 82 artikel teranalisis bernada positif.
Catatan
Media Paling Sering Meliput
Hukumonline memuat 17 artikel — paling banyak dari 55 media yang pernah meliput.
Dianalisis 13 Mei 2026 · agregasi statistik dari rekan satu lembaga
Liputan Berita per Bulan
580
artikel total · 88 bulan tercatat
53 positif 131 netral 24 negatif
Keberagaman Sumber Berita
164
media unik · dari 580 artikel
Liputan beragam · top 8%
Top 5 Media
- detikNews45 · 8%
- ANTARA News40 · 7%
- Hukumonline38 · 7%
- Tempo.co37 · 6%
- Kompas.com31 · 5%
Berita Terkait (208)
Kemenkum Minta Tambahan Rp 837 M untuk 11 Program: Bantuan Hukum-Teknologi - kumparan.com
Kumparan.com · 1 September 2026
NetralTeksmemberitakan permintaan anggaran Kemenkum secara institusional tanpa sikap atau pendapat pribadi Wamenkum.
Wamenkum tegaskan pembentukan UU Polri tidak langgar ketentuan
ANTARA News · 1 September 2026
NetralTeks menyampaikan pernyataan resmi Wamenkum terkait pembentukan UU Polri bersifat informatif-faktual tanpa opini positif maupun negatif.
Wamenkum: 2.341 WNI di LN Dapat Penegasan Kewarganegaraan, Mayoritas di Malaysia - kumparan.com
Kumparan.com · 26 Agustus 2026
NetralTeks membahas rilis resmi Wamenkum tentang kewarganegaraan WNI di Malaysia, bukan kinerja atau sikap Edward Hiariej secara spesifik
