Jabatan
Wakil Menteri Hukum Indonesia
Fraksi
Provinsi / Dapil
—
Periode
—
Artikel Terindeks
208
Berdasarkan 208 artikel
Pemberitaan media tentang pejabat ini cenderung netral atau berimbang — tidak dominan positif maupun negatif.
Tidak Meritokratis
Meskipun memiliki latar belakang akademik hukum yang kuat, Edward Omar Sharif Hiariej tidak memiliki pengalaman manajerial skala besar atau pengalaman birokrasi pemerintahan yang relevan dengan jabatan Wakil Menteri Hukum. Keterbatasan data organisasi dan penghargaan juga menurunkan penilaian meritokrasi.
Kesesuaian Pendidikan
Pendidikan sarjana, magister, dan doktor di bidang hukum relevan secara konseptual dengan kementerian hukum, namun tidak secara khusus menyiapkan untuk tugas administratif dan kebijakan tingkat menteri.
Pengalaman Relevan
Pengalaman sebagai Guru Besar Hukum Pidana menunjukkan keahlian teknis, namun tidak mencakup pengalaman manajerial besar atau pengalaman birokrasi pemerintahan yang diperlukan untuk peran wakil menteri.
Faktor Pendukung
Faktor Pengurang
Dianalisis 21 Mei 2026
Daftar Lengkap
Beberapa pihak menilai KUHAP baru masih memiliki celah yang dapat disalahgunakan, meskipun dianggap lebih maju.
SumberWamenkum Eddy Hiariej mengungkap bahwa Presiden Jokowi tidak menyetujui adanya pasal penghinaan presiden, menimbulkan perdebatan publik.
SumberPenjelasan Wamenkum tentang pasal demo menimbulkan kekhawatiran bahwa hak berkumpul dapat dibatasi.
SumberWamenkum menyatakan pasal perzinaan tidak mudah dijerat, menimbulkan diskusi tentang perlindungan korban.
SumberTerdapat tiga permasalahan utama terkait sengketa royalti yang menjadi perhatian pemerintah
SumberEdward Omar Sharif Hiariej, Wakil Menteri Hukum dan HAM, ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan kasus korupsi. Meskipun kemudian ada putusan praperadilan yang menyatakan penetapan tersangka tidak sah, kasus ini menjadi sorotan publik.
SumberWamenkumham Eddy Hiariej ditetapkan sebagai tersangka dalam suatu kasus hukum.
SumberWamenkum menjelaskan alasan KUHAP mengatur penangkapan tanpa izin pengadilan.
SumberWamenkum menilai penabrak jambret di Sleman melakukan pembelaan terpaksa.
SumberEddy Hiariej ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, memicu sorotan hukum dan politik serta rencana KPK menghadapi upaya praperadilan.
SumberDi Atas Rata-rata
Pemberitaan Bernada Positif
35% dari 82 artikel teranalisis bernada positif.
Catatan
Media Paling Sering Meliput
Hukumonline memuat 17 artikel — paling banyak dari 55 media yang pernah meliput.
Dianalisis 13 Mei 2026 · agregasi statistik dari rekan satu lembaga
580
artikel total · 88 bulan tercatat
164
media unik · dari 580 artikel
Liputan beragam · top 8%
Top 5 Media
Kemenkum Minta Tambahan Rp 837 M untuk 11 Program: Bantuan Hukum-Teknologi - kumparan.com
Kumparan.com · 1 September 2026
NetralTeksmemberitakan permintaan anggaran Kemenkum secara institusional tanpa sikap atau pendapat pribadi Wamenkum.
Wamenkum tegaskan pembentukan UU Polri tidak langgar ketentuan
ANTARA News · 1 September 2026
NetralTeks menyampaikan pernyataan resmi Wamenkum terkait pembentukan UU Polri bersifat informatif-faktual tanpa opini positif maupun negatif.
Wamenkum: 2.341 WNI di LN Dapat Penegasan Kewarganegaraan, Mayoritas di Malaysia - kumparan.com
Kumparan.com · 26 Agustus 2026
NetralTeks membahas rilis resmi Wamenkum tentang kewarganegaraan WNI di Malaysia, bukan kinerja atau sikap Edward Hiariej secara spesifik
Topik Utama
Dianalisis oleh AI · Data diperbarui secara berkala
Eks Wamenkumham Ajukan Praperadilan, Sidang Perdana Digelar Kamis
Koma.id · 26 Agustus 2026
NetralTeks membahas langkah hukum mantan Wamenkumham secara umum tanpa menilai langsung integritas atau kinerja Edward Hiariej