Jabatan
Komisi X - Anggota
Fraksi
Keadilan Sejahtera
Provinsi / Dapil
Jawa Barat
Periode
2024-2029
Kontak
lediahanifa@gmail.com
Artikel Terindeks
194
Analisis Sentimen Media
Positif
Berdasarkan 194 artikel
51% positif44% netral5% negatif
Pemberitaan media tentang pejabat ini cenderung bernada positif — meliputi pencapaian, kebijakan pro-rakyat, atau kontribusi yang diapresiasi publik.
Skor Meritokrasi
65
Meritokratis
Penempatan Hj. Ledia Hanifa A. sebagai anggota Komisi X DPR RI menunjukkan tingkat meritokrasi yang cukup baik. Latar belakang pendidikan dan pengalaman, terutama di bidang sosial dan keterlibatannya dalam organisasi, memberikan relevansi terhadap tugas-tugas di komisi yang membidangi pendidikan, kebudayaan, riset, teknologi, dan olahraga. Meskipun demikian, latar belakang pendidikan formal di bidang kimia mungkin kurang relevan secara langsung.
Kesesuaian Pendidikan
Pendidikan S1 Kimia kurang relevan langsung dengan Komisi X. Namun, pendidikan S2 Psikologi Terapan memberikan dasar yang relevan untuk memahami dinamika sosial dan perilaku yang terkait dengan bidang-bidang yang ditangani Komisi X.
Pengalaman Relevan
Pengalaman sebagai pekerja sosial dan trainer, serta keterlibatan dalam berbagai organisasi sosial dan pemberdayaan perempuan, memberikan pengalaman praktis yang relevan dengan isu-isu sosial dan pendidikan. Pengalaman sebagai anggota DPR RI selama beberapa periode juga memberikan pemahaman mendalam tentang proses legislasi dan kebijakan publik di bidang terkait.
Faktor Pendukung
- +Pengalaman sebagai anggota DPR RI selama beberapa periode
- +Pendidikan S2 Psikologi Terapan
- +Pengalaman sebagai pekerja sosial dan trainer
- +Keterlibatan aktif dalam organisasi sosial dan pemberdayaan perempuan
Faktor Pengurang
- −Pendidikan S1 Kimia kurang relevan
Riwayat & Karir (21)
1974
1980
1990
2000
2010
2020
2026
Pendidikan
Pekerjaan
Organisasi
Daftar Lengkap
- Pekerjaan2019–2024Anggota — DPR RI
- Organisasi2017–2019Global Organization of Parliamentarians Against Corruption (GOPAC) — Anggota
- Organisasi2015–2020PP Wanita Persatuan Umat Islam — Ketua Dewan Pakar
- Pekerjaan2014–2019Anggota — DPR RI
- Organisasi2014–2019Kaukus Perempuan Parlemen RI — Ka. Div. Penguatan Kelembagaan Anggota
- Pekerjaan2009–2014Anggota — DPR RI
- Organisasi2009–2014Forum Parlemen Indonesia Untuk Kependudukan dan Pembangunan — Anggota
- Organisasi2009–2014Kaukus Perempuan Parlemen RI — Ketua Bidang Humas
- Organisasi2008–sekarangDewan Pembina Yayasan Uswah Ummahat — Pembina
- Organisasi2008–sekarangDewan Penasehat Yayasan Majelis Dzikir & Dakwah Lansia — Penasehat
- Organisasi2003–sekarangKonsultan Area Muda — Konsultan
- Organisasi2003–2006Dewan Pengurus Yayasan Uswah Ummahat — Ketua
- Pendidikan2000–2002Fakultas Psikologi Universitas Indonesia — Psikologi Terapan
- Organisasi1996–1997Pemuliaan Perempuan Retas Leadership Center — Ketua Divisi
- Pendidikan1987–1993Fakultas MIPA Universitas Indonesia — Kimia
- Pendidikan1984–1987SMA Islam Al Azhar — Fisika
- Pendidikan1981–1984Negeri 47
- Pendidikan1974–1981TAMAN SISWA RAWASARI
Tanpa Periode
Komisi X
Badan Musyawarah
Badan Legislasi
Kontroversi (21)
Kecurangan Peserta UTBKSedang
DPR menilai ada masalah mendasar dan integritas terkait kecurangan peserta UTBK.
SumberTumpang Tindih Kewenangan Audit Kerugian NegaraSedang
Baleg DPR menyoroti tumpang tindih kewenangan audit kerugian negara pasca putusan MK.
SumberPerppu CiptakerSedang
Baleg DPR menilai Perppu Ciptaker sebagai bentuk ketidakhormatan kepada DPR dan MK.
SumberKritik terhadap Pelantikan Rektor Berbahasa InggrisSedang
Ledia Hanifa mengkritik penggunaan Bahasa Inggris dalam pelantikan rektor.
SumberPolemik Data Desil dalam RUU Satu Data IndonesiaSedang
Ledia Hanifa menyoroti polemik data desil yang menjadi evaluasi penting dalam RUU Satu Data Indonesia.
SumberRencana Kenaikan PPN 12% bagi Sekolah InternasionalSedang
Ledia Hanifa menanggapi rencana kenaikan PPN 12% bagi sekolah internasional.
SumberKendala Tenaga Kerja Asing (TKA)Sedang
Ledia Hanifa merespon laporan kendala TKA dan menekankan perlunya penanganan segera.
SumberKecurangan UTBKSedang
Komisi X DPR menekankan pengawasan berbasis AI untuk mencegah kecurangan dalam Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK).
SumberKisruh Seleksi PPPKSedang
Anggota DPRD Pelalawan mengirim surat kepada Komisi X DPR RI terkait kisruh seleksi PPPK.
SumberTabrakan Kewenangan Penentu Kerugian NegaraSedang
Putusan MK memicu potensi tabrakan kewenangan terkait penentuan kerugian negara, yang disoroti oleh parlemen.
SumberJaringan & Asosiasi (114)
Ledia Hanifa· Anggota DPR RIDPR· Lembaga LegislatifPKS· Partai PolitikBRIN· Lembaga RisetKemenag· Kementerian AgamaKemendikbudristek· Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan TeknologiMK· Mahkamah KonstitusiNadiem Makarim· Menteri Pendidikan dan KebudayaanSalim Salimah· Relawan dan aktivisDPR RI· Kongres Legislatif IndonesiaKomisi IX DPR RI· Komisi yang menangani kebijakan sosial dan ekonomiKomisi X DPR RI· Komisi yang menangani kebijakan pendidikan dan kebudayaanBandung· Kota tempat Ledia Hanifa beraktivitasCimahi· Kota tempat Ledia Hanifa beraktivitasCibaduyut· Kampung wisata kreatif yang dikunjungi Ledia HanifaTasikmalaya· Kabupaten tempat audiensi Ledia HanifaIndonesia· Negara tempat Ledia Hanifa beraktivitasRUU Satu Data· Rancangan Undang‑Undang yang dibahas Ledia HanifaRUU PRT· Rancangan Undang‑Undang perlindungan pekerjaRUU SKN· Rancangan Undang‑Undang hak penyandang disabilitasRUU Sisdiknas· Rancangan Undang‑Undang sistem data pendidikan nasionalORKI· Organisasi Olahraga Kebugaran IndonesiaUNNES· Universitas Negeri SurabayaKementerian Pendidikan dan Kebudayaan· KementerianKementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi· KementerianKementerian Keuangan· KementerianKementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat· KementerianKementerian Luar Negeri· KementerianKementerian Pertahanan· KementerianKementerian Agama· Kementerian
Tahukah Kamu?
Peringkat
Skor Merit Top 21%
Peringkat #126 dari 577 anggota DPR yang sudah dianalisis (skor 85).
Di Atas Rata-rata
Pemberitaan Bernada Positif
55% dari 113 artikel teranalisis bernada positif.
Catatan
Anggota Fraksi Keadilan Sejahtera
Salah satu dari 53 anggota fraksi Keadilan Sejahtera di seluruh lembaga publik.
Catatan
Anggota DPR
Salah satu dari 577 anggota DPR yang terindeks.
Catatan
Mewakili Jawa Barat
260 pejabat publik dari Provinsi Jawa Barat terindeks di platform.
Catatan
Media Paling Sering Meliput
Fraksi PKS memuat 59 artikel — paling banyak dari 39 media yang pernah meliput.
Dianalisis 9 Mei 2026 · agregasi statistik dari rekan satu lembaga
Liputan Berita per Bulan
375
artikel total · 142 bulan tercatat
99 positif 85 netral 10 negatif
Keberagaman Sumber Berita
100
media unik · dari 375 artikel
Liputan beragam · top 36%
Top 5 Media
- Fraksi PKS134 · 36%
- Partai Keadilan Sejahtera (PKS)44 · 12%
- jurnas.com10 · 3%
- ANTARA News9 · 2%
- RRI.co.id9 · 2%
Berita Terkait (194)
Wajib Belajar 13 Tahun Diperkirakan Butuh Rp281,5 Triliun, Ledia Minta Pemerintah Susun Tahapan
sudut kota · 31 Agustus 2026
PositifLedia minta pemerintah susun tahapan menunjukkan peran aktifnya dalam mengawasi kebijakan pendidikan agar terstruktur.
| Ledia Hanifa Dorong Peta Jalan Pendidikan Dasar Gratis yang Terukur
jurnas.com · 31 Agustus 2026
PositifFrasa 'Dorong Peta Jalan' menunjukkan Ledia Hanifa aktif menginisiasi kebijakan pendidikan gratis yang terencana.
Komisi X DPR RI: Implementasi Pendidikan Dasar Tanpa Biaya Perlu Peta Jalan yang Jelas
Harian Bhirawa · 31 Agustus 2026
NetralTeks memberitakan posisi resmi Komisi X DPR RI tentang kebijakan pendidikan, bukan ekspresi langsung perasaan atau penilaian terhadap Ledia Hanifa.
