Jabatan
Komisi I - Anggota
Fraksi
Demokrasi Indonesia Perjuangan
Provinsi / Dapil
Jawa Barat
Periode
2024-2029
Kontak
tbhasanuddin@gmail.com
Artikel Terindeks
202
Analisis Sentimen Media
Netral
Berdasarkan 202 artikel
29% positif68% netral3% negatif
Pemberitaan media tentang pejabat ini cenderung netral atau berimbang — tidak dominan positif maupun negatif.
Kategori Pemberitaan
Skor Meritokrasi
70
Meritokratis
Penempatan Dr. H. Hasanuddin sebagai anggota Komisi I DPR menunjukkan tingkat meritokrasi yang cukup baik. Pengalaman panjang di bidang militer, khususnya yang berkaitan dengan pertahanan dan keamanan negara, relevan dengan tugas Komisi I yang membidangi pertahanan, intelijen, dan hubungan luar negeri. Pendidikan yang relevan di bidang manajemen juga mendukung kapasitasnya dalam menjalankan tugas legislatif.
Kesesuaian Pendidikan
Pendidikan S1 Ekonomi, S2 Manajemen, dan S3 Manajemen memberikan landasan teoritis yang kuat untuk memahami isu-isu strategis dan pengambilan keputusan di Komisi I. Meskipun tidak secara langsung terkait dengan bidang pertahanan atau hubungan internasional, pendidikan manajemen memberikan keterampilan analitis dan kepemimpinan yang berguna.
Pengalaman Relevan
Pengalaman panjang di TNI AD, termasuk penugasan di berbagai wilayah dan jabatan strategis, memberikan pemahaman mendalam tentang isu-isu pertahanan dan keamanan. Penugasan di PBB juga memberikan perspektif internasional yang berharga. Pengalaman sebagai Sekretaris Militer Presiden dan Wakil Ketua Komisi I DPR sebelumnya semakin memperkuat relevansi pengalamannya.
Faktor Pendukung
- +Pengalaman militer yang luas dan beragam
- +Pendidikan tinggi di bidang manajemen
- +Pengalaman sebagai Sekretaris Militer Presiden
- +Pengalaman sebagai Wakil Ketua Komisi I DPR
Faktor Pengurang
- −Tidak ada pendidikan formal di bidang pertahanan atau hubungan internasional
Riwayat & Karir (35)
1970
1980
1990
2000
2010
2020
2026
Pendidikan
Pekerjaan
Organisasi
Daftar Lengkap
- Organisasi2015–2019PDP PDI PERJUANGAN JAWA BARAT — Ketua
- Pekerjaan2014–2018Wakil Ketua — Wakil Ketua Komisi I DPR RI
- Pendidikan2013Universitas Pasundan — Doktor Manajemen
- Organisasi2012–2015DPD PDI PERJUANGAN JAWA BARAT — PLH Ketua
- Organisasi2011–2012DPP PDI PERJUAANGAN — Ketua DEP Politik
- Pekerjaan2009–2018Wakil Ketua Komisi I DPR RI — Anggota DPR / MPR RI
- Pekerjaan2009–2014Wakil Ketua — Wakil Ketua Komisi I DPR RI
- Pendidikan2007STIE Pasundan — Magister manajemen
- Pendidikan2005STIE Pasundan — Ekonomi
- Pekerjaan2005–2009Perwira Tinggi Mabes TNI — MABES TNI AD
- Pekerjaan2004–2005Sekretaris Militer Presiden RI — PRESIDEN SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
- Pekerjaan2001–2004Sekretaris Militer Presiden RI — PRESIDEN MEGAWATI
- Pekerjaan1999–2001Kepala Staff — GARNISUN JAKARTA
- Pekerjaan1998–1999Ajudan — PRESIDEN BJ HABIBIE
- Pekerjaan1997–1998Ajudan — WAPRES BJ HABIBIE
- Pekerjaan1996–1997Ajudan — WAPRES TRY SUTRISNO
- Pekerjaan1994–1996Bertugas di KODAM JAYA — TNI AD
- Pekerjaan1993–1994Bertugas dI KOSTRAD — TNI AD
- Pekerjaan1992–1993Komandan Sektor Pasukan di Irak — PBB
- Pekerjaan1989–1992Dosen — SESKOAD BANDUNG
- Pekerjaan1985–1989Kodam I Aceh — TNI AD
- Pekerjaan1983–1985Instruktur — AKABRI MAGELANG
- Pekerjaan1975–1983Batalyon Kodam III Siliwangi — TNI AD
- Pendidikan1970SMA Negeri Magelang
Tanpa Periode
SD Negeri Talaga
SMP Negeri Telaga
YAYASAN MISS TJITJIH · Ketua
PAGUYUBAN WARGA BANTEN · Ketua Umum
YAYASAN PEMBANGUNAN JAWA BARAT · Ketua Bidang
DULUR CIREBON · Wakil Katua Umum
PENCAK SILAT GAGAK LUMAYUNG · Ketua Dewan Penasehat
KESENIAN GENTRA EWANGGA · Pengurus
PAGUYUBAN PASUNDAN · Dewan Pangaping
Komisi I
Badan Musyawarah
Penghargaan
SATYA LENCANA KESETIAAN 24 TAHUN
SATYA LENCANA DWIDYA SISTA
SATYA LENCANA WIRA KARYA
SATYA LENCANA PENUGASAN PBB
SANTI DHARMA GARUDA XI
BINTANG KARTIKA EKA PAKSI PRATAMA
BINTANG KARTIKA EKA PAKSI NARARYA
BINTANG YUDH DHARMA NARARYA
Kontroversi (67)
Pelibatan TNI dalam Pembekalan Beasiswa LPDPSedang
TB Hasanuddin mengkritik pelibatan TNI dalam pembekalan beasiswa LPDP.
SumberKeikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace (BoP)Sedang
TB Hasanuddin menyatakan bahwa keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace (BoP) bertentangan dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif.
SumberStatus Siaga 1 TNISedang
Anggota DPR mempertanyakan status siaga 1 TNI karena dianggap membuat masyarakat resah.
SumberRencana Pajak Kapal di Selat MalakaSedang
DPR menolak rencana pajak kapal di Selat Malaka karena berisiko internasional.
SumberKasus Penyiraman Air Keras terhadap Andrie YunusSedang
TB Hasanuddin mendesak pengungkapan aktor intelektual dan proses hukum yang transparan dalam kasus penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus. Dia juga menyoroti perlunya sidang militer yang terbuka untuk publik.
SumberStatus Siaga TNIRendah
TB Hasanuddin memberikan komentar mengenai status siaga TNI dan meminta penjelasan yang transparan dan terkoordinasi dari TNI terkait penetapan status tersebut.
SumberUsulan Indonesia Keluar dari Dewan Perdamaian (BoP)Sedang
TB Hasanuddin mendesak agar Indonesia keluar dari Dewan Perdamaian karena dianggap membahayakan integritas politik luar negeri Indonesia dan karena publik semakin tidak percaya pada BoP setelah serangan AS-Israel ke Iran.
SumberPotensi Konflik Tarif Selat MalakaSedang
TB Hasanuddin mengingatkan potensi konflik internasional terkait wacana pengenaan pajak kapal di Selat Malaka dan meminta kajian yang matang.
SumberMinimnya Kehadiran Menteri Pertahanan dan Menteri Luar Negeri dalam Rapat DPRRendah
TB Hasanuddin menyayangkan minimnya kehadiran Menteri Pertahanan dan Menteri Luar Negeri dalam rapat DPR, yang menyebabkan akses diskusi DPR menjadi tertutup.
SumberTragedi Pasukan Garuda di LebanonSedang
TB Hasanuddin mendesak investigasi PBB dan evaluasi total misi UNIFIL terkait tragedi yang menimpa pasukan Garuda di Lebanon.
SumberJaringan & Asosiasi (90)
DPR· lembaga legislatifTrump· pencetus gagasanIndonesia· negaraTB Hasanuddin· Anggota DPRTNI· MiliterPrabowo· PresidenI Wayan Sudirta· Pimpinan MKDAndrie Yunus· Tidak DiketahuiYudi Abrimantyo· Letjen TNIGAM· OrganisasiKontraS· Organisasi AktivisAS· NegaraIran· NegaraKBAIS· InstitusiLebanon· NegaraPBB· Organisasi InternasionalUNIFIL· Misi PerdamaianGaza· WilayahSelat Malaka· PerairanSumedang· KabupatenPurbaya· PejabatKementrian Pertahanan· Instansi PemerintahLPDP· Lembaga PendidikanMUI· otoritas fatwaLPPOM MUI· lembaga auditBoP· Program Keamanan RegionalDPR RI· Lembaga legislatifAS· NegaraUNCLOS· Konvensi internasionalPrabowo Subianto· Presiden Republik Indonesia
Tahukah Kamu?
Di Atas Rata-rata
Sorotan Media Tinggi
Diliput 85% lebih banyak dari rata-rata anggota DPR.
Peringkat
Skor Merit Top 0%
Peringkat #2 dari 577 anggota DPR yang sudah dianalisis (skor 95).
Di Bawah Rata-rata
Banyak Kontroversi
51 kontroversi tercatat — rata-rata di DPR adalah 10.2.
Catatan
Pemberitaan Netral
Mayoritas (72%) dari 151 artikel bernada netral.
Catatan
Anggota Fraksi Demokrasi Indonesia Perjuangan
Salah satu dari 110 anggota fraksi Demokrasi Indonesia Perjuangan di seluruh lembaga publik.
Catatan
Anggota DPR
Salah satu dari 577 anggota DPR yang terindeks.
Dianalisis 9 Mei 2026 · agregasi statistik dari rekan satu lembaga
Liputan Berita per Bulan
536
artikel total · 185 bulan tercatat
58 positif 137 netral 7 negatif
Keberagaman Sumber Berita
172
media unik · dari 536 artikel
Liputan beragam · top 10%
Top 5 Media
- TEROPONGSENAYAN.com53 · 10%
- gesuri.id23 · 4%
- Indonesiadefense.com23 · 4%
- Kompas.com20 · 4%
- RRI.co.id16 · 3%
Berita Terkait (202)
TB Hasanuddin Minta Kemlu Jelaskan Konsekuensi WNI Gabung Militer Asing: Kewarganegaraan Bisa Hilang
Kompas.tv · 3 September 2026
NetralTeks melaporkan tindakan TB Hasanuddin meminta Kemlu menjelaskan isu kewarganegaraan, merupakan aktivitas fungsional DPR.
TB Hasanuddin Soroti Kabar 8 WNI Direkrut Jadi Tentara Rusia: Kewarganegaraan Bisa Gugur
Koma.id · 1 September 2026
NetralTeks serupa memberitakan TB Hasanuddin menyoroti isu WNI menjadi tentara Rusia dengan menekankan konsekuensi hukum.
Kabar 8 WNI Jadi Tentara Rusia, TB Hasanuddin Ingatkan Status Kewarganegaraan
TEROPONGSENAYAN.com · 1 September 2026
NetralTeks memberitakan TB Hasanuddin mengingatkan kewarganegaraan 8 WNI yang menjadi tentara Rusia, merupakan peran oversight DPR.
