
Jabatan
Komisi X - Wakil Ketua
Fraksi
Kebangkitan Bangsa
Provinsi / Dapil
Nusa Tenggara Barat
Periode
2024-2029
Artikel Terindeks
238
Berdasarkan 238 artikel
Pemberitaan media tentang pejabat ini cenderung bernada positif — meliputi pencapaian, kebijakan pro-rakyat, atau kontribusi yang diapresiasi publik.
Meritokratis
Penempatan H. LALU HADRIAN IRFANI sebagai Wakil Ketua Komisi X DPR menunjukkan tingkat meritokrasi yang cukup baik. Latar belakang pendidikan teknik industri dan pengalaman organisasi menunjukkan relevansi dengan tugas legislatif, meskipun tidak secara langsung terkait dengan bidang Komisi X (pendidikan, olahraga, dan sejarah). Pengalaman di organisasi kemasyarakatan dan partai politik memberikan pemahaman tentang dinamika sosial dan politik yang berguna dalam perannya.
Kesesuaian Pendidikan
Pendidikan Teknik Industri memberikan kemampuan analisis sistem dan pemecahan masalah yang relevan untuk tugas legislatif, meskipun tidak secara spesifik terkait dengan bidang yang ditangani Komisi X. Pemahaman tentang proses industri dan teknologi dapat memberikan perspektif unik dalam pembahasan kebijakan.
Pengalaman Relevan
Pengalaman sebagai asisten dosen dan dalam organisasi kemahasiswaan menunjukkan kemampuan komunikasi, kepemimpinan, dan manajemen. Pengalaman di PWNU dan PKB memberikan pemahaman mendalam tentang isu-isu sosial, politik, dan keagamaan di Nusa Tenggara Barat, serta kemampuan membangun konsensus dan advokasi kebijakan.
Faktor Pendukung
Faktor Pengurang
Daftar Lengkap
Tanpa Periode
Kasus kekerasan di fasilitas daycare yang menimbulkan kematian anak, memicu seruan pengawasan ketat dan evaluasi standar pendidikan daycare
SumberTerdapat indikasi peserta UTBK di Universitas Diponegoro melakukan curang, menimbulkan kritik terhadap integritas dan pengawasan proses seleksi
SumberPerdebatan mengenai penetapan gaji minimal guru paruh waktu dan usulan pembentukan badan guru nasional
SumberUsulan penarikan PPPK paruh waktu ke pemerintah pusat dan permintaan penghapusan skema PPPK
SumberKasus pelecehan seksual mahasiswa dan guru di institusi pendidikan, memicu seruan tindakan tegas dan pembentukan satgas pengaduan
SumberLalu Hadrian Irfani mengkritik sistem cluster guru yang dianggap diskriminatif dan mendorong untuk kembali ke jalur CPNS.
SumberLalu Hadrian Irfani mengusulkan penghapusan skema guru PPPK dan mendorong rekrutmen guru melalui jalur CPNS.
SumberLalu Hadrian Irfani mengungkapkan bahwa kualitas dan mutu pendidikan di Indonesia belum merata dan menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah.
SumberLalu Hadrian Irfani menanggapi kasus Guru Atun dan menekankan agar tidak ada lagi siswa yang menghina guru.
SumberWakil Ketua Komisi X menyoroti adanya guru PPPK paruh waktu yang hanya menerima gaji sebesar Rp200 ribu, yang dinilai sangat memprihatinkan dan tidak layak.
SumberDi Atas Rata-rata
Sorotan Media Tinggi
Diliput 90% lebih banyak dari rata-rata anggota DPR.
Catatan
Skor Merit Sedang
Peringkat #430 dari 577 anggota DPR (skor 50).
Di Atas Rata-rata
Pemberitaan Bernada Positif
41% dari 143 artikel teranalisis bernada positif.
Catatan
Anggota Fraksi Kebangkitan Bangsa
Salah satu dari 68 anggota fraksi Kebangkitan Bangsa di seluruh lembaga publik.
Catatan
Anggota DPR
Salah satu dari 577 anggota DPR yang terindeks.
Catatan
Mewakili Nusa Tenggara Barat
80 pejabat publik dari Provinsi Nusa Tenggara Barat terindeks di platform.
Dianalisis 9 Mei 2026 · agregasi statistik dari rekan satu lembaga
877
artikel total · 51 bulan tercatat
186
media unik · dari 877 artikel
Liputan beragam · top 16%
Top 5 Media
KNPI NTB Apresiasi Kinerja dan Dedikasi Anggota DPR RI H. Lalu Hadrian Irfani
Redaksi Jakarta · 4 September 2026
PositifTeks menyampaikan apresiasi positif terhadap kinerja dan dedikasi target melalui kata 'Apresiasi'
Komisi X DPR Desak BPS Percepat Pemutakhiran Data Desil
Rmol.id · 2 September 2026
NetralTeks membahas desakan Komisi X DPR kepada BPS, tidak secara spesifik menilai kinerja Lalu Hadrian secara positif maupun negatif.
Polemik Data Desil, BPS Diberi Waktu 2 Minggu untuk Berbenah
investor.id · 2 September 2026
NetralTeks membahas polemik data desil dan tenggat waktu untuk BPS, tidak menyebut atau menilai Lalu Hadrian secara langsung.
Lalu Hadrian Minta BPS Tuntaskan Sanggah Desil Maksimal Dua Minggu
Topik Utama
Dianalisis oleh AI · Data diperbarui secara berkala
Dianalisis 11 Mei 2026
sudut kota · 2 September 2026
NetralTeks memberitakan permintaan Lalu Hadrian agar BPS menuntaskan sanggahan desil, bersifat berita netral tentang kinerja legislasi.