
Jabatan
Komisi IX - Anggota
Fraksi
Demokrasi Indonesia Perjuangan
Provinsi / Dapil
Jawa Barat
Periode
2024-2029
Artikel Terindeks
62
Berdasarkan 62 artikel
Pemberitaan media tentang pejabat ini cenderung netral atau berimbang — tidak dominan positif maupun negatif.
Topik Utama
Kurang Meritokratis
Penempatan Sukur H Nababan sebagai anggota Komisi IX DPR RI menunjukkan meritokrasi yang kurang. Latar belakang pendidikan dan pengalaman kerja memiliki relevansi terbatas dengan bidang kesehatan dan ketenagakerjaan yang menjadi fokus Komisi IX. Pengalaman organisasi di partai politik lebih menonjol daripada pengalaman profesional yang relevan.
Kesesuaian Pendidikan
Pendidikan Teknik Mesin dan Manajemen kurang relevan secara langsung dengan tugas dan fungsi Komisi IX yang membidangi kesehatan dan ketenagakerjaan. Meskipun demikian, keterampilan manajemen dapat berguna dalam pengelolaan organisasi dan kebijakan.
Pengalaman Relevan
Pengalaman sebagai manager di sektor industri memberikan pemahaman tentang dinamika dunia kerja, namun tidak secara spesifik terkait dengan isu-isu kesehatan atau ketenagakerjaan. Pengalaman di organisasi partai politik menunjukkan kemampuan dalam advokasi dan representasi kepentingan, tetapi kurang memberikan keahlian teknis yang dibutuhkan di Komisi IX.
Faktor Pendukung
Faktor Pengurang
Dianalisis 11 Mei 2026
Daftar Lengkap
Tanpa Periode
Sukur Nababan menilai kebijakan Tapera memperbanyak masalah, menimbulkan kritik dari beberapa pihak.
SumberSukur Nababan menegaskan pemberian insentif SPPG MBG Rp6 juta per hari penuh ketidakwajaran, menimbulkan kontroversi di kalangan anggota DPR.
SumberRelasi Komisi V DPR-Kemenhub dalam pusaran korupsi kereta api menimbulkan dugaan keterlibatan anggota DPR, termasuk Sukur Nababan.
SumberKritik terhadap kebijakan transportasi, termasuk proyek DJKA, menimbulkan kontroversi di kalangan anggota DPR.
SumberKPK memeriksa Sukur Nababan terkait dugaan korupsi dalam proyek jalur kereta api.
SumberSukur Nababan diduga terlibat dalam kasus suap proyek DJKA Kemenhub.
SumberSukur Nababan menyoroti pemberian insentif untuk SPPG MBG sebesar Rp6 juta per hari yang dianggap tidak wajar.
SumberSukur Nababan menjadi sorotan terkait laporan harta kekayaannya yang mencakup kepemilikan sederet mobil dengan total nilai mencapai miliaran rupiah.
SumberCatatan
Skor Merit Sedang
Peringkat #338 dari 577 anggota DPR (skor 62).
Di Atas Rata-rata
Pemberitaan Bernada Positif
42% dari 52 artikel teranalisis bernada positif.
Catatan
Anggota Fraksi Demokrasi Indonesia Perjuangan
Salah satu dari 110 anggota fraksi Demokrasi Indonesia Perjuangan di seluruh lembaga publik.
Catatan
Anggota DPR
Salah satu dari 577 anggota DPR yang terindeks.
Catatan
Mewakili Jawa Barat
260 pejabat publik dari Provinsi Jawa Barat terindeks di platform.
Catatan
Media Paling Sering Meliput
gesuri.id memuat 9 artikel — paling banyak dari 34 media yang pernah meliput.
Dianalisis 9 Mei 2026 · agregasi statistik dari rekan satu lembaga
173
artikel total · 167 bulan tercatat
80
media unik · dari 173 artikel
Liputan beragam · top 9%
Top 5 Media
Legislator PDIP Sukur Nababan: Usut Kasus Keracunan MBG di SMKN 3 Semarang!
LiraNews.com · 3 Agustus 2026
NetralTeks membahas Sukur Nababan sebagai legislator dan seruannya untuk 'usut kasus', tanpa penilaian jelas positif atau negatif.
Sukur Nababan Tegaskan Pemberian Insentif untuk SPPG MBG Rp6 Juta Per Hari Penuh Ketidakwajaran!
gesuri.id · 28 Februari 2026
PositifPernyataan 'Penuh Ketidakwajaran!' menunjukkan keberanian Sukur Nababan dalam mengkritik hal yang tidak sesuai.
Diduga 19 Anggota DPR Terlibat, Kasus Suap Proyek DJKA Kemenhub Menguap?
realita.co · 27 Januari 2026
NetralTeks membahas dugaan kasus suap anggota DPR secara umum, bukan Sukur H Nababan DPR
Dianalisis oleh AI · Data diperbarui secara berkala
HUT Ke-53 PDI Perjuangan, PAC Pondok Gede Gelar Makan Bersama di Panti Jompo
gesuri.id · 24 Januari 2026
NetralTeks membahas acara HUT PDI Perjuangan, bukan Sukur H Nababan DPR