Jabatan
Badan Musyawarah - Anggota
Fraksi
Demokrasi Indonesia Perjuangan
Provinsi / Dapil
Sumatera Utara
Periode
2024-2029
Artikel Terindeks
163
Analisis Sentimen Media
Netral
Berdasarkan 163 artikel
18% positif64% netral18% negatif
Pemberitaan media tentang pejabat ini cenderung netral atau berimbang — tidak dominan positif maupun negatif.
Skor Meritokrasi
70
Meritokratis
Penempatan Prof. Dr. Yasonna H. Laoly sebagai anggota Badan Musyawarah DPR menunjukkan tingkat meritokrasi yang cukup baik. Latar belakang pendidikan hukum dan pengalaman yang luas di bidang hukum dan politik memberikan dasar yang relevan untuk peran tersebut. Meskipun demikian, ada beberapa aspek yang dapat ditingkatkan untuk mencapai tingkat meritokrasi yang lebih tinggi.
Kesesuaian Pendidikan
Pendidikan hukum hingga tingkat doktoral sangat relevan dengan tugas legislatif dan fungsi Badan Musyawarah. Studi di universitas luar negeri juga memberikan perspektif yang luas.
Pengalaman Relevan
Pengalaman sebagai dosen hukum, peneliti, dan berbagai posisi di universitas, serta keterlibatan aktif dalam organisasi partai politik, khususnya di bidang hukum dan pemerintahan, sangat mendukung kompetensi dalam peran legislatif. Pengalaman di Pansus Pemilu juga relevan.
Faktor Pendukung
- +Gelar Doktor Hukum
- +Pengalaman mengajar dan meneliti di bidang hukum
- +Pengalaman organisasi di bidang hukum dan politik
Faktor Pengurang
- −Tidak ada informasi penghargaan yang diterima
- −Riwayat pendidikan tidak lengkap (ada entri tanpa tanggal)
Dianalisis 11 Mei 2026
Riwayat & Karir (23)
1959
1960
1970
1980
1990
2000
2010
2020
2026
Pendidikan
Pekerjaan
Organisasi
Daftar Lengkap
- Organisasi2019–sekarangDPP PDIP — KETUA BID HUKUM,HAM&PP
- Pekerjaan2017–sekarangDOSEN TIDAK TETAP — SEKOLAH TINGGI ILMU KEPOLISIAN
- Organisasi2007–2008PANSUS PEMILU LEGISLATIF DAN RUU PILPRES/WAPRES — WAKIL KETUA
- Organisasi2005–2010DPD PDIP SUM-UT — WAKIL KETUA
- Organisasi2005–2010DPP PDIP — KETUA DEPARTEMEN KEHORMATAN PARTAI
- Organisasi2000–2005DPD PDIP PROV SUM-UT — WAKIL KETUA
- Pekerjaan1998–2000DOSEN FAKULTAS HUKUM — UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN
- Pekerjaan1997–2000KOORDINATOR HUB INT — UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN
- Pendidikan1994NORTH CAROLINA STATE UNIV
- Pekerjaan1994–1998KETUA BAGIAN KEPERDATAAN — FH UNIVERSITAS HKBP NOEMMENSEN
- Pekerjaan1992–1993ASISTEN DOSEN — NORTH CAROLINA STATE UNIVERSITY
- Pekerjaan1992–1994ASISTEN RISET — NORTH CAROLINA STATE UNIVERITY
- Pekerjaan1990–1983PEMBANTU DEKAN I — FH UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN
- Pekerjaan1989–1991KOORDINATOR PENILITIAN — UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN
- Pendidikan1986VIRGINIA COMMON WEALTH UNIV
- Pekerjaan1980–2000DOSEN FAKULTAS HUKUM — UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN
- Pendidikan1978UNIVERSITAS SUM-UT
- Pendidikan1968–1972SMA KATOLIK SIBOLGA
- Pendidikan1965–1968SMP SIBOLGA
- Pendidikan1959–1965SR KATOLIK SIBOLGA
Tanpa Periode
Komisi XIII
Badan Musyawarah
Panitia Khusus
Kontroversi (59)
Kasus Harun MasikuSedang
Yasonna Laoly terseret dalam kasus korupsi yang melibatkan Harun Masiku.
SumberKamar Sewa di LapasRendah
Komisi III DPR mengungkap adanya kamar sewa di Lapas dengan harga Rp2 juta, Yasonna Laoly menyebut hal ini klasik.
SumberTemuan BPK dalam Anggaran KemenkumhamRendah
Yasonna Laoly mengungkapkan adanya 14 temuan BPK dalam anggaran Kemenkumham tahun 2021.
SumberKritik terkait pernyataan tentang anak Tanjung PriokSedang
Yasonna Laoly dikritik oleh politikus NasDem terkait pernyataannya mengenai anak Tanjung Priok yang dianggap kriminal.
SumberPernyataan Laode Syarif terkait pertemuan KPK dan DPRSedang
Laode Syarif menyatakan bahwa Menkumham berbohong soal akan mempertemukan KPK dengan DPR.
SumberKeterlibatan dalam Kasus E-KTPSedang
Yasonna Laoly dipanggil oleh KPK terkait kasus korupsi E-KTP.
SumberLarangan ke Luar NegeriRendah
PDIP menyayangkan larangan ke luar negeri yang dialami Yasonna Laoly oleh Imigrasi.
SumberDicegah ke luar negeri oleh KPKTinggi
Yasonna Laoly dicegah bepergian ke luar negeri oleh KPK terkait dugaan kasus korupsi.
SumberPenggantian Menteri dalam Reshuffle KabinetSedang
Yasonna Laoly mengonfirmasi bahwa ada beberapa menteri yang diganti dalam reshuffle kabinet, menimbulkan spekulasi dan perdebatan di kalangan politik dan publik.
SumberJaringan & Asosiasi (105)
Yasonna· pejabatSoeharto· mantan presidenYasonna Laoly· Menteri Hukum dan HAM, Anggota DPRPDIP· Partai PolitikDPR RI· Lembaga LegislatifKemenkumham· KementerianHarun Masiku· Tersangka KorupsiPuan Maharani· Politisi PDIPJohan Budi· Anggota DPRSupratman Andi Agtas· Menteri Hukum dan HAMAsep N. Mulyana· Dirjen PP KemenkumhamJokowi· PresidenKPK· Lembaga Anti KorupsiDPR· Lembaga LegislatifLaode Syarif· Mantan Pimpinan KPKSiloam International Hospitals· Komisaris UtamaOtavio Dutra· Pesepak BolaRuhut Sitompul· PolitisiBPIP· Badan Pembinaan Ideologi PancasilaLuhut Binsar Pandjaitan· Pejabat PemerintahBekto Suprapto· Tidak DiketahuiMeutya Hafid· Anggota DPR RIKomisi III DPR· Komisi di DPRFH UI· Fakultas Hukum Universitas IndonesiaMPR· Majelis Permusyawaratan RakyatKUHP· Kitab Undang-Undang Hukum PidanaJuliari Batubara· Pejabat yang digantiJohnny Plate· Pejabat yang digantiSohibul Iman· Anggota Komisi XII DPRKomisi XII DPR· Komisi di Dewan Perwakilan Rakyat
Tahukah Kamu?
Peringkat
Skor Merit Top 1%
Peringkat #8 dari 577 anggota DPR yang sudah dianalisis (skor 92).
Di Atas Rata-rata
Pemberitaan Bernada Positif
32% dari 19 artikel teranalisis bernada positif.
Catatan
Anggota Fraksi Demokrasi Indonesia Perjuangan
Salah satu dari 110 anggota fraksi Demokrasi Indonesia Perjuangan di seluruh lembaga publik.
Catatan
Anggota DPR
Salah satu dari 577 anggota DPR yang terindeks.
Catatan
Mewakili Sumatera Utara
201 pejabat publik dari Provinsi Sumatera Utara terindeks di platform.
Catatan
Media Paling Sering Meliput
detikNews memuat 13 artikel — paling banyak dari 70 media yang pernah meliput.
Dianalisis 9 Mei 2026 · agregasi statistik dari rekan satu lembaga
Liputan Berita per Bulan
488
artikel total · 144 bulan tercatat
30 positif 104 netral 29 negatif
Keberagaman Sumber Berita
139
media unik · dari 488 artikel
Liputan beragam · top 8%
Top 5 Media
- detikNews37 · 8%
- gesuri.id34 · 7%
- Kompas.com25 · 5%
- Kumparan.com24 · 5%
- Tempo.co21 · 4%
Berita Terkait (163)
Yasonna Laoly Desak BPK Audit Investigatif Pengelolaan Aset GBK dan Kemayoran
gesuri.id · 1 September 2026
PositifTeks menggambarkan Yasonna mengambil tindakan pengawasan dengan mendesak audit investigatif terhadap pengelolaan aset, menunjukkan peran aktif dalam transparansi.
Yasonna Laoly Desak BPK Audit Investigatif Pengelolaan Aset GBK dan Kemayoran
gesuri.id · 1 September 2026
NetralTeks membahas desakan Yasonna Laoly agar BPK melakukan audit investigatif, mencerminkan sikap politik yang belum jelas sentimennya terhadap target secara positif maupun negatif.
Yasonna Laoly Desak BPK Audit Investigatif Pengelolaan Aset GBK dan Kemayoran
gesuri.id · 1 September 2026
PositifTeks menggambarkan Yasonna mengambil tindakan pengawasan dengan mendesak audit investigatif terhadap pengelolaan aset, menunjukkan peran aktif dalam transparansi.
