
Jabatan
Komisi I - Anggota
Fraksi
Golongan Karya
Provinsi / Dapil
Jawa Barat
Periode
2024-2029
Artikel Terindeks
160
Berdasarkan 160 artikel
Pemberitaan media tentang pejabat ini cenderung bernada positif — meliputi pencapaian, kebijakan pro-rakyat, atau kontribusi yang diapresiasi publik.
Meritokratis
Penempatan Nurul Arifin sebagai anggota Komisi I DPR menunjukkan tingkat meritokrasi yang cukup baik. Pengalaman beliau di bidang komunikasi, politik, dan organisasi memberikan dasar yang relevan untuk tugas di komisi yang membidangi pertahanan, intelijen, komunikasi dan informatika. Meskipun demikian, latar belakang sebagai artis film layar lebar kurang relevan secara langsung.
Kesesuaian Pendidikan
Pendidikan di bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dari Universitas Indonesia memberikan dasar teoritis yang relevan untuk memahami isu-isu yang dihadapi Komisi I DPR. Gelar M.Si. menunjukkan pemahaman yang lebih mendalam tentang bidang tersebut.
Pengalaman Relevan
Pengalaman sebagai aktivis, dosen, dan staf khusus pimpinan DPR RI memberikan pengalaman praktis dalam isu-isu sosial, politik, dan pemerintahan. Keterlibatan dalam berbagai organisasi, terutama di bidang politik dan kebijakan, juga relevan dengan tugas di Komisi I. Pengalaman sebagai artis film layar lebar kurang relevan.
Faktor Pendukung
Faktor Pengurang
Daftar Lengkap
Tanpa Periode
RUU Penyiaran menuai polemik terkait larangan liputan investigasi. Nurul Arifin menyatakan bahwa RUU tersebut belum final dan masih bisa berubah.
SumberNurul Arifin mempertanyakan efektivitas Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) dalam memberantas judi online.
SumberNurul Arifin menyoroti pasal dalam UU TNI yang memungkinkan prajurit menduduki jabatan sipil setelah pensiun.
SumberNurul Arifin menyebut jebolnya Pusat Data Nasional sebagai kejadian yang tragis, miris, dan ironis.
SumberNurul Arifin menyatakan bahwa revisi UU Penyiaran tidak akan membungkam kebebasan pers dan menekankan perbedaan antara TV dan media digital.
SumberNurul Arifin menyatakan bahwa transfer data WNI ke AS tetap dalam pengawasan RI dan dilandasi hukum perlindungan data WNI.
SumberNurul Arifin menyatakan bahwa Indonesia careless terhadap WNI yang terperangkap sebagai admin judi online di Kamboja.
SumberNurul Arifin mempertanyakan kedaulatan NKRI terkait sejumlah wilayah udara Indonesia yang dikendalikan asing.
SumberNurul Arifin meminta agar keselamatan satwa menjadi prioritas dalam konflik pengelolaan Bandung Zoo dan jangan sampai satwa lapar mati.
SumberPeringkat
Skor Merit Top 12%
Peringkat #74 dari 577 anggota DPR yang sudah dianalisis (skor 88).
Di Bawah Rata-rata
Banyak Kontroversi
23 kontroversi tercatat — rata-rata di DPR adalah 10.2.
Di Atas Rata-rata
Pemberitaan Bernada Positif
75% dari 32 artikel teranalisis bernada positif.
Catatan
Anggota Fraksi Golongan Karya
Salah satu dari 101 anggota fraksi Golongan Karya di seluruh lembaga publik.
Catatan
Anggota DPR
Salah satu dari 577 anggota DPR yang terindeks.
Catatan
Mewakili Jawa Barat
260 pejabat publik dari Provinsi Jawa Barat terindeks di platform.
Dianalisis 9 Mei 2026 · agregasi statistik dari rekan satu lembaga
433
artikel total · 178 bulan tercatat
132
media unik · dari 433 artikel
Liputan beragam · top 7%
Top 5 Media
Legislator Golkar Dorong RUU Antispionase Masuk Prolegnas
Kedai Pena · 4 September 2026
NetralTeks menyebut 'Legislator Golkar' secara umum tanpa nama spesifik Nurul Arifin
Anggota DPR Dorong RUU Antispionase
Validnews · 3 September 2026
PositifNurul Arifin mendorong RUU Antispionase, menunjukkan inisiatif legislasi yang positif.
Nurul Arifin Dorong RUU Antispionase Segera Diproses
beritabuana.co · 3 September 2026
PositifTeks menggambarkan Nurul Arifin aktif mendorong pembahasan RUU Antispionase, menunjukkan peran legislatif yang produktif.
Anggota Komisi I DPR Dorong RUU Antispionase demi Lindungi Kedaulatan
Topik Utama
Dianalisis oleh AI · Data diperbarui secara berkala
Dianalisis 11 Mei 2026
detikNews · 3 September 2026
Nurul Arifin sebagai anggota Komisi I disebut mendorong RUU demi kedaulatan negara, mencerminkan kebijakan politik yang positif.