Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.Sc.
PositifBandingkan
Belitung Timur, 5 Februari 1956
Jabatan
Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan
Fraksi
Partai Bulan Bintang (PBB)
Provinsi / Dapil
—
Periode
2024-2029
Artikel Terindeks
1156
Analisis Sentimen Media
Positif
Berdasarkan 1.156 artikel
30% positif68% netral2% negatif
Pemberitaan media tentang pejabat ini cenderung bernada positif — meliputi pencapaian, kebijakan pro-rakyat, atau kontribusi yang diapresiasi publik.
Skor Meritokrasi
85
Sangat Meritokratis
Penempatan Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra sebagai Menko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan sangat meritokratis. Latar belakang pendidikan hukum tata negara yang mendalam, pengalaman luas di bidang hukum dan pemerintahan, serta jabatan guru besar hukum tata negara sangat relevan dengan posisi yang diemban.
Kesesuaian Pendidikan
Pendidikan S1 Hukum Tata Negara, S2 Humanities, dan S3 Ph.D relevan dengan posisi Menko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan. Pendidikan hukum tata negara memberikan dasar yang kuat untuk memahami sistem hukum dan ketatanegaraan Indonesia.
Pengalaman Relevan
Pengalaman sebagai Menteri Hukum & Perundang-undangan, Menteri Hukum & HAM, Menteri Sekretaris Negara, dan Guru Besar Hukum Tata Negara sangat relevan. Pengalaman organisasi di Muhammadiyah dan ICMI juga memberikan wawasan yang luas tentang isu-isu sosial dan keagamaan yang berkaitan dengan hukum dan HAM.
Faktor Pendukung
- +Gelar Profesor Hukum Tata Negara
- +Pengalaman sebagai Menteri Hukum dan HAM
- +Pengalaman sebagai Menteri Sekretaris Negara
- +Pengalaman sebagai praktisi hukum (Advokat)
Faktor Pengurang
- −Keterlibatan aktif dalam partai politik (PBB) dapat menimbulkan potensi konflik kepentingan, meskipun tidak secara otomatis mengurangi meritokrasi.
- −Data keanggotaan di Muhammadiyah dan ICMI tidak lengkap (periode tidak diketahui).
Riwayat & Karir (13)
1982
1990
2000
2010
2020
2026
Pendidikan
Pekerjaan
Organisasi
Daftar Lengkap
- Pekerjaan2007–sekarangAdvokat / Lawyer — Ihza & Ihza Law Firm
- Pekerjaan2004–2007Menteri Sekretaris Negara — Sekretariat Negara (Kabinet Indonesia Bersatu)
- Pekerjaan2004–sekarangMenko Hukum, HAM, Imigrasi & Pemasyarakatan — Kemenko Hukum & HAM RI
- Pekerjaan2001–2004Menteri Hukum & HAM — Kementerian Hukum & HAM (Kabinet Gotong Royong)
- Pekerjaan1999–2001Menteri Hukum & Perundang-undangan — Departemen Hukum & Perundangan (Kabinet Gus Dur)
- Pekerjaan1998–sekarangGuru Besar (Profesor) — Hukum Tata Negara Universitas Indonesia
- Organisasi1998–2015Partai Bulan Bintang (PBB) — Ketua Umum
- Pendidikan1993Universitas Sains Malaysia — S3 Doctor of Philosophy (Ph.D)
- Pendidikan1984University of the Punjab (Pakistan) — S2 Master of Science (Humanities)
- Pendidikan1983Universitas Indonesia (UI) — S1 Filsafat (Fakultas Sastra)
- Pendidikan1982Universitas Indonesia (UI) — S1 Hukum (Hukum Tata Negara)
Tanpa Periode
Muhammadiyah· Anggota Majelis Hikmah
Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI)· Pengurus Pusat
Penghargaan
2014Bintang Mahaputera Adipradana - Negara Republik Indonesia
2004Bintang Bhayangkara Utama - Polri
Doctor Honoris Causa - Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta
Kontroversi (141)
laporan polisi terhadap akademisi pengkritikmenengah
Akademisi yang mengkritik pemerintah dilaporkan ke polisi, menimbulkan kontroversi mengenai kebebasan berpendapat
Penyebaran Hoaks Ijazah JokowiSedang
Adanya klaim palsu atau hoaks yang mencatut nama Yusril terkait keabsahan ijazah Presiden Jokowi.
SumberRevisi UU Peradilan MiliterSedang
Usulan untuk mengubah regulasi peradilan militer yang melibatkan peran DPR.
SumberSidang kasus penyiraman air keras Andrie YunusSedang
Yusril meminta agar sidang kasus Andrie Yunus berjalan adil, profesional, dan objektif, serta tidak hanya menjadi formalitas. Yusril juga mengingatkan agar sidang tidak merusak kepercayaan publik.
SumberVideo hoaks Yusril sidak Rutan SalembaRendah
Beredar video hoaks yang mengklaim Yusril dan Otto Hasibuan melakukan sidak di Rutan Salemba.
SumberPenunjukan Yusril Ihza Mahendra sebagai Ketua Umum PBBTinggi
Penunjukan tersebut memicu perdebatan keras di dalam partai dan kalangan politik karena dianggap melanggar prosedur tradisional dan menimbulkan tuduhan nepotisme.
SumberPenolakan PDIP terhadap RUU Pemilu sebagai inisiatif pemerintahSedang
PDIP menolak RUU Pemilu yang dianggap sebagai upaya pemerintah mengendalikan proses pemilihan, sementara Menko Yusril membela kebijakan tersebut.
SumberTantangan AI dalam penegakan hukumRendah
Yusril menyoroti risiko penggunaan kecerdasan buatan yang dapat menimbulkan bias dan mengancam hak asasi dalam sistem peradilan.
SumberInkonsistensi DPR terhadap Putusan MKSedang
Yusril menyoroti ketidakpatuhan DPR dalam menjalankan putusan Mahkamah Konstitusi yang dianggap mengganggu tatanan hukum.
SumberHoaks Pembubaran Relawan JokowiRendah
Beredar informasi palsu yang mengeklaim Yusril memerintahkan penangkapan dan pembubaran relawan Jokowi yang dianggap membuat gaduh.
SumberJaringan & Asosiasi (237)
Yusril Ihza Mahendra· pejabat pemerintahPemerintah· lembaga pemerintahDPR· Lembaga legislatif yang didorong untuk melakukan revisi undang-undangKomnas HAM· Lembaga independen yang fungsi pengawasannya ditegaskan tidak boleh diambil pemerintahJoko Widodo· Presiden yang namanya terkait dalam isu hoaks ijazahKementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan· Instansi yang dipimpin oleh pejabat terkaitAndrie Yunus· Terdakwa kasus penyiraman air kerasPDIP· Partai PolitikOtto Hasibuan· PengacaraRutan Salemba· Rumah TahananPAN· Partai PolitikKontraS· Organisasi Masyarakat SipilSulsel· ProvinsiFeri Amsari· Akademisi, Pihak yang dilaporkan ke polisiUbedilah· Pihak yang dilaporkan ke polisiPKB· Partai politik, Pihak pengkaji usulanPKS· Partai politik, Pihak pendukung usulanGolkar· Partai politik, Pihak yang pernah membahas usulanKomisi II DPR· Lembaga legislatif, Pihak yang pernah membahas usulanPolisi· Lembaga penegak hukumPrabowo Subianto· Presiden Republik Indonesia yang menyetujui reformasi PolriMahkamah Konstitusi· Lembaga peradilan yang putusannya harus dijalankanPolri· Institusi yang menjadi subjek reformasi melalui Peraturan PemerintahSoeharto· Mantan Presiden yang pengunduran dirinya disaksikan oleh YusrilDelpedro Marhaen· Terpidana yang mengajukan hak rehabilitasiASIPPER· Asosiasi Profesi PeradilanIRKORMAR· Ikatan Relawan Korps MarinirBalai Kartini· Tempat peluncuran buku rekam jejak Prof. Dr. Yusril Ihza MahendraOtto· Wakil Menteri Koordinator Sekretariat NegaraMahkamah Agung· Lembaga peradilan tertinggi di Indonesia
Tahukah Kamu?
Di Atas Rata-rata
Sorotan Media Tinggi
Diliput 143% lebih banyak dari rata-rata anggota Kementerian.
Peringkat
Skor Merit Top 6%
Peringkat #1 dari 16 anggota Kementerian yang sudah dianalisis (skor 85).
Di Atas Rata-rata
Pemberitaan Bernada Positif
37% dari 212 artikel teranalisis bernada positif.
Catatan
Anggota Kementerian
Salah satu dari 62 anggota Kementerian yang terindeks.
Catatan
Media Paling Sering Meliput
Babel Insight memuat 13 artikel — paling banyak dari 152 media yang pernah meliput.
Di Atas Rata-rata
Jaringan Luas
Terhubung dengan 15 pejabat lain dalam jaringan kolega.
Dianalisis 9 Mei 2026 · agregasi statistik dari rekan satu lembaga
Liputan Berita per Bulan
1.581
artikel total · 154 bulan tercatat
344 positif 784 netral 28 negatif
Keberagaman Sumber Berita
411
media unik · dari 1.581 artikel
Liputan beragam · top 6%
Top 5 Media
- Kompas.com98 · 6%
- ANTARA News65 · 4%
- kumham-imipas.go.id47 · 3%
- Kemenko Kumham Imipas41 · 3%
- Kompas.tv41 · 3%
Berita Terkait (1156)
[KLARIFIKASI] Yusril Bantah Pernah Menyatakan "Jangan Salahkan Ormas"
Kompas.com · 4 September 2026
NetralTeks merupakan klarifikasi Yusril yang membantah pernyataan tertentu, bersifat klarifikasi informatif
Menko Yusril Minta Masyarakat Tak Terprovokasi Buntut Kericuhan 27 Agustus
MetroTVNews.com · 4 September 2026
PositifYusril meminta masyarakat tidak terprovokasi, menunjukkan peran stabilisator dan kepemimpinan bijak
[HOAKS] Yusril Sebut Banyak Pejabat akan Mati jika Hukuman Koruptor Disahkan
jatengprov.go.id · 3 September 2026
NetralTeks merupakan klarifikasi hoaks tentang pernyataan Yusril, bukan penilaian langsung terhadap kinerjanya
Proses Hukum tanpa Pandang Bulu
