
Jabatan
Komisi X - Wakil Ketua
Fraksi
Demokrasi Indonesia Perjuangan
Provinsi / Dapil
Daerah Istimewa Yogyakarta
Periode
2024-2029
Artikel Terindeks
166
Berdasarkan 166 artikel
Pemberitaan media tentang pejabat ini cenderung bernada positif — meliputi pencapaian, kebijakan pro-rakyat, atau kontribusi yang diapresiasi publik.
Meritokratis
Penempatan MY ESTI WIJAYATI sebagai Wakil Ketua Komisi X DPR RI menunjukkan tingkat meritokrasi yang cukup baik. Pengalaman yang bersangkutan di DPRD, khususnya yang berkaitan dengan komisi yang relevan, menjadi dasar penilaian ini. Namun, kurangnya informasi mengenai riwayat organisasi dan penghargaan menjadi keterbatasan dalam penilaian yang lebih komprehensif.
Kesesuaian Pendidikan
Pendidikan terakhir di bidang Ilmu Hukum relevan dengan tugas legislatif secara umum. Pendidikan sebelumnya di bidang PMIPA kurang relevan secara langsung dengan tugas di Komisi X yang membidangi pendidikan, riset, dan olahraga, namun dapat memberikan perspektif yang berbeda.
Pengalaman Relevan
Pengalaman sebagai Ketua Komisi C di DPRD Kab.Sleman dan Propinsi DIY, serta sebagai anggota DPRD Propinsi DIY, memberikan pengalaman yang relevan dalam proses legislasi dan pengawasan. Pengalaman sebagai anggota Komisi X DPR RI selama dua periode menunjukkan pemahaman yang mendalam tentang isu-isu yang ditangani komisi tersebut.
Faktor Pendukung
Faktor Pengurang
Dianalisis 11 Mei 2026
Daftar Lengkap
Tanpa Periode
Kasus kekerasan di fasilitas daycare yang melibatkan dosen aktif, menimbulkan kritik publik dan tuntutan penegakan hukum
SumberKritik terhadap penerima bantuan sosial yang tidak mematuhi ketentuan, menimbulkan kontroversi tentang penegakan kebijakan
SumberPenolakan program prodi keguruan karena masih kekurangan guru, menimbulkan perdebatan tentang alokasi dana pendidikan
SumberKasus kekerasan dan pengabaian anak di fasilitas day-care Little Aresha menimbulkan kritik publik dan menuntut sanksi berat terhadap pelaku.
SumberPerdebatan mengenai kebijakan anti-bullying di sekolah dan peran DPR dalam menetapkan regulasi yang lebih ketat.
SumberKritik terhadap kebijakan pembelajaran daring yang dianggap meningkatkan risiko learning loss dan dampak psikologis pada siswa.
SumberTuntutan peningkatan kesejahteraan guru, termasuk gaji dan tunjangan, serta kritik terhadap kebijakan yang dianggap tidak memadai.
SumberKekhawatiran terkait praktik daycares di Yogyakarta yang menimbulkan kekerasan dan pelanggaran hak anak, serta tuntutan penegakan hukum terhadap dosen penasihat daycare.
SumberPerdebatan mengenai rencana penghapusan prodi keguruan di perguruan tinggi, di mana Komisi X menolak dan menegaskan pentingnya melestarikan program tersebut.
SumberPanggilan untuk regulasi jam malam di perguruan tinggi guna menciptakan lingkungan yang aman dan ramah anak.
SumberPeringkat
Skor Merit Top 12%
Peringkat #74 dari 577 anggota DPR yang sudah dianalisis (skor 88).
Di Bawah Rata-rata
Banyak Kontroversi
22 kontroversi tercatat — rata-rata di DPR adalah 10.2.
Di Atas Rata-rata
Pemberitaan Bernada Positif
41% dari 82 artikel teranalisis bernada positif.
Catatan
Anggota Fraksi Demokrasi Indonesia Perjuangan
Salah satu dari 110 anggota fraksi Demokrasi Indonesia Perjuangan di seluruh lembaga publik.
Catatan
Anggota DPR
Salah satu dari 577 anggota DPR yang terindeks.
Catatan
Mewakili Daerah Istimewa Yogyakarta
35 pejabat publik dari Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta terindeks di platform.
Dianalisis 9 Mei 2026 · agregasi statistik dari rekan satu lembaga
528
artikel total · 32 bulan tercatat
152
media unik · dari 528 artikel
Liputan beragam · top 26%
Top 5 Media
MY Esti Minta Kebutuhan Rehabilitasi Warisan Budaya Pascabencana Direncanakan Matang
gesuri.id · 3 September 2026
PositifEsti Wijayati meminta agar rehabilitasi warisan budaya pascabencana direncanakan secara matang menunjukkan tanggung jawab terhadap pelestarian budaya
MY Esti Minta Pemerintah Tak Pakai Data Desil untuk Bantuan PIP dan KIP Kuliah
gesuri.id · 1 September 2026
PositifTeks menunjukkan sikap politik MY Esti yang pro-kepentingan masyarakat dengan meminta pemerintah tidak menggunakan data desil untuk bantuan PIP dan KIP Kuliah, mencerminkan kepedulian terhadap kebijakan pendidikan.
Wakil Ketua Komisi X DPR: Tak Sekadar Desil. Kebutuhan Siswa Harus Jadi Dasar Penerima PIP dan KIP Kuliah
Suara Investor · 31 Agustus 2026
PositifTeks menyoroti sikap Wakil Ketua Komisi X DPR yang menegaskan kebutuhan siswa harus menjadi dasar kebijakan PIP dan KIP Kuliah, mencerminkan kepedulian terhadap kinerja legislasi.
Topik Utama
Dianalisis oleh AI · Data diperbarui secara berkala