
Jabatan
Menteri Ketenagakerjaan
Fraksi
Provinsi / Dapil
—
Periode
2024-2029
Artikel Terindeks
457
Berdasarkan 457 artikel
Pemberitaan media tentang pejabat ini cenderung bernada positif — meliputi pencapaian, kebijakan pro-rakyat, atau kontribusi yang diapresiasi publik.
Kategori Pemberitaan
Topik Utama
Dianalisis oleh AI · Data diperbarui secara berkala
Tidak Meritokratis
Penilaian menunjukkan bahwa penempatan Yassierli sebagai Menteri Ketenagakerjaan kurang meritokratis. Keterbatasan data mengenai riwayat pendidikan, pekerjaan, dan organisasi menyulitkan evaluasi komprehensif. Skor rendah mencerminkan potensi ketidaksesuaian antara latar belakang yang tidak diketahui dengan tuntutan jabatan.
Kesesuaian Pendidikan
Karena data riwayat pendidikan tidak tersedia, sulit untuk menilai relevansi pendidikan terhadap jabatan Menteri Ketenagakerjaan. Ketiadaan informasi ini menjadi kendala signifikan dalam menentukan meritokrasi.
Pengalaman Relevan
Tidak tersedianya data riwayat pekerjaan dan organisasi menghalangi penilaian pengalaman relevan. Tanpa informasi ini, sulit untuk menentukan apakah Yassierli memiliki pengalaman yang memadai untuk mengemban tugas sebagai Menteri Ketenagakerjaan.
Faktor Pengurang
Dianalisis 11 Mei 2026
Said Iqbal sebut Menaker Yassierli ingin melegalkan outsourcing yang ditolak oleh buruh
SumberLebih dari seperempat peserta program magang nasional mengundurkan diri
SumberMenaker Yassierli menjawab kritik dari Ombudsman terkait lemahnya pengawasan terhadap pembayaran THR.
SumberKSPI mempertanyakan kinerja Menaker Yassierli terkait banyaknya buruh yang tidak menerima THR.
SumberMenaker 'curhat' mengenai anggaran Kemnaker yang dipangkas sebesar Rp181 Miliar.
SumberYassierli menegaskan agar Inspektorat Jenderal tidak lagi berperan sebagai pemburu temuan, melainkan fokus pada pencegahan penyimpangan sejak dini.
SumberYassierli menegaskan bahwa setiap instansi pemerintah wajib mempekerjakan minimal 2 persen penyandang disabilitas, menimbulkan perdebatan tentang kesiapan dan implementasinya.
SumberYassierli menyatakan bahwa meskipun PKB bukan akhir, tantangan terbesar tetap berada di lapangan pelaksanaan program, menimbulkan kekhawatiran tentang efektivitas kebijakan.
SumberMenaker Yassierli mengancam akan memberikan denda 5% dan membekukan izin usaha bagi perusahaan yang tidak mencairkan THR tepat waktu.
SumberKemnaker menyatakan kebijakan work from home bagi perusahaan swasta bersifat imbauan, menimbulkan kekhawatiran tentang dampaknya pada pertumbuhan ekonomi.
SumberCatatan
Skor Merit Sedang
Peringkat #42 dari 62 anggota Kementerian (skor 30).
Di Atas Rata-rata
Pemberitaan Bernada Positif
32% dari 99 artikel teranalisis bernada positif.
Catatan
Anggota Kementerian
Salah satu dari 62 anggota Kementerian yang terindeks.
Catatan
Media Paling Sering Meliput
JPNN.com memuat 8 artikel — paling banyak dari 57 media yang pernah meliput.
Dianalisis 10 Mei 2026 · agregasi statistik dari rekan satu lembaga
740
artikel total · 15 bulan tercatat
248
media unik · dari 740 artikel
Liputan beragam · top 6%
Top 5 Media
Kemnaker salurkan bantuan usaha kepada 9.000 tenaga kerja mandiri
ANTARA News Bangka Belitung · 4 September 2026
PositifKemnaker salurkan bantuan usaha kepada 9.000 tenaga kerja mandiri menunjukkan program positif ministry dalam mendukung pekerja
Kemnaker Siapkan Kompetensi Tenaga Kerja Hadapi Peluang Green Jobs
realita.co · 4 September 2026
PositifSiapkan kompetensi tenaga kerja hadapi peluang green jobs mencerminkan inisiatif strategis Kemnaker dalam pengembangan SDM
Kemnaker Buka MagangHub Batch 2 Angkatan II dengan Kuota 50.000 Pemagangan
VOI.ID · 4 September 2026
PositifBuka MagangHub dengan kuota 50.000 pemagangan menunjukkan program pelatihan kerja yang produktif
Kemnaker Buka Pendaftaran MagangHub Batch 2 dan Telusuri Isu Potongan
suaralandak.co.id · 4 September 2026
NetralTeks menyampaikan informasi pendaftaran magangHub namun juga menyebut isu potongan yang memerlukan klarifikasi lebih lanjut