Jabatan
Komisi II - Kapoksi
Fraksi
Kebangkitan Bangsa
Provinsi / Dapil
Jawa Timur
Periode
2024-2029
Artikel Terindeks
124
Analisis Sentimen Media
Netral
Berdasarkan 124 artikel
17% positif80% netral3% negatif
Pemberitaan media tentang pejabat ini cenderung netral atau berimbang — tidak dominan positif maupun negatif.
Skor Meritokrasi
65
Meritokratis
Penempatan Dr. H. MUHAMMAD KHOZIN, M.A.P sebagai anggota Komisi II DPR menunjukkan tingkat meritokrasi yang cukup baik. Latar belakang pendidikan dan pengalaman beliau relevan dengan isu-isu yang ditangani Komisi II, meskipun ada beberapa bidang yang kurang terkait langsung. Pengalaman di pemerintahan daerah dan pemahaman tentang isu-isu publik menjadi nilai tambah.
Kesesuaian Pendidikan
Pendidikan beliau mencakup pendidikan agama Islam, komunikasi politik, administrasi publik, dan ilmu administrasi. Gelar master dalam Islamic Education dan pendidikan di bidang komunikasi politik serta administrasi publik memberikan dasar yang relevan untuk memahami dinamika sosial, politik, dan pemerintahan yang menjadi fokus Komisi II.
Pengalaman Relevan
Pengalaman sebagai Tim Ahli Walikota Bogor dan Ketua Tim Ahli Bupati Bondowoso memberikan pemahaman praktis tentang tata kelola pemerintahan daerah. Pengalaman di media juga relevan dalam memahami komunikasi publik dan isu-isu yang berkembang di masyarakat. Keterlibatan dalam berbagai organisasi kemasyarakatan menunjukkan kemampuan berjejaring dan memahami kebutuhan masyarakat.
Faktor Pendukung
- +Pengalaman sebagai tim ahli di pemerintahan daerah
- +Pendidikan di bidang administrasi publik dan komunikasi politik
- +Keterlibatan aktif dalam organisasi kemasyarakatan
- +Pengalaman di bidang media
Faktor Pengurang
- −Tidak ada informasi penghargaan yang diterima
Riwayat & Karir (32)
1995
2000
2010
2020
2026
Pendidikan
Pekerjaan
Organisasi
Daftar Lengkap
- Organisasi2022–sekarangSantri Milenial — Panglima
- Pendidikan2021–2024UNIVERSITAS JEMBER — PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI
- Pekerjaan2021–2022Ketua Tim Ahli Bupati Bondowoso — Pemkab Bondowoso
- Pendidikan2019–2021UNIVERSITAS Dr. SOETOMO, SURABAYA — ADMINISTRASI PUBLIK
- Pekerjaan2019–sekarangCEO/Owner — PT. Santri Milenial Indonesia (Farm)
- Organisasi2018–sekarangPembantu Pengurus Pondok Pesantren Nurul Jadid (P4NJ) Kab. Jember — Dewan Pembina
- Pekerjaan2017–sekarangPengasuh — Pondok Pesantren Mahasiswi Al-Khozibni Mangli Jember
- Organisasi2016–2021MUI Kota Bogor — Bendahara
- Pendidikan2015–2017UNIVERSITAS MERCU BUANA JAKARTA — KOMUNIKASI POLITIK
- Pekerjaan2015–sekarangCEO/Owner — PT. Khoida Berkah Jaya (Food & Beverage)
- Organisasi2015–2020PCNU Kota Bogor — A'awan Syuriah
- Pekerjaan2014–2015Pemimpin Redaksi — Heibogor.com
- Pekerjaan2014–sekarangKomisaris — PT. Mata Media Pratama
- Pekerjaan2014–2019Tim Ahli Walikota Bogor — Pemkot Bogor
- Pekerjaan2013Pemimpin Redaksi — Koran Trans Bogor
- Pekerjaan2013–2014Redaktur — Indosport.com
- Pendidikan2010–2012UNIVERSITY OF MALAYA (UM) SELANGOR — MASTER IN ISLAMIC EDUCATION
- Pekerjaan2010–2013Jurnalis — Koran Rakyat, Malang
- Organisasi2010–2011Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Malaysia — Anggota
- Pekerjaan2008–2009Guru Agama — MTs. dan MA Al-Hakam Banjar Sengon, Patrang, Jember
- Organisasi2008–2009Pomdok Pesantren Mahasiswa Nurul Islam II — Ketua
- Pekerjaan2007–2009Guru Agama — MTs dan MA Syamsul Arifin, Bangsalsari, Jember
- Organisasi2007–2008NJ-IC (Nurul Jadid in Campus) Komisariat UIN KHAS Jember — Ketua
- Organisasi2007–2008Lingkar Studi Pena (LSP) PMII Komisariat UIN KHAS Jember — Ketua
- Organisasi2004–2005BLS (Badan Legislatif Siswa), MAK Nurul Jadid — Ketua
- Pendidikan2003–2006MAK NURUL JADID, PAITON, PROBOLINGGO
- Pendidikan2000–2003MTs. SYAMSUL ARIFIN, CURAH KALONG, BANGSALSARI, JEMBER
- Pendidikan1995–2000MI MIFTAHUL ULUM, SUREN, LEDOKOMBO, JEMBER
Tanpa Periode
UIN KYAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER· PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
Panitia Khusus
Panitia Khusus
Komisi II
Kontroversi (34)
Hak Angket DPRD Kaltim terhadap GubernurSedang
Gubernur Kaltim menghadapi hak angket dari DPRD terkait isu publik dan sensitivitas kepala daerah.
SumberIsu Anggota DPR RI Minta Kembali Dana ProgramRendah
Terdapat isu mengenai anggota DPR RI yang meminta kembali dana program, namun hal ini diklarifikasi sebagai miskomunikasi teknis oleh Ketua PKB Jember.
SumberUsulan KPK terkait pembatasan masa jabatan ketua umum partai politikSedang
Muhammad Khozin dan anggota DPR lainnya mengkritik usulan KPK terkait pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik, menilai KPK melampaui kewenangannya.
SumberSengketa 4 Pulau antara Sumut-AcehSedang
Muhammad Khozin mendesak pemerintah untuk menuntaskan sengketa 4 pulau antara Sumatera Utara dan Aceh.
SumberHak Angket DPRD KaltimSedang
Gubernur Kaltim menghadapi hak angket dari DPRD. DPR mengingatkan kepala daerah untuk lebih sensitif terhadap isu publik.
Sumberopsen pajak kendaraanSedang
Gus Khozin mengingatkan dampak penerapan opsen pajak kendaraan dan menekankan perlunya kebijakan yang berpihak pada masyarakat.
Sumberkebijakan WFHRendah
Gus Khozin menilai kebijakan WFH setiap Jumat tidak ideal dan mengusulkan evaluasi berkala.
SumberUsulan batas masa jabatan ketum partai politikSedang
KPK mengusulkan batas dua periode masa jabatan ketum partai politik, yang dianggap melampaui kewenangan legislatif oleh DPR, khususnya Komisi II. Khozin menilai usulan tersebut tidak berdasar hukum dan melampaui wewenang.
SumberSengketa wilayah 4 pulau antara Sumut dan AcehRendah
Khozin menuntut pemerintah menyelesaikan sengketa wilayah 4 pulau yang menjadi perdebatan antara provinsi Sumut dan Aceh, menyoroti perlunya penyelesaian damai dan adil.
SumberKebijakan WFH dan risiko long weekendRendah
DPR menilai kebijakan WFH satu hari tidak berdampak signifikan pada penghematan BBM, namun ada peringatan bahwa penerapan WFH pada hari Jumat dapat menimbulkan risiko long weekend yang merugikan produktivitas.
SumberJaringan & Asosiasi (54)
Rudy Mas'ud· Gubernur Kalimantan TimurDPR· Pengingat Kepala DaerahDPRD Kaltim· Lembaga yang mengajukan Hak AngketGus Khozin· Anggota DPR RIPDAM Jember· BUMDPKB· Partai PolitikPemerintah Aceh· Pemerintah DaerahKomisi II DPR RI· Komisi di DPRTPDI· OrganisasiFatayat NU Jember· OrganisasiMuhammad Khozin· Anggota DPR RIDPR RI· Lembaga LegislatifKPK· Lembaga Anti KorupsiPemerintah Aceh· Pemerintah DaerahPemerintah Provinsi Jember· pemerintah daerahPajak Kendaraan· kebijakan fiskalAceh· Provinsi yang menjadi subjek sengketa wilayahSumut· Provinsi yang menjadi subjek sengketa wilayahWFH· Kebijakan kerja dari rumah yang dibahas di DPRPemerintah Pusat· Pelaksana kebijakan WFHPemerintah Daerah· Pihak yang diminta meninjau kembali peraturan pajak daerahUniversitas Jember· institusi pendidikan tempat ujian doktoralKhozin· Anggota Komisi II DPR RIMahkamah Konstitusi· Lembaga yudikatif yang berperan sebagai perumus undang‑undang ketigaKPU· Komisi Pemilihan UmumANRI· Arsip Nasional Republik IndonesiaJokowi· Presiden Republik IndonesiaAnggota DPR· anggota DPRPemerintah Indonesia· pemerintahBUMD· BUMD
Tahukah Kamu?
Peringkat
Skor Merit Top 12%
Peringkat #74 dari 577 anggota DPR yang sudah dianalisis (skor 88).
Catatan
Pemberitaan Netral
Mayoritas (93%) dari 73 artikel bernada netral.
Catatan
Anggota Fraksi Kebangkitan Bangsa
Salah satu dari 68 anggota fraksi Kebangkitan Bangsa di seluruh lembaga publik.
Catatan
Anggota DPR
Salah satu dari 577 anggota DPR yang terindeks.
Catatan
Mewakili Jawa Timur
255 pejabat publik dari Provinsi Jawa Timur terindeks di platform.
Catatan
Media Paling Sering Meliput
ANTARA News memuat 14 artikel — paling banyak dari 74 media yang pernah meliput.
Dianalisis 9 Mei 2026 · agregasi statistik dari rekan satu lembaga
Liputan Berita per Bulan
507
artikel total · 68 bulan tercatat
21 positif 99 netral 4 negatif
Keberagaman Sumber Berita
172
media unik · dari 507 artikel
Liputan beragam · top 11%
Top 5 Media
- ANTARA News57 · 11%
- SinPo.id21 · 4%
- JPNN.com18 · 4%
- Kompas.com16 · 3%
- FPKB DPR RI14 · 3%
Berita Terkait (124)
Muhammad Khozin Ingatkan RUU Reforma Agraria Jangan Berakhir Menambah Konflik Pertanahan
sudutkota.id · 3 September 2026
NetralTeks memberitakan peringatan Muhammad Khozin soal RUU Reforma Agraria, menunjukkan sikap politik legislatif yang konstruktif.
Pemerintah Kucurkan Rp 18,9 T untuk Menggaji PPPK, Gus Khozin Ingatkan TKD 2027
JPNN.com · 12 Agustus 2026
NetralTeks membahas kebijakan penggajian PPPK dan peringatan anggaran TKD, menyebut Gus Khozin sekadar sebagai sumber pernyataan, bukan evaluasi kinerja atau integritasnya secara langsung.
Pemerintah Kucurkan Rp 18,9 T untuk Menggaji PPPK, Gus Khozin Ingatkan TKD 2027
jpnn.com · 12 Agustus 2026
NetralTeks membahas Gus Khozin dan isu PPPK/TKD 2027 secara خبری, dengan nada pemberitahuan pada frasa "Ingatkan TKD 2027".
