Jabatan
Anggota DPD RI
Fraksi
Provinsi / Dapil
Sulawesi Selatan
Periode
2024-2029
Kontak
tamsillinrung1@gmail.com
Artikel Terindeks
258
Analisis Sentimen Media
Netral
Berdasarkan 258 artikel
48% positif45% netral7% negatif
Pemberitaan media tentang pejabat ini cenderung netral atau berimbang — tidak dominan positif maupun negatif.
Skor Meritokrasi
65
Meritokratis
Penilaian meritokrasi Tamsil Linrung sebagai Anggota DPD RI menunjukkan tingkat 'Meritokratis'. Pengalaman panjang di bidang bisnis dan organisasi kemasyarakatan memberikan bekal yang cukup relevan, meskipun tidak secara langsung terkait dengan fungsi legislatif di DPD. Pengalaman sebagai anggota DPR RI sebelumnya menjadi nilai tambah signifikan.
Kesesuaian Pendidikan
Latar belakang pendidikan formal tidak secara langsung relevan dengan tugas legislatif di DPD. Namun, pendidikan tetap memberikan landasan berpikir dan kemampuan analisis yang berguna dalam menjalankan tugas.
Pengalaman Relevan
Pengalaman sebagai anggota DPR RI selama beberapa periode sangat relevan dengan tugas sebagai anggota DPD RI. Pengalaman di berbagai organisasi, terutama yang berkaitan dengan kemasyarakatan dan keagamaan, memberikan pemahaman yang baik tentang isu-isu yang dihadapi masyarakat Sulawesi Selatan.
Faktor Pendukung
- +Pengalaman sebagai Anggota DPR RI
- +Pengalaman organisasi yang luas
- +Pengalaman bisnis yang beragam
Faktor Pengurang
- −Latar belakang pendidikan tidak secara spesifik relevan dengan tugas legislatif
- −Tidak ada informasi penghargaan yang dapat mendukung penilaian
Dianalisis 11 Mei 2026
Riwayat & Karir (25)
1973
1980
1990
2000
2010
2020
2026
Pendidikan
Pekerjaan
Organisasi
Daftar Lengkap
- Pekerjaan2019–2024Anggota DPD RI — Anggota DPD RI
- Organisasi2010–2015DPP HKTI — KETUA DPP
- Organisasi2010–sekarangYAYASAN EDUKASI SEJAHTERA — PENDIRI
- Organisasi2009–2012KAHMI NASIONAL — PRESIDIUM
- Organisasi2009–sekarangYAYASAN TALI FOUNDATION — PENDIRI
- Pekerjaan2004–2019Anggota DPR RI — Anggota DPR RI
- Pekerjaan1999–2004DIREKTUR UTAMA — PT AQUAMAS HUDAYA SITUHIYANG
- Organisasi1999–2003DPP PARTAI AMANAT NASIONAL — BENDAHARA UMUM
- Pekerjaan1998–2003DIREKTUR UTAMA — PT KARYA ABDI BANGSA
- Pekerjaan1997–2000KOMISARIS — PT KAMPALA PETERNAKAN UNGGUL
- Pekerjaan1997–2000DIREKTUR UTAMA — PT PERCETAKAN ABADI
- Pekerjaan1997–2002DIREKTUR UTAMA — PT SINAR HUDAYA
- Pekerjaan1997–2000DIREKTUR — PT MEDIA UTAMA DAKWAH
- Pekerjaan1997–2002PIMPINAN PERUSAHAAN — MAJALAH MEDIA DAKWAH
- Organisasi1997–2002DDII — BENDAHARA UMUM
- Pekerjaan1996–1997DIREKTUR — PT SIANA PETERNAKAN UNGGUL
- Organisasi1990PERSATUAN MAHASISWA ISLAM ASIA TENGGARA (PEMIAT) — WAKIL SEKJEN
- Organisasi1988–1990PB HMI MPO — KETUA UMUM
- Pekerjaan1987–1989DIREKTUR — PT KIRANA FURAMA EKSPOR IMPOR
- Pekerjaan1986–1987GENERAL MANAGER — PT KIRANA FURAMA EKSPOR IMPOR
- Organisasi1982–1984SENAT MAHASISWA FPIPS IKIP UJUNGPANDANG — KETUA UMUM
- Pendidikan1979–sekarangSMA NEGERI 1 PAREPARE
- Pendidikan1976–sekarangSMP NEGERI SEGERI PGA NEGERI SEGERI
- Pendidikan1973–sekarangSDN 19 TAULADAN PERTIWI
Tanpa Periode
RABITHA ALAM ISLAMI· DUTA PENDIDIKAN
Kontroversi (38)
Negara di dalam negara di MorowaliSedang
Tamsil Linrung memberikan pernyataan tegas terkait isu 'negara di dalam negara' di Morowali, menolak keberadaan entitas semacam itu.
SumberPemotongan dana transfer daerahSedang
DPD menyoroti dampak pemotongan dana transfer bagi otonomi daerah, yang dapat berdampak negatif.
SumberPernikahan Tamsil Linrung dan Ine Ratu berakhir perceraian serta dugaan memiliki PIL dan WILTinggi
Mahkamah Agung memutuskan perceraian antara Tamsil Linrung dan Ine Ratu, sekaligus menyinggung adanya dugaan kepemilikan Properti Investasi Luar (PIL) dan Wilayah Investasi Luar (WIL) yang menimbulkan pertanyaan publik.
SumberPemotongan dana TKDSedang
Dana Tunai Keluarga Dinas (TKD) dipangkas, menimbulkan kekhawatiran tentang kemampuan pemerintah daerah dalam mendukung program kesejahteraan.
SumberPemangkasan dana TKDsedang
Tamsil mengomentari pemangkasan Dana Tambahan Penghasilan Daerah (TKD) dan mendorong pemerintah daerah untuk kreatif meningkatkan PAD; isu menyangkut pengurangan anggaran yang berdampak pada kesejahteraan aparatur dan layanan daerah.
SumberIntervensi dalam penerimaan siswa (SPMB)sedang
Kepala sekolah di Makassar mengadu ke DPD soal adanya siswa titipan oknum legislator saat proses seleksi masuk (SPMB), menunjukkan praktik intervensi yang merusak transparansi pendidikan.
SumberPembentukan pansus kecurangan pemilusedang
DPD membentuk panitia khusus untuk menindaklanjuti dugaan kecurangan pemilu; langkah ini menimbulkan perdebatan politik terkait legitimasi dan langkah penegakan demokrasi.
SumberPutusan perceraian yang diputuskan Mahkamah Agungrendah
Mahkamah Agung memutus perkara perceraian anggota DPD Tamsil Linrung dengan Ine Ratu; merupakan isu pribadi yang sempat menarik perhatian publik dan media.
SumberDugaan jejak terkait terorismetinggi
Organisasi KAMAKSI mendesak Densus 88 dan BNPT memeriksa adanya jejak terkait terorisme yang disebut berkaitan dengan Tamsil Linrung; ini memicu permintaan klarifikasi dan pengawasan keamanan terhadap pejabat.
SumberKritik terhadap program pengiriman siswa ke barak TNIsedang
Tamsil Linrung mengkritik program yang mengirim siswa ke barak pendidikan, menyatakan siswa tidak perlu dikirim ke barak dan fokus seharusnya pada perbaikan kualitas pendidikan; menimbulkan perdebatan kebijakan pendidikan.
SumberJaringan & Asosiasi (152)
Tamsil Linrung· Wakil Ketua DPD RIDPD RI· Lembaga negaraSulsel· DaerahPrabowo· PresidenUnhas· UniversitasMIND ID· PerusahaanMorowali· KabupatenPT IMIP· PerusahaanMuhammad Fithrat Irfan· Aktivis Muda NasionalPurbaya· MenkeuAmran· MentanRai Mantra· Tidak DiketahuiIne Ratu· mantan istri Tamsil LinrungPresiden· kepala negara yang kebijakannya diapresiasi oleh Tamsil LinrungUMI· universitas tempat Tamsil Linrung berdiskusi tentang pendidikan menengahMahkamah Agung· lembaga peradilan yang memutuskan perceraian Tamsil LinrungSultan B Najamudin· Ketua DPD RI periode 2024-2029GKR Hemas· Partai politik pendukung DPDYorrys· Anggota DPD yang mendukungKAHMI Makassar· Penyelenggara HalalbihalalKementerian Keuangan· instansi pemerintah yang diajak berkolaborasiPemerintah Daerah· pihak yang didorong untuk kreatif dalam penggunaan danaIndonesia· negaraPresiden Prabowo· Presiden Republik IndonesiaBupati Barru· Kepala daerahBarru· DaerahTamsil Linrung· Wakil Ketua DPD RI / Anggota DPD mewakili Sulawesi SelatanDPD RI· Lembaga perwakilan daerah yang mengawal kepentingan daerahSultan B Najamudin· Ketua DPD RI (periode 2024-2029)Prabowo Subianto· Presiden Republik Indonesia yang kebijakannya diapresiasi Tamsil
Tahukah Kamu?
Di Atas Rata-rata
Sorotan Media Tinggi
Diliput 201% lebih banyak dari rata-rata anggota DPD.
Catatan
Pemberitaan Netral
Mayoritas (80%) dari 60 artikel bernada netral.
Catatan
Anggota DPD
Salah satu dari 150 anggota DPD yang terindeks.
Catatan
Mewakili Sulawesi Selatan
166 pejabat publik dari Provinsi Sulawesi Selatan terindeks di platform.
Catatan
Media Paling Sering Meliput
RM.ID memuat 6 artikel — paling banyak dari 59 media yang pernah meliput.
Di Atas Rata-rata
Jaringan Luas
Terhubung dengan 19 pejabat lain dalam jaringan kolega.
Dianalisis 9 Mei 2026 · agregasi statistik dari rekan satu lembaga
Liputan Berita per Bulan
454
artikel total · 90 bulan tercatat
124 positif 115 netral 18 negatif
Keberagaman Sumber Berita
163
media unik · dari 454 artikel
Liputan beragam · top 8%
Top 5 Media
- RM.ID35 · 8%
- detikNews20 · 4%
- narasimedia.id20 · 4%
- SINDOmakassar19 · 4%
- SinPo.id19 · 4%
Berita Terkait (258)
Ada Keracunan MBG Lagi, Tamsil Linrung Soroti Rantai Pengawasan...
SINDOmakassar · 4 September 2026
NetralTamsil Linrung menyoroti rantai pengawasan keracunan MBG, mencerminkan peran pengawasan DPD RI
Keracunan MBG Terulang, Tamsil Linrung Minta BGN Evaluasi Menyeluruh
SINDOnews Nasional · 4 September 2026
NetralTeks memberitakan Tamsil Linrung meminta evaluasi BGN terkait keracunan MBG, menunjukkan sikap kritis terhadap kebijakan pemerintah
Tamsil Linrung Dorong Daerah Perkuat Pendapatan Asli Daerah
Bisnis.com · 1 September 2026
PositifTeks menunjukkan Tamsil Linrung mendorong penguatan PAD, mencerminkan sikap proaktif dalam kebijakan.
