
Jabatan
Komisi X - Wakil Ketua
Fraksi
Gerakan Indonesia Raya
Provinsi / Dapil
Dki Jakarta
Periode
2024-2029
Kontak
www.h1mma.com
Artikel Terindeks
87
Berdasarkan 87 artikel
Pemberitaan media tentang pejabat ini cenderung bernada positif — meliputi pencapaian, kebijakan pro-rakyat, atau kontribusi yang diapresiasi publik.
Kategori Pemberitaan
Meritokratis
Penempatan Hj. Himmatul Aliyah sebagai Wakil Ketua Komisi X DPR menunjukkan tingkat meritokrasi yang cukup baik. Latar belakang pendidikan dan pengalaman, terutama di bidang komunikasi dan organisasi, memberikan relevansi terhadap tugas di komisi yang membidangi pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi. Namun, pengalaman di bidang pendidikan lebih banyak di level teknis dan organisasi, bukan di level kebijakan strategis.
Kesesuaian Pendidikan
Pendidikan S1 Ilmu Administrasi Negara dan S2 Ilmu Komunikasi relevan dengan tugas di Komisi X yang membutuhkan kemampuan administrasi, komunikasi, dan pemahaman isu-isu sosial. Ilmu Komunikasi sangat mendukung peran dalam berinteraksi dengan pemangku kepentingan dan menyampaikan informasi terkait kebijakan.
Pengalaman Relevan
Pengalaman sebagai reporter dan host talk show meningkatkan kemampuan komunikasi dan pemahaman isu publik. Pengalaman di dewan koperasi dan partai politik memberikan pemahaman tentang dinamika organisasi dan kebijakan. Pengalaman di Balitbang Kemendikbud memberikan pemahaman teknis tentang pendidikan, meskipun levelnya adalah fungsional perekayasa.
Faktor Pendukung
Faktor Pengurang
Daftar Lengkap
Tanpa Periode
Himmatul Aliyah menegaskan bahwa pemerintah harus tegas menindak pengrusakan lingkungan, khususnya terkait kerusakan sumber air.
SumberHimmatul Aliyah mengancam guru dan siswa dengan menunda sekolah tatap muka pada Juli ini, menimbulkan kontroversi di kalangan pendidik.
SumberKomisi X menyoroti rendahnya angka IPP di wilayah Banten yang memerlukan perhatian serius dari pemerintah daerah.
SumberPenghapusan skripsi dianggap kontroversial karena menimbulkan perdebatan tentang standar akademik dan otonomi kampus.
SumberHimmatul Aliyah menyoroti masalah yang terjadi dalam pengelolaan perguruan tinggi, termasuk transparansi dan akuntabilitas.
SumberHimmatul Aliyah menyoroti perlunya standar nasional untuk infrastruktur sekolah yang belum memadai.
SumberHimmatul Aliyah menolak rencana pemerintah untuk mengenakan PPN pada jasa pendidikan.
SumberHimmatul Aliyah menolak Permendikbud PPKS karena dianggap jauh dari nilai agama.
SumberHimmatul Aliyah meminta agar seleksi Paskibraka dikembalikan ke Kemenpora, menimbulkan debat tentang otoritas seleksi.
SumberPemerintah berencana memungut pajak jasa pendidikan yang dianggap tidak adil oleh masyarakat.
SumberPeringkat
Skor Merit Top 10%
Peringkat #62 dari 577 anggota DPR yang sudah dianalisis (skor 90).
Di Atas Rata-rata
Pemberitaan Bernada Positif
33% dari 46 artikel teranalisis bernada positif.
Catatan
Anggota Fraksi Gerakan Indonesia Raya
Salah satu dari 86 anggota fraksi Gerakan Indonesia Raya di seluruh lembaga publik.
Catatan
Anggota DPR
Salah satu dari 577 anggota DPR yang terindeks.
Catatan
Mewakili Dki Jakarta
29 pejabat publik dari Provinsi Dki Jakarta terindeks di platform.
Catatan
Media Paling Sering Meliput
Gerindra memuat 34 artikel — paling banyak dari 46 media yang pernah meliput.
Dianalisis 9 Mei 2026 · agregasi statistik dari rekan satu lembaga
267
artikel total · 124 bulan tercatat
99
media unik · dari 267 artikel
Liputan beragam · top 19%
Top 5 Media
Himmatul Aliyah: SPMB Harus Menjamin Akses Pendidikan Tinggi untuk Semua
Gerindra · 25 Juni 2026
PositifNada mendukung pada frasa "harus menjamin akses pendidikan tinggi untuk semua" yang menunjukkan sikap pro-kesetaraan.
Himmatul Aliyah: Pertumbuhan Ekonomi Daerah Harus Sejalan dengan Pelestarian Lingkungan
Gerindra · 18 Juni 2026
NetralIni pernyataan kebijakan umum tentang "pertumbuhan ekonomi daerah" dan pelestarian lingkungan, tanpa pujian atau kritik langsung.
Himmatul Aliyah: Pertumbuhan Ekonomi Daerah Harus Sejalan dengan Pelestarian Lingkungan
kabarpolitik.com · 18 Juni 2026
NetralTeks hanya memuat pernyataan sikap "harus sejalan dengan pelestarian lingkungan" tanpa penilaian positif atau negatif yang jelas.
Topik Utama
Dianalisis oleh AI · Data diperbarui secara berkala
Dianalisis 11 Mei 2026
Himmatul Aliyah: SNPMB Harus Transparan, Akuntabel, dan Bebas Kecurangan
Gerindra · 8 Juni 2026
PositifFrasa "harus transparan, akuntabel, dan bebas kecurangan" menonjolkan tuntutan perbaikan yang bernada positif.