Jabatan
Komisi II - Anggota
Fraksi
Kebangkitan Bangsa
Provinsi / Dapil
Papua Selatan
Periode
2024-2029
Artikel Terindeks
147
Analisis Sentimen Media
Positif
Berdasarkan 147 artikel
26% positif73% netral1% negatif
Pemberitaan media tentang pejabat ini cenderung bernada positif — meliputi pencapaian, kebijakan pro-rakyat, atau kontribusi yang diapresiasi publik.
Kategori Pemberitaan
Topik Utama
Skor Meritokrasi
65
Meritokratis
Penempatan Bapak Indrajaya sebagai anggota Komisi II DPR menunjukkan tingkat meritokrasi yang cukup baik. Pengalaman beliau di bidang pemerintahan dan organisasi, meskipun beragam, memberikan dasar yang relevan untuk tugas legislatif. Namun, ada beberapa kesenjangan yang perlu diperhatikan untuk meningkatkan efektivitas kinerja.
Kesesuaian Pendidikan
Pendidikan S.E. dengan jurusan Manajemen relevan dengan tugas di Komisi II yang membidangi pemerintahan dalam negeri, otonomi daerah, serta agraria dan tata ruang. Pendidikan manajemen memberikan dasar pemahaman tentang pengelolaan organisasi dan sumber daya yang berguna dalam perumusan kebijakan.
Pengalaman Relevan
Pengalaman sebagai Asisten Koordinator di Bapeda dan Tenaga Profesional di Kementrian PDTT memberikan pemahaman tentang perencanaan pembangunan daerah dan kebijakan pemerintah. Keterlibatan dalam berbagai organisasi juga menunjukkan kemampuan beradaptasi dan bekerja dalam tim. Pengalaman sebagai Tenaga Ahli DPR RI juga relevan.
Faktor Pendukung
- +Pendidikan manajemen yang relevan
- +Pengalaman di Bapeda dan Kementrian PDTT
- +Pengalaman sebagai Tenaga Ahli DPR RI
Faktor Pengurang
- −Pengalaman kerja yang beragam mungkin kurang fokus pada isu-isu spesifik Komisi II
- −Kurangnya informasi mengenai penghargaan yang diterima
Dianalisis 11 Mei 2026
Riwayat & Karir (20)
1981
1990
2000
2010
2020
2028
Pendidikan
Pekerjaan
Organisasi
Daftar Lengkap
- Organisasi2023–2028PP Pagarnusa NU — Wakil Bendahara
- Pekerjaan2020–2023Tim Asistensi Staff Khusus — Kementrian Ketenagakerjaan RI
- Pekerjaan2019–2020Tenaga Ahli Anggota — DPR RI
- Organisasi2017–2022PP Pagarnusa NU — Wakil Bendahara
- Pekerjaan2016–2019Tenaga Profesional — Kementrian PDTT
- Organisasi2013–2016Kerukunan Keluarga Sulsel Kota Jayapura — Anggota Departemen
- Organisasi2012–2017Forum Komunikasi Alumni ESQ — Sekretaris
- Pekerjaan2011–2014HRD — PT. Air Timur Jaya Mandiri Papua
- Pekerjaan2008–2011Pendamping Respek — Kab. Pegunungan Bintang
- Pekerjaan2004–2008Asisten Koordinator — Bapeda Kab. Pegunungan Bintang Kab. Pegunungan Bintanng
- Pendidikan1996–2000STIE AMP YKPN JOGJA — MANAJEMEN
- Pendidikan1990–1993SMA MUHAMMADIYAH I
- Pendidikan1987–1990SMP N 1 ABEPURA
- Pendidikan1981–1987SD PERSIT KCK CANDRA
Tanpa Periode
UGM YOGYAKARTA· MANAJEMEN
Komisi II
Badan Anggaran
Panitia Khusus
Panitia Khusus
Panitia Khusus
Kontroversi (33)
OTT dan penegakan hukumSedang
Indrajaya menyoroti maraknya OTT (Operasi Terbuka Terbuka) dan menuntut evaluasi integritas pejabat terkait.
SumberPenyelundupan narkoba di Papua SelatanTinggi
Indrajaya mengusulkan penambahan pos perbatasan dan menuntut penegakan hukum terhadap penyelundupan narkoba.
SumberBlokir anggaran IKN di Kalimantan TimurSedang
Indrajaya menanggapi pemblokiran anggaran IKN oleh Kementerian Keuangan dan menuntut klarifikasi.
SumberSerobot Tanah JKTinggi
Kecurigaan bahwa kelompok Lippo Group melakukan serobot tanah di Jakarta Kuningan, menimbulkan ketidakpastian bagi masyarakat kecil dan menimbulkan dugaan penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat terkait.
SumberPenggunaan uang pemda untuk judulSedang
Kasus camat Medan Maimun menggunakan APBD Rp1,2 miliar untuk judul, menimbulkan tuduhan korupsi dan nepotisme di tingkat daerah.
SumberKekerasan demo di JayapuraSedang
Kekerasan dalam demonstrasi di Jayapura menimbulkan pertanyaan tentang keamanan publik dan peran aparat dalam menegakkan hukum.
SumberPerdagangan bayi lintas negaraTinggi
Kasus perdagangan bayi ke Singapura menimbulkan kritik terhadap sistem pengawasan dan integritas pejabat di tingkat daerah.
SumberDukungan terhadap pemecatan Bupati Aceh SelatanSedang
Indrajaya mendukung keputusan presiden untuk memecat Bupati Aceh Selatan.
SumberDesakan penindakan tegas mafia tanahTinggi
Indrajaya mendesak pemerintah untuk menindak tegas mafia tanah terkait kasus lahan Jusuf Kalla.
SumberPreman Berkedok OrmasTinggi
Indrajaya menuntut tindakan tegas terhadap kelompok preman yang menyamar sebagai organisasi masyarakat (ormas).
SumberJaringan & Asosiasi (44)
Prabowo· PresidenDPR· ApresiasiImam Sugianto· Pati PolriIndrajaya· Anggota Komisi II DPR RIDPR RI· Parlemen IndonesiaKPK· Kementerian Pemberantasan KorupsiBPN· Badan Pertanahan NasionalKementerian Keuangan· Kementerian yang mengelola anggaranPapua Selatan· Wilayah yang menjadi fokus penegakan hukumKomisi II DPR RI· Komite legislatifLippo Group· Perusahaan propertiCamat Medan Maimun· Pejabat daerahJayapura· KotaSingapura· NegaraJakarta Kuningan· DaerahBawaslu· Lembaga Pengawas PemiluJusuf Kalla· Tokoh MasyarakatMenteri ATR/BPN· MenteriAceh Selatan· KabupatenPreman· Kelompok premanOrmas· Organisasi masyarakatKementerian ATR/BPN· Instansi pemerintah terkait sertifikat tanahJK· Korban sengketa tanahKemenag Lampung Timur· Kementerian Agama di Lampung TimurKapolri· Pimpinan Kepolisian Republik IndonesiaPolri· Kepolisian Republik IndonesiaYan Sultra Indrajaya· Komandan PolriI Ketut Suardana· Komandan PolriKomisi II DPR· Komite legislatifJakarta Selatan· Wilayah
Tahukah Kamu?
Di Atas Rata-rata
Sorotan Media Tinggi
Diliput 68% lebih banyak dari rata-rata anggota DPR.
Catatan
Skor Merit Sedang
Peringkat #235 dari 577 anggota DPR (skor 75).
Di Bawah Rata-rata
Banyak Kontroversi
26 kontroversi tercatat — rata-rata di DPR adalah 10.2.
Catatan
Pemberitaan Netral
Mayoritas (75%) dari 133 artikel bernada netral.
Catatan
Anggota Fraksi Kebangkitan Bangsa
Salah satu dari 68 anggota fraksi Kebangkitan Bangsa di seluruh lembaga publik.
Catatan
Anggota DPR
Salah satu dari 577 anggota DPR yang terindeks.
Dianalisis 9 Mei 2026 · agregasi statistik dari rekan satu lembaga
Liputan Berita per Bulan
440
artikel total · 159 bulan tercatat
38 positif 107 netral 2 negatif
Keberagaman Sumber Berita
190
media unik · dari 440 artikel
Liputan beragam · top 14%
Top 5 Media
- FPKB DPR RI63 · 14%
- SinPo.id18 · 4%
- ANTARA News13 · 3%
- RRI.co.id12 · 3%
- VOI.id12 · 3%
Berita Terkait (147)
Anggota Komisi II DPR RI Indrajaya Suarakan Kepastian Status dan Gaji PPPK
Teropong News · 13 Agustus 2026
PositifTeks menonjolkan aksi positif "suarakan kepastian status dan gaji PPPK", menunjukkan kepedulian dan advokasi Indrajaya.
Bukan Jaminan Bebas Korupsi, Legislator Indrajaya Minta Rencana Kenaikan Gaji Kepala Daerah Dipertimbangkan Matang
Faktual Indonesia · 9 Agustus 2026
PositifTeks menampilkan legislator Indrajaya yang bersikap kritis dan meminta pertimbangan matang terkait kenaikan gaji kepala daerah, menunjukkan perhatian terhadap integritas dan kebijakan publik.
Bukan Jaminan Bebas Korupsi, Legislator Indrajaya Minta Rencana Kenaikan Gaji Kepala Daerah Dipertimbangkan Matang
Faktual Indonesia · 9 Agustus 2026
NetralTeks membahas Indrajaya DPR, tetapi hanya melaporkan pernyataan soal "bukan jaminan bebas korupsi" dan agar rencana kenaikan gaji dipertimbangkan matang.
