Jabatan
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi
Fraksi
Provinsi / Dapil
—
Periode
—
Artikel Terindeks
176
Analisis Sentimen Media
Negatif
Berdasarkan 176 artikel
36% positif42% netral22% negatif
Pemberitaan media tentang pejabat ini cenderung bernada negatif. AI mengidentifikasi 50 isu atau kontroversi yang menjadi dasar penilaian ini.
Skor Meritokrasi
70
Meritokratis
Penempatan Chandra M Hamzah sebagai Wakil Ketua KPK cukup meritokratis. Latar belakang pendidikan hukumnya relevan dengan tugas pemberantasan korupsi. Pengalaman sebagai pengacara dan di KPK sebelumnya mendukung kompetensinya.
Kesesuaian Pendidikan
Pendidikan hukum di Universitas Indonesia sangat relevan dengan peran di KPK, memberikan dasar pengetahuan yang kuat tentang hukum dan peradilan.
Pengalaman Relevan
Pengalaman sebagai co-founder firma hukum dan Wakil Ketua KPK sebelumnya sangat relevan. Keterlibatan di YLBHI juga menunjukkan pemahaman tentang isu-isu hukum dan keadilan sosial. Pengalaman sebagai pengacara di Mapna Indonesia juga memberikan pemahaman tentang praktik bisnis dan potensi korupsi.
Faktor Pendukung
- +Pendidikan hukum yang relevan
- +Pengalaman di bidang hukum dan pemberantasan korupsi
- +Pengalaman organisasi yang relevan
Faktor Pengurang
- −Tidak ada informasi penghargaan yang tersedia
- −Kurangnya informasi detail mengenai peran di PT. Unilec Indonesia
Dianalisis 11 Mei 2026
Riwayat & Karir (9)
2007
2010
2015
2020
2025
2026
Pekerjaan
Daftar Lengkap
- Pekerjaan2014–sekarangPengacara Direktur Operasi — Mapna Indonesia
- Pekerjaan2007–sekarangWakil Ketua Bidang Penindakan serta Bidang Informasi dan Data — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
Tanpa Periode
Fakultas Hukum Universitas Indonesia· Hukum
Karyawan· PT. Unilec Indonesia
Co-founder· Assegaf Hamzah and Partners
Resimen Mahasiswa UI· Komandan
Senat Mahasiswa UI· Ketua
Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia· Pendiri
YLBHI· Aktivis
Kontroversi (50)
Pergantian dari Komut PLNRendah
Artikel membahas alasan pergantian Chandra Hamzah dari posisi Komisaris Utama PLN.
SumberPotensi Penjeratan UU Tipikor terhadap Penjual Pecel LeleSedang
Chandra Hamzah menyoroti celah dalam UU Tipikor yang berpotensi menjerat warga biasa seperti penjual pecel lele karena pasal kerugian negara yang ambigu.
SumberKlausul ambigu dalam UU TipikorTinggi
Chandra Hamzah menilai dua pasal UU Tipikor ambigu sehingga dapat menjegal pedagang kecil seperti penjual pecel lele, menimbulkan potensi penyalahgunaan hukum.
SumberPerampasan aset ditujukan pejabat, bukan rakyat kecilSedang
Dalam pernyataannya, Hamzah mengingatkan bahwa RUU Perampasan Aset seharusnya menyasar pejabat yang melakukan korupsi, bukan warga miskin yang memiliki aset tak wajar.
SumberHoaks tentang penjual pecel leleRendah
Hamzah memberikan klarifikasi bahwa laporan hoaks yang menyebutkan penjual pecel lele dapat dikenakan UU Tipikor adalah false context dan menyesatkan publik.
SumberRUU Perampasan AsetSedang
Chandra Hamzah memperingatkan agar tidak melakukan perampasan aset tanpa adanya delik yang jelas, menimbulkan perdebatan tentang kebijakan tersebut.
SumberTuduhan Suap Rp 1 MiliarTinggi
OC Kaligis menuduh Chandra Hamzah menerima suap sebesar satu miliar rupiah, menambah tekanan publik terhadap integritasnya.
SumberDua Wakil Ketua KPK Menjadi TersangkaTinggi
Keterkaitan Chandra Hamzah dengan penyelidikan KPK meningkat setelah dua wakil ketua KPK menjadi tersangka, menimbulkan spekulasi tentang peranannya dalam kasus korupsi.
SumberTuduhan penerimaan suapTinggi
OC Kaligis menuduh Chandra Hamzah menerima suap sebesar Rp 1 miliar dalam proses penunjukan jabatan di BUMN.
SumberHak menjadi pengacara tersangka korupsiSedang
Jaksa Agung menyatakan hak Chandra Hamzah untuk menjadi pengacara tersangka korupsi, menimbulkan pertanyaan tentang konflik kepentingan mengingat latar belakangnya di KPK.
SumberJaringan & Asosiasi (74)
Komisi III DPR· Komisi yang membahas RUU Perampasan Aset dan meminta masukan HamzahChandra M. Hamzah· Eks Pimpinan KPKKPK· Komisi Pemberantasan KorupsiPLN· Komisaris UtamaKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK)· Lembaga anti‑korupsi yang menyelidiki kasus terkaitOC Kaligis· Pengacara yang menuduh Chandra Hamzah menerima suapMenteri Erick Thohir· Menteri yang menerima surat terkait tuduhan terhadap Chandra HamzahKomite Etik Pengusaha· Lembaga yang menyatakan tidak mengenal Chandra Hamzah dalam kasus suapChandra Hamzah· mantan pimpinan KPK, komisaris BTN, calon petinggi BUMNBibit Suprapto· mantan wakil ketua KPK yang juga terlibat dalam kasus bersama ChandraBank Tabungan Negara (BTN)· BUMN tempat Chandra diangkat menjadi komisaris utamaPerusahaan Listrik Negara (PLN)· BUMN yang dikabarkan akan diisi posisi eksekutif oleh ChandraMahfud MD· Menteri Koordinator yang menyatakan ada bukti pengadilan terkait kasus Bibit‑ChandraBibit Samad Rianto· Tersangka yang mengajukan deponeering terhadap Chandra HamzahJoko Widodo· Presiden Indonesia yang pernah menggunakan Chandra sebagai kuasa hukumErick Thohir· Pemilik BTN yang mengusulkan penunjukan Chandra HamzahKomisi III· Komisi di DPRKementerian BUMN· Lembaga pemerintah yang dipimpin Erick ThohirPresiden· Kepala negara yang menerima surat dari pengacara terkait penunjukan Komisaris Utama PLNPolisi· Institusi penegak hukum yang disebut dalam konteks latar belakang pimpinan KPKJaksa· Institusi penegak hukum yang disebut dalam konteks latar belakang pimpinan KPKIken Nasution· Individu yang status hukumnya diperbincangkanChandra Hamzah· Mantan pejabat anti-korupsi yang ditunjuk menjadi Komisaris Utama BTNBTN· Bank BUMN tempat Chandra Hamzah menjabat sebagai Komisaris UtamaMuhammad Nazaruddin· Tokoh yang diakui sebagai kenalan Chandra HamzahAnas Urbaningrum· Pihak yang menjadi perantara perkenalan antara Chandra Hamzah dan Muhammad NazaruddinBUMN· Badan Usaha Milik Negara, sektor perusahaan tempat Chandra Hamzah berkarierHalba Rubis Nugroho· pejabat publikKomite Etik KPK· Komite EtikLuhut Pangaribuan· Pengacara
Tahukah Kamu?
Catatan
Media Paling Sering Meliput
DATA TEMPO memuat 17 artikel — paling banyak dari 32 media yang pernah meliput.
Catatan
Lahir di Jakarta, Indonesia
17 pejabat publik lain juga lahir di Jakarta, Indonesia.
Dianalisis 11 Mei 2026 · agregasi statistik dari rekan satu lembaga
Liputan Berita per Bulan
281
artikel total · 223 bulan tercatat
64 positif 74 netral 38 negatif
Keberagaman Sumber Berita
59
media unik · dari 281 artikel
Liputan beragam · top 22%
Top 5 Media
- detikNews61 · 22%
- DATA TEMPO33 · 12%
- Kompas.com29 · 10%
- Hukumonline22 · 8%
- Tempo.co14 · 5%
Berita Terkait (176)
Chandra Hamzah: RUU Perampasan Aset Cuma Akal-akalan
politikindonesia.id · 31 Agustus 2026
NegatifTeks menggunakan frasa 'Cuma Akal-akalan' yang merupakan penilaian merendahkan terhadap kebijakan legislasi yang dikomentari oleh Chandra Hamzah
Ini Poin yang Dikritisi Chandra Hamzah dalam RUU Perampasan Aset
politikindonesia.id · 30 Agustus 2026
PositifTeks menyoroti Chandra Hamzah aktif memberikan kritik terhadap RUU Perampasan Aset, menunjukkan kepedulian dan kinerja positif dalam menjalankan tugas pengawasan.
Mantan Pimpinan KPK Kritik DPR Soal Ketidakterbukaan RUU Perampasan Aset
putraindonews.com · 30 Agustus 2026
PositifTeks menggambarkan Chandra Hamzah sebagai mantan Pimpinan KPK yang berani mengkritik DPR, menunjukkan integritas dan keberanian dalam menyuarakan keterbukaan legislasi.
