Jabatan
Komisi XI - Anggota
Fraksi
Keadilan Sejahtera
Provinsi / Dapil
Dki Jakarta
Periode
2024-2029
Kontak
anisbyarwati@gmail.com
Artikel Terindeks
136
Analisis Sentimen Media
Positif
Berdasarkan 136 artikel
40% positif57% netral3% negatif
Pemberitaan media tentang pejabat ini cenderung bernada positif — meliputi pencapaian, kebijakan pro-rakyat, atau kontribusi yang diapresiasi publik.
Skor Meritokrasi
75
Meritokratis
Penempatan Dr. Hj. ANIS BYARWATI sebagai anggota Komisi XI DPR RI menunjukkan tingkat meritokrasi yang cukup baik. Latar belakang pendidikan dan pengalamannya di bidang ekonomi, khususnya ekonomi syariah, relevan dengan tugas komisi yang membidangi keuangan dan perbankan. Keterlibatannya dalam berbagai organisasi ekonomi juga mendukung kompetensinya.
Kesesuaian Pendidikan
Pendidikan S1 Bimbingan dan Penyuluhan Islam kurang relevan secara langsung, namun pendidikan S2 Kajian Timur Tengah dan Islam serta S3 Ekonomi Syariah sangat relevan dengan tugas di Komisi XI yang membidangi keuangan dan perbankan, khususnya terkait ekonomi syariah.
Pengalaman Relevan
Pengalaman sebagai Dekan Fakultas Ekonomi dan Sekretaris Sekolah Pascasarjana di Universitas YARSI menunjukkan kemampuan manajerial dan pemahaman tentang sistem pendidikan tinggi. Keterlibatan dalam berbagai organisasi ekonomi seperti MASEI dan IAEI memperkuat relevansi pengalamannya dengan tugas di Komisi XI.
Faktor Pendukung
- +Gelar Doktor Ekonomi Syariah
- +Pengalaman sebagai Dekan Fakultas Ekonomi
- +Keterlibatan aktif dalam organisasi ekonomi Islam
Faktor Pengurang
- −Pendidikan S1 yang kurang relevan
- −Data kinerja legislasi dan pengawasan di DPR tidak tersedia untuk penilaian lebih lanjut
Dianalisis 11 Mei 2026
Riwayat & Karir (21)
1973
1980
1990
2000
2010
2020
2026
Pendidikan
Pekerjaan
Organisasi
Daftar Lengkap
- Organisasi2022–2024Komonitas Senam Nasional (KSN) DKI Jakarta — Dewan Pembina
- Organisasi2021–2024SALIMAH PUSAT — Dewan Penasehat
- Organisasi2020–2024Koprasi UMKM Indonesia (KOMANDO) — Dewan Penasehat
- Pekerjaan2019–2024Anggota Komisi XI — Anggota DPR RI
- Organisasi2019–2024Bidang Ekonomi dan Keuangan DPP PKS — Ketua Bidang
- Organisasi2018–sekarangIkatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAEI) DPW DKI Jakarta — Ketua Bidang Pemberdayaan Ekonomi Keluarga
- Pekerjaan2017–2021Sekretaris Sekolah Pascasarjana — Sekretaris Sekolah Pascasarjana Universitas YARSI Jakarta
- Organisasi2017–sekarangMajelis Sarjana Ekonomi Islam (MASEI) Wilayah DKI Jakarta — Ketua
- Organisasi2016–sekarangForum Dosen Ekonomi Islam Indonesia (FORDEBI) — Anggota
- Pekerjaan2014–2017Dekan Fakultas Ekonomi — Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Yarsi Jakarta
- Organisasi2014–2024Dewan UMK Indonesia — Dewan Penasehat
- Organisasi2012–2017Lembaga Kajian Ketahanan Keluarga Indonesia (LK3I) — Direktur
- Pendidikan2009–2012Universitas Airlangga — Program Doktor Ekonomi Syariah
- Pendidikan2005–2007Universitas Indonesia — Program Pascasarjana Kajian Timur Tengah dan Islam
- Pendidikan1998–2002STAI At Taqwa Bekasi — Bimbingan dan Penyuluhan Islam
- Pendidikan1982–1985SMAN 28 Jakarta
- Pendidikan1979–1982SMPN II DEPOK
- Pendidikan1973–1979SDN Kebon Jeruk 08 Pagi, Jakarta
Tanpa Periode
Komisi XI
Badan Anggaran
Panitia Khusus
Penghargaan
2012Wisudawan Terbaik
2014Islamic Economics and Civilization (ICIEC)
2023Bunda UMKM Jakarta Timur
Kontroversi (23)
Potensi Penyimpangan Dana Syariah IndonesiaSedang
Komisi XI meminta agar kasus dana syariah Indonesia diselesaikan secara bertanggung jawab karena mencium adanya potensi penyimpangan.
SumberDugaan Gagal Bayar DSISedang
DPR mendesak tanggung jawab dan transparansi terkait dugaan gagal bayar Dana Syariah Indonesia (DSI).
SumberSkandal JiwarayaTinggi
Anis Byarwati meminta agar skandal Jiwaraya diselesaikan secara menyeluruh.
SumberIsu Kompor BahlilRendah
Misbakhun menyanggah pernyataan Anis Byarwati terkait isu kompor Bahlil.
SumberKasus Dana Syariah IndonesiaSedang
Anis Byarwati meminta agar kasus Dana Syariah Indonesia diselesaikan secara bertanggung jawab.
SumberKompor BahlilTinggi
Misbakhun menolak tuduhan anggota Komisi XI DPR bahwa Anis Byarwati terlibat dalam isu kompor yang dikaitkan dengan Bahlil.
SumberKasus DSISedang
Komisi XI DPR menyoroti kasus DSI dan menekankan tanggung jawab moral fintech syariah, menimbulkan pertanyaan tentang peran Anis Byarwati dalam regulasi sektor tersebut.
SumberKasus Korupsi PT Asuransi JiwasrayaTinggi
Desakan untuk membentuk Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket guna membongkar skandal keuangan di Jiwasraya secara tuntas.
SumberKelemahan Pengawasan OJKSedang
Anis Byarwati mengkritik Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang dinilai lemah dalam menjalankan fungsi pengawasannya terhadap industri keuangan.
SumberPenyelesaian Kasus DSISedang
Adanya desakan dari Anis Byarwati agar kasus yang melibatkan DSI segera diselesaikan dengan penuh tanggung jawab.
SumberJaringan & Asosiasi (76)
Anis Byarwati· Anggota DPR RI, Komisi XI FPKSKomisi XI DPR· Lembaga PemerintahanFPKS· Fraksi Partai Keadilan SejahteraPemerintah· EksekutifBank Indonesia· Bank SentralKemenkeu· Kementerian KeuanganBPS· Badan Pusat StatistikOJK· Otoritas Jasa KeuanganBEI· Bursa Efek IndonesiaPemkab Maluku Tenggara· Pemerintah Kabupaten Maluku TenggaraMenwa Jayakarta· Resimen Mahasiswa JayakartaMisbakhun· Anggota DPR RIDPD PKS Jaktim· Dewan Pimpinan Daerah Partai Keadilan Sejahtera Jakarta TimurBank Muamalat· BankMajelis Taklim Fajar Ruhama Jakarta Timur· Organisasi KeagamaanSuswono· politisiPKS· Partai PolitikDPR RI· Lembaga LegislatifBI· Bank SentralRatu Máxima· Tokoh InternasionalBahlil· Pejabat PemerintahSatgas PASTI· Satuan TugasMilenial PKS· Generasi Muda Partai Keadilan SejahteraPDB· metodologi statistikDPR· lembaga legislatifSaadiah Uluputty· anggota DPR yang melakukan kunjungan bersama AnisKementerian Keuangan· instansi yang mengusulkan pemotongan MBGDSI· perusahaan fintech syariah yang menjadi sorotanPT Asuransi Jiwasraya· Badan Usaha Milik Negara yang bermasalahFraksi PKS· Fraksi partai politik di DPR
Tahukah Kamu?
Catatan
Skor Merit Sedang
Peringkat #197 dari 577 anggota DPR (skor 78).
Catatan
Pemberitaan Netral
Mayoritas (81%) dari 37 artikel bernada netral.
Catatan
Anggota Fraksi Keadilan Sejahtera
Salah satu dari 53 anggota fraksi Keadilan Sejahtera di seluruh lembaga publik.
Catatan
Anggota DPR
Salah satu dari 577 anggota DPR yang terindeks.
Catatan
Mewakili Dki Jakarta
29 pejabat publik dari Provinsi Dki Jakarta terindeks di platform.
Catatan
Media Paling Sering Meliput
Fraksi PKS memuat 46 artikel — paling banyak dari 37 media yang pernah meliput.
Dianalisis 9 Mei 2026 · agregasi statistik dari rekan satu lembaga
Liputan Berita per Bulan
397
artikel total · 94 bulan tercatat
54 positif 78 netral 4 negatif
Keberagaman Sumber Berita
106
media unik · dari 397 artikel
Liputan beragam · top 28%
Top 5 Media
- Fraksi PKS111 · 28%
- Poskotaonline26 · 7%
- Chanelmuslim.com19 · 5%
- Partai Keadilan Sejahtera (PKS)19 · 5%
- SinPo.id14 · 4%
Berita Terkait (136)
DPR Ingatkan Target Ekonomi 6% di 2027 Sangat Bergantung Daya Beli Masyarakat
Todaynews.id · 31 Agustus 2026
NetralTeks membahas target ekonomi 6%, bukan Anis Byarwati
Anis Byarwati Dorong Penguatan Daya Beli Demi Kejar Pertumbuhan Ekonomi 6 Persen
Fraksi PKS · 30 Agustus 2026
PositifTeks menggambarkan Anis Byarwati secara positif mendorong penguatan daya beli untuk pertumbuhan ekonomi, menunjukkan sikap proaktif
Target Ekonomi 6 Persen pada 2027, Anis Byarwati Ingatkan Daya Beli Masyarakat
sudut kota · 29 Agustus 2026
NetralTeks memberitakan Anis Byarwati mengingatkan soal daya beli terkait target ekonomi 6 persen, bersifat informatif dan argumentatif tanpa sentimen positif atau negatif yang kuat terhadap kinerjanya.
