Jabatan
Komisi VII - Kapoksi
Fraksi
Kebangkitan Bangsa
Provinsi / Dapil
Daerah Istimewa Yogyakarta
Periode
2024-2029
Artikel Terindeks
94
Analisis Sentimen Media
Positif
Berdasarkan 94 artikel
48% positif52% netral
Pemberitaan media tentang pejabat ini cenderung bernada positif — meliputi pencapaian, kebijakan pro-rakyat, atau kontribusi yang diapresiasi publik.
Skor Meritokrasi
65
Meritokratis
Penempatan Kaisar Abu Hanifah sebagai Kapoksi Komisi VII DPR RI menunjukkan tingkat meritokrasi yang cukup baik. Pengalaman sebagai staf ahli di Kementerian Desa dan PDTT serta Tenaga Ahli Anggota DPR RI memberikan bekal pengetahuan terkait isu-isu yang relevan dengan Komisi VII. Namun, latar belakang pendidikan Aqidah dan Filsafat kurang secara langsung terkait dengan bidang energi, sumber daya mineral, riset dan teknologi, serta lingkungan hidup yang menjadi fokus Komisi VII.
Kesesuaian Pendidikan
Latar belakang pendidikan Aqidah dan Filsafat kurang relevan secara langsung dengan bidang tugas Komisi VII. Meskipun demikian, kemampuan berpikir kritis dan analitis yang diperoleh dari studi filsafat dapat memberikan kontribusi dalam pengambilan keputusan.
Pengalaman Relevan
Pengalaman sebagai staf ahli di Kementerian Desa dan PDTT serta Tenaga Ahli Anggota DPR RI memberikan pengalaman yang relevan dalam memahami proses legislasi dan kebijakan publik. Keterlibatan dalam organisasi juga menunjukkan kemampuan kepemimpinan dan jaringan yang luas.
Faktor Pendukung
- +Pengalaman sebagai staf ahli di Kementerian Desa dan PDTT
- +Pengalaman sebagai Tenaga Ahli Anggota DPR RI
- +Pengalaman organisasi yang relevan
Faktor Pengurang
- −Latar belakang pendidikan kurang relevan dengan bidang Komisi VII
- −Tidak ada informasi mengenai penghargaan yang diterima
Dianalisis 11 Mei 2026
Riwayat & Karir (16)
1988
1990
2000
2010
2020
2026
Pendidikan
Pekerjaan
Organisasi
Daftar Lengkap
- Organisasi2020–2025DKN GARDA BANGSA — KETUA KADERISASI
- Pekerjaan2019–2024TENAGA AHLI ANGGOTA (TAA) — DPR RI
- Pekerjaan2015–2017STAF AHLI — KEMENTRIAN DESA DAN PDTT
- Organisasi2014–2019PP LKKNU
- Organisasi2005–2007DEMA UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA — PRESIDEN MAHASISWA
- Pendidikan2001–2009FAKULTAS USHULUDDIN UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA — AQIDAH DAN FILSAFAT
- Pendidikan1998–2001MA ZAINUL HASAN 1 GENGGONG, KEC. PAJARAKAN, PROBOLINGGO — IPS
- Pendidikan1995–1998MTs NAHDLATUL ULAMA MARON, KEC. MARON PROBOLINGGO
- Pendidikan1988–1994MI HIDAYATUL ISLAM SUMBER DAWE, KEC. MARON KAB. PROBOLINGGO
Tanpa Periode
Komisi VII
Panitia Khusus
Panitia Khusus
Panitia Khusus
Panitia Khusus
Badan Kerja Sama Antar Parlemen
Panitia Khusus
Kontroversi (17)
Proyek Pariwisata Pulau PadarSedang
Legislator PKB mendesak penghentian proyek pariwisata di Pulau Padar karena mengancam wisata Labuan Bajo dan kelestarian alam serta habitat komodo.
SumberTambang dan Kerusakan Raja AmpatRendah
DPR tidak habis pikir dengan pernyataan elite PBNU soal tambang dan kerusakan Raja Ampat.
SumberImpor Mobil Pikap dari IndiaSedang
Kaisar Abu Hanifah mengkritik impor mobil pikap dari India karena industri nasional mampu memproduksi sendiri.
SumberGelombang PHK di Sektor ManufakturTinggi
Kaisar Abu Hanifah menyoroti gelombang PHK di sektor manufaktur dan meminta pemerintah untuk tidak membiarkan lebih banyak pekerja menjadi korban.
SumberKenaikan Harga PlastikSedang
Kaisar Abu Hanifah mendesak pemerintah untuk menyelamatkan UMKM dari dampak kenaikan harga plastik.
SumberProyek Resort Pulau PadarSedang
Proyek pembangunan resort di Pulau Padar menimbulkan ancaman terhadap habitat Komodo dan keberlanjutan alam, serta menimbulkan kritik dari DPR dan masyarakat.
SumberAncaman PHK 2026Rendah
Komisi VII menegaskan bahwa potensi PHK massal pada tahun 2026 dapat meluas jika sektor manufaktur tidak diperkuat, menimbulkan ketidakpastian bagi pekerja.
SumberKritik terhadap proyek pariwisata Labuan BajoSedang
Kaisar Abu Hanifah menolak proyek pariwisata Pulau Padar yang dianggap mengancam wisata Labuan Bajo, memicu perdebatan antara pemerintah daerah dan DPR.
SumberPeningkatan harga plastik dan LPGSedang
Kaisar menyoroti kenaikan harga plastik 100% dan LPG non-subsidi yang berdampak pada UMKM, menuntut pemerintah turun tangan.
SumberImpor 105 ribu pikap dari IndiaRendah
Kaisar menegaskan bahwa industri nasional mampu memproduksi kendaraan niaga, menolak impor massal pikap.
SumberJaringan & Asosiasi (40)
Kaisar Abu Hanifah· Anggota DPR RIPKB· FraksiDPR· Lembaga LegislatifYogyakarta· Daerah PemilihanNU· Latar BelakangAbdul Halim Muslih· PolitisiKomisi VII DPR RI· Komisi di DPRLPEM UI· Lembaga SurveiKorea· NegaraIndia· NegaraAmerika Serikat· NegaraPartai Kebangkitan Bangsa (PKB)· Fraksi DPRProgram Indonesia Pintar (PIP)· Program bantuan pendidikanPulau Padar· Lokasi proyek pariwisataIndonesia· negara tempat kebijakan diterapkanKrakatau Osaka Steel· Perusahaan BajaPemerintah Indonesia· PemerintahProduk Baja Lokal· ProdukKabupaten Sleman· Wilayah Kerja PolitikSerikatnews· Media PartnerKomisi VII DPR RI· Lembaga legislatif yang menyuarakan perlindungan UMKM, menolak impor otomotif yang tidak perlu, dan mendukung wisata masyarakatPemerintah· Lembaga eksekutif yang diminta oleh DPR untuk turun tangan mengatasi masalah kenaikan harga LPGUMKM· Sektor usaha masyarakat yang menjadi korban terdampak dari kebijakan kenaikan harga LPGApple· Perusahaan teknologi multinasional yang menjadi calon investorKaisar Abu Hanifah· Calon Anggota Legislatif PKB untuk DPR RIPKB· Partai PolitikDPR RI· Lembaga LegislatifAnsor Banser Bantul· Organisasi masyarakat yang mendirikan posko mudikBantul· Lokasi pendirian posko mudikMPCNU Karangmojo· penerima donasi
Tahukah Kamu?
Di Bawah Rata-rata
Skor Merit Rendah
Peringkat #448 dari 577 anggota DPR (skor 45).
Di Atas Rata-rata
Pemberitaan Bernada Positif
42% dari 69 artikel teranalisis bernada positif.
Catatan
Anggota Fraksi Kebangkitan Bangsa
Salah satu dari 68 anggota fraksi Kebangkitan Bangsa di seluruh lembaga publik.
Catatan
Anggota DPR
Salah satu dari 577 anggota DPR yang terindeks.
Catatan
Mewakili Daerah Istimewa Yogyakarta
35 pejabat publik dari Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta terindeks di platform.
Catatan
Media Paling Sering Meliput
FPKB DPR RI memuat 11 artikel — paling banyak dari 31 media yang pernah meliput.
Dianalisis 9 Mei 2026 · agregasi statistik dari rekan satu lembaga
Liputan Berita per Bulan
146
artikel total · 41 bulan tercatat
45 positif 49 netral 0 negatif
Keberagaman Sumber Berita
57
media unik · dari 146 artikel
Liputan beragam · top 12%
Top 5 Media
- FPKB DPR RI18 · 12%
- Kr Jogja11 · 8%
- serikatnews.com9 · 6%
- RRI.co.id7 · 5%
- VIVA Jatim7 · 5%
Berita Terkait (94)
Dukung Insentif Mobil Listrik 2026, Kaisar Abu Hanifah Desak Pemerintah Susun Roadmap Industri Nasional
Jakartanews.id · 12 Agustus 2026
PositifTeks menyoroti sikap proaktif Kaisar Abu Hanifah yang "dukung insentif" dan "desak pemerintah susun roadmap", sehingga bernada positif terhadap kinerjanya.
Kaisar Abu Hanifah Realisasikan Janji Kampanye, Warga Karangmojo Kini Punya Ambulans
sorot.co · 29 Mei 2026
PositifBersifat positif karena menonjolkan keberhasilan memenuhi janji kampanye dengan frasa "realisasikan janji kampanye" dan bantuan "warga ... kini punya ambulans".
Tunaikan Janji Kampanye, Kaisar Abu Hanifah Bantu Ambulans untuk Warga Karangmojo
Joglo News · 29 Mei 2026
PositifFrasa 'Tunaikan Janji Kampanye' dan 'Bantu Ambulans' menggambarkan aksi nyata yang menguntungkan konstituen.
