
Anggota No. 208
KOTA TEGAL, 15 Juli 1968
Jabatan
Komisi XI - Kapoksi
Fraksi
Demokrasi Indonesia Perjuangan
Provinsi / Dapil
Jawa Tengah
Periode
2024-2029
Artikel Terindeks
133
Berdasarkan 133 artikel
Pemberitaan media tentang pejabat ini cenderung bernada negatif. AI mengidentifikasi 56 isu atau kontroversi yang menjadi dasar penilaian ini.
Kategori Pemberitaan
Meritokratis
Penempatan Dr. Ir. HARRIS TURINO sebagai anggota Komisi XI DPR menunjukkan tingkat meritokrasi yang cukup baik. Latar belakang pendidikan dan pengalaman kerja yang beragam, terutama di bidang manajemen dan ekonomi, memberikan dasar yang relevan untuk tugas-tugas di komisi tersebut. Keterlibatan dalam organisasi terkait juga mendukung pemahaman yang lebih luas tentang isu-isu yang dihadapi.
Kesesuaian Pendidikan
Pendidikan formal yang ditempuh, mulai dari teknik elektro hingga berbagai gelar magister dan doktor di bidang manajemen dan hukum, memberikan landasan multidisiplin yang relevan dengan tugas di Komisi XI yang membidangi keuangan dan perbankan. Gelar doktor dengan predikat Cumlaude juga menunjukkan kompetensi akademik yang tinggi.
Pengalaman Relevan
Pengalaman kerja di sektor swasta, khususnya sebagai manajer dan direktur di berbagai perusahaan, memberikan pemahaman praktis tentang dinamika ekonomi dan bisnis. Pengalaman sebagai dosen di berbagai universitas juga menunjukkan kemampuan analisis dan komunikasi yang baik. Keterlibatan dalam organisasi seperti Ikatan Alumni Prasetya Mulya dan Balitbang PDI Perjuangan memperkaya perspektif dan jaringan yang relevan.
Faktor Pendukung
Faktor Pengurang
Daftar Lengkap
Tanpa Periode
Kekhawatiran guru honorer tidak mendapatkan kepastian status setelah masa kontrak berakhir pada tahun 2026, menimbulkan ketidakpastian dan potensi pengangguran.
SumberTerdapat keluhan mengenai pengelolaan dana BPJS di Kabupaten Tegal, yang menuntut transparansi dan perbaikan mekanisme.
SumberProgram ambulans gratis di Brebes menimbulkan pertanyaan tentang keberlanjutan dana dan koordinasi antara pemerintah daerah dan pusat.
SumberKritik terhadap rencana restrukturisasi utang PT Kimia Farma yang dianggap tidak transparan dan dapat menimbulkan risiko fiskal.
SumberPernyataan Harris Turino menyoroti target pertumbuhan ekonomi yang dianggap terlalu ambisius dan dapat menekan penerimaan pajak.
SumberSeruan Harris Turino untuk memperketat pengawasan OJK terhadap Taspen guna mencegah risiko tata kelola.
SumberDPR menyentil Menkeu Purbaya terkait anjloknya penerimaan pajak dan dampaknya pada ruang fiskal 2026.
SumberPeringkat
Skor Merit Top 1%
Peringkat #8 dari 577 anggota DPR yang sudah dianalisis (skor 92).
Di Bawah Rata-rata
Banyak Kontroversi
21 kontroversi tercatat — rata-rata di DPR adalah 10.2.
Di Atas Rata-rata
Pemberitaan Bernada Positif
35% dari 37 artikel teranalisis bernada positif.
Catatan
Anggota Fraksi Demokrasi Indonesia Perjuangan
Salah satu dari 110 anggota fraksi Demokrasi Indonesia Perjuangan di seluruh lembaga publik.
Catatan
Anggota DPR
Salah satu dari 577 anggota DPR yang terindeks.
Catatan
Mewakili Jawa Tengah
234 pejabat publik dari Provinsi Jawa Tengah terindeks di platform.
Dianalisis 9 Mei 2026 · agregasi statistik dari rekan satu lembaga
519
artikel total · 59 bulan tercatat
171
media unik · dari 519 artikel
Liputan beragam · top 26%
Top 5 Media
Marketplace Jadi 'Kasir Pajak', Harris Turino Khawatir Margin UMKM Tergerus
gesuri.id · 23 September 2026
NegatifFrasa 'khawatir margin UMKM tergerus' menunjukkan kekhawatiran terhadap dampak negatif kebijakan.
Strategi Satu Rumah Merangkul Empat Tetangga: Harris Turino Bakar Semangat 1.500 Kader PDI Perjuangan Kota Tegal
gesuri.id · 21 September 2026
PositifFrasa 'bakar semangat 1.500 kader' menunjukkan aksi memotivasi dan membangun antusiasme.
Topik Utama
Isu Teridentifikasi
↓ Lihat detail kontroversi di bawah
Dianalisis oleh AI · Data diperbarui secara berkala
Dianalisis 11 Mei 2026
Rencana Penggajian ASN Pindah ke Himbara, Harris Turino Khawatirkan Dampak Buruk bagi Kelangsungan BPD
gesuri.id · 8 September 2026
NegatifFrasa 'khawatirkan dampak buruk bagi kelangsungan BPD' menunjukkan kekhawatiran atas risiko kebijakan.