Jabatan
Fraksi
Provinsi / Dapil
—
Periode
—
Artikel Terindeks
248
Analisis Sentimen Media
Netral
Berdasarkan 248 artikel
36% positif57% netral7% negatif
Pemberitaan media tentang pejabat ini cenderung netral atau berimbang — tidak dominan positif maupun negatif.
Kategori Pemberitaan
Topik Utama
Dianalisis oleh AI · Data diperbarui secara berkala
Skor Meritokrasi
65
Meritokratis
Berdasarkan data yang tersedia, penempatan M. Busyro Muqoddas dapat dianggap meritokratis. Latar belakang pendidikan hukumnya relevan, dan pengalaman di bidang hukum dan pendidikan hukum mendukung kompetensinya. Namun, kurangnya informasi jabatan dan lembaga yang pernah diemban menyulitkan penilaian yang lebih komprehensif.
Kesesuaian Pendidikan
Pendidikan Sarjana dan Magister Hukum sangat relevan dengan potensi jabatan di bidang hukum, tata negara, atau pengawasan lembaga publik.
Pengalaman Relevan
Pengalaman sebagai direktur lembaga konsultasi hukum, pembantu dekan, dan ketua pusdiklat menunjukkan kemampuan manajerial dan pemahaman mendalam tentang hukum. Keanggotaan di MPM UII juga memberikan pengalaman dalam organisasi dan pengambilan keputusan.
Faktor Pendukung
- +Pendidikan hukum yang kuat
- +Pengalaman di bidang pendidikan hukum dan konsultasi hukum
- +Penghargaan Bung Hatta Anti Corruption Award (BHACA)
Faktor Pengurang
- −Tidak ada informasi mengenai jabatan yang pernah diemban
- −Tidak ada informasi mengenai lembaga tempat bekerja
- −Tidak ada informasi mengenai afiliasi partai politik
- −Kurangnya informasi detail mengenai peran di MPM UII
Riwayat & Karir (7)
1977
1980
1990
2000
2010
2020
2026
Pendidikan
Pekerjaan
Daftar Lengkap
- Pendidikan1995Universitas Gajah Mada — Magister Hukum
- Pekerjaan1995–1998Ketua — Pusdiklat dan LKBH Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
- Pekerjaan1988–1990Pembantu Dekan I — Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
- Pekerjaan1986–1988Pembantu Dekan III — Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
- Pekerjaan1983–sekarangDirektur — Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
- Pendidikan1977Universitas Islam Indonesia — Sarjana Hukum
Tanpa Periode
Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Universitas Islam Indonesia (MPM UII)· Anggota
Penghargaan
2008Bung Hatta Anti Corruption Award (BHACA)
Kontroversi (64)
Proyek MBG (Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia)Sedang
Busyro Muqoddas mengkritik proyek MBG karena dianggap tidak transparan dan antidemokrasi. Ia juga menggugat UU APBN 2026 terkait MBG ke MK.
SumberKorupsi SDA dan Bencana KemanusiaanSedang
Busyro Muqoddas menyoroti masalah korupsi sumber daya alam dan bencana kemanusiaan.
SumberKriminalisasi dalam Perkara Babay FaridSedang
Busyro Muqoddas mengajukan amicus curiae untuk menghentikan kriminalisasi dalam perkara Babay Farid.
SumberKasus Andrie YunusSedang
Busyro Muqoddas menyerukan pembentukan Tim Pencari Fakta kasus Andrie Yunus.
SumberPemerintahan Prabowo Semakin DisorientasiSedang
Busyro Muqoddas menyatakan bahwa pemerintahan Prabowo semakin disorientasi.
SumberProyek MBG tidak transparan dan antidemokrasiTinggi
Busyro Muqoddas menilai proyek MBG (Masyarakat Berbasis Gotong Royong) tidak transparan, mengabaikan prinsip demokrasi, dan mengancam akuntabilitas publik.
SumberGugatan terhadap UU APBN 2026 terkait MBGTinggi
Busyro Muqoddas bersama rekan mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi menentang pasal-pasal UU APBN 2026 yang mengatur program MBG.
SumberPenangguhan penahanan perdana Arie YunusSedang
Sebagai amicus curiae, Busyro Muqoddas mengajukan penangguhan penahanan pertama terhadap aktivis Arie Yunus, menilai proses hukum tidak adil.
SumberSeruan pembentukan tim pencari fakta kasus Andrie YunusSedang
Busyro Muqoddas bersama tokoh lain menyerukan pembentukan tim independen untuk menyelidiki kasus penembakan aktivis Andrie Yunus.
SumberKritik terhadap pemerintahan PrabowoRendah
Busyro Muqoddas menyatakan bahwa pemerintahan Presiden Prabowo semakin disorientasi dan tidak berpihak kepada rakyat.
SumberJaringan & Asosiasi (124)
Mahkamah Konstitusi· Lembaga peradilan yang menjadi tujuan gugatan UU APBN 2026Pemerintah Indonesia (Presiden Prabowo Subianto)· Pemerintahan yang dikritik oleh Busyro MuqoddasArie Yunus· Aktivis yang ditahan, kasusnya dipertimbangkan oleh Busyro MuqoddasProgram MBG (Masyarakat Berbasis Gotong Royong)· Program pemerintah yang dipertanyakan transparansi dan legalitasnyaBusyro Muqoddas· Tokoh Publik, AktivisMuhammadiyah· Organisasi IslamMK· Mahkamah KonstitusiPrabowo· Presiden TerpilihAndrie Yunus· KorbanBabay Farid· TerdakwaFahmi Muqoddas· Anggota Majelis Tarjih dan Tajdid MuhammadiyahKPK· Institusi PemerintahKlaten· KotaMedan· KotaYogyakarta· KotaKupang· KotaBEM UNY· Organisasi mahasiswa yang anggotanya menjadi subjek RJAbdul Mu’ti· Calon pejabat yang ditunjuk sebagai contoh meritokrasiIPM· Ikatan Pelajar Muhammadiyah yang mengadakan acara Tanwir IPMPP Muhammadiyah· Pimpinan Pusat MuhammadiyahKPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)· Lembaga Penegak Hukum Anti-KorupsiAbdul Mu'ti· Tokoh MuhammadiyahAktivis BEM UNY· Aktivis MahasiswaPemerintah· Lembaga PemerintahanJokowi· Presiden Republik IndonesiaBabay Farid Wazdi· Individu yang Diduga Korban KriminalisasiDewan Pers· Lembaga Independen PersPerguruan Tinggi· Institusi PendidikanKampus Hukum Muhammadiyah· Institusi Pendidikan HukumPKU Muhammadiyah Yogyakarta· Rumah Sakit Muhammadiyah
Tahukah Kamu?
Catatan
Media Paling Sering Meliput
Muhammadiyah memuat 15 artikel — paling banyak dari 53 media yang pernah meliput.
Di Atas Rata-rata
Jaringan Luas
Terhubung dengan 59 pejabat lain dalam jaringan kolega.
Catatan
Lahir di Yogyakarta
24 pejabat publik lain juga lahir di Yogyakarta.
Dianalisis 11 Mei 2026 · agregasi statistik dari rekan satu lembaga
Liputan Berita per Bulan
334
artikel total · 148 bulan tercatat
89 positif 141 netral 18 negatif
Keberagaman Sumber Berita
117
media unik · dari 334 artikel
Liputan beragam · top 10%
Top 5 Media
- Muhammadiyah33 · 10%
- detikNews27 · 8%
- DATA TEMPO22 · 7%
- Kompas.com19 · 6%
- Tempo.co13 · 4%
Berita Terkait (248)
Busyro Muqoddas Soroti Dominasi Oligarki Politik di Balik Persoalan Komisi Yudisial
Kabar6.com · 4 September 2026
NetralTeks menyasikan Busyro Muqoddas menyoroti isu oligarki politik terhadap Komisi Yudisial, bersifat informatif tanpa penilaian langsung
Busyro Sebut Prinsip Keberimbangan, Akurasi, Dan Kepatuhan Kode Etik Jurnalistik, Fondasi Utama Bangun Kepercayaan Publik Terhadap Media
- Redaksisulut.com · 7 Agustus 2026
PositifPernyataan tentang "prinsip keberimbangan" dan "fondasi utama bangun kepercayaan publik" memberi kesan positif pada sikap Busyro.
Busyro Muqoddas Dorong Gerakan Muhammadiyah Lebih Sistematis untuk Jawab Persoalan Bangsa
tvMu · 7 Agustus 2026
PositifFrasa "Dorong Gerakan Muhammadiyah Lebih Sistematis" menunjukkan peran aktif dan bernada apresiatif terhadap Busyro Muqoddas.
