Yenny Wahid

NetralBandingkan

DPR RI

Jombang, Jawa Timur, Indonesia, Invalid Date

Jabatan

Fraksi

(sebelumnya)

Provinsi / Dapil

—

Periode

—

Artikel Terindeks

501

Analisis Sentimen Media

Netral

Berdasarkan 501 artikel

46% positif45% netral9% negatif

Pemberitaan media tentang pejabat ini cenderung netral atau berimbang — tidak dominan positif maupun negatif.

Kategori Pemberitaan

politik kebijakan agama olahraga kontroversi Sosial Kebijakan Publik Hukum Ekonomi Lingkungan hak perempuan kemanusiaan budaya organisasi hak asasi manusia pendidikan hubungan internasional

Topik Utama

politik pemilu konsesi tambang hak perempuan olahraga panjat tebing perbedaan awal Ramadan hubungan dengan NU kegiatan sosial budaya pop (One Piece)Pemilihan Presiden 2024 Politik Nasional Hubungan Antar Tokoh Politik Pemberdayaan Perempuan Toleransi Beragama Olahraga dan Perlindungan Atlet

Dianalisis oleh AI · Data diperbarui secara berkala

Skor Meritokrasi

Kurang Meritokratis

Penilaian meritokrasi Yenny Wahid terbatas karena kurangnya data riwayat pekerjaan dan organisasi. Pendidikan beliau di bidang Administrasi Publik di Harvard menunjukkan potensi yang relevan, namun kurangnya informasi mengenai pengalaman praktis menjadi kendala dalam penilaian yang komprehensif. Skor mencerminkan potensi yang ada, namun dengan catatan keterbatasan data yang signifikan.

Kesesuaian Pendidikan

Pendidikan di bidang Administrasi Publik dari Harvard sangat relevan untuk posisi pemerintahan, menunjukkan pemahaman teoritis dan konseptual yang kuat. Latar belakang psikologi dan desain komunikasi visual juga dapat memberikan perspektif yang unik, meskipun relevansinya kurang langsung.

Pengalaman Relevan

Tidak tersedianya data riwayat pekerjaan dan organisasi merupakan kekurangan besar dalam menilai relevansi pengalaman praktis. Tanpa informasi ini, sulit untuk menentukan bagaimana pendidikan dan potensi yang ada telah diterapkan dalam konteks profesional.

Faktor Pendukung

+Pendidikan Administrasi Publik dari universitas terkemuka (Harvard)

Faktor Pengurang

−Tidak ada data riwayat pekerjaan
−Tidak ada data riwayat organisasi

Dianalisis 11 Mei 2026

Riwayat & Karir (4)

1992

2000

2010

2020

2026

Pendidikan

Daftar Lengkap

Pendidikan1992SMA Negeri 28 Jakarta

Tanpa Periode

Universitas Indonesia· Psikologi

Universitas Trisakti· Desain Komunikasi Visual

Universitas Harvard· Administrasi Publik

Kontroversi (82)

Dresscode di resepsi pernikahanRendah

Yenny Wahid dipilih mengenakan kebaya yang dianggap tidak sesuai dengan dresscode resmi, menimbulkan kritik publik tentang ketidakpahaman protokol acara.

Sumber

Dugaan kekerasan seksual di panjat tebingTinggi

Yenny Wahid mengungkap kronologi dugaan kekerasan seksual yang terjadi pada atlet panjat tebing, memicu perdebatan tentang keamanan dan perlindungan atlet perempuan.

Sumber

Polemik Komika PandjiSedang

Yenny Wahid memberikan komentar terkait laporan polisi terhadap komika Pandji Pragiwaksono, menimbulkan perpecahan opini tentang kebebasan berekspresi versus batasan hukum.

Sumber

Dukungan penyerahan kembali tambang ke pemerintahSedang

Yenny Wahid menyatakan dukungan agar konsesi tambang yang sebelumnya diberikan kepada ormas dikembalikan ke pemerintah, menimbulkan perpecahan dalam kalangan NU tentang kebijakan sumber daya alam.

Sumber

Kritik rencana pembangunan Gaza lewat ‘Board of Peace’Sedang

Yenny Wahid mengkritik rencana pembangunan di Gaza yang dikelola oleh ‘Board of Peace’, menilai proyek tersebut berpotensi menjadi real estate komersial alih-alih bantuan kemanusiaan.

Sumber

Pemberian izin tambang ke ormasSedang

Yenny Wahid mengkritik pemberian izin tambang kepada organisasi masyarakat (ormas).

Sumber

Pernyataan terkait kudeta Gus DurSedang

Yenny Wahid membantah klaim Cak Imin terkait kudeta terhadap Gus Dur, menyatakan bahwa Gus Dur yang dikudeta.

Sumber

Pelecehan seksual di Pelatnas Panjat TebingTinggi

Yenny Wahid menegaskan komitmen perlindungan atlet terkait kasus pelecehan seksual di pelatnas panjat tebing.

Sumber

Pertambangan untuk ormasTinggi

Yenny Wahid menyoroti bahwa penyerahan izin tambang kepada ormas dapat memicu perpecahan di NU dan merugikan organisasi keagamaan.