Jabatan
Komisi XI - Wakil Ketua
Fraksi
Kebangkitan Bangsa
Provinsi / Dapil
Jawa Tengah
Periode
2024-2029
Artikel Terindeks
125
Analisis Sentimen Media
Netral
Berdasarkan 125 artikel
22% positif61% netral17% negatif
Pemberitaan media tentang pejabat ini cenderung netral atau berimbang — tidak dominan positif maupun negatif.
Kategori Pemberitaan
Topik Utama
KetenagakerjaanPolitikEkonomiPendidikan VokasiRevisi UU KetenagakerjaanTarget Ekonomi Presiden PrabowoCukai RokokPemiluAset KriptoKedaulatan DigitalRUU PPRTImporPengawasan KeuanganMerger GoTo dan GrabRokok IlegalKorupsiPerlindungan SosialIndustri OtomotifPenciptaan Lapangan KerjaDiplomasi TarifTarget EkonomiReformasi ImporPertumbuhan EkonomiKoordinasi fiskal-moneterDaya beliKasus pemerasan RPTKApenghentian pengiriman TKI PLRTperlindungan tenaga kerjapemanggilan KPKketidakhadiran saksietos kerjaprioritas kerjaPeraturan Pemerintah Jaminan Hari Tua (PP JHT)Konsultasi dengan DPRKebijakan Luar NegeriHubungan InternasionalRespons terhadap Amerika SerikatKenaikan PPNKebijakan PemerintahApresiasi terhadap PresidenPPN 12 persenkebijakan pajakdugaan korupsi RPTKAmerger Grab-GoToperlindungan rakyatpelemahan rupiahstabilitas nilai tukarpertumbuhan ekonomi melambatkebijakan moneterStabilitas nilai tukar rupiahPenggantian Menteri Pemuda dan OlahragaPemanggilan pemeriksaan oleh KPKTarif perdagangan Amerika SerikatReformasi kebijakan imporPerlindungan produsen dalam negeriKepemimpinan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)Pengawasan kebocoran subsidi energipersiapan skenario krisis ekonomiantisipasi gejolak ekonomi globalperlambatan pertumbuhan ekonomi nasionalkoreksi arah kebijakan pemerintahDistribusi BBM bersubsidi menjelang libur panjang IduladhaPeringatan bahaya subsidi energi akibat penggunaan LPG 3 Kg yang menembus 109 persenPermintaan penjelasan kepada Bank Indonesia mengenai stabilitas nilai tukar Rupiahkasus korupsi RPTKAreshuffle pejabatsubsidi energi LPGdistribusi BBM bersubsiditeknologi dan hoakskontribusi Appleperolehan suara pilkadamelemahnya rupiahstrategi BIpilihan umum 2019target kursi DPRPKBkehadiran menterirapat komisi IX DPRnaik harga LPG 3 kgbahaya subsidi energikebersihan pemilihankader PKBpolitik uangtarif ASrespons pemerintahaksi nyatanilai tukar rupiahpemerasan TKAaliran dana mencurigakanpolitik dan kursi legislatifmoratorium penempatan TKIpartisipasi dalam acara Sespim Wilayah 5peluang menjabat Sekjen PKBdukungan etalase partaikorupsi RTPKA Kemenakerpemeriksaan KPKpenunjukan Plt Menporakementerian pemuda dan olahragastafsus menakerkebijakan publikkorupsi pemerasan tenaga kerja asingpemeriksaan KPK terhadap mantan menteripemutusan hubungan kerja (PHK) di Koran Sindopermintaan sanksi perusahaan oleh DPRkebijakan ketenagakerjaanpenerimaan pajakkenaikan pajak lokalpenurunan penerimaan nasionaltarget ekonomi 2026kesejahteraan rakyatpemilihan legislatifkeanggotaan DPRbantuan sembako untuk korban banjirformulasi barang yang dikenai PPN 12 persenpenunjukan sebagai Plt. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatifkebijakan pariwisataekonomi kreatifdugaan korupsi RPTKA di KemenakerPPN 12 persen untuk barang mewahpanggilan KPKkebijakan fiskalpendapatanalternatif pendapatanRPTKAkasus korupsikesulitan akses pembiayaan UMKMsistem keuangan yang lebih ramah UMKMkredit wajib 30 persen bagi UMKM oleh bankpenilaian dampak kebijakan pada perkembangan usahaujian fit and properpengunduran diriKomisi XIDestry Damayantikorreksi kebijakan pemerintahpesan untuk menaker barupenyidikan KPKdugaan korupsipemerasan RPTKAaliran dana korupsijabatan stafsus kementerianperlindungan konsumen keuanganpenggantian sekjen PKBstafsus eks Menakerpenegakan hukumkonflik Israel-Iransiapan skenario krisis
Dianalisis oleh AI · Data diperbarui secara berkala
Skor Meritokrasi
65
Meritokratis
Penempatan Dr. M. Hanif Dhakiri sebagai Wakil Ketua Komisi XI DPR menunjukkan tingkat meritokrasi yang cukup baik. Pengalaman beliau sebagai Menteri Ketenagakerjaan memberikan pemahaman tentang isu-isu ekonomi dan sosial yang relevan dengan tugas Komisi XI. Keterlibatan dalam organisasi kemasyarakatan dan partai politik juga memperkaya perspektifnya, meskipun detail pendidikan masih kurang lengkap.
Kesesuaian Pendidikan
Riwayat pendidikan menunjukkan latar belakang di bidang ilmu politik dan pendidikan Islam, yang memberikan dasar pengetahuan yang relevan untuk memahami dinamika sosial dan politik. Namun, detail mengenai gelar dan universitas yang tidak lengkap menjadi keterbatasan dalam menilai kesesuaian pendidikan secara komprehensif.
Pengalaman Relevan
Pengalaman sebagai Menteri Ketenagakerjaan sangat relevan dengan tugas Komisi XI yang membidangi keuangan dan perbankan, mengingat isu ketenagakerjaan memiliki dampak signifikan terhadap perekonomian. Keterlibatan dalam organisasi seperti KADIN juga memberikan wawasan tentang sektor bisnis dan industri. Pengalaman di partai politik memberikan pemahaman tentang proses legislasi dan kebijakan publik.
Faktor Pendukung
- +Pengalaman sebagai Menteri Ketenagakerjaan
- +Pengalaman di KADIN
- +Pengalaman di partai politik
Faktor Pengurang
- −Detail riwayat pendidikan tidak lengkap
- −Informasi penghargaan tidak tersedia
Dianalisis 11 Mei 2026
Riwayat & Karir (13)
2014
2015
2020
2025
2029
Pekerjaan
Organisasi
Daftar Lengkap
- Organisasi2024–2029DPP PKB — Wakil Ketua Umum
- Organisasi2021–2026KADIN — WKU Bidang Ketenagakerjaan
- Organisasi2019–2024DPP PKB — Wakil Ketua Umum
- Pekerjaan2014–2019Menteri — Kementrian Ketenagakerjaan
- Organisasi2014–2019GARDA BANGSA — Ketua Umum
- Organisasi2014–2019DPP PKB — Sekretaris Jenderal
Tanpa Periode
MA Al-Muayyat Solo
IAIN Walisongo Semarang
Universitas Nasional Jakarta· Ilmu Politik
Universitas Padjajaran
PB PMII
WALHI
Komisi XI
Kontroversi (43)
Mantan anak buah mangkir karena tugas DPRRendah
Mantan anak buah Hanif Dhakiri tidak hadir karena tugas DPR.
SumberDesakan DPR terkait ledakan pabrik petasan di KosambiSedang
DPR mendesak Menteri Ketenagakerjaan untuk meninjau lokasi ledakan pabrik petasan di Kosambi.
SumberAnggota DPR Absen Panggilan KPK soal Korupsi KemnakerTinggi
Anggota DPR Mafirion Absen Panggilan KPK soal Korupsi Kemnaker
SumberPemanggilan Staf Khusus oleh KPKSedang
Staf khusus Hanif Dhakiri saat menjabat sebagai Menaker dipanggil oleh KPK terkait kasus yang tidak dijelaskan secara spesifik.
SumberMangkir dari panggilan Komisi IX DPRRendah
Hanif Dhakiri pernah mangkir dari panggilan Komisi IX DPR saat menjabat sebagai Menteri Ketenagakerjaan.
SumberKasus RPTKATinggi
Hanif Dhakiri dipanggil oleh KPK terkait kasus RPTKA dan dugaan pemerasan serta gratifikasi.
SumberMangkir Pemeriksaan KPKSedang
Hanif Dhakiri beberapa kali mangkir dari panggilan pemeriksaan KPK terkait kasus di Kemenaker.
SumberDugaan pemerasan terkait RPTKASedang
Hanif Dhakiri diperiksa KPK terkait kasus dugaan pemerasan dalam proses RPTKA.
SumberDominasi belanja pemerintah dalam pertumbuhan ekonomiSedang
DPR menyoroti bahwa pertumbuhan ekonomi sebesar 5,61 persen masih didominasi oleh belanja pemerintah dan belum cukup menciptakan lapangan kerja yang luas.
SumberPenghentian pengiriman TKI PLRTSedang
Diskusi mengenai kebijakan penghentian pengiriman Tenaga Kerja Indonesia (TKI) sektor Penata Laksana Rumah Tangga (PLRT) ke luar negeri.
SumberJaringan & Asosiasi (81)
Hanif Dhakiri· Menteri KetenagakerjaanDPR· Lembaga LegislatifPKB· Partai PolitikPrabowo· PresidenKarding· Sekjen PKBPurbaya· MenkeuCak Imin· Ketua Umum PKBKPK· Komisi Pemberantasan KorupsiPPATK· Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi KeuanganBNN· Badan Narkotika NasionalKPU· Lembaga PemerintahOJK· Lembaga KeuanganBisri Romly· CalegLukman Hakim Saifuddin· MenteriAlamudin Dimyati Rois· Anggota DPRKemenaker· Kementerian Tenaga KerjaIda Fauziyah· Menteri KetenagakerjaanDPR RI· Lembaga legislatif yang melakukan pengawasan kebijakanKementerian Ketenagakerjaan· Instansi pemerintah yang mengelola urusan tenaga kerjaIndonesia· Negara tempat kebijakan diterapkanPDIP· Partai PolitikHanif Dhakiri· Pejabat PublikAmerika Serikat· Negara AsingHanif Dhakiri· Politisi / Anggota DPRPresiden· Kepala NegaraFraksi PKB· Partai PolitikPertamina Patra Niaga· Perusahaan penyalur energi dan subsidiBoyolali· Lokasi operasional Pertamina Patra NiagaAmerika Serikat· Negara yang menerapkan kebijakan tarif perdaganganKomisi XI DPR· Komisi di DPR
Tahukah Kamu?
Catatan
Skor Merit Sedang
Peringkat #281 dari 577 anggota DPR (skor 72).
Catatan
Pemberitaan Netral
Mayoritas (70%) dari 44 artikel bernada netral.
Catatan
Anggota Fraksi Kebangkitan Bangsa
Salah satu dari 68 anggota fraksi Kebangkitan Bangsa di seluruh lembaga publik.
Catatan
Anggota DPR
Salah satu dari 577 anggota DPR yang terindeks.
Catatan
Mewakili Jawa Tengah
234 pejabat publik dari Provinsi Jawa Tengah terindeks di platform.
Catatan
Media Paling Sering Meliput
FPKB DPR RI memuat 23 artikel — paling banyak dari 87 media yang pernah meliput.
Dianalisis 9 Mei 2026 · agregasi statistik dari rekan satu lembaga
Liputan Berita per Bulan
395
artikel total · 155 bulan tercatat
27 positif 76 netral 21 negatif
Keberagaman Sumber Berita
164
media unik · dari 395 artikel
Liputan beragam · top 11%
Top 5 Media
- FPKB DPR RI43 · 11%
- RRI.co.id12 · 3%
- ANTARA News9 · 2%
- detikNews9 · 2%
- JPNN.com9 · 2%
Berita Terkait (125)
Mandatory Kredit UMKM Sebesar 30 Persen oleh Perbankan, Hanif Dhakiri: Perlu Dinilai dari Dampak ke Perkembangan Usaha
Akurat.co · 11 Agustus 2026
NetralTeks hanya memuat pernyataan kebijakan tentang kredit UMKM dan "perlu dinilai dari dampak", tanpa pujian atau kritik jelas.
Hanif Dhakiri: Komisi XI Siap Gelar Fit and Proper Test Destry Damayanti Usai Reses! - daulat.co
daulat.co · 11 Agustus 2026
NetralTeks hanya menyebut Hanif Dhakiri dan agenda "Komisi XI Siap Gelar Fit and Proper Test", tanpa penilaian positif atau negatif.
Hanif Dhakiri Sorot Kesulitan UMKM Akses Pembiayaan, Minta Sistem Keuangan Lebih 'UMKM-able'
InvestorTrust · 10 Agustus 2026
PositifTeks menonjolkan sikap pro-UMKM lewat frasa "Sorot Kesulitan UMKM" dan meminta sistem keuangan lebih "UMKM-able".
Libur Panjang Idul Adha, Hanif Dhakiri Tekankan Ketepatan Distribusi BBM Bersubsidi
DelikAsia.com · 27 Mei 2026
PositifHanif Dhakiri menekankan ketepatan distribusi, menunjukkan kinerja aktif dalam kebijakan.
Libur Panjang Idul Adha, Hanif Dhakiri Soroti Peran Pertamina Distribusi BBM Bersubsidi
Bedanews · 27 Mei 2026
NetralHanif Dhakiri soroti peran Pertamina, sebagai pengawasan umum tanpa penilaian negatif.
Jelang Libur Panjang Idul Adha, Hanif Dhakiri Soroti Peran Pertamina Distribusi BBM Bersubsidi
Jurnal Patroli News · 26 Mei 2026
NetralHanif Dhakiri soroti peran Pertamina, sebagai pengawasan umum tanpa penilaian negatif.
Menjelang Libur Panjang Iduladha, Hanif Dhakiri DPR Soroti Peran Pertamina Distribusi BBM Bersubsidi
MSN · 26 Mei 2026
NetralIsi serupa laporan, tidak mengandung penilaian positif atau negatif terhadap Hanif Dhakiri
LPG 3 Kg Tembus 109 Persen! Hanif Dhakiri Ungkap Alarm Bahaya Subsidi Energi
BITV Online · 26 Mei 2026
NetralTeks melaporkan pernyataan Hanif Dhakiri tentang bahaya subsidi energi tanpa penilaian eksplisit.
Menjelang Libur Panjang Iduladha, Hanif Dhakiri DPR Soroti Peran Pertamina Distribusi BBM Bersubsidi
MSN · 26 Mei 2026
PositifSoroti Peran Pertamina Distribusi BBM Bersubsidi menunjukkan apresiasi
Menjelang Libur Panjang Iduladha, Hanif Dhakiri DPR Soroti Peran Pertamina Distribusi BBM Bersubsidi
JPNN.com · 26 Mei 2026
NetralKalimat hanya melaporkan Hanif Dhakiri menyoroti peran Pertamina tanpa nada positif atau negatif
LPG 3 Kg Tembus 109 Persen! Hanif Dhakiri Ungkap Alarm Bahaya Subsidi Energi
BITV Online · 26 Mei 2026
NegatifFrasa 'Ungkap Alarm Bahaya' menunjukkan peringatan kritis atas masalah subsidi energi yang serius.
LPG 3 Kg Tembus 109 Persen! Hanif Dhakiri Ungkap Alarm Bahaya Subsidi Energi
BITV Online · 26 Mei 2026
NetralMeskipun kata 'Alarm Bahaya' negatif, itu merujuk pada subsidi energi, bukan menilai pribadi Hanif Dhakiri
Jelang Libur Panjang Idul Adha, Hanif Dhakiri Soroti Peran Pertamina Distribusi BBM Bersubsidi
Balijani.id · 26 Mei 2026
NetralPernyataan fakta tentang sorotan Hanif Dhakiri, tidak mengandung muatan emosional
Jelang Libur Panjang Idul Adha, Hanif Dhakiri Soroti Peran Pertamina Distribusi BBM Berbubsidi
bekasitoday.com · 26 Mei 2026
NetralLaporan tentang sorotan Hanif Dhakiri terhadap peran Pertamina, bersifat informatif
Komisi XI DPR Soroti Kebocoran Subsidi Energi di Pertamina Patra Niaga Boyolali
pantau.com · 23 Mei 2026
NetralTeks membahas kebocoran subsidi energi, bukan Hanif Dhakiri
Rupiah Melemah, Hanif Dhakiri Minta BI Perjelas Strategi Menjaga Stabilitas Nilai Tukar
PKB.ID · 20 Mei 2026
NetralTeks melaporkan permintaan Hanif Dhakiri secara netral, berkaitan dengan aspek kebijakan dan sikap politik.
Rupiah Melemah, Hanif Dhakiri Minta BI Perjelas Strategi Menjaga Stabilitas Nilai Tukar
Radarbangsa.com · 20 Mei 2026
PositifHanif terlihat proaktif karena "minta BI perjelas strategi" untuk menjaga stabilitas nilai tukar.
Rupiah Melemah, Hanif Dhakiri Minta BI Perjelas Strategi Menjaga Stabilitas Nilai Tukar
PKB.ID · 20 Mei 2026
NetralPernyataan Hanif Dhakiri meminta BI memperjelas strategi, bersifat faktual tanpa penilaian positif atau negatif
Rupiah Melemah, Hanif Dhakiri Minta BI Perjelas Strategi Menjaga Stabilitas Nilai Tukar
serikatnews.com · 19 Mei 2026
NetralKalimat meminta klarifikasi kebijakan, tidak mengandung penilaian positif atau negatif
Hanif Dhakiri Minta BI Jelaskan Ukuran Stabilitas Rupiah
Monitor Indonesia · 19 Mei 2026
NetralPermintaan Hanif Dhakiri kepada BI disampaikan secara faktual tanpa muatan positif atau negatif