
Jabatan
Komisi XIII - Anggota
Fraksi
Demokrasi Indonesia Perjuangan
Provinsi / Dapil
Jawa Barat
Periode
2024-2029
Kontak
diahpitaloka.rdp@gmail.com
Artikel Terindeks
571
Berdasarkan 571 artikel
Pemberitaan media tentang pejabat ini cenderung bernada negatif. AI mengidentifikasi 129 isu atau kontroversi yang menjadi dasar penilaian ini.
Kategori Pemberitaan
Meritokratis
Penempatan Dr. Rieke Diah Pitaloka sebagai anggota Komisi XIII DPR menunjukkan tingkat meritokrasi yang cukup baik. Meskipun latar belakang pendidikannya beragam, pengalaman organisasi dan advokasinya relevan dengan isu-isu yang ditangani komisi tersebut. Namun, kurangnya informasi detail mengenai beberapa riwayat pekerjaan dan organisasi menjadi keterbatasan dalam penilaian.
Kesesuaian Pendidikan
Latar belakang pendidikan Dr. Rieke Diah Pitaloka cukup beragam, mulai dari Sastra Belanda, Filsafat, hingga Komunikasi. Meskipun tidak secara langsung relevan dengan bidang yang ditangani Komisi XIII (yang membidangi perindustrian, perdagangan, investasi, koperasi, UKM, BUMN, dan persaingan usaha), kemampuan komunikasi dan analisis filosofis dapat mendukung perannya sebagai anggota dewan.
Pengalaman Relevan
Pengalaman sebagai pembicara di Migrant Care, keterlibatan di berbagai organisasi seperti Green Peace, ILO & SBMI, serta DPP PDIP Bidang Pemberdayaan Perempuan menunjukkan pengalaman yang relevan dengan isu-isu sosial dan pemberdayaan masyarakat. Pengalaman ini dapat memberikan perspektif yang berharga dalam pembahasan kebijakan di Komisi XIII.
Faktor Pendukung
Faktor Pengurang
Daftar Lengkap
Tanpa Periode
KPK membuka peluang panggilan Rieke Diah Pitaloka terkait dugaan suap di Bekasi
Rieke meminta DPR RI hadirkan Aurelie Moeremans untuk membahas isu child grooming
Rieke menyatakan DPR RI dapat dibubarkan dan semua kembali ke konstitusi
Rieke curiga ada yang tak beres karena harga minyak Papua menembus Rp50 ribu per liter
Rieke mendesak agar kasus kematian Ermanto Usman di Bekasi tidak sekadar dianggap perampokan biasa dan harus diusut tuntas.
SumberKritik terhadap tertahannya RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga selama dua dekade di parlemen.
SumberRieke Diah Pitaloka menuntut percepatan PP manajemen ASN agar tidak terjadi pemutusan hubungan kerja massal bagi guru honorer.
SumberRieke Diah Pitaloka menyoroti kasus kematian mantan aktivis JICT yang dianggap mencurigakan dan menuntut penyelidikan lebih lanjut.
SumberRieke Diah Pitaloka mengkritik alokasi anggaran besar untuk data desa, menyatakan bahwa dana tersebut tidak proporsional dengan kebutuhan.
SumberRieke Diah Pitaloka dilaporkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR.
SumberDi Atas Rata-rata
Sorotan Media Tinggi
Diliput 111% lebih banyak dari rata-rata anggota DPR.
Peringkat
Skor Merit Top 21%
Peringkat #126 dari 577 anggota DPR yang sudah dianalisis (skor 85).
Di Atas Rata-rata
Pemberitaan Bernada Positif
38% dari 145 artikel teranalisis bernada positif.
Catatan
Anggota Fraksi Demokrasi Indonesia Perjuangan
Salah satu dari 110 anggota fraksi Demokrasi Indonesia Perjuangan di seluruh lembaga publik.
Catatan
Anggota DPR
Salah satu dari 577 anggota DPR yang terindeks.
Catatan
Mewakili Jawa Barat
260 pejabat publik dari Provinsi Jawa Barat terindeks di platform.
Dianalisis 9 Mei 2026 · agregasi statistik dari rekan satu lembaga
936
artikel total · 137 bulan tercatat
250
media unik · dari 936 artikel
Liputan beragam · top 14%
Top 5 Media
Rieke Diah Pitaloka Geram Soal Desil, Data Salah, Rakyat Terdampak
Suara Surabaya · 4 September 2026
NegatifKalimat 'Geram' dan 'Rakyat Terdampak' menunjukkan ketidakpuasan terhadap masalah data yang salah, menandakan sikap kritik terhadap kebijakan yang berdampak negatif pada rakyat.
Rieke Diah Pitaloka Dorong Audit Investigatif dan Tim Independen Usut Kacaunya Data Desil BPS
gesuri.id · 3 September 2026
PositifRieke Diah Pitaloka menunjukkan sikap proaktif dan kritis dalam mendorong audit investigatif terhadap data BPS, mencerminkan komitmen pada kinerja legislasi.
Legislator PDIP Menduga Ada Rekayasa Sistematis Atas Kacaunya Data Desil BPS
rmoljatim · 3 September 2026
PositifSebagai legislator, Rieke bersikap kritis dengan menduga adanya rekayasa, menunjukkan ketegasan dalam menjalankan fungsi pengawasan.
Topik Utama
Isu Teridentifikasi
↓ Lihat detail kontroversi di bawah
Dianalisis oleh AI · Data diperbarui secara berkala
Dianalisis 11 Mei 2026
RUU Perampasan Aset Pecah Pandangan: Ahok vs Rieke di PDIP
Warta Ekonomi · 2 September 2026
NegatifIstilah 'Pecah Pandangan' mengindikasikan adanya perbedaan pendapat atau konflik di internal partai terkait undang-undang, yang menunjukkan dinamika negatif dalam parlemen.