Yasonna Laoly
NegatifBandingkan
Sorkam, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, Indonesia, Invalid Date
Jabatan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
Fraksi
Provinsi / Dapil
—
Periode
—
Artikel Terindeks
375
Analisis Sentimen Media
Negatif
Berdasarkan 375 artikel
31% positif45% netral23% negatif
Pemberitaan media tentang pejabat ini cenderung bernada negatif. AI mengidentifikasi 92 isu atau kontroversi yang menjadi dasar penilaian ini.
Skor Meritokrasi
70
Meritokratis
Penempatan Yasonna Laoly sebagai anggota DPR RI dan Menteri Hukum dan HAM dapat dinilai meritokratis. Pendidikan tinggi yang relevan di bidang hukum dan administrasi, serta pengalaman legislatif dan eksekutif yang panjang mendukung kompetensinya. Meskipun riwayat organisasi tidak tersedia, pengalaman yang ada menunjukkan pemahaman yang baik tentang sistem pemerintahan.
Kesesuaian Pendidikan
Pendidikan S1 Hukum, S2 dan S3 dengan fokus pada administrasi dan sosiologi relevan dengan tugas legislatif dan eksekutif. Pendidikan ini memberikan landasan teoritis dan analitis yang kuat untuk memahami dan mengatasi berbagai permasalahan hukum dan sosial.
Pengalaman Relevan
Pengalaman sebagai anggota DPRD, DPR RI, Menteri Hukum dan HAM, serta berbagai posisi strategis di parlemen menunjukkan pemahaman mendalam tentang proses legislasi, kebijakan publik, dan administrasi pemerintahan. Pengalaman ini memberikan bekal praktis yang signifikan untuk menjalankan tugas sebagai anggota DPR dan Menteri.
Faktor Pendukung
- +Pendidikan tinggi yang relevan
- +Pengalaman legislatif yang luas
- +Pengalaman eksekutif sebagai Menteri Hukum dan HAM
Faktor Pengurang
- −Riwayat organisasi tidak tersedia
- −Data lengkap mengenai kinerja di setiap jabatan tidak tersedia
Dianalisis 11 Mei 2026
Riwayat & Karir (20)
1959
1960
1970
1980
1990
2000
2010
2020
2026
Pendidikan
Pekerjaan
Daftar Lengkap
- Pekerjaan2024–sekarangAnggota — DPR RI
- Pekerjaan2024–sekarangKomisaris Utama — PT Siloam International Hospitals Tbk
- Pekerjaan2019–2024Anggota — DPR RI
- Pekerjaan2019–2024Menteri Hukum dan HAM — Kementerian Hukum dan HAM
- Pekerjaan2014–2019Menteri Hukum dan HAM — Kementerian Hukum dan HAM
- Pekerjaan2013–2014Wakil Ketua Badan Anggaran — DPR RI
- Pekerjaan2009–2014Anggota Komisi II — DPR RI
- Pekerjaan2009–2014Ketua Fraksi PDI Perjuangan — MPR RI
- Pekerjaan2009–2013Anggota Badan Anggaran — DPR RI
- Pekerjaan2008Wakil Ketua Pansus RUU Pemilihan Presiden — DPR RI
- Pekerjaan2004–2009Anggota Komisi III — DPR RI
- Pekerjaan2004–2009Wakil Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan — MPR RI
- Pekerjaan1999–2004Ketua Komisi C — DPRD Provinsi Sumatera Utara
- Pendidikan1994North Carolina University — S-3 (Ph.D)
- Pendidikan1986Virginia Commonwealth University — S-2 (M.Sc)
- Pendidikan1983–1984Roanoke College, Salem Virginia, USA — Internship in Higher Education Administration
- Pendidikan1978Universitas Sumatera Utara — S-1 (S.H)
- Pendidikan1968–1972SMA Katolik Sibolga
- Pendidikan1965–1968SMP Sibolga
- Pendidikan1959–1965SD Katolik Sibolga
Penghargaan
1986Outstanding Graduate Student Award
1987Alpha Kappa Delta International Sociology Honor Society
1993Sigma Iota International Honor Society
Kontroversi (92)
Pengungkapan identitas pelaku kekerasan seksualTinggi
Yasonna Laoly menyatakan bahwa UU TPKS memperbolehkan pengungkapan identitas pelaku kekerasan seksual, menimbulkan perdebatan tentang perlindungan korban dan privasi pelaku.
SumberGelar pahlawan untuk SoehartoSedang
Yasonna Laoly menanggapi kritik PSI yang menilai pemerintah harus tetap objektif dalam penetapan gelar pahlawan bagi Soeharto, menimbulkan perdebatan politik dan sejarah.
SumberKontroversi terkait KUHPSedang
Menkumham Yasonna Laoly meluruskan isu‑isu yang muncul seputar Undang‑Undang Kitab Undang‑Undang Hukum Pidana (KUHP), menanggapi kritik publik tentang pasal‑pasal yang dianggap kontroversial.
SumberIsu pembebasan terpidana korupsiSedang
Yasonna Laoly mendapat kritikan dan dimaki-maki terkait isu pembebasan terpidana korupsi.
SumberKontroversi 'Kriminal di Priok'Sedang
Yasonna Laoly terlibat dalam kontroversi terkait isu kriminalitas di Tanjung Priok.
SumberPencekalan oleh Guntur RomliTinggi
Yasonna Laoly dicekal (dilarang bepergian ke luar negeri) oleh Guntur Romli, dengan dugaan terkait kriminalisasi PDI Perjuangan oleh KPK.
SumberPemeriksaan oleh KPK terkait fatwa MASedang
Yasonna Laoly diperiksa oleh KPK untuk mendalami permohonan fatwa ke Mahkamah Agung terkait suara calon legislatif yang meninggal dunia.
SumberTerseret kasus Harun MasikuTinggi
Yasonna Laoly terseret dalam kasus Harun Masiku, yang juga memicu sorotan terhadap total harta kekayaannya.
SumberReshuffle Kabinet dan Penggantian MenkumhamSedang
Yasonna Laoly dikabarkan direshuffle dan kemudian digantikan oleh Supratman Andi Agtas sebagai Menteri Hukum dan HAM.
Sumberpenyebutan nama Yasonna Laoly dalam video YouTubeTinggi
Sebuah video di YouTube menyebut nama Yasonna Laoly secara menyinggung, menimbulkan kemarahan dan rasa syok pada keluarga serta dipertimbangkan langkah hukum oleh pihak terkait.
SumberJaringan & Asosiasi (166)
Yasonna Laoly· Menteri Hukum dan HAMKPK· Lembaga Anti KorupsiKemenkumham· KementerianJK· Mantan Wakil PresidenMegawati· Mantan PresidenPTIK· Institusi PendidikanLuhut Binsar Pandjaitan· Pejabat PemerintahTjahjo Kumolo· Pejabat PemerintahASN Kemenkumham· Aparatur Sipil NegaraNias· KabupatenTanjung Priok· Wilayah di JakartaDitjen HAM· Direktorat Jenderal Hak Asasi ManusiaDPR RI· Dewan Perwakilan Rakyat Republik IndonesiaSupratman Andi Agtas· Menkumham yang baruKementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia· Instansi pemerintahDirektorat Jenderal Pemasyarakatan· Unit kerja KemenkumhamYasonna H. Laoly· Menteri Hukum dan Hak Asasi ManusiaFH UI· Fakultas Hukum Universitas IndonesiaKomisi XIII DPR RI· Komisi yang melakukan kunjungan ke Kanwil Kemenkumham Jawa TimurPSI· Partai politik yang mengkritik gelar pahlawan SoehartoKUHP· Kitab Undang‑Undang Hukum PidanaRobi Barus· Wakil Gubernur Sumatera Utara yang bersama Yasonna membantu korban banjirSupratman Andy Agtas· Pengganti Yasonna Laoly sebagai Menteri Hukum dan HAMJokowi· Presiden Republik IndonesiaSoeharto· Mantan Presiden yang menjadi subjek usulan gelar pahlawanYasonna H Laoly· Menteri Hukum & HAM RIJoko Widodo· Presiden Republik IndonesiaDewan Perwakilan Rakyat (DPR)· Lembaga legislatifGianyar· Tempat resmikan posyankumhamdesPosyankumhamdes· Program posyankumhamdes
Tahukah Kamu?
Di Atas Rata-rata
Pemberitaan Bernada Positif
47% dari 118 artikel teranalisis bernada positif.
Catatan
Media Paling Sering Meliput
detikNews memuat 17 artikel — paling banyak dari 58 media yang pernah meliput.
Di Atas Rata-rata
Jaringan Luas
Terhubung dengan 45 pejabat lain dalam jaringan kolega.
Dianalisis 11 Mei 2026 · agregasi statistik dari rekan satu lembaga
Liputan Berita per Bulan
451
artikel total · 115 bulan tercatat
117 positif 170 netral 88 negatif
Keberagaman Sumber Berita
133
media unik · dari 451 artikel
Liputan beragam · top 14%
Top 5 Media
- detikNews62 · 14%
- gesuri.id31 · 7%
- ANTARA News18 · 4%
- Badan Pembinaan Hukum Nasional18 · 4%
- AHU Online17 · 4%
Berita Terkait (375)
Yasonna Laoly: Kewenangan Besar Kurator Harus Diimbangi Standar Dan Pengawasan Ketat
waspada.id · 3 September 2026
NetralTeks memuat pernyataan kebijakan Yasonna tentang pengawasan kurator tanpa penilaian positif atau negatif langsung
Yasonna Tegaskan Kewenangan Besar Kurator Harus Diimbangi Etik dan Pengawasan Ketat
gesuri.id · 3 September 2026
NetralTeks berisi pandangan kebijakan Yasonna tentang etik dan pengawasan yang netral secara substansi
Yasonna Laoly Desak BPK Audit Investigatif Pengelolaan Aset GBK dan Kemayoran
gesuri.id · 1 September 2026
PositifTeks menyebut Yasonna Laoly mendesak BPK melakukan audit investigatif, menunjukkan sikap proaktif dalam mengawasi pengelolaan aset negara.
