
Anggota No. 249
Kampiri, 10 Februari 1960
Jabatan
Komisi III - Kapoksi
Fraksi
Demokrasi Indonesia Perjuangan
Provinsi / Dapil
Kalimantan Timur
Periode
2024-2029
Artikel Terindeks
226
Berdasarkan 226 artikel
Pemberitaan media tentang pejabat ini cenderung bernada positif — meliputi pencapaian, kebijakan pro-rakyat, atau kontribusi yang diapresiasi publik.
Kategori Pemberitaan
Meritokratis
Penempatan Irjen. Pol. (Purn) Drs. H. SAFARUDDIN, M.I.Kom. sebagai anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, khususnya di Komisi III, menunjukkan tingkat meritokrasi yang cukup baik. Pengalaman panjang di kepolisian, termasuk jabatan strategis seperti Kapolda Kaltim, memberikan pemahaman mendalam tentang isu keamanan dan hukum yang relevan dengan tugas di Komisi III yang membidangi hukum, HAM, dan keamanan.
Kesesuaian Pendidikan
Pendidikan di PTIK dan gelar M.I.Kom relevan dengan tugas legislatif, terutama dalam memahami isu-isu keamanan, komunikasi, dan kebijakan publik. Pendidikan dasar dan menengah memberikan fondasi umum, meskipun kurang spesifik untuk peran legislatif.
Pengalaman Relevan
Pengalaman sebagai Kapolres, Kabag di berbagai bidang kepolisian, dan Kapolda memberikan pengalaman praktis dalam penegakan hukum, manajemen keamanan, dan pengambilan keputusan strategis. Pengalaman di berbagai tingkatan kepolisian, dari Polres hingga Polda, memberikan pemahaman komprehensif tentang sistem kepolisian dan tantangan keamanan di berbagai daerah.
Faktor Pendukung
Faktor Pengurang
Daftar Lengkap
Tanpa Periode
Safaruddin mengkritik keras tindakan polisi yang menetapkan korban kejahatan sebagai tersangka, terutama dalam kasus pembelaan diri.
SumberSafaruddin mencecar Kapolres Sleman terkait penetapan tersangka terhadap suami yang membela istrinya dari penjambretan.
SumberSafaruddin mendesak polisi untuk segera menahan tersangka kasus Koperasi BLN yang merugikan nasabah triliunan rupiah.
SumberSafaruddin mendesak penguatan pengawasan internal Polri terkait kasus narkoba yang melibatkan mantan Kapolres Bima Kota.
SumberSafaruddin mendesak sanksi tegas bagi jaksa yang melanggar aturan dalam kasus Amsal.
SumberSafaruddin mengkritik Pemprov Sumsel dan menegaskan hak rakyat tidak boleh dikorbankan dalam sengketa tanah.
SumberSafaruddin menuntut penyelidikan dan penuntutan pelaku penyiraman air keras terhadap aktivis Andrie Yunus, menuduh adanya pelanggaran hak asasi manusia dan prosedur hukum.
SumberSafaruddin mengkritik praktik pungli dalam rekrutmen polri, khususnya bagi bintara hingga Rp200 juta, dan menuntut transparansi serta prosedur yang adil.
SumberSafaruddin menyoroti tindakan kapolres Sleman terkait kasus Hogi Minaya, menuntut pemberhentian dan investigasi lebih lanjut atas dugaan pelanggaran hukum.
SumberSafaruddin menuntut penanganan kasus Andrie Yunus tidak berlarut-larut dan menuntut transparansi serta keadilan dalam proses hukum.
SumberPeringkat
Skor Merit Top 12%
Peringkat #74 dari 577 anggota DPR yang sudah dianalisis (skor 88).
Di Bawah Rata-rata
Banyak Kontroversi
28 kontroversi tercatat — rata-rata di DPR adalah 10.2.
Di Atas Rata-rata
Pemberitaan Bernada Positif
48% dari 149 artikel teranalisis bernada positif.
Catatan
Anggota Fraksi Demokrasi Indonesia Perjuangan
Salah satu dari 110 anggota fraksi Demokrasi Indonesia Perjuangan di seluruh lembaga publik.
Catatan
Anggota DPR
Salah satu dari 577 anggota DPR yang terindeks.
Catatan
Mewakili Kalimantan Timur
67 pejabat publik dari Provinsi Kalimantan Timur terindeks di platform.
Dianalisis 9 Mei 2026 · agregasi statistik dari rekan satu lembaga
373
artikel total · 99 bulan tercatat
155
media unik · dari 473 artikel
Liputan beragam · top 16%
Top 5 Media
Anggota DPR Dapil Kaltim Safaruddin Soroti Penugasan Personel di Luar Institusi Hingga Usia Pensiun
IniBalikpapan.Com · 6 Juni 2026
NegatifSafaruddin menyoroti penugasan personel di luar institusi hingga usia pensiun, menunjukkan kritik terhadap kebijakan internal.
DPR Sebut Sebagian Besar Tuntutan Reformasi Polri Sudah Terangkum di KUHAP Baru
RCTI+ · 6 Mei 2026
NetralTeks membahas pernyataan DPR secara umum, bukan Irjen. Pol. (Purn) Drs. H. SAFARUDDIN, M.I.Kom.
DPR Sebut Sebagian Besar Tuntutan Reformasi Polri Sudah Terangkum di KUHAP Baru
RCTI+ · 6 Mei 2026
PositifTeks menyatakan DPR menyebut tuntutan reformasi Polri sudah terangkum dalam KUHAP baru, menunjukkan kinerja legislasi yang positif.
Topik Utama
Dianalisis oleh AI · Data diperbarui secara berkala
Dianalisis 11 Mei 2026
DPR Sebut Sebagian Besar Tuntutan Reformasi Polri Sudah Terangkum di KUHAP Baru
RCTI+ · 6 Mei 2026
NetralTeks membahas pernyataan DPR secara umum, bukan Irjen. Pol. (Purn) Drs. H. SAFARUDDIN, M.I.Kom.