Jabatan
Komisi III - Kapoksi
Fraksi
Kebangkitan Bangsa
Provinsi / Dapil
Jawa Tengah
Periode
2024-2029
Artikel Terindeks
157
Analisis Sentimen Media
Positif
Berdasarkan 157 artikel
25% positif75% netral
Pemberitaan media tentang pejabat ini cenderung bernada positif — meliputi pencapaian, kebijakan pro-rakyat, atau kontribusi yang diapresiasi publik.
Skor Meritokrasi
65
Meritokratis
Penilaian menunjukkan bahwa penempatan Abdullah sebagai anggota Komisi III DPR memiliki tingkat meritokrasi yang cukup. Pengalaman sebagai tenaga ahli DPR dan keterlibatan dalam organisasi kemasyarakatan memberikan relevansi, meskipun latar belakang pendidikan formal kurang selaras dengan tugas di komisi tersebut. Penghargaan yang diterima lebih berfokus pada bidang koperasi, UKM, dan pertanian, yang kurang relevan dengan tugas legislatif di Komisi III.
Kesesuaian Pendidikan
Latar belakang pendidikan Hukum Ekonomi Syariah kurang relevan secara langsung dengan tugas-tugas di Komisi III DPR yang membidangi hukum, HAM, dan keamanan. Meskipun pemahaman hukum tetap bermanfaat, spesialisasi ekonomi syariah tidak memberikan dasar yang kuat untuk isu-isu yang dihadapi komisi ini.
Pengalaman Relevan
Pengalaman sebagai Tenaga Ahli DPR RI sangat relevan karena memberikan pemahaman tentang proses legislasi dan dinamika politik. Keterlibatan dalam organisasi seperti DKN Garda Bangsa dan PB PMII menunjukkan pengalaman dalam kepemimpinan dan advokasi, yang berguna dalam peran sebagai anggota DPR. Pengalaman di sektor swasta dan BUMN memberikan perspektif tambahan, meskipun kurang relevan secara langsung dengan tugas legislatif.
Faktor Pendukung
- +Pengalaman sebagai Tenaga Ahli DPR RI
- +Pengalaman organisasi di DKN Garda Bangsa dan PB PMII
Faktor Pengurang
- −Latar belakang pendidikan kurang relevan
- −Penghargaan yang diterima kurang relevan dengan tugas di Komisi III
Dianalisis 11 Mei 2026
Riwayat & Karir (15)
1992
2000
2010
2020
2026
Pendidikan
Pekerjaan
Organisasi
Daftar Lengkap
- Organisasi2021–2024PB PMII — MABINAS
- Pekerjaan2020–2023KOMISARIS UTAMA — PT INACOM/KPBN (BUMN)
- Pekerjaan2017–2019DIREKTUR UTAMA — PT TIGA MUDA SEKAWAN
- Pekerjaan2017–2020KOMISARIS UTAMA — PT LINTAS EKSPEDISI
- Organisasi2015–2020DKN GARDA BANGSA — KETUA
- Pekerjaan2014–2019TENAGA AHLI DPR RI — DPR RI
- Pendidikan2010–2014UNIVERSITAS HASYIM ASY'ARI TEBU IRENG — HUKUM EKONOMI SYARIAH
- Organisasi2010–2014PMII TEBUIRENG — KETUA
- Pendidikan2001–2004SMAN 1 BABELAN
- Pendidikan1998–2001MTs HUSNUL KHOTIMAH
- Pendidikan1992–1998SDN HARAPAN BARU BEKASI
Tanpa Periode
Komisi III
Panitia Khusus
Badan Legislasi
Panitia Khusus
Penghargaan
2016Tanda Bintang Jasa Utama Bidang Koperasi dan UKM
2009Satya Lencana Bidang Pertanian
2009Medali/Piagam penghargaan atas Kepedulian terhadap Wajib Belajar 12 Tahun
2009Sertifikat Adipura
2009Piagam Penghargaan Agro Inovasi 2009
2009Piagam Penghargaan Perpamsi Award
2010Piala Adipura
2011Tanda Kehormatan Satya Lencana Pembangunan
2012People of The Years (POTY)
2013Innovative Government Award (IGA)
2014MIPI Awards 2014 Kategori Praktisi Pemerintahan
Kontroversi (54)
Kekerasan Seksual di PendidikanSedang
Abdullah menuntut evaluasi tradisi yang mengandung kekerasan seksual di institusi pendidikan tinggi.
SumberDugaan Mark Up Anggaran Kereta Cepat WhooshSedang
Abdullah dari DPR menyatakan bahwa KPK tidak boleh takut menangani dugaan mark up anggaran Kereta Cepat Whoosh.
SumberPenolakan Pembayaran TunaiRendah
Said Abdullah menyatakan bahwa merchant yang menolak pembayaran tunai bisa dipidana.
Sumberpenagihan utang brutalSedang
DPR menuntut OJK mengubah aturan penagihan utang yang dianggap brutal terhadap debitur.
Sumberteror bom di sekolah DepokSedang
Anggota DPR PKB meminta polisi usut teror bom di sekolah Depok untuk mencegah dampak destruktif.
Sumberinvestigasi teror influencerRendah
Komisi III DPR mendukung langkah istana meminta Polri investigasi teror kepada influencer.
SumberKritik terhadap Amien RaisSedang
Said Abdullah menuduh Amien Rais menyebarkan informasi yang tidak akurat mengenai Prabowo–Teddy, serta menilai pernyataan tersebut sebagai sampah informasi publik.
SumberPenghapusan ambang batas parlemenSedang
Said Abdullah menolak wacana penghapusan ambang batas parlemen, menganggapnya dapat mengganggu stabilitas politik di DPR.
SumberPenyalahgunaan dana MBGSedang
Said Abdullah menegaskan bahwa MBG tidak dapat dinegosiasikan dan menolak kebijakan yang menganggap MBG sebagai alat pengeluaran bebas.
SumberJaringan & Asosiasi (71)
Said Abdullah· Ketua Banggar DPR RI, Anggota DPRDPR· Lembaga LegislatifKPK· Lembaga Anti KorupsiPDI Perjuangan· Partai PolitikPBB· Organisasi InternasionalNU· Organisasi MasyarakatOJK· Lembaga KeuanganBEI· Bursa EfekPWI Jatim· Organisasi WartawanSurabaya· KotaJawa Timur· ProvinsiSumenep· KabupatenLebanon· NegaraIsrael· NegaraPolri· Kepolisian Republik IndonesiaPolisi· KepolisianPKB· Partai Kebangkitan BangsaKomisi III DPR· Komisi DPRInfluencer· Tokoh media sosialAmien Rais· PolitikusPrabowo Subianto· PolitikusTeddy· PolitikusMBG· AnggaranAgrinas· PerusahaanDPR RI· Legislatur IndonesiaBI· Bank IndonesiaMSCI· Indeks Pasar SahamOJK-BEI· Otoritas Jasa Keuangan dan Badan Ekonomi InovasiBNPB· Badan Nasional Penanggulangan BencanaKemenkeu· Kementerian Keuangan
Tahukah Kamu?
Di Atas Rata-rata
Sorotan Media Tinggi
Diliput 166% lebih banyak dari rata-rata anggota DPR.
Peringkat
Paling Banyak Diliput
Pejabat dengan jumlah artikel terbanyak di DPR.
Catatan
Skor Merit Sedang
Peringkat #235 dari 577 anggota DPR (skor 75).
Di Bawah Rata-rata
Banyak Kontroversi
39 kontroversi tercatat — rata-rata di DPR adalah 10.2.
Catatan
Pemberitaan Netral
Mayoritas (81%) dari 134 artikel bernada netral.
Catatan
Anggota Fraksi Kebangkitan Bangsa
Salah satu dari 68 anggota fraksi Kebangkitan Bangsa di seluruh lembaga publik.
Dianalisis 9 Mei 2026 · agregasi statistik dari rekan satu lembaga
Liputan Berita per Bulan
621
artikel total · 43 bulan tercatat
40 positif 117 netral 0 negatif
Keberagaman Sumber Berita
205
media unik · dari 621 artikel
Liputan beragam · top 5%
Top 5 Media
- FPKB DPR RI31 · 5%
- MetroTVNews.com29 · 5%
- Kompas.com27 · 4%
- detikNews26 · 4%
- Liputan6.com23 · 4%
Berita Terkait (157)
Abdullah Tegaskan DPR Harus Transparan Membahas RUU Perampasan Aset karena Menyangkut Kepentingan Publik
pantau.com · 3 September 2026
PositifAbdullah menegaskan DPR harus transparan dalam membahas RUU Perampasan Aset untuk kepentingan publik, mencerminkan sikap integritas dan keterbukaan dalam menjalankan tugas legislasi.
Legislator PKB Minta Pembahasan RUU Perampasan Aset Transparan
katakini.com · 3 September 2026
PositifSebagai legislator PKB, Abdullah meminta pembahasan RUU Perampasan Aset dilakukan secara transparan, menunjukkan komitmen terhadap akuntabilitas dan kepentingan publik.
Kematian BS Saat Kericuhan Pejompongan, DPR Minta Polri Usut Semua Pelaku - Alonesia
Alonesia · 31 Agustus 2026
PositifDPR melalui Abdullah meminta Polri mengusut semua pelaku kematian BS di Pejompongan, mencerminkan sikap tegas dalam mengawal kasus pelanggaran hukum demi keadilan.
