Jabatan
Komisi VII - Wakil Ketua
Fraksi
Kebangkitan Bangsa
Provinsi / Dapil
Lampung
Periode
2024-2029
Artikel Terindeks
218
Analisis Sentimen Media
Positif
Berdasarkan 218 artikel
49% positif47% netral4% negatif
Pemberitaan media tentang pejabat ini cenderung bernada positif — meliputi pencapaian, kebijakan pro-rakyat, atau kontribusi yang diapresiasi publik.
Kategori Pemberitaan
Skor Meritokrasi
65
Meritokratis
Penempatan Hj. Chusnunia Chalim sebagai Wakil Ketua Komisi VII DPR menunjukkan tingkat meritokrasi yang cukup baik. Pengalaman beliau di pemerintahan daerah dan keterlibatan dalam organisasi kemasyarakatan memberikan landasan yang relevan, meskipun latar belakang pendidikan formalnya beragam dan tidak sepenuhnya selaras dengan fokus Komisi VII.
Kesesuaian Pendidikan
Latar belakang pendidikan Hj. Chusnunia Chalim cukup beragam, mencakup bidang hukum, ilmu politik, dan kenotariatan. Meskipun tidak ada pendidikan formal yang secara langsung terkait dengan energi dan sumber daya mineral (fokus Komisi VII), pemahaman tentang hukum dan politik dapat memberikan perspektif yang berguna dalam perumusan kebijakan.
Pengalaman Relevan
Pengalaman sebagai Bupati Lampung Timur dan Wakil Gubernur Lampung memberikan pengalaman praktis dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan sumber daya di tingkat daerah. Keterlibatan dalam berbagai organisasi, termasuk PB PMII dan DPP PKB, menunjukkan kemampuan dalam membangun jaringan dan advokasi kebijakan. Pengalaman sebagai anggota DPR RI sebelumnya juga relevan.
Faktor Pendukung
- +Pengalaman sebagai Bupati dan Wakil Gubernur
- +Pengalaman sebagai Anggota DPR RI
- +Keterlibatan aktif dalam organisasi kemasyarakatan dan partai politik
Faktor Pengurang
- −Latar belakang pendidikan tidak sepenuhnya selaras dengan fokus Komisi VII
- −Kurangnya informasi mengenai penghargaan yang diterima
Riwayat & Karir (30)
1989
1990
2000
2010
2020
2026
Pendidikan
Pekerjaan
Organisasi
Daftar Lengkap
- Pekerjaan2019–2024Wakil Gubernur — 9. Provinsi Lampung
- Pekerjaan2016–2019Bupati — 8. Lampung Timur
- Pendidikan2014Universitas Indonesia — Kenotariatan
- Pekerjaan2014–2015Anggota Komisi X — 2. DPR RI
- Organisasi2014–20191. Barisan Penggerak (Barak) Bangsa — Sekjend
- Organisasi2013–20182. Konfederasi Sarbumusi — Bendahara Umum
- Pendidikan2011Universitas Nasional — Ilmu Politik
- Organisasi2010–20144. DPP PPKB — Sekretaris Umum
- Pekerjaan2009–2014Anggota Komisi IX — 1. DPR RI
- Organisasi2009–20143. DPP PKB — Wasekjend
- Pekerjaan2008–sekarangKonsultan Manajemen Nasional — 7. Percepatan Pembangunan Soaial Ekonomi Daerah tertinggal Kementerian PDT
- Pekerjaan2007–sekarangTenaga Ahli — 4. PT. Paron Inti Persada Jkt
- Organisasi2007–20105. PB PMII — Wakil Bendahara
- Pekerjaan2005–2008DOM II — 3. Setjen DPP PKB
- Pekerjaan2004–2005Ka. Admins dan Keuangan — 5. FPKB DPRD Jawa Tengah
- Pekerjaan2004–sekarangKa. Divisi Eksternal — 6. KIPP Jawa Tengah
- Organisasi2003–20046. Lembaga Studi Sosial dan Agama — Bendahara
- Organisasi2003–20047. Jurnal Justisia — Sekretaris Redaksi
- Organisasi2002–20038. Forum Komunikasi dan Aksi Mahasiswa Semarang (FKAMS) — Wakil Sekretaris
- Organisasi2002–20039. Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) IAIN Wlisongo — Anggota DPIN
- Pendidikan2001–2005IAIN Walisongo — Fak. Syariah
- Organisasi2001–200210. Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Mu'amalah semarang — Wakil Ketua
- Organisasi2001–200211. Ikatan Mahasiswa Sumatera di Semarang — Ketua
- Pendidikan1998–2001SMAN Mayong
- Pendidikan1995–1998SMPN 3 Jabung
- Pendidikan1989–1995SDN 2 Sumber Rejo
Tanpa Periode
Universitas Malaya· Sastra dan Sains Sosial
Universitas Saburai· Hukum
Universitas Malaya· Arts & Local Sciences
Komisi VII
Kontroversi (28)
Pemanggilan oleh KPKSedang
Chusnunia Chalim dipanggil oleh KPK terkait kasus yang tidak dijelaskan secara rinci dalam artikel.
SumberPenambangan Ilegal di Pulau GebeSedang
Chusnunia mendesak pemerintah untuk menertibkan penambangan ilegal di Pulau Gebe.
SumberDominasi Bisnis Warga Asing di BaliSedang
Chusnunia meminta pemerintah untuk menindak tegas dominasi bisnis warga asing di Bali.
SumberPertambangan nikel di Raja AmpatSedang
Kritik terhadap potensi dampak lingkungan dan sosial akibat penambangan nikel di wilayah yang dilindungi.
SumberKebocoran gas di PT Vopak Terminal MerakTinggi
Kebocoran gas yang menimbulkan risiko keselamatan dan pencemaran lingkungan di terminal minyak.
SumberPenyebaran gas oranye PT Vopak CilegonSedang
Kecurigaan penyebaran gas berbahaya di wilayah industri yang dapat mengancam kesehatan masyarakat.
SumberPengambilan air tanahRendah
Permasalahan izin pengambilan air tanah yang dapat mempengaruhi ketersediaan air bersih bagi masyarakat.
SumberPengambilan air tanah di daerah bencanaSedang
DPR menuntut evaluasi perizinan pengambilan air tanah di wilayah rawan bencana guna mencegah kerusakan lingkungan dan dampak sosial.
SumberKebocoran pabrik kimia di CilegonSedang
Komisi VII DPR menuntut investigasi atas dugaan kebocoran pabrik kimia yang menimbulkan risiko lingkungan dan kesehatan masyarakat.
SumberPenutupan Selat HormuzSedang
Komisi VII DPR meminta pemerintah untuk mengantisipasi dampak penutupan Selat Hormuz terhadap pasokan energi dan perdagangan.
SumberJaringan & Asosiasi (65)
Chusnunia Chalim· Wakil Gubernur Lampung, Anggota Komisi VII DPRKPK· Lembaga Anti KorupsiKomisi VII DPR· Komisi di DPR yang membidangi energi dan sumber daya mineralLampung· ProvinsiBali· ProvinsiPulau Gebe· PulauPT Vopak· Perusahaan minyak dan gasRaja Ampat· Wilayah pertambangan nikelMerak· Terminal minyakCilegon· Lokasi PT VopakKomisi VII DPR RI· Komisi legislatif yang memimpin isu-isu terkaitPT Chang Shin· Perusahaan yang menjadi fokus kritikPabrik Kimia di Cilegon· Lokasi dugaan kebocoranSelat Hormuz· Lokasi strategis yang menjadi fokus kebijakanIndonesia-AS· Perjanjian perdagangan yang sedang dibahasKawasan Industri Way Kanan· Lokasi pengembangan industriIndustri AMDK· Industri yang diatur ketatDPR Komisi VII· Lembaga legislatif yang memimpin perdebatanPT Vopak Terminal Merak· Perusahaan yang diduga bocor gasPT Purbaya· Perusahaan yang didukung untuk menurunkan impor baja ilegalPT Krakatau Sarana Infrastruktur· Perusahaan infrastruktur yang dikunjungi DPRLampung Selatan· Wilayah yang mendapat manfaat dari PT JapfaIndonesia· Negara yang menjadi subjek kebijakan perdagangan dan energiChusnunia· Wakil Ketua Komisi VII DPR RIDPR RI· Lembaga legislatifPemerintah· penerima keluhan dan pihak yang dapat mengambil kebijakanPeternak telur bebek· kelompok yang mengeluhkan penurunan hargaKementerian Keuangan· pihak yang diperkirakan akan mengambil alih PNMPT Perusahaan Nasional Medan (PNM)· perusahaan yang menjadi subjek pengambilalihanKomisi VII DPR· Komite DPR
Tahukah Kamu?
Di Bawah Rata-rata
Skor Merit Rendah
Peringkat #448 dari 577 anggota DPR (skor 45).
Di Atas Rata-rata
Pemberitaan Bernada Positif
56% dari 149 artikel teranalisis bernada positif.
Catatan
Anggota Fraksi Kebangkitan Bangsa
Salah satu dari 68 anggota fraksi Kebangkitan Bangsa di seluruh lembaga publik.
Catatan
Anggota DPR
Salah satu dari 577 anggota DPR yang terindeks.
Catatan
Mewakili Lampung
92 pejabat publik dari Provinsi Lampung terindeks di platform.
Catatan
Media Paling Sering Meliput
ANTARA News memuat 37 artikel — paling banyak dari 51 media yang pernah meliput.
Dianalisis 9 Mei 2026 · agregasi statistik dari rekan satu lembaga
Liputan Berita per Bulan
499
artikel total · 161 bulan tercatat
106 positif 103 netral 9 negatif
Keberagaman Sumber Berita
144
media unik · dari 499 artikel
Liputan beragam · top 20%
Top 5 Media
- ANTARA News98 · 20%
- SinPo.id57 · 11%
- RRI.co.id35 · 7%
- ANTARA Foto23 · 5%
- ANTARA News Lampung13 · 3%
Berita Terkait (218)
Biar UMKM Lokal Naik Kelas, Chusnunia Minta Mal Daerah Jiplak Sarinah! - daulat.co
daulat.co · 4 September 2026
PositifChusnunia meminta mal daerah meniru Sarinah untuk mendongkrak UMKM lokal, menunjukkan sikap mendukung pemberdayaan usaha kecil
SAPA UMKM Jadi Perhatian Komisi VII jelang Anggaran 2027
RRI.co.id · 1 September 2026
PositifTeks menyebut perhatian Komisi VII terhadap UMKM jelang anggaran, menyiratkan sikap pro-legislasi dan produktivitas dalam kerja parlektim.
Komisi VII DPR minta pemerintah mengatasi food waste daerah wisata
jogja.antaranews.com · 31 Agustus 2026
NetralTeks membahas Komisi VII DPR secara kelembagaan dalam konteks food waste, bukan spesifik tentang Chusnunia Chalim.
Komisi VII DPR Dorong Izin Industri Bisa Dipercepat
