Jabatan
Wakil Gubernur Kalimantan Utara
Fraksi
Provinsi / Dapil
Kalimantan Utara
Periode
2025-2030
Artikel Terindeks
93
Analisis Sentimen Media
Positif
Berdasarkan 93 artikel
58% positif42% netral
Pemberitaan media tentang pejabat ini cenderung bernada positif — meliputi pencapaian, kebijakan pro-rakyat, atau kontribusi yang diapresiasi publik.
Skor Meritokrasi
65
Meritokratis
Penempatan INGKONG ALA sebagai Wakil Gubernur Kalimantan Utara dapat dinilai meritokratis. Pendidikan beliau relevan dengan bidang pemerintahan, dan pengalaman organisasi menunjukkan keterlibatan aktif dalam masyarakat. Namun, kurangnya informasi detail mengenai riwayat pekerjaan dan penghargaan menjadi catatan.
Kesesuaian Pendidikan
Pendidikan S2 di Universitas Mulawarman relevan dengan bidang pemerintahan dan administrasi publik, mendukung kapasitas dalam menjalankan tugas sebagai wakil gubernur. Pendidikan S1 di bidang ekonomi juga memberikan dasar yang baik dalam memahami aspek pembangunan daerah.
Pengalaman Relevan
Pengalaman sebagai Wakil Bupati Bulungan (meskipun detailnya kurang) sangat relevan dengan jabatan Wakil Gubernur. Keterlibatan dalam berbagai organisasi kemasyarakatan, adat, dan kepartaian menunjukkan kemampuan membangun relasi dan memahami dinamika sosial-politik di Kalimantan Utara.
Faktor Pendukung
- +Pendidikan S2 yang relevan
- +Pengalaman sebagai Wakil Bupati
- +Keterlibatan aktif dalam organisasi kemasyarakatan dan adat
Faktor Pengurang
- −Kurangnya detail informasi mengenai riwayat pekerjaan selain Wakil Bupati
- −Tidak ada informasi mengenai penghargaan yang diterima
- −Riwayat organisasi didominasi jabatan ketua, perlu dilihat kontribusi nyata
Riwayat & Karir (31)
1974
1980
1990
2000
2010
2020
2028
Pendidikan
Organisasi
Daftar Lengkap
- Organisasi2023–2028Lembaga Adat Dayak Kenyah Provinsi Kaltara — Ketua
- Organisasi2023–2028DPC HKTI Kabupaten Bulungan — Ketua
- Organisasi2023–2028Komite Komunitas Antar Etnis Indonesia Bersatu Provinsi Kaltara — Wakil Ketua
- Organisasi2022–2027Dewan Adat Dayak Provinsi Kaltara — Ketua Dewan Penasehat
- Organisasi2021–2026FORKI Provinai Kaltara — Ketua
- Organisasi2020–2025GKII Wilayah Kalimantan Utara — Ketua Dewan Pembina
- Organisasi2018–2023Ikatan Cendikiawan Dayak Nasional (ICDN) Kab. Bulungan — Wakil Ketua
- Organisasi2018–2028Brigade HANURA Provinsi Kaltara — Pembina
- Organisasi2017–2024Lembaga Adat Dayak Kab. Bulungan — Wakil Ketua
- Organisasi2017–2022PABSI Provinsi Kaltara — Ketua Dewan Pembina
- Organisasi2016–2024GKII Daerah Kayan Hilir — Dewan Pembina
- Organisasi2016–2024Badan Narkotika Kab. Bulungan — Wakil Ketua
- Organisasi2016–2025FKUB Kabupaten Bulungan — Ketua Dewan Penasehat
- Organisasi2016–2025UKS Kabupaten Bulungan — Ketua
- Organisasi2015–2020Pemuda Daerah HANURA Prov. Kaltara — Ketua
- Organisasi2015–2025DPD Partai Hanura Provinsi Kaltara — Ketua
- Organisasi2014–2015DPD Partai Hanura Provinsi Kaltara — SEKRETARIS
- Organisasi2013–2018KADIN Provinsi Kaltim — Pengurus
- Pendidikan2011–2013UNIVERSITAS MULAWARMAN — S.2
- Organisasi2010–2015DPC Partai HANURA Kab. Bulungan — Ketua
- Organisasi2010–2013DPD KNPI Kabupaten Bulungan — Anggota
- Organisasi2010–2015Laskar Merah Putih Kab. Bulungan — Ketua
- Organisasi2010–2015Paguyuban Dayak Kenyah Prov. Kaltim — Ketua
- Organisasi2010–2015SMA Agape Tg Selor Kab. Bulungan — Ketua Komite
- Organisasi2006–2011GAPENSI Kabupaten Bulungan — Wakil Ketua II
- Organisasi2005–2020FORKI Kabupaten Bulungan — Ketua
- Pendidikan1999–2003STIE TARAKAN — S.1
- Pendidikan1983–1986SMA NEGERI 1 TANJUNG SELOR — SMA
- Pendidikan1980–1983SMPN 1 Tanjung Selor — SMP
- Pendidikan1974–1980SDN 09 Mara I — SD
Tanpa Periode
WAKIL BUPATI BULUNGAN
Kontroversi (9)
Penolakan program transmigrasiSedang
Aliansi Masyarakat Adat Asli Kaltara menyuarakan penolakan terhadap program transmigrasi dan melakukan aksi unjuk rasa di kantor Gubernur dan DPRD Kaltara.
SumberKesenjangan hunian (backlog perumahan)Sedang
Provinsi Kaltara menghadapi kesenjangan hunian dengan lebih dari 44.000 rumah tangga yang belum memiliki rumah layak.
SumberAset provinsi menganggurTinggi
Beberapa aset milik pemerintah provinsi Kaltara belum dimanfaatkan, menimbulkan kritik bahwa pengelolaan aset masih lemah.
SumberToko Indonesia Krayan belum berfungsiSedang
Toko Indonesia yang direncanakan di Krayan masih belum beroperasi, menimbulkan keluhan masyarakat setempat mengenai kurangnya layanan dasar.
SumberPenolakan TransmigrasiTinggi
Aliansi Masyarakat Adat Asli Kaltara menyuarakan penolakan terhadap program transmigrasi, yang memicu aksi geruduk kantor Gubernur dan DPRD.
SumberKesenjangan Hunian (Backlog)Sedang
Kalimantan Utara menghadapi kesenjangan hunian atau 'backlog' perumahan yang signifikan, mencapai lebih dari 44.000 rumah tangga.
SumberBeban Biaya Sengketa BuruhRendah
Wakil Gubernur Ingkong Ala mengakui bahwa buruh di Kalimantan Utara terbebani oleh biaya sengketa yang tinggi karena belum adanya pengadilan khusus yang mandiri untuk penyelesaian sengketa perburuhan di wilayah tersebut.
SumberRendahnya Serapan Tenaga Kerja LokalRendah
Wakil Gubernur Ingkong Ala menjelaskan bahwa serapan tenaga kerja lokal di Kalimantan Utara masih berada pada tingkat yang rendah, menunjukkan tantangan dalam penyerapan tenaga kerja di daerah.
Sumberkendala kewenangan nasionalSedang
Pemprov Kaltara menghadapi kendala dalam mengelola jalan Apau Kayan karena kewenangan berada pada pemerintah pusat
SumberJaringan & Asosiasi (120)
Ingkong Ala· Wakil Gubernur Kalimantan UtaraPemerintah Provinsi Kalimantan Utara· Pemerintah DaerahSekolah Garuda· Lembaga PendidikanBPK RI Perwakilan Kaltara· Lembaga Pemeriksa Keuangan NegaraASN· Aparatur Sipil NegaraGubernur Kaltara· Pimpinan DaerahMyko Global· InvestorWabup Suiasa· Wakil Bupati BadungAliansi Masyarakat Adat Asli Kaltara· Kelompok MasyarakatFraksi Demokrat· Kelompok Politik di DPRDSMTK Long Bia· Lembaga Pendidikan KeagamaanGKII· Organisasi KeagamaanPabrik Energi Surya· Fasilitas Produksi Energi TerbarukanKementerian Terkait· Lembaga Pemerintah PusatSyarwani· Bupati BulunganBudiman Arifin· Mantan Bupati BulunganDPRD Kaltara· Dewan Perwakilan Rakyat DaerahGereja GPIB· Lembaga KeagamaanPA dan KPA· Pejabat Pengelola AnggaranUMKM· Sektor EkonomiSumatera· Wilayah Penerima Bantuan KemanusiaanTanjung Selor· Ibu Kota Provinsi Kalimantan UtaraApau Kayan· Wilayah di Malinau, KaltaraGunung Seriang· Lokasi Pembangunan GerejaKaltara· Provinsi Kalimantan UtaraKodam VI/Mulawarman· Komando Kewilayahan Pertahanan TNI Angkatan DaratTarakan· Lokasi kegiatanBulungan· Wilayah administratif pejabatHanura Kaltara· Partai politik yang dipimpin oleh Ingkong Ala di tingkat provinsiToko Indonesia Krayan· Fasilitas perdagangan yang direncanakan untuk meningkatkan layanan di wilayah perbatasan
Tahukah Kamu?
Di Bawah Rata-rata
Liputan Terbatas
Diliput 63% lebih sedikit dari rata-rata anggota Pemerintah Provinsi.
Di Atas Rata-rata
Pemberitaan Bernada Positif
64% dari 25 artikel teranalisis bernada positif.
Catatan
Anggota Pemerintah Provinsi
Salah satu dari 70 anggota Pemerintah Provinsi yang terindeks.
Catatan
Mewakili Kalimantan Utara
30 pejabat publik dari Provinsi Kalimantan Utara terindeks di platform.
Catatan
Media Paling Sering Meliput
RRI.co.id memuat 10 artikel — paling banyak dari 21 media yang pernah meliput.
Di Atas Rata-rata
Jaringan Luas
Terhubung dengan 29 pejabat lain dalam jaringan kolega.
Dianalisis 9 Mei 2026 · agregasi statistik dari rekan satu lembaga
Liputan Berita per Bulan
287
artikel total · 61 bulan tercatat
54 positif 39 netral 0 negatif
Keberagaman Sumber Berita
60
media unik · dari 287 artikel
Liputan beragam · top 14%
Top 5 Media
- Berau Post39 · 14%
- Radar Tarakan34 · 12%
- RRI.co.id30 · 10%
- Fokus Borneo27 · 9%
- ANTARA News Kaltara19 · 7%
Berita Terkait (93)
Lirik Potensi Wilayah Perbatasan, Wagub Ingkong Ala Kebut Ekstensifikasi Pajak Kaltara
Benuanta.id · 2 September 2026
PositifWagub Ingkong Ala mendorong ekstensifikasi pajak di perbatasan表明对地区发展的积极推动，体现了工作热情和责任感
Kaltara bentuk tim kajian sumber pendapatan baru untuk tingkatkan PAD
ANTARA News Kaltara · 1 September 2026
NetralTeks membahas kebijakan pemerintah tentang sumber pendapatan baru, netral secara umum.
Terkendala Kewenangan Nasional, Pemprov Kaltara Dorong Pusat Segera Tangani Jalan Apau Kayan
Berau Post · 28 Agustus 2026
NetralInkong Ala Dorong ASN Jadikan Kebersamaan sebagai Budaya Kerja
