
Jabatan
Komisi V - Wakil Ketua
Fraksi
Kebangkitan Bangsa
Provinsi / Dapil
Jawa Barat
Periode
2024-2029
Artikel Terindeks
259
Berdasarkan 259 artikel
Pemberitaan media tentang pejabat ini cenderung netral atau berimbang — tidak dominan positif maupun negatif.
Kurang Meritokratis
Penilaian menunjukkan bahwa penempatan H. SYAIFUL HUDA sebagai Wakil Ketua Komisi V DPR kurang meritokratis. Meskipun memiliki pengalaman di DPRD Jawa Barat dan berbagai organisasi, relevansi langsung dengan tugas di Komisi V (infrastruktur, transportasi, daerah tertinggal, meteorologi, klimatologi, dan geofisika) terbatas. Keterbatasan informasi detail mengenai pekerjaan sebelumnya juga mempengaruhi penilaian.
Kesesuaian Pendidikan
Pendidikan di Universitas Padjajaran belum memberikan informasi spesifik mengenai jurusan atau fokus studi, sehingga sulit menilai relevansinya secara mendalam dengan tugas di Komisi V.
Pengalaman Relevan
Pengalaman sebagai anggota DPRD Jawa Barat memberikan pemahaman tentang pemerintahan daerah, namun relevansi langsung dengan bidang infrastruktur, transportasi, dan meteorologi yang menjadi fokus Komisi V kurang kuat. Pengalaman organisasi lebih menonjol di bidang politik dan sosial, bukan teknis yang relevan dengan komisi.
Faktor Pendukung
Faktor Pengurang
Dianalisis 11 Mei 2026
Daftar Lengkap
Tanpa Periode
Insiden maut menewaskan 16 orang menimbulkan kritik terhadap standar keselamatan armada bus ALS dan kelalaian Kemenhub serta KNKT
SumberKritik atas pembangunan pesantren tanpa standar kelayakan, menimbulkan polemik antara pemerintah dan PKB
SumberUsulan larangan mudik naik motor menimbulkan kontroversi terkait kebebasan mobilitas dan dampak ekonomi
SumberInisiasi RUU Pekerja Gig menimbulkan perdebatan antara perlindungan pekerja dan kepentingan industri
SumberSyaiful Huda menginisiasi dan mendorong percepatan pengesahan RUU Pekerja Gig untuk memberikan perlindungan kepada pekerja lepas seperti ojol, youtuber, dan freelancer.
SumberSyaiful Huda mengusulkan pembatasan pemudik motor untuk mengurangi risiko kecelakaan dan mengalihkan mereka ke program mudik gratis.
SumberKomisi V DPR menyoroti masalah persinyalan dan perlintasan sebidang yang tidak terjaga yang menjadi penyebab kecelakaan kereta api di Bekasi. DPR mendesak pemerintah untuk bertanggung jawab atas seluruh biaya korban.
SumberDPR menolak rencana PPN jalan tol karena dinilai akan membebani masyarakat.
SumberDPR mendesak pemangkasan tarif ojol dan meminta pemerintah segera menerbitkan aturan baru terkait hal tersebut.
SumberKomisi V DPR mendesak audit standar keamanan angkutan logistik dan investigasi total terkait kecelakaan maut antara bus ALS dan truk tangki BBM.
SumberCatatan
Skor Merit Sedang
Peringkat #197 dari 577 anggota DPR (skor 78).
Catatan
Pemberitaan Netral
Mayoritas (80%) dari 186 artikel bernada netral.
Catatan
Anggota Fraksi Kebangkitan Bangsa
Salah satu dari 68 anggota fraksi Kebangkitan Bangsa di seluruh lembaga publik.
Catatan
Anggota DPR
Salah satu dari 577 anggota DPR yang terindeks.
Catatan
Mewakili Jawa Barat
260 pejabat publik dari Provinsi Jawa Barat terindeks di platform.
Catatan
Media Paling Sering Meliput
detikNews memuat 16 artikel — paling banyak dari 89 media yang pernah meliput.
Dianalisis 9 Mei 2026 · agregasi statistik dari rekan satu lembaga
527
artikel total · 83 bulan tercatat
184
media unik · dari 527 artikel
Liputan beragam · top 9%
Top 5 Media
Legislator PKB Usul Pembentukan Lembaga Khusus Pimpin Penanganan Bencana
SinPo.id · 25 Agustus 2026
NetralTeks membahas usul pembentukan lembaga bencana tanpa menyebut nama Syaiful Huda secara spesifik
Komisi V DPR Dorong Satu Komando dan Anggaran Khusus Tangani Bencana
SumselPost · 20 Agustus 2026
NetralTeks membahas kebijakan komisi V tentang penanganan bencana, bukan evaluasi kinerja pribadi Syaiful Huda
Usulan Lama Muncul Lagi, Syaiful Huda Dorong Pembentukan Lembaga Khusus Kelola Dana Bencana
Tribunnews.com · 20 Agustus 2026
Netral16 Tahun Rusunawa Cigugur Tengah Mangkrak, Wakil Ketua Komisi V DPR RI Panggil Dirjen Cipta Karya
Topik Utama
Dianalisis oleh AI · Data diperbarui secara berkala
ppid.cimahikota.go.id · 17 Agustus 2026
NetralTeks membahas aktivitas Syaiful Huda memanggil Dirjen Cipta Karya terkait mangkraknya Rusunawa, termasuk kinerja legislasi dan hubungan dengan konstituen.