Jabatan
Komisi V - Wakil Ketua
Fraksi
Kebangkitan Bangsa
Provinsi / Dapil
Jawa Barat
Periode
2024-2029
Artikel Terindeks
259
Analisis Sentimen Media
Netral
Berdasarkan 259 artikel
22% positif78% netral1% negatif
Pemberitaan media tentang pejabat ini cenderung netral atau berimbang — tidak dominan positif maupun negatif.
Kategori Pemberitaan
Topik Utama
audit keselamatan transportasiinfrastruktur pesantrenperaturan mudik motorperaturan pekerja gigkewaspadaan bencanakelalaian KemenhubRUU Pekerja GigPerlindungan PekerjaMudikKeselamatan MudikKrisis EnergiTransportasi PublikTarif OjolPerlintasan SebidangPPN Jalan TolKecelakaan Kereta ApiArus MudikMudik LebaranPendidikan di daerahInfrastruktur pendidikanAudit keamanan angkutan logistikKecelakaan bus ALS dan truk BBMInvestigasi kecelakaanInfrastruktur jalan KrayanJembatan BinuangAudit kelayakan armadapembangunanKaltararekomendasiinfrastrukturperlindungan tenaga kerjaekonomi digitalpengesahan undang‑undangperlindungan pekerja gigRUU Pekerja Gig A22kesejahteraan tenaga kerjakebijakan tenaga kerjaarah politik PKBprinsip politik nilaipenolakan politik transaksionalinspeksi tanggul Citarumaliran irigasikeselamatan penerbanganusia pesawat tuaancaman siklonInisiasi RUU Pekerja GIGPeningkatan perlindungan untuk pekerja GIGPercepatan perbaikan infrastruktur pendidikanPeningkatan sarana dan prasarana pendidikan di Kalimantan Tengahantisipasi krisis energipembenahan transportasi publikPercepatan proyek Double-Double Track (DDT) di BekasiPembatalan Undang-Undang Tapera oleh Mahkamah KonstitusiPencarian pendanaan kreatif untuk program 3 juta rumahWacana pembatasan penggunaan sepeda motor untuk kegiatan mudikjanji BBM gratiskeanggotaan di DPR Komisi Vpembangunan rumahpermintaan peta jalankebebasan akademikpantauan infrastrukturBPLJSKBBekasiLarangan angkut penumpang dengan kendaraan pikap pasca tragedi IndramayuPembatasan komisi ojol maksimal 8 persenPayung hukum permanen bagi ojolPerlindungan konsumen dari beban komisi ojolPercepatan pembahasan RUU Pekerja Gigdoanya agar Syaiful Huda menjadi Mendikbudprotes dari masyarakatukuran rumah subsidiusulan 25 meter persegipeninjauan ulangpayung hukum permanenkomisi ojek onlinestigma politikapresiasi keberhasilan Menporapemisahan Baparekraf dari Kementerian Pariwisatakepengurusan PKBpemilihan calon gubernur Jawa Barat 2024dukungan calon pilkadaprestasi timnas sepak bolaPSSI dan pemilu 2024Manajemen pendidikDana perwalian olahragaKepemimpinan PKB Jawa Baratkecelakaan busstandar keselamatan angkutan logistikaudit menyeluruhpenumpangkomisiDPRpemilihan anggotakader politikkecelakaan kapal penumpangpemeriksaan ramp serentakpembentukan lembaga khusus penanganan bencanaProyek Rusunawa Cigugur Tengah yang mangkrak selama 16 tahunPemanggilan Dirjen Cipta Karya oleh Komisi V DPR RIPengawasan proyek hunian rakyatTanggung jawab pemerintah pusat terhadap pembangunan permukimanPermendikbudristek 30 Tahun 2021Anggaran PendidikanFungsi Anggaran Pendidikanpemilu 2024hak angketprotes mahasiswatahun baru islamreformasi transportasibeasiswa KIPpilkada jabarsepak boladana bencanapekerja giglibur lebaran
Dianalisis oleh AI · Data diperbarui secara berkala
Skor Meritokrasi
55
Kurang Meritokratis
Penilaian menunjukkan bahwa penempatan H. SYAIFUL HUDA sebagai Wakil Ketua Komisi V DPR kurang meritokratis. Meskipun memiliki pengalaman di DPRD Jawa Barat dan berbagai organisasi, relevansi langsung dengan tugas di Komisi V (infrastruktur, transportasi, daerah tertinggal, meteorologi, klimatologi, dan geofisika) terbatas. Keterbatasan informasi detail mengenai pekerjaan sebelumnya juga mempengaruhi penilaian.
Kesesuaian Pendidikan
Pendidikan di Universitas Padjajaran belum memberikan informasi spesifik mengenai jurusan atau fokus studi, sehingga sulit menilai relevansinya secara mendalam dengan tugas di Komisi V.
Pengalaman Relevan
Pengalaman sebagai anggota DPRD Jawa Barat memberikan pemahaman tentang pemerintahan daerah, namun relevansi langsung dengan bidang infrastruktur, transportasi, dan meteorologi yang menjadi fokus Komisi V kurang kuat. Pengalaman organisasi lebih menonjol di bidang politik dan sosial, bukan teknis yang relevan dengan komisi.
Faktor Pendukung
- +Pengalaman sebagai anggota DPRD Provinsi Jawa Barat
- +Pengalaman organisasi yang luas
Faktor Pengurang
- −Kurangnya informasi detail mengenai pendidikan dan pekerjaan sebelumnya
- −Relevansi terbatas pengalaman dengan bidang tugas Komisi V
- −Tidak ada informasi mengenai penghargaan terkait kinerja
Dianalisis 11 Mei 2026
Riwayat & Karir (12)
1997
2000
2010
2020
2029
Pendidikan
Organisasi
Daftar Lengkap
- Organisasi2024–2029Ketua Bidang DPP PKB — Ketua Bidang
- Pendidikan2021–2023Universitas Padjajaran
- Organisasi2017–2025Ketua DPW PKB Jawa Barat — Ketua
- Organisasi2012–2016Sekretaris DPW PKB Jawa Barat — Sekretaris
- Organisasi2000Sekretaris Lembaga Advokasi Agrian PB PMII
- Organisasi1998Presidium Medium Demokrasi Muda Bandung
- Organisasi1997Ketua PMII Cabang Bandung Raya — Ketua
Tanpa Periode
Direktur Utama· PT. Albis Fashion
Komisaris Utama· PT. Albis Tour and Travel
Ketua Yayasan· Ketua Yayasan Albis Institute For Social Enterpreneursip
Komisi V
Badan Musyawarah
Kontroversi (27)
Kecelakaan Bus ALS di MurataraTinggi
Insiden maut menewaskan 16 orang menimbulkan kritik terhadap standar keselamatan armada bus ALS dan kelalaian Kemenhub serta KNKT
SumberAudit PesantrenSedang
Kritik atas pembangunan pesantren tanpa standar kelayakan, menimbulkan polemik antara pemerintah dan PKB
SumberLarangan Mudik MotorSedang
Usulan larangan mudik naik motor menimbulkan kontroversi terkait kebebasan mobilitas dan dampak ekonomi
SumberPeraturan Pekerja GigRendah
Inisiasi RUU Pekerja Gig menimbulkan perdebatan antara perlindungan pekerja dan kepentingan industri
SumberRUU Pekerja GigSedang
Syaiful Huda menginisiasi dan mendorong percepatan pengesahan RUU Pekerja Gig untuk memberikan perlindungan kepada pekerja lepas seperti ojol, youtuber, dan freelancer.
SumberPembatasan Pemudik MotorSedang
Syaiful Huda mengusulkan pembatasan pemudik motor untuk mengurangi risiko kecelakaan dan mengalihkan mereka ke program mudik gratis.
SumberKecelakaan Kereta Api di BekasiTinggi
Komisi V DPR menyoroti masalah persinyalan dan perlintasan sebidang yang tidak terjaga yang menjadi penyebab kecelakaan kereta api di Bekasi. DPR mendesak pemerintah untuk bertanggung jawab atas seluruh biaya korban.
SumberWacana PPN Jalan TolSedang
DPR menolak rencana PPN jalan tol karena dinilai akan membebani masyarakat.
SumberTarif OjolSedang
DPR mendesak pemangkasan tarif ojol dan meminta pemerintah segera menerbitkan aturan baru terkait hal tersebut.
SumberKecelakaan bus ALS vs truk BBMTinggi
Komisi V DPR mendesak audit standar keamanan angkutan logistik dan investigasi total terkait kecelakaan maut antara bus ALS dan truk tangki BBM.
SumberJaringan & Asosiasi (62)
Syaiful Huda· Wakil Ketua Komisi V DPR RIKomisi V DPR RI· Komisi legislatifKemenhub· Kementerian PerhubunganKNKT· Kementerian PerhubunganALS· Operator BusPKB· Partai PolitikKementerian Perhubungan· KementerianDPR· Lembaga LegislatifKomisi V DPR· Lembaga LegislatifKAI· PT Kereta Api IndonesiaPrabowo· PresidenBus ALS· perusahaan transportasiTruk BBM· perusahaan transportasiKaltara· wilayah yang menjadi target pembangunanPartai Kebangkitan Bangsa (PKB)· partai politikRUU Pekerja Gig A22· rancangan undang‑undangJambi· daerahPemerintah· pihak yang diminta untuk membenahi transportasi publikRochadi· Pendamping resesDPR RI· Lembaga legislatifCitarum· SungaiMaros· KotaKomisi V DPR RI· Lembaga legislatif yang membidangi infrastruktur dan transportasiKNKT· Lembaga investigasi keselamatan transportasiMahkamah Konstitusi· Lembaga peradilan yang membatalkan UU TaperaBekasi· Lokasi insiden dan proyek infrastruktur Double-Double Track (DDT)FPKB DPR RI· Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa di DPR RIKalimantan Tengah· Wilayah target perbaikan infrastruktur dan sarana pendidikanCak Imin· tokoh politik PKBLasarus· ketua Komisi V DPR
Tahukah Kamu?
Catatan
Skor Merit Sedang
Peringkat #197 dari 577 anggota DPR (skor 78).
Catatan
Pemberitaan Netral
Mayoritas (80%) dari 186 artikel bernada netral.
Catatan
Anggota Fraksi Kebangkitan Bangsa
Salah satu dari 68 anggota fraksi Kebangkitan Bangsa di seluruh lembaga publik.
Catatan
Anggota DPR
Salah satu dari 577 anggota DPR yang terindeks.
Catatan
Mewakili Jawa Barat
260 pejabat publik dari Provinsi Jawa Barat terindeks di platform.
Catatan
Media Paling Sering Meliput
detikNews memuat 16 artikel — paling banyak dari 89 media yang pernah meliput.
Dianalisis 9 Mei 2026 · agregasi statistik dari rekan satu lembaga
Liputan Berita per Bulan
527
artikel total · 83 bulan tercatat
56 positif 201 netral 2 negatif
Keberagaman Sumber Berita
184
media unik · dari 527 artikel
Liputan beragam · top 9%
Top 5 Media
- detikNews48 · 9%
- FPKB DPR RI26 · 5%
- SinPo.id22 · 4%
- Rmol.id18 · 3%
- RRI.co.id18 · 3%
Berita Terkait (259)
Legislator PKB Usul Pembentukan Lembaga Khusus Pimpin Penanganan Bencana
SinPo.id · 25 Agustus 2026
NetralTeks membahas usul pembentukan lembaga bencana tanpa menyebut nama Syaiful Huda secara spesifik
Komisi V DPR Dorong Satu Komando dan Anggaran Khusus Tangani Bencana
SumselPost · 20 Agustus 2026
NetralTeks membahas kebijakan komisi V tentang penanganan bencana, bukan evaluasi kinerja pribadi Syaiful Huda
Usulan Lama Muncul Lagi, Syaiful Huda Dorong Pembentukan Lembaga Khusus Kelola Dana Bencana
Tribunnews.com · 20 Agustus 2026
Netral16 Tahun Rusunawa Cigugur Tengah Mangkrak, Wakil Ketua Komisi V DPR RI Panggil Dirjen Cipta Karya
ppid.cimahikota.go.id · 17 Agustus 2026
NetralTeks membahas aktivitas Syaiful Huda memanggil Dirjen Cipta Karya terkait mangkraknya Rusunawa, termasuk kinerja legislasi dan hubungan dengan konstituen.
Kapal Penumpang Kembali Terbakar, Wakil Ketua Komisi V DPR Desak Ramp Check Serentak
JPNN.com · 13 Agustus 2026
NetralTragedi Indramayu Tewaskan 13 Orang, Syaiful Huda Pikap Dilarang Angkut Penumpang
Telusur.co.id · 14 Juli 2026
NetralTeks membahas tragedi Indramayu dan aturan pikap angkut penumpang, bukan penilaian langsung terhadap Syaiful Huda.
Syaiful Huda Desak Payung Hukum Permanen Usai Komisi Ojol Dipatok Maksimal 8 Persen
Lintas Lampung · 2 Juli 2026
PositifJudul menampilkan sikap proaktif Syaiful Huda lewat frasa "Desak Payung Hukum Permanen", yang bernuansa positif pada kinerja politiknya.
Komisi Ojol Dipatok Maksimal 8 Persen, Syaiful Huda Ingatkan Pentingnya Payung Hukum Permanen
Jakartanews.id · 2 Juli 2026
PositifNada mendukung karena Syaiful Huda "ingatkan pentingnya payung hukum permanen" untuk perlindungan yang lebih baik.
Permanenkan Komisi Ojol 8 Persen, DPR Dorong Revisi UU LLAJ Dipercepat
Batamtoday.com · 2 Juli 2026
NetralTeks membahas rencana revisi UU LLAJ oleh DPR, bukan penilaian langsung terhadap Syaiful Huda
Syaiful Huda ingatkan potongan komisi ojol 8 persen: Jangan bebani konsumen
Elshinta · 25 Juni 2026
PositifPernyataan "Jangan bebani konsumen" menunjukkan sikap pro-konsumen dan bernada positif.
Proyek DDT Bekasi Harus Dipercepat, Komisi V DPR: Tak Perlu Tunggu Rekomendasi KNKT
Akurat.co · 21 Mei 2026
NetralPernyataan bersifat informatif tentang proyek DDT dan Komisi V
| Buntut Insiden Bekasi, Komisi V Minta Percepatan DDT Tak Perlu Tunggu KNKT
jurnas.com · 21 Mei 2026
NetralKalimat bersifat laporan fakta tentang Komisi V tanpa muatan emosional
DPR Desak Audit Keamanan Angkutan Usai Kecelakaan Bus ALS dan Truk BBM
RM.ID · 8 Mei 2026
NetralTeks membahas desakan DPR secara umum, bukan H. SYAIFUL HUDA, S.I.Kom., M.K.P.
Tragedi Bus ALS di Muratara, Syaiful Huda Desak Audit Menyeluruh Standar Keselamatan Angkutan Logistik dan Orang
Jakartanews.id · 7 Mei 2026
NetralTeks membahas tragedi bus ALS, bukan Syaiful Huda DPR secara langsung.
Komisi V DPR Desak Audit Bus ALS Buntut Kecelakaan Maut di Muratara
detikNews · 7 Mei 2026
NetralTeks membahas desakan Komisi V DPR secara umum, bukan H. SYAIFUL HUDA, S.I.Kom., M.K.P.
DPR Desak Audit Menyeluruh Kecelakaan Bus ALS di Musi Rawas Utara
Babel Insight · 7 Mei 2026
NetralTeks membahas desakan DPR secara umum, bukan H. SYAIFUL HUDA, S.I.Kom., M.K.P.
Kecelakaan Maut Bus ALS Di Muratara Tewaskan 16 Orang, DPR Desak Audit Total
Indonesiabuzz.com · 7 Mei 2026
NetralTeks membahas desakan DPR secara umum, bukan H. SYAIFUL HUDA, S.I.Kom., M.K.P.
Komisi V Dorong Jasa Raharja Percepat Proses Santunan Korban Kecelakaan Bus ALS
RRI.co.id · 7 Mei 2026
NetralTeks membahas dorongan Komisi V DPR secara umum, bukan H. SYAIFUL HUDA, S.I.Kom., M.K.P.
Kecelakaan Maut Bus ALS vs Truk Tangki BBM di Muratara, DPR Minta Regulasi Transportasi Dibongkar
merahputih.com · 7 Mei 2026
NetralTeks membahas permintaan DPR secara umum, bukan H. SYAIFUL HUDA, S.I.Kom., M.K.P.
Bus ALS Tabrak Truk Tangki BBM, Komisi V DPR Desak Audit Kelayakan Armada - Harian Terbit
Harian Terbit · 7 Mei 2026
NetralTeks membahas desakan Komisi V DPR secara umum, bukan H. SYAIFUL HUDA, S.I.Kom., M.K.P.