Jabatan
Komisi II - Anggota
Fraksi
Kebangkitan Bangsa
Provinsi / Dapil
Jawa Tengah
Periode
2024-2029
Artikel Terindeks
67
Analisis Sentimen Media
Netral
Berdasarkan 67 artikel
25% positif75% netral
Pemberitaan media tentang pejabat ini cenderung netral atau berimbang — tidak dominan positif maupun negatif.
Skor Meritokrasi
45
Kurang Meritokratis
Penempatan Eka Widodo sebagai anggota Komisi II DPR menunjukkan kurangnya meritokrasi. Latar belakang pendidikan dan pengalaman kerja yang dominan di sektor swasta kurang relevan dengan tugas legislatif di komisi yang membidangi pemerintahan dalam negeri dan otonomi daerah. Keterlibatan dalam organisasi alumni universitas tidak secara langsung mendukung kompetensi legislatif.
Kesesuaian Pendidikan
Riwayat pendidikan Eka Widodo, yang didominasi oleh pendidikan menengah umum, tidak secara langsung relevan dengan tugas dan fungsi Komisi II DPR. Tidak ada informasi mengenai pendidikan tinggi yang mendukung keahlian di bidang pemerintahan, hukum, atau kebijakan publik.
Pengalaman Relevan
Pengalaman sebagai Direktur Utama di perusahaan swasta memberikan keterampilan manajerial, tetapi kurang relevan dengan pembuatan kebijakan publik dan pengawasan pemerintahan. Keanggotaan di KAGAMA menunjukkan jaringan sosial, tetapi tidak secara otomatis berkontribusi pada kompetensi legislatif yang spesifik.
Faktor Pengurang
- −Kurangnya relevansi pendidikan dengan bidang tugas Komisi II
- −Pengalaman kerja yang dominan di sektor swasta
- −Tidak ada informasi mengenai penghargaan atau pengakuan atas kompetensi di bidang pemerintahan
Dianalisis 11 Mei 2026
Riwayat & Karir (11)
1989
1990
2000
2010
2020
2026
Pendidikan
Pekerjaan
Organisasi
Daftar Lengkap
- Pekerjaan2021–2024DIREKTUR UTAMA — PT. PADUPADAN NIAGA NUSANTARA
- Pekerjaan2018–2024DIREKTUR UTAMA — PT. MAJU BARU RAYA
- Organisasi2007–2024KELUARGA ALUMNI GAJAH MADA (KAGAMA)
- Pendidikan1998–2001SMA NEGERI 2 PEMALANG — IPA
- Pendidikan1995–1998SMP NEGERI 2 PETARUKAN
- Pendidikan1989–1995SDN 03 KENDALDOYONG
Tanpa Periode
Badan Akuntabilitas Keuangan Negara
Komisi II
Panitia Khusus
Panitia Khusus
Panitia Khusus
Kontroversi (8)
Kepala daerah meninggalkan rakyat demi umrahSedang
Komisi II DPR mengingatkan kepala daerah untuk tidak meninggalkan rakyat demi menjalankan ibadah umrah, terutama menjelang hari raya.
SumberBupati Aceh Selatan pergi umrah saat bencanaTinggi
Komisi II meminta Mendagri untuk menindak tegas Bupati Aceh Selatan yang pergi umrah saat terjadi bencana.
SumberKastanisasi dalam kepegawaian guruSedang
Ada sistem kastanisasi yang dianggap diskriminatif dalam kepegawaian guru yang perlu dihapus sesuai dukungan Eka Widodo.
SumberPenangkapan 3 bupati oleh KPKTinggi
Tiga bupati ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam waktu kurang dari satu bulan, menimbulkan kekhawatiran tentang integritas pemerintahan daerah.
SumberPenangkapan tiga bupati oleh KPKTinggi
Tiga bupati ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam waktu satu bulan karena dugaan tindak pidana korupsi
SumberKebijakan fiskal daerahSedang
Eka Widodo menyoroti bahwa pembahasan fiskal daerah saat reses harus dilakukan dengan hati-hati agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat.
SumberTiga bupati tertangkap operasi tangkap tangan (OTT) KPKTinggi
Komisi II DPR mendesak Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk memperkuat pengawasan terhadap kepala daerah setelah tiga bupati kena OTT KPK, menunjukkan lemahnya sistem pengawasan internal.
SumberJaringan & Asosiasi (24)
Dave Laksono· Wakil Ketua Komisi I DPR RIKomisi II DPR· PengawasBupati Aceh Selatan· Kepala DaerahMendagri· PemerintahKomisi II DPR RI· anggotaASN· pegawai pemerintahPPPK· pegawai pemerintahBisri Romly· kandidat DPR RI dari PKBHanif Dhakiri· kandidat DPR RI dari PKBKPU· Komisi Pemilihan UmumEka Widodo· tokoh publik yang mendukung penghapusan kastanisasi dan reformasi kepegawaian guruKemenPAN-RB· Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang diminta untuk mengatur ulang sistem kepegawaian guruKemendagri· Kementerian Dalam NegeriPemda· Pemerintah DaerahKPK· Lembaga yang melakukan penangkapan tiga bupati karena dugaan korupsiMahkamah Konstitusi· lembaga yang mengeluarkan putusan tentang kuota caleg perempuanIndonesia· negara di mana isu kuota caleg perempuan dibahasKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK)· Lembaga penegak hukum yang melakukan penangkapan bupatiPemerintah Pusat· Pemerintah79 Daerah· Daerah penerima DAUKementerian Dalam Negeri (Kemendagri)· kementerian yang diminta memperkuat pengawasan kepala daerahTiga Bupati· kepala daerah yang tertangkap OTT KPKDPR· Lembaga legislatifPemerintah· Eksekutif
Tahukah Kamu?
Di Bawah Rata-rata
Skor Merit Rendah
Peringkat #448 dari 577 anggota DPR (skor 45).
Catatan
Pemberitaan Netral
Mayoritas (76%) dari 55 artikel bernada netral.
Catatan
Anggota Fraksi Kebangkitan Bangsa
Salah satu dari 68 anggota fraksi Kebangkitan Bangsa di seluruh lembaga publik.
Catatan
Anggota DPR
Salah satu dari 577 anggota DPR yang terindeks.
Catatan
Mewakili Jawa Tengah
234 pejabat publik dari Provinsi Jawa Tengah terindeks di platform.
Catatan
Media Paling Sering Meliput
FPKB DPR RI memuat 11 artikel — paling banyak dari 40 media yang pernah meliput.
Dianalisis 9 Mei 2026 · agregasi statistik dari rekan satu lembaga
Liputan Berita per Bulan
272
artikel total · 130 bulan tercatat
17 positif 50 netral 0 negatif
Keberagaman Sumber Berita
118
media unik · dari 272 artikel
Liputan beragam · top 13%
Top 5 Media
- Tribunbatam.id34 · 13%
- FPKB DPR RI23 · 8%
- ANTARA News9 · 3%
- Jakartanews.id7 · 3%
- merahputih.com7 · 3%
Berita Terkait (67)
Sosok Eka Widodo, Anggota DPR yang Desak Pemerintah Larang Sound Horeg, Kekayaannya Rp75 Miliar
Tribunnews.com · 4 September 2026
NetralTeks membahas sosok Eka Widodo anggota DPR terkait desakan kebijakan dan laporan kekayaannya, bersifat informatif tanpa nada positif atau negatif yang jelas.
79 Daerah Kekurangan Anggaran Rp14 Triliun, Eka Widodo Desak Pemerintah Pusat Tambah DAU Pemda
LiraNews.com · 7 Agustus 2026
PositifSikapnya terlihat proaktif karena "desak Pemerintah Pusat Tambah DAU Pemda" demi mengatasi kekurangan anggaran daerah.
Komisi II DPR RI Bahas Reformulasi Fiskal Daerah, Eka Widodo: Pelayanan Publik Harus Tetap Terjaga
Suara Pemerintah · 31 Juli 2026
NetralTeks בעיקר membahas pembahasan reformulasi fiskal daerah; frasa "Pelayanan Publik Harus Tetap Terjaga" bersifat pernyataan sikap, bukan pujian atau kritik langsung.
