Jabatan
Komisi VI - Anggota
Fraksi
Demokrasi Indonesia Perjuangan
Provinsi / Dapil
Dki Jakarta
Periode
2024-2029
Kontak
darmadi.durianto@dpr.go.id
Artikel Terindeks
129
Analisis Sentimen Media
Positif
Berdasarkan 129 artikel
40% positif41% netral19% negatif
Pemberitaan media tentang pejabat ini cenderung bernada positif — meliputi pencapaian, kebijakan pro-rakyat, atau kontribusi yang diapresiasi publik.
Skor Meritokrasi
70
Meritokratis
Penempatan Prof. Dr. Darmadi Durianto sebagai anggota Komisi VI DPR menunjukkan tingkat meritokrasi yang cukup baik. Latar belakang pendidikan dan pengalaman kerjanya relevan dengan bidang ekonomi dan bisnis yang menjadi fokus Komisi VI. Meskipun demikian, ada beberapa aspek yang dapat ditingkatkan untuk mencapai tingkat meritokrasi yang lebih tinggi.
Kesesuaian Pendidikan
Pendidikan Prof. Darmadi Durianto, terutama MBA dan Ph.D., relevan dengan tugas di Komisi VI yang membidangi perindustrian, perdagangan, investasi, koperasi, UKM, dan BUMN. Gelar Doktor Hukum juga memberikan perspektif tambahan yang berguna dalam pembuatan kebijakan.
Pengalaman Relevan
Pengalaman sebagai dosen di bidang bisnis dan konsultan, serta komisaris di perusahaan, memberikan pemahaman praktis tentang dunia usaha. Keterlibatannya dalam berbagai Panja terkait BUMN dan persaingan usaha menunjukkan pengalaman legislatif yang relevan. Pengalaman organisasi di bidang ekonomi kerakyatan juga mendukung pemahaman isu-isu terkait UMKM dan koperasi.
Faktor Pendukung
- +Pendidikan tinggi di bidang manajemen dan hukum
- +Pengalaman kerja di sektor swasta dan pendidikan
- +Pengalaman legislatif di Panja terkait bidang Komisi VI
Faktor Pengurang
- −Data riwayat pekerjaan dan organisasi tidak lengkap (tahun tidak selalu tersedia)
- −Tidak ada informasi penghargaan yang dapat memperkuat penilaian meritokrasi
Riwayat & Karir (26)
1974
1980
1990
2000
2010
2020
2026
Pendidikan
Pekerjaan
Organisasi
Daftar Lengkap
- Pendidikan2020–2022Univ. Borobudur — Doktor Hukum
- Organisasi2017–sekarangBendehara Koperasi MSP — Bendahara
- Organisasi2015–2020Bendahara Megawati Institute — Bendahara
- Pekerjaan2010–2014Komisaris — PT. Raja Wali Emas Internasional, Jakarta
- Organisasi2009–2014Wakil Ketua Badan Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan DPP PDI Perjuangan — Wakil Ketua
- Organisasi2009–2014Badan Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan DPP PDI Perjuangan — Wakil Ketua
- Pendidikan2008Berkley Univ. USA — Ph.D
- Pekerjaan2008–2012COO — Vadriv Consulting, Jakarta
- Organisasi2008–2014Megawati Institut, Jakarta — Dewan Pakar
- Organisasi2005–2010Dewan Pakar Megawati Institute — Dewan Pakar
- Pekerjaan2004–2008COO — IBII Consulting, Jakarta
- Organisasi2004–2009Ketua Departemen Hubungan Luar Negeri DPP PDI Perjuangan — Ketua
- Organisasi2004–2009Departemen Hubungan Internasional — Ketua Departemen
- Organisasi2003–2005Dewan Pakar Mega Center
- Organisasi2003–2008Mega Center, Jakarta — Dewan Pakar
- Pekerjaan1991–2014Dosen — Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie (a/n IBII), Jakarta
- Pendidikan1990–1993Univ. of the City of Manila, Philipina — MBA
- Pekerjaan1990–1991Staff Brand Marketing — PT. Unilever Indonesia, Jakarta
- Pekerjaan1990–2014Dosen — Univ. Katolik Atma Jaya, Jakarta
- Pendidikan1986–1990Univ. Atma Jaya, Jakarta — Manajemen
- Pendidikan1983–1986Fons Vitae I
- Pendidikan1980–1983Fransiskus I
- Pendidikan1974–1980Bruder Melati
Tanpa Periode
Komisi VI
Badan Legislasi
Panitia Khusus
Kontroversi (52)
Utang KAI mencapai Rp 23 triliunSedang
Darmadi menyoroti beban utang KAI yang tinggi dan potensi risiko keuangan bagi perusahaan kereta cepat KCIC.
SumberBiaya komisi dan fee marketplace bagi UMKMRendah
Kritik terhadap tingginya biaya komisi dan fee marketplace yang dianggap merugikan pelaku UMKM.
SumberKritik terhadap penegakan hukum impor baju bekasRendah
Darmadi menegaskan perlunya penegakan hukum yang lebih tegas terhadap impor baju bekas.
SumberUU MD3Tinggi
Mahasiswa mengajukan gugatan terhadap UU MD3 yang dianggap dapat memberi hak rakyat untuk memecat anggota DPR, menimbulkan kekacauan politik.
SumberRedemominasi rupiahSedang
PDIP menolak wacana redemominasi rupiah sebagai kebijakan kosmetik, menimbulkan perdebatan di kalangan politisi.
SumberMonopoli sertifikasiSedang
Kebijakan Kemenperin soal sertifikasi dianggap menciptakan monopoli terselubung di sektor industri pendingin.
SumberImpor kendaraan dan tekstilRendah
DPR menyoroti impor kendaraan dan tekstil yang menekan industri nasional, menimbulkan kritik terhadap kebijakan perdagangan.
SumberProyek WhooshSedang
Proyek Whoosh dianggap lebih sebagai beban sosial daripada investasi sosial, menimbulkan kritik terhadap alokasi dana publik.
SumberKartel PanganTinggi
Kritik terhadap kebijakan investasi negara melalui Danantara yang dipandang mendukung kartel pangan, serta seruan regulasi antimonopoli untuk melindungi konsumen.
SumberProyek A24Sedang
Munculnya istilah dugaan proyek A24 dikaitkan dengan Danantara, menimbulkan spekulasi tentang potensi konflik kepentingan.
SumberJaringan & Asosiasi (102)
Darmadi Durianto· Anggota DPR, Komisi VIPT Kereta Api Indonesia (KAI)· Perusahaan kereta apiBank Rakyat Indonesia (BRI)· BUMN perbankanBank Negara Indonesia (BNI)· BUMN perbankanPT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC)· Perusahaan kereta cepatUMKM· Usaha mikro, kecil, menengahKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK)· Lembaga anti korupsiPDIP· Partai politik yang mewakili Darmadi DuriantoKemenperin· Kementerian Perindustrian IndonesiaKPPU· Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (KPPU) sebagai lembaga pengawasan persaingan usahaRupiah· mata uang Indonesia yang menjadi objek redemominasiBRI· Bank yang terlibat dalam penguatan inklusi keuangan UMKMDanantara· Perusahaan yang terlibat dalam proyek A24 dan investasi negaraWhoosh· Proyek infrastruktur yang menjadi sorotan kontroversiKartu Pangan· Kebijakan antimonopoli yang menjadi fokus kritikKementerian Keuangan· Instansi yang menerima pengalihan PNM dari BRIPT KAI· BUMN yang dia kritikIndonesia· negaraRupiah· mata uangUU MD3· undang-undangKAI· Perusahaan kereta api yang terlibat utang WhooshJakarta Barat· wilayahDPR· lembaga legislatifBUMN Karya· perusahaan BUMNBLT· program bantuan sosialPDI· partai politikTekstil· industri tekstilIndustri Keramik· industri keramikPemerintah Indonesia· lembaga pemerintahAmerika Serikat· Negara asal tarif impor yang menjadi sorotan
Tahukah Kamu?
Peringkat
Skor Merit Top 1%
Peringkat #8 dari 577 anggota DPR yang sudah dianalisis (skor 92).
Di Atas Rata-rata
Pemberitaan Bernada Positif
65% dari 20 artikel teranalisis bernada positif.
Catatan
Anggota Fraksi Demokrasi Indonesia Perjuangan
Salah satu dari 110 anggota fraksi Demokrasi Indonesia Perjuangan di seluruh lembaga publik.
Catatan
Anggota DPR
Salah satu dari 577 anggota DPR yang terindeks.
Catatan
Mewakili Dki Jakarta
29 pejabat publik dari Provinsi Dki Jakarta terindeks di platform.
Catatan
Media Paling Sering Meliput
gesuri.id memuat 77 artikel — paling banyak dari 40 media yang pernah meliput.
Dianalisis 9 Mei 2026 · agregasi statistik dari rekan satu lembaga
Liputan Berita per Bulan
381
artikel total · 91 bulan tercatat
52 positif 53 netral 24 negatif
Keberagaman Sumber Berita
90
media unik · dari 381 artikel
Cukup terkonsentrasi · top 45%
Top 5 Media
- gesuri.id172 · 45%
- RM.ID19 · 5%
- JPNN.com15 · 4%
- Kompas.tv13 · 3%
- Kompas.com8 · 2%
Berita Terkait (129)
Darmadi Durianto Dorong Indonesia Bangun Model Ekonomi Berbasis Pancasila
gesuri.id · 31 Agustus 2026
NetralDarmadi Durianto Dorong Indonesia Bangun Model Ekonomi Berbasis Pancasila
gesuri.id · 31 Agustus 2026
PositifTeks membahas Darmadi Durianto secara langsung dalam konteks mendorong kebijakan ekonomi, menunjukkan sikap politik yang konstruktif dan produktif.
Utang Pemerintah Naik 2.000 T, Darmadi Komisi VI DPR: Pengelolaan Fiskal Harus Diperkuat
SumselPost · 14 Agustus 2026
NetralPerkuat Ekonomi Nasional, Darmadi Durianto Dorong Kolaborasi Strategis PTK Indonesia
gesuri.id · 9 Agustus 2026
