Agung Laksono

NetralBandingkan

DPR RI

Semarang, Jawa Tengah

Jabatan

Anggota Dewan Pertimbangan Presiden

Fraksi

Provinsi / Dapil

—

Periode

—

Artikel Terindeks

451

Analisis Sentimen Media

Netral

Berdasarkan 451 artikel

22% positif58% netral20% negatif

Pemberitaan media tentang pejabat ini cenderung netral atau berimbang — tidak dominan positif maupun negatif.

Kategori Pemberitaan

Politik Organisasi Hukum Sosial Kebijakan internal partai korupsi internasional kesehatan partai pemerintahan partai politik kemanusiaan konflik internal bisnis pendidikan

Topik Utama

Kepemimpinan organisasi Konflik internal partai politik Kebijakan publik Hukum dan etika politik Pemilihan umum Hubungan pemerintah dan organisasi munas PMI tandingan perselisihan internal Golkar tuduhan e-KTP laporan polisi oleh JK dualisme kepemimpinan PMI konflik organisasi kepemimpinan politik partai

Dianalisis oleh AI · Data diperbarui secara berkala

Skor Meritokrasi

Kurang Meritokratis

Penempatan Agung Laksono sebagai Anggota Dewan Pertimbangan Presiden menunjukkan meritokrasi yang kurang. Latar belakang pendidikan kedokteran kurang relevan dengan jabatan saat ini. Pengalaman di bidang pemerintahan dan media memberikan nilai tambah, namun tidak cukup kuat untuk menutupi kesenjangan relevansi pendidikan.

Kesesuaian Pendidikan

Pendidikan kedokteran tidak secara langsung relevan dengan tugas dan fungsi Dewan Pertimbangan Presiden yang umumnya membutuhkan pemahaman mendalam tentang kebijakan publik, ekonomi, sosial, dan politik.

Pengalaman Relevan

Pengalaman sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga, anggota DPR, dan di media (antv, Sinar Harapan) memberikan pengalaman yang relevan dalam memahami dinamika sosial-politik dan pemerintahan. Namun, kurangnya informasi mengenai riwayat organisasi menjadi keterbatasan dalam penilaian.

Faktor Pendukung

+Pengalaman sebagai Menteri Negara Pemuda dan Olahraga
+Pengalaman sebagai Anggota DPR RI
+Pengalaman di bidang media

Faktor Pengurang

−Latar belakang pendidikan kedokteran kurang relevan
−Tidak ada informasi mengenai riwayat organisasi
−Data riwayat pekerjaan tidak lengkap (tahun jabatan)

Dianalisis 11 Mei 2026

Riwayat & Karir (11)

1972

1980

1990

2000

2010

2020

2026

Pendidikan

Pekerjaan

Daftar Lengkap

Pekerjaan2019–2024Anggota — Dewan Pertimbangan Presiden
Pekerjaan2014Pelaksana Tugas Menteri Agama — Kementerian Agama
Pekerjaan2012–2013Pelaksana Tugas Menteri Pemuda dan Olahraga — Kementerian Pemuda dan Olahraga
Pekerjaan1999–2004Anggota — DPR RI
Pekerjaan1998–1999Menteri Negara Pemuda dan Olahraga — Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga
Pekerjaan1993–1998Direktur Utama — PT Cakrawala Andalas Televisi (antv)
Pendidikan1972Universitas Kristen Indonesia — Fakultas Kedokteran

Tanpa Periode

SMA Negeri 4 Medan

Ketua· Dewan Perwakilan Rakyat

Direktur Utama· Magentic Network

Direktur Utama· Sinar Harapan

Kontroversi (94)

Kasus e-KTPTinggi

Agung Laksono menanggapi kasus e-KTP dengan pernyataan agar tidak disertai agenda tersembunyi, menimbulkan spekulasi keterlibatan politikus dalam korupsi.

Sumber

Pertarungan internal kubu Ical vs LaksonoSedang

Terjadi perpecahan dalam Partai Golkar antara kubu Ical dan kubu Agung Laksono, memicu persaingan kepemimpinan dan fragmentasi partai.

Sumber

Komentar Quick Count AhokRendah

Agung Laksono menyatakan bahwa Jakarta kehilangan Ahok setelah Ahok kalah dalam quick count, menimbulkan polemik politik lokal.

Sumber

Restu Setya Novanto menjadi Ketua DPR kembaliTinggi

Agung Laksono memberikan restu kepada Setya Novanto untuk kembali menjabat sebagai Ketua DPR, menimbulkan kontroversi mengingat riwayat korupsi Novanto.

Sumber

Konflik internal Partai GolkarSedang

Agung Laksono terlibat dalam konflik internal Partai Golkar, termasuk perseteruan dengan kubu Aburizal Bakrie (Ical).

Sumber

Politik Uang Jelang MunasRendah

Agung Laksono menyesalkan adanya praktik politik uang menjelang pelaksanaan Musyawarah Nasional (Munas).

Sumber

Pemecatan dari PMISedang

Agung Laksono dan kubunya di PMI dipecat oleh Jusuf Kalla.

Sumber

Pencalonan sebagai Ketua PMI dianggap pengkhianatan oleh JK.Sedang

Jusuf Kalla (JK) mengkritik pencalonan Agung Laksono sebagai ketua PMI.