
Jabatan
Komisi VIII - Anggota
Fraksi
Keadilan Sejahtera
Provinsi / Dapil
Dki Jakarta
Periode
2024-2029
Artikel Terindeks
467
Berdasarkan 467 artikel
Pemberitaan media tentang pejabat ini cenderung bernada positif — meliputi pencapaian, kebijakan pro-rakyat, atau kontribusi yang diapresiasi publik.
Kategori Pemberitaan
Meritokratis
Penempatan Dr. H. M. Hidayat Nur Wahid sebagai anggota Komisi VIII DPR menunjukkan tingkat meritokrasi yang cukup baik. Latar belakang pendidikan dan pengalamannya, terutama di bidang keagamaan dan organisasi kemasyarakatan, relevan dengan tugas komisi yang membidangi agama, sosial, dan pemberdayaan perempuan. Meskipun demikian, ada ruang untuk peningkatan relevansi yang lebih spesifik.
Kesesuaian Pendidikan
Pendidikan Ilmu Aqidah dari Universitas Islam Madinah memberikan dasar yang kuat dalam pemahaman keagamaan, yang relevan dengan tugas Komisi VIII yang menangani isu-isu agama.
Pengalaman Relevan
Pengalaman sebagai dosen di berbagai universitas Islam, ketua forum dakwah, dan aktif di berbagai organisasi keagamaan seperti Muhammadiyah dan ICMI menunjukkan keterlibatan yang mendalam dalam isu-isu sosial dan keagamaan. Pengalaman sebagai pimpinan partai politik juga memberikan pemahaman tentang dinamika sosial dan politik yang relevan dengan tugas di DPR.
Faktor Pendukung
Faktor Pengurang
Daftar Lengkap
Tanpa Periode
Kritik terhadap rancangan undang‑undang yang dianggap dapat menimbulkan konflik antaragama dan mengekang kebebasan berpendapat.
SumberHidayat Nur Wahid menolak keputusan IOC yang dianggap tidak adil terhadap atlet Israel dan menyerukan banding ke CAS.
SumberHidayat Nur Wahid mendukung penolakan visa bagi atlet Israel untuk pertandingan di Jakarta.
SumberHidayat Nur Wahid menuntut PBB membuka akses bantuan kemanusiaan ke Gaza.
SumberSorotan potensi ketidaksinkronan antara anggaran dan realisasi pembiayaan haji tahun 2026, menimbulkan kekhawatiran tentang keuangan haji
SumberKritik terhadap UU hukuman mati Israel yang dianggap menargetkan tahanan Palestina, menimbulkan kontroversi hak asasi manusia
SumberKritik terhadap kebijakan pemerintah yang mengatur teks khotbah Jumat, dianggap mengancam kebebasan beragama
SumberKritik terhadap UU DKJ yang dianggap tidak adil bagi Jakarta dibandingkan daerah khusus lain, menimbulkan kontroversi kebijakan wilayah
SumberKritik terhadap perundangan yang gagal disetujui DPR dan dianggap kehilangan relevansi, menimbulkan kontroversi kebijakan perundangan
SumberDesakan HNW agar PBB bertindak tegas setelah gugurnya prajurit TNI di Lebanon, menimbulkan kontroversi kebijakan luar negeri
SumberDi Atas Rata-rata
Sorotan Media Tinggi
Diliput 104% lebih banyak dari rata-rata anggota DPR.
Peringkat
Skor Merit Top 1%
Peringkat #8 dari 577 anggota DPR yang sudah dianalisis (skor 92).
Di Bawah Rata-rata
Banyak Kontroversi
49 kontroversi tercatat — rata-rata di DPR adalah 10.2.
Di Atas Rata-rata
Pemberitaan Bernada Positif
57% dari 244 artikel teranalisis bernada positif.
Catatan
Anggota Fraksi Keadilan Sejahtera
Salah satu dari 53 anggota fraksi Keadilan Sejahtera di seluruh lembaga publik.
Catatan
Anggota DPR
Salah satu dari 577 anggota DPR yang terindeks.
Dianalisis 9 Mei 2026 · agregasi statistik dari rekan satu lembaga
654
artikel total · 206 bulan tercatat
156
media unik · dari 654 artikel
Liputan beragam · top 19%
Top 5 Media
Prihatin Keracunan Anak-Anak Terus Berulang, HNW Desak Evaluasi Menyeluruh MBG, Jatuhkan Sanksi Hukum Keras
Fraksi PKS · 4 September 2026
PositifTeks menyoroti sikap peduli dan desakan tegas HNW untuk evaluasi MBG serta menjatuhkan sanksi hukum, mencerminkan tanggung jawab dan integritas dalam melindungi anak-anak.
Apresiasi Putusan MK, HNW: Penetapan Bencana Nasional Bakal Lebih Terukur
Inilah.com · 2 September 2026
PositifHNW menunjukkan sikap politik yang konstruktif dengan apresiasi terhadap putusan MK
Hidayat Nur Wahid Buka Turnamen Badminton HNW CupNur Wahid Buka Turnamen Badminton HNW Cup
mpr.go.id · 31 Agustus 2026
NetralTopik Utama
Dianalisis oleh AI · Data diperbarui secara berkala
Dianalisis 11 Mei 2026
HNW Apresiasi Putusan MK: Penetapan Status Bencana Nasional Kini Lebih Terukur, Agar Mempercepat Aspek Perbantuan dan Pemulihan
Fraksi PKS · 31 Agustus 2026
Netral