Jabatan
Komisi IX - Anggota
Fraksi
Keadilan Sejahtera
Provinsi / Dapil
Jawa Tengah
Periode
2024-2029
Artikel Terindeks
113
Analisis Sentimen Media
Positif
Berdasarkan 113 artikel
51% positif49% netral
Pemberitaan media tentang pejabat ini cenderung bernada positif — meliputi pencapaian, kebijakan pro-rakyat, atau kontribusi yang diapresiasi publik.
Skor Meritokrasi
65
Meritokratis
Penempatan Dr. H. MUH. HARIS sebagai anggota Komisi IX DPR menunjukkan tingkat meritokrasi yang cukup baik. Pengalaman beliau sebagai Wakil Walikota dan anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah memberikan pemahaman tentang isu-isu pemerintahan dan masyarakat. Latar belakang pendidikan di bidang politik juga relevan dengan tugas legislatif.
Kesesuaian Pendidikan
Pendidikan Sastra dari UGM mungkin kurang relevan secara langsung, namun pendidikan S2 dan S3 di bidang Politik dari UNDIP sangat relevan dengan tugas legislatif dan pengawasan kebijakan publik, khususnya di Komisi IX yang membidangi kesehatan dan ketenagakerjaan.
Pengalaman Relevan
Pengalaman sebagai anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah selama dua periode dan sebagai Wakil Walikota Salatiga memberikan pengalaman praktis dalam pembuatan kebijakan, pengawasan, dan interaksi dengan masyarakat. Pengalaman ini sangat relevan dengan tugas sebagai anggota DPR.
Faktor Pendukung
- +Pengalaman sebagai Wakil Walikota
- +Pengalaman sebagai anggota DPRD Provinsi
- +Pendidikan S2 dan S3 di bidang Politik
Faktor Pengurang
- −Riwayat organisasi tidak tersedia
- −Riwayat penghargaan tidak tersedia
- −Pendidikan S1 Sastra kurang relevan
Dianalisis 11 Mei 2026
Riwayat & Karir (12)
1972
1980
1990
2000
2010
2020
2026
Pendidikan
Pekerjaan
Daftar Lengkap
- Pendidikan2017–2020UNDIP — Politik
- Pekerjaan2016–2022Wkil Walikota — Pemerintahan Kota Salatiga
- Pekerjaan2011–2016Wakil Walikota — Pemerintahan Kota Salatiga
- Pekerjaan2009–2011Anggota — DPRD Provinsi Jawa Tengah
- Pendidikan2006–2008UNDIP — Politik
- Pekerjaan2004–2009Anggota — DPRD Provinsi Jawa Tengah
- Pendidikan1985–1992Universitas Gajah Mada — Sastra
- Pendidikan1981–1984SMA Negeri Pecitan
- Pendidikan1977–1981SMP Negeri Pecitan 01
- Pendidikan1972–1977MI
Tanpa Periode
Komisi IX
Badan Aspirasi Masyarakat
Kontroversi (13)
Kesenjangan Anggaran dan Kualitas Tata Kelola Program Makan Bergizi NasionalSedang
Muh Haris menyoroti kesenjangan anggaran dan kualitas tata kelola program makan bergizi nasional.
SumberAnggaran Program Makan Bergizi Gratis MelonjakSedang
Muh Haris menyoroti melonjaknya anggaran program makan bergizi gratis dari Rp71 triliun menjadi Rp335 triliun.
SumberTemuan Porsi Makan Bergizi Gratis di Bawah AnggaranSedang
DPR menyoroti temuan porsi makan bergizi gratis yang di bawah anggaran.
SumberTambang Rusak Raja AmpatTinggi
Muh Haris mendesak usut tuntas dan pulihkan ekosistem akibat tambang rusak di Raja Ampat.
SumberKetimpangan Tata Ruang dan Konflik Agraria di Kawasan HutanSedang
Muh Haris menyoroti ketimpangan tata ruang dan konflik agraria di kawasan hutan.
SumberUsulan MBG jadi uangRendah
Muncul usulan agar program MBG diberikan dalam bentuk uang, namun Muh Haris menegaskan tujuan program tetap makanan.
SumberKasus keracunan MBGSedang
Maraknya kasus keracunan terkait program MBG, Muh Haris meminta pihak terkait berkolaborasi melakukan antisipasi.
SumberLonjakan Peserta BPJS NonaktifSedang
Muh. Haris mendorong perbaikan data nasional terkait lonjakan peserta BPJS nonaktif.
SumberMasalah pelayanan BPJS di daerahSedang
Warga terus mengalami kendala dalam mengakses layanan BPJS, menimbulkan keluhan dan menuntut solusi dari pemerintah daerah dan DPR.
SumberPenolakan mencalonkan diri di PilkadaSedang
Setelah terpilih menjadi anggota DPR RI, Muh Haris menolak untuk maju sebagai calon di Pilkada mendatang, menimbulkan spekulasi tentang motivasi politiknya.
SumberJaringan & Asosiasi (80)
Irwan Hidayat· Anggota DPRSido Muncul· PerusahaanPemerintah· PemerintahMuh Haris· Anggota DPR RIPT Freeport Indonesia· PerusahaanDPR RI· Lembaga LegislatifPKS· Partai PolitikKendal· Daerah PemilihanSalatiga· KotaIndonesia· NegaraKemenkes· Kementerian KesehatanKabupaten Semarang· KabupatenBatang· KabupatenBuleleng· KabupatenBali· ProvinsiKLH· Kementerian Lingkungan HidupPresiden Prabowo· PresidenKemnaker· Kementerian KetenagakerjaanKomisi IX DPR RI· Komisi di DPR RIBadan Gizi Nasional· Badan PemerintahBPJS· Badan Penyelenggara Jaminan SosialKota Semarang· KotaDesa Duren· DesaTengaran· KecamatanBejaten· DesaJSIT· OrganisasiPrabowo Subianto· Presiden Republik IndonesiaPLTU Paiton· Pembangkit listrik tenaga uap yang mendapat apresiasiRaja Ampat· Wilayah yang mendukung pencabutan izin tambangKementerian ESDM· Kementerian yang dituntut untuk mengatasi kelangkaan LPG
Tahukah Kamu?
Peringkat
Skor Merit Top 21%
Peringkat #126 dari 577 anggota DPR yang sudah dianalisis (skor 85).
Di Atas Rata-rata
Pemberitaan Bernada Positif
42% dari 59 artikel teranalisis bernada positif.
Catatan
Anggota Fraksi Keadilan Sejahtera
Salah satu dari 53 anggota fraksi Keadilan Sejahtera di seluruh lembaga publik.
Catatan
Anggota DPR
Salah satu dari 577 anggota DPR yang terindeks.
Catatan
Mewakili Jawa Tengah
234 pejabat publik dari Provinsi Jawa Tengah terindeks di platform.
Catatan
Media Paling Sering Meliput
Fraksi PKS memuat 42 artikel — paling banyak dari 51 media yang pernah meliput.
Dianalisis 9 Mei 2026 · agregasi statistik dari rekan satu lembaga
Liputan Berita per Bulan
302
artikel total · 190 bulan tercatat
58 positif 55 netral 0 negatif
Keberagaman Sumber Berita
90
media unik · dari 302 artikel
Liputan beragam · top 23%
Top 5 Media
- Fraksi PKS69 · 23%
- RRI.co.id25 · 8%
- JPNN.com14 · 5%
- Suara Merdeka14 · 5%
- DISWAY JATENG10 · 3%
Berita Terkait (113)
RUU Pelindungan Ketenagakerjaan Jadi Usul Inisiatif DPR, Muh Haris: Beri Perlindungan Pekerja dan Kepastian Dunia Usaha
Fraksi PKS · 27 Agustus 2026
PositifTeks menggambarkan Muh Haris mengusulkan RUU Ketenagakerjaan untuk memberi perlindungan pekerja, menunjukkan kinerja legislasi yang konstruktif
DPR Setujui RUU Pelindungan Ketenagakerjaan Jadi Usul Inisiatif, Muh Haris Dorong Hak Pekerja dan Kepastian Usaha
HARIAN 7 · 27 Agustus 2026
PositifTeks menyoroti Muh Haris mendorong hak pekerja dan kepastian usaha, menunjukkan sikap positif dalam kinerja legislasinya
Profil Muhammad Haris Anggota DPR Desak Evaluasi Layanan BPJS Kesehatan Imbas Viral Kasus Yurizal
surabaya.tribunnews.com · 8 Agustus 2026
NetralTeks membahas Muhammad Haris DPR dan aksinya mendesak evaluasi layanan BPJS, bersifat pemberitaan faktual tanpa nada jelas positif atau negatif.
