Jabatan
Komisi VIII - Kapoksi
Fraksi
Kebangkitan Bangsa
Provinsi / Dapil
Nusa Tenggara Barat
Periode
2024-2029
Kontak
maglenabima@gmail.com
Artikel Terindeks
134
Analisis Sentimen Media
Negatif
Berdasarkan 134 artikel
48% positif51% netral1% negatif
Pemberitaan media tentang pejabat ini cenderung bernada negatif. AI mengidentifikasi 16 isu atau kontroversi yang menjadi dasar penilaian ini.
Skor Meritokrasi
55
Kurang Meritokratis
Penempatan Hj. Mahdalena sebagai anggota Komisi VIII DPR RI menunjukkan meritokrasi yang kurang. Latar belakang pendidikan Sastra Inggris dan Manajemen kurang relevan dengan tugas komisi yang membidangi agama, sosial, dan pemberdayaan perempuan. Pengalaman sebagai anggota DPRD Kabupaten Bima memberikan sedikit relevansi, namun tidak cukup kuat untuk menutupi kesenjangan latar belakang.
Kesesuaian Pendidikan
Pendidikan Sastra Inggris dan Manajemen memiliki relevansi yang sangat terbatas dengan bidang tugas Komisi VIII DPR RI. Tidak ada indikasi pendidikan yang secara langsung berkaitan dengan isu-isu agama, sosial, atau pemberdayaan perempuan.
Pengalaman Relevan
Pengalaman sebagai anggota DPRD Kabupaten Bima memberikan pengalaman dalam pembuatan kebijakan dan pengawasan, namun relevansinya dengan isu spesifik Komisi VIII terbatas. Tidak adanya riwayat organisasi yang relevan juga mengurangi penilaian.
Faktor Pendukung
- +Pengalaman sebagai anggota DPRD Kabupaten Bima
Faktor Pengurang
- −Latar belakang pendidikan kurang relevan
- −Tidak ada riwayat organisasi yang relevan
- −Data riwayat organisasi tidak tersedia
Dianalisis 11 Mei 2026
Riwayat & Karir (8)
1985
1990
2000
2010
2020
2026
Pendidikan
Pekerjaan
Daftar Lengkap
- Pekerjaan2019–2024Anggota — Anggota DPRD Kabupaten Bima
- Pekerjaan2008–sekarangDirektur — CV. Bolly Dept. Store
- Pendidikan2006–2008Universita Jayabaya — Manajemen
- Pendidikan1997–2001Universitas Diponegoro — Sastra Inggris
- Pendidikan1994–1997SMA N 1 Woha
- Pendidikan1991–1994SMP N 1 Woha
- Pendidikan1985–1991SDN 1 Inp.Tente
Tanpa Periode
Komisi VIII
Kontroversi (16)
Daycare IlegalTinggi
DPR mengusulkan razia nasional untuk memberantas daycare ilegal karena maraknya kasus kekerasan anak.
SumberPerlindungan Anak yang LemahTinggi
DPR menyoroti perlindungan sosial anak yang masih lemah, dibuktikan dengan kasus siswa SD bunuh diri.
SumberJamaah Haji HilangTinggi
DPR meradang karena 3 jemaah haji Indonesia hilang di Mekkah belum ditemukan.
Sumberpeningkatan kuota hajisedang
Terdapat kritik bahwa proses peningkatan kuota haji belum cukup transparan dan belum menjamin distribusi yang adil bagi semua calon haji.
Sumberpenanganan bencanatinggi
Beberapa anggota DPR menilai respons pemerintah terhadap banjir dan longsor masih lambat, menimbulkan ketidakpuasan publik.
Sumberproteksi anaksedang
Kekhawatiran mengenai perlindungan anak di pesantren dan daerah rawan bencana masih dianggap belum memadai.
SumberDaycare ilegal dan kekerasan anakTinggi
Mahdalena mendesak pemerintah untuk melakukan razia besar-besaran terhadap daycare ilegal karena maraknya kasus kekerasan anak.
SumberPenanganan Korban BencanaSedang
DPR mengingatkan agar bantuan untuk korban banjir Sumatera harus tepat sasaran.
Sumberhaji biaya tinggiRendah
Usulan Kemenag menaikkan biaya haji sebesar Rp10 juta menimbulkan kritik anggota DPR
SumberJaringan & Asosiasi (43)
DPR· LegislatorKemenag· PemerintahKomisi VIII DPR RI· organisasi legislatif yang memantau kebijakan haji dan bencanaKemenhaj· instansi pemerintah yang mengelola program hajiBPNB· instansi penanggulangan bencanaMERS-CoV· penyakit yang menjadi fokus protokol kesehatanSemeru· gunung berapi yang memicu evakuasiMahdalena· Anggota DPR RIPKB· Partai PolitikPemerintah· EksekutifNTB· ProvinsiBima· KotaSumbawa· KabupatenMakkah· Kota SuciWabup Ansori· Wakil BupatiDPR RI· lembaga legislatifKomisi VIII DPR· komisi legislatifDaycare· fasilitas penitipan anakUmmi Mahdalena· Anggota DPR RIBPIH 2026· ProgramKPK· Lembaga Penegak HukumHj. Mahdalena· Anggota DPR RI, Fraksi PKBBPN· Badan Penanggulangan BencanaBansos· Program bantuan sosialKementerian Pendidikan· Instansi pemerintah terkait pendidikanIndonesia· Lokasi wilayah hukum terkait regulasi daycareKPU NTB· Penyelenggara PemiluPulau Sumbawa· Daerah PemilihanSenayan· Pusat Pemerintahan LegislatifMahdalena· Pejabat Publik
Tahukah Kamu?
Catatan
Skor Merit Sedang
Peringkat #425 dari 577 anggota DPR (skor 52).
Di Atas Rata-rata
Pemberitaan Bernada Positif
42% dari 114 artikel teranalisis bernada positif.
Catatan
Anggota Fraksi Kebangkitan Bangsa
Salah satu dari 68 anggota fraksi Kebangkitan Bangsa di seluruh lembaga publik.
Catatan
Anggota DPR
Salah satu dari 577 anggota DPR yang terindeks.
Catatan
Mewakili Nusa Tenggara Barat
80 pejabat publik dari Provinsi Nusa Tenggara Barat terindeks di platform.
Catatan
Media Paling Sering Meliput
FPKB DPR RI memuat 18 artikel — paling banyak dari 61 media yang pernah meliput.
Dianalisis 9 Mei 2026 · agregasi statistik dari rekan satu lembaga
Liputan Berita per Bulan
282
artikel total · 100 bulan tercatat
64 positif 69 netral 1 negatif
Keberagaman Sumber Berita
119
media unik · dari 282 artikel
Liputan beragam · top 10%
Top 5 Media
- FPKB DPR RI29 · 10%
- RRI.co.id12 · 4%
- ANTARA News11 · 4%
- merahputih.com10 · 4%
- NTBSatu9 · 3%
Berita Terkait (134)
Jenk Fitri Sudah 13 Kali Minta Maaf, Sepupu DPR RI Mahdalena Tak Cabut Laporan
barometer99.com · 3 September 2026
NegatifTeks melaporkan bahwa Mahdalena tidak mencabut laporan meskipun pihak lain sudah 13 kali meminta maaf, menunjukkan sikap yang teguh atau tidak mengalah
Dialog keuangan haji di Kota Bima, Hj. Mahdalena dorong dana haji dikelola secara profesional
kicknews.today · 9 Agustus 2026
PositifMenggambarkan Mahdalena mendorong pengelolaan dana haji secara profesional, yang bernada apresiatif terhadap kinerjanya.
Hj Mahdalena salurkan beasiswa PIP Rp189,7 juta untuk 305 siswa MTsN 4 Bima
kicknews.today · 29 Juli 2026
PositifProgram "salurkan beasiswa PIP Rp189,7 juta untuk 305 siswa" menunjukkan kontribusi positif kepada masyarakat.
