
Jabatan
Komisi IX - Wakil Ketua
Fraksi
Demokrasi Indonesia Perjuangan
Provinsi / Dapil
Dki Jakarta
Periode
2024-2029
Kontak
https://charleshonoris.com
Artikel Terindeks
364
Berdasarkan 364 artikel
Pemberitaan media tentang pejabat ini cenderung netral atau berimbang — tidak dominan positif maupun negatif.
Meritokratis
Penempatan Charles Honoris sebagai Wakil Ketua Komisi IX DPR menunjukkan tingkat meritokrasi yang cukup baik. Latar belakang pendidikan di bidang ilmu politik dan pengalaman di berbagai organisasi memberikan dasar yang relevan untuk tugas legislatifnya, meskipun ada beberapa kesenjangan.
Kesesuaian Pendidikan
Pendidikan Charles Honoris di bidang Political Science dari International Christian University relevan dengan tugasnya sebagai anggota DPR, khususnya dalam memahami kebijakan publik dan proses legislasi. Namun, tidak ada spesialisasi khusus yang secara langsung terkait dengan bidang kesehatan dan tenaga kerja yang menjadi fokus Komisi IX.
Pengalaman Relevan
Pengalaman sebagai pengacara dan direktur memberikan pemahaman tentang hukum dan manajemen, yang berguna dalam fungsi legislasi dan pengawasan. Keterlibatan dalam berbagai organisasi, termasuk Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan dan Real Estate Indonesia, menunjukkan kemampuan membangun jaringan dan memahami isu-isu sosial ekonomi. Namun, pengalaman langsung di bidang kesehatan atau tenaga kerja terbatas.
Faktor Pendukung
Faktor Pengurang
Daftar Lengkap
Tanpa Periode
BGN tetap memberikan insentif Rp6 juta ke dapur MBG yang tidak beroperasi, menimbulkan tuduhan skandal dan ketidaktransparanan.
SumberPengadaan ribuan motor listrik MBG dilakukan tanpa konsultasi dengan Komisi IX DPR, menimbulkan kekhawatiran tentang prosedur pengadaan.
SumberTerjadi keracunan makanan MBG di Jaktim, memicu permintaan penutupan SPPG Pondok Kelapa secara permanen.
SumberBGN tetap memberikan insentif besar ke SPPG meski program sudah ditutup, menimbulkan kritik tentang pemborosan anggaran.
SumberPengadaan ribuan motor listrik MBG menimbulkan pertanyaan tentang efisiensi anggaran dan kebutuhan program.
SumberDPR menuduh BGN melakukan pengadaan puluhan ribu unit motor listrik untuk operasional MBG tanpa prosedur yang jelas, menimbulkan dugaan pelanggaran regulasi dan potensi korupsi.
SumberTerdapat kasus keracunan di Pondok Kelapa 2 yang melibatkan 72 siswa, sehingga DPR menuntut penutupan permanen SPPG dan evaluasi menyeluruh.
SumberCharles Honoris menuntut pemerintah melakukan audit menyeluruh terhadap semua yayasan pengelola Dapur Makan Bergizi Gratis untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas.
SumberCharles Honoris mendesak pemerintah daerah untuk mengatur larangan konsumsi daging anjing dan kucing demi kesehatan masyarakat.
SumberDPR mengkritik bahwa insentif SPPG tetap cair meskipun program telah ditutup, menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap pengelolaan dana.
SumberDi Atas Rata-rata
Sorotan Media Tinggi
Diliput 67% lebih banyak dari rata-rata anggota DPR.
Catatan
Skor Merit Sedang
Peringkat #309 dari 577 anggota DPR (skor 68).
Di Bawah Rata-rata
Banyak Kontroversi
35 kontroversi tercatat — rata-rata di DPR adalah 10.2.
Di Atas Rata-rata
Pemberitaan Bernada Positif
45% dari 214 artikel teranalisis bernada positif.
Catatan
Anggota Fraksi Demokrasi Indonesia Perjuangan
Salah satu dari 110 anggota fraksi Demokrasi Indonesia Perjuangan di seluruh lembaga publik.
Catatan
Anggota DPR
Salah satu dari 577 anggota DPR yang terindeks.
Dianalisis 9 Mei 2026 · agregasi statistik dari rekan satu lembaga
759
artikel total · 117 bulan tercatat
202
media unik · dari 759 artikel
Liputan beragam · top 13%
Top 5 Media
Wakil Ketua DPR Pertanyakan Ganti Rugi Korban Keracunan MBG ke BGN
Peradaban.id · 4 September 2026
NetralTeks menggambarkan Charles Honoris mempertanyakan ganti rugi korban keracunan MBG, menunjukkan sikap kritis terhadap kebijakan pemerintah
Waka Komisi IX DPR Minta BGN Ubah Sistem MBG ke Dapur Berbasis Sekolah
news.detik.com · 4 September 2026
NetralTeks menggambarkan permintaan resmi Charles Honoris terkait perubahan sistem MBG, menunjukkan keterlibatannya dalam kebijakan publik
Cegah Keracunan MBG, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Dorong Pemerintah Terapkan Dapur Berbasis Sekolah - radarbengkulu.disway.id
Radar Bengkulu · 4 September 2026
NetralTeks melaporkan Dorongan Charles Honoris untuk mencegah keracunan MBG melalui dapur berbasis sekolah
Topik Utama
Dianalisis oleh AI · Data diperbarui secara berkala
Dianalisis 11 Mei 2026
Insentif SPPG Tak Lagi Rata Rp 6 Juta, Waka Komisi IX DPR: Harus Proporsional
news.detik.com · 4 September 2026
NetralTeks melaporkan Charles Honoris menuntut insentif SPPG harus proporsional, menunjukkan advokasi untuk kebijakan yang lebih adil