Hasan Nasbi

NetralBandingkan

Kementerian

Bukittinggi, Sumatera Barat, Indonesia, Invalid Date

Jabatan

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan

Fraksi

Provinsi / Dapil

—

Periode

2024-2029

Artikel Terindeks

305

Analisis Sentimen Media

Netral

Berdasarkan 305 artikel

29% positif55% netral15% negatif

Pemberitaan media tentang pejabat ini cenderung netral atau berimbang — tidak dominan positif maupun negatif.

Kategori Pemberitaan

politik kebijakan infrastruktur komunikasi media kontroversi Pemerintahan Ekonomi energi bencana alam korupsi pemilu

Topik Utama

reshuffle kabinet penasihat khusus presiden komunikasi pemerintah energi dan BBM demokrasi dan pemilu penanggulangan hoaks kebijakan publik kritik politik komunikasi presiden rekrutmen media homeless kritik media dan hate speech isu kembali orang Jokowi ke tim Prabowo etika pemerintahan Pengunduran diri pejabat Pencopotan jabatan Komunikasi publik Strategi komunikasi pemerintah Kontroversi pernyataan pejabat Etika pejabat Struktur kabinet Kebijakan agraria Gaji dan harta pejabat Rangkap jabatan Pembentukan kementerian Ibu Kota Nusantara (IKN)kebijakan kebudayaan kebijakan lingkungan kebijakan haji dan umrah kebijakan banjir pelantikan komunikasi kerja sama dengan Kemenkomdigi kerja sama dengan Bakom pengangkatan kembali ke kabinet penunjukan penasihat khusus presiden bidang komunikasi stok BBM dalam negeri pertemuan dengan presiden banjir Sumatera homeless media pencopotan dan masuk kabinet ekonomi dan situasi dunia jabatan komunikasi di istana Pelantikan sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Komunikasi Penunjukan sebagai Komisaris Pertamina Pergantian posisi Juru Bicara Presiden Pertemuan dengan Joko Widodo di Solo untuk membahas situasi Indonesia Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) sebesar Rp40,4 Miliar Kritik pakar terkait latar belakang keilmuan komunikasi Peluang politik Partai Solidaritas Indonesia (PSI) masuk Senayan Komunikasi internal kabinet terkait Menteri Keuangan komunikasi nasional korupsi BGN dugaan praktik curang sektor sawit-batu bara pemilu ditunda hubungan Prabowo-Megawati disrupsi digital penunjukan pejabat kritik terhadap Prabowo framing kekuasaan vs logika publik

Dianalisis oleh AI · Data diperbarui secara berkala

Skor Meritokrasi

Kurang Meritokratis

Penempatan Hasan Nasbi sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan menunjukkan meritokrasi yang kurang. Latar belakang pendidikan ilmu politik relevan dengan komunikasi, namun kurangnya informasi mengenai riwayat pekerjaan menjadi perhatian. Pengalaman organisasi di HMI dapat memberikan nilai tambah dalam kepemimpinan dan komunikasi.

Kesesuaian Pendidikan

Pendidikan Ilmu Politik di Universitas Indonesia memberikan dasar teoritis yang relevan untuk memahami dinamika kekuasaan dan komunikasi publik. Namun, pendidikan formal yang lebih spesifik di bidang komunikasi akan lebih ideal.

Pengalaman Relevan

Kurangnya data mengenai riwayat pekerjaan menjadi kendala utama dalam menilai relevansi pengalaman. Pengalaman organisasi sebagai Ketua HMI Komisariat UI menunjukkan kemampuan kepemimpinan dan organisasi, namun relevansinya langsung dengan komunikasi kepresidenan perlu dipertimbangkan lebih lanjut.

Faktor Pendukung

+Pendidikan Ilmu Politik relevan dengan pemahaman komunikasi publik
+Pengalaman organisasi menunjukkan kemampuan kepemimpinan

Faktor Pengurang

−Kurangnya data riwayat pekerjaan
−Tidak ada informasi mengenai pengalaman profesional di bidang komunikasi
−Tidak ada informasi mengenai penghargaan yang diterima

Dianalisis 11 Mei 2026

Riwayat & Karir (5)

1998

2000

2010

2020

2026

Pendidikan

Organisasi

Daftar Lengkap

Organisasi2000–sekarangHimpunan Mahasiswa Islam Komisariat UI — Ketua
Pendidikan1998–2004Universitas Indonesia — Ilmu Politik

Tanpa Periode

SD Kampuang Nan Limo

MTs Kampuang Nan Limo

SMA Negeri 2 Bukittinggi

Kontroversi (48)

Kritik terhadap gaya komunikasi PurbayaSedang

Hasan Nasbi mengkritik gaya komunikasi Purbaya yang dianggap melemahkan pemerintah. Purbaya kemudian merespons kritik ini dengan data survei kepercayaan publik dan menyatakan stabilitas pemerintah baik.

Sumber

Pernyataan mengenai akar masalah banjirRendah

Hasan Nasbi berpendapat bahwa akar masalah banjir bukan terletak pada menteri yang baru menjabat setahun.

Sumber

Penggantian sebagai Kepala PCORendah

Hasan Nasbi digantikan oleh Angga Raka Prabowo sebagai Kepala PCO.

Sumber

Pencopotan jabatanTinggi

Presiden Prabowo mencopot Hasan Nasbi beserta tiga pejabat lainnya dari posisi Kepala PCO, menimbulkan spekulasi politik dan pertanyaan tentang stabilitas tim komunikasi kepresidenan.

Sumber

Blunder komunikasiSedang

Beberapa media melaporkan bahwa pernyataan Hasan Nasbi dianggap menyesatkan dan menimbulkan kebingungan publik, termasuk kritik tajam dari tokoh politik lain.

Sumber

Kontroversi etikaSedang

Hasan Nasbi dituduh tidak menjaga etika dalam interaksi dengan Menteri Keuangan, serta disebut sebagai “penjilat” oleh beberapa pihak, menurunkan citra profesionalnya.

Sumber

Gaya komunikasi Hasan Nasbi dianggap tidak sensitifTinggi

Beberapa pihak, termasuk Purbaya, mengkritik cara Hasan Nasbi menyampaikan informasi yang dianggap menyinggung dan kurang profesional.

Sumber

Pernyataan kontroversial tentang teror kepala babiTinggi

Dewan Pers menuntut Hasan Nasbi meminta maaf atas pernyataan yang menyebutkan "teror kepala babi", menimbulkan kecaman luas.

Sumber

Tiga kesalahan fatal di mata PrabowoSedang

Menurut laporan Suara.com, Prabowo menilai tiga kesalahan strategis yang dilakukan Hasan Nasbi, yang dapat berujung pada pemecatan.

Sumber

Spekulasi pengunduran diriSedang

Berbagai media membahas kemungkinan Hasan Nasbi mengundurkan diri sebagai standar moral bagi kabinet, menambah tekanan politik.