Jabatan
Anggota DPD RI
Fraksi
Provinsi / Dapil
Jawa Tengah
Periode
2024-2029
Kontak
muhdi@dpd.go.id
Artikel Terindeks
42
Analisis Sentimen Media
Positif
Berdasarkan 42 artikel
74% positif24% netral2% negatif
Pemberitaan media tentang pejabat ini cenderung bernada positif — meliputi pencapaian, kebijakan pro-rakyat, atau kontribusi yang diapresiasi publik.
Skor Meritokrasi
45
Kurang Meritokratis
Penilaian meritokrasi Dr. MUHDI, S.H., M.Hum. sebagai Anggota DPD RI dari Jawa Tengah menunjukkan relevansi terbatas. Gelar akademis di bidang hukum (S.H., M.Hum.) memberikan dasar yang relevan untuk peran legislatif, namun ketiadaan data riwayat pendidikan, pekerjaan, dan organisasi menyulitkan penilaian komprehensif.
Kesesuaian Pendidikan
Gelar S.H. dan M.Hum. relevan dengan fungsi legislasi dan pengawasan yang diemban oleh anggota DPD. Namun, tanpa informasi lebih detail mengenai kurikulum atau fokus studi, sulit untuk menilai kedalaman relevansi pendidikan tersebut.
Pengalaman Relevan
Tidak tersedianya data riwayat pekerjaan dan organisasi menjadi kendala utama dalam menilai pengalaman relevan. Pengalaman di bidang pemerintahan, hukum, atau advokasi akan meningkatkan skor meritokrasi secara signifikan.
Faktor Pendukung
- +Gelar S.H. dan M.Hum. menunjukkan pemahaman tentang hukum dan pemerintahan.
Faktor Pengurang
- −Tidak ada data riwayat pendidikan yang lebih detail.
- −Tidak ada data riwayat pekerjaan.
- −Tidak ada data riwayat organisasi.
- −Keterbatasan data menghambat penilaian komprehensif.
Dianalisis 11 Mei 2026
Kontroversi (16)
Ketidakjelasan Status ASN Paruh WaktuSedang
Muhdi menyoroti ketidakjelasan status Aparatur Sipil Negara (ASN) paruh waktu dan mendesak agar tidak ada diskriminasi terhadap guru dan tenaga kesehatan, serta PPPK.
SumberSentralisasi PendidikanSedang
Muhdi mengkritisi sentralisasi pendidikan dan mendesak penguatan otonomi daerah untuk meningkatkan kualitas pendidikan.
SumberPutusan MK tentang Sekolah Swasta Gratis Tanpa AnggaranSedang
Muhdi mengkritisi putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan sekolah swasta jenjang SD-SMP gratis, menyebutnya sebagai ilusi jika tanpa perbaikan skema pembiayaan yang berkeadilan.
SumberPenundaan Pengangkatan CPNS dan PPPKSedang
Muhdi menyatakan sulit mempercayai penundaan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), menunjukkan keprihatinan terhadap nasib calon pegawai.
SumberKasus Kematian Dosen Untag SemarangTinggi
Muhdi, sebagai anggota DPD RI, mengawal kasus kematian dosen Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) Semarang.
SumberPutusan Mahkamah Konstitusi terkait pemiluSedang
Putusan MK menimbulkan kebutuhan regulasi baru untuk pemilu 2029, menimbulkan perdebatan tentang kesiapan hukum dan politik.
SumberPenundaan pengangkatan CPNS/PPPKTinggi
DPD, termasuk Dr. Muhdi, menilai penundaan pengangkatan CPNS dan PPPK 2025 sebagai tindakan yang merugikan ASN dan mengganggu layanan publik, serta mendesak Presiden Prabowo untuk membatalkannya.
SumberKritik Putusan MK tentang sekolah gratisSedang
Dr. Muhdi mengkritik putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan sekolah swasta gratis tanpa perbaikan anggaran, menyebutnya sebagai ilusi dan menuntut skema pembiayaan yang lebih adil.
SumberPenempatan dan gaji PPPK paruh waktuTinggi
Ratusan guru PPPK di Jawa Tengah mengeluhkan penempatan yang jauh serta gaji yang dianggap tidak memadai, menimbulkan tuduhan diskriminasi terhadap ASN paruh waktu.
SumberPengurangan dana TKD dan beban PPPK pada pemerintah daerahSedang
Anggota DPD mengungkap bahwa pemotongan dana TKD serta penunjukan PPPK menambah beban keuangan daerah, menimbulkan ketidakpuasan di kalangan pemerintah provinsi.
SumberJaringan & Asosiasi (60)
Dr. H. Muhdi· Anggota DPD RI, Anggota MPR RI, Senator, Ketua PGRI Jawa Tengah, Mantan Rektor UPGRIS, Wakil Ketua Komite 1 DPD RIDPD RI· Lembaga legislatif, tempat Muhdi menjabatMPR RI· Lembaga legislatif, tempat Muhdi menjabatPGRI· Organisasi profesi guru, Muhdi adalah Ketua PGRI Jawa TengahUPGRIS· Institusi pendidikan, Muhdi adalah mantan rektorBKN RI· Badan Kepegawaian Negara, Muhdi berkonsultasi terkait masalah ASN/PPPKMahkamah Konstitusi· Lembaga peradilan, mengeluarkan putusan yang dikritisi MuhdiASN· Kelompok pegawai yang status dan kesejahteraannya diperjuangkan MuhdiPPPK· Kelompok pegawai yang status dan kesejahteraannya diperjuangkan MuhdiGuru· Kelompok profesi yang diperjuangkan MuhdiTenaga Kesehatan· Kelompok profesi yang diperjuangkan MuhdiDosen Untag Semarang· Pihak terkait dalam kasus yang dikawal MuhdiJawa Tengah· Daerah pemilihan dan wilayah kerja MuhdiBrebes· Kabupaten yang diusulkan pemekarannya oleh MuhdiMuhdi· Anggota DPD RI perwakilan Jawa TengahKoperasi Merah Putih· Program pemberdayaan ekonomi yang dikawalDPD· Lembaga perwakilan daerah yang mendorong regulasi pemiluPemerintah· Pihak yang diminta menyiapkan regulasi pemilu 2029PGRI Jawa Tengah· Organisasi profesi guru, Dr. Muhdi adalah KetuaBadan Kepegawaian Negara (BKN)· Lembaga pemerintah yang menangani kepegawaian ASN/PPPK, diajak konsultasi oleh Dr. MuhdiMahkamah Konstitusi (MK)· Lembaga peradilan yang mengeluarkan putusan terkait sekolah gratisPresiden Prabowo· Presiden yang diminta DPD RI untuk membatalkan penundaan pengangkatan CASN/PPPKUntag Semarang· Universitas terkait kasus kematian dosen yang dikawal Dr. MuhdiUPGRIS Semarang· Universitas tempat Dr. Muhdi pernah menjabat rektorKPU· Penyelenggara pemilu, mengumumkan hasil rapat pleno calon senatorPemerintah Provinsi Jawa Barat· Pemerintah daerah yang diapresiasi DPD RI terkait penanganan non-ASNDPR· Lembaga legislatif, bersama DPD merespons penundaan CPNSKepulauan Karimunjawa· Kecamatan yang usulannya masuk ke DPD RIKomite 1 DPD RI· Bagian dari DPD RI yang fokus pada otonomi daerah, hubungan pusat-daerah, penataan ruang, dan kepegawaianGuru PPPK· Kelompok yang mengalami masalah penempatan, gaji, dan status kepegawaian
Tahukah Kamu?
Di Bawah Rata-rata
Banyak Kontroversi
5 kontroversi tercatat — rata-rata di DPD adalah 1.1.
Di Atas Rata-rata
Pemberitaan Bernada Positif
84% dari 25 artikel teranalisis bernada positif.
Catatan
Anggota DPD
Salah satu dari 150 anggota DPD yang terindeks.
Catatan
Mewakili Jawa Tengah
234 pejabat publik dari Provinsi Jawa Tengah terindeks di platform.
Catatan
Media Paling Sering Meliput
ANTARA News Jateng memuat 8 artikel — paling banyak dari 45 media yang pernah meliput.
Dianalisis 9 Mei 2026 · agregasi statistik dari rekan satu lembaga
Liputan Berita per Bulan
229
artikel total · 114 bulan tercatat
31 positif 10 netral 1 negatif
Keberagaman Sumber Berita
80
media unik · dari 229 artikel
Liputan beragam · top 11%
Top 5 Media
- Suara Merdeka26 · 11%
- ANTARA News22 · 10%
- ANTARA News Jateng22 · 10%
- RRI.co.id20 · 9%
- Indoraya News13 · 6%
Berita Terkait (42)
Anggota DPD RI Muhdi Soroti Wacana Kewajiban Dosen S3 di RUU Sisdiknas
Joglo Jateng · 11 Agustus 2026
NetralTeks membahas langkah dan sikap Muhdi DPD terkait RUU Sisdiknas, bukan penilaian positif atau negatif yang jelas.
Muhdi Apresiasi Putusan MK, Minta Anggaran Pendidikan Tetap Utuh - Suara Merdeka
Suara Merdeka · 30 Juli 2026
PositifNada mendukung terlihat dari frasa "Muhdi Apresiasi Putusan MK" dan sikapnya yang pro pendidikan.
Senator Muhdi Ingatkan Jejak Perjuangan PGRI, Singgung Peran Sulistyo dari Banjarnegara - Banjarnegaraku
Banjarnegaraku · 22 Juli 2026
NetralTeks bersifat خبری/faktual tentang Muhdi dan PGRI, dengan frasa netral seperti "ingatkan" dan "singgung peran".
