Jabatan
Anggota DPD RI
Fraksi
Provinsi / Dapil
Di Yogyakarta
Periode
2024-2029
Kontak
mwildan.aka@gmail.com
Artikel Terindeks
112
Analisis Sentimen Media
Positif
Berdasarkan 112 artikel
27% positif63% netral11% negatif
Pemberitaan media tentang pejabat ini cenderung bernada positif — meliputi pencapaian, kebijakan pro-rakyat, atau kontribusi yang diapresiasi publik.
Kategori Pemberitaan
Skor Meritokrasi
75
Meritokratis
Penempatan Dr. H. Hilmy Muhammad sebagai Anggota DPD RI menunjukkan tingkat meritokrasi yang cukup baik. Latar belakang pendidikan dan pengalaman organisasi yang kuat di bidang keagamaan dan kemasyarakatan relevan dengan perannya sebagai perwakilan daerah, terutama dalam isu-isu yang berkaitan dengan nilai-nilai agama dan budaya. Meskipun tidak ada riwayat pekerjaan langsung di bidang pemerintahan, pengalaman sebagai akademisi dan pemimpin organisasi memberikan landasan yang memadai.
Kesesuaian Pendidikan
Pendidikan Dr. Hilmy Muhammad di bidang Tafsir-Hadits dan studi Islam, baik di dalam maupun luar negeri, memberikan dasar yang kuat untuk memahami isu-isu keagamaan dan sosial yang relevan dengan tugasnya sebagai anggota DPD. Pendidikan ini mendukung kemampuannya dalam merumuskan kebijakan yang mempertimbangkan nilai-nilai agama dan budaya masyarakat.
Pengalaman Relevan
Pengalaman sebagai dosen, kepala madrasah, dan wakil rektor menunjukkan kemampuan kepemimpinan dan pemahaman tentang isu-isu pendidikan dan sosial. Keterlibatannya dalam berbagai organisasi keagamaan, seperti PWNU dan MUI, memberikan pemahaman mendalam tentang kebutuhan dan aspirasi masyarakat, khususnya umat Islam. Pengalaman ini relevan dengan perannya dalam memperjuangkan kepentingan daerah di tingkat nasional.
Faktor Pendukung
- +Pendidikan tinggi di bidang studi Islam yang relevan dengan isu-isu sosial dan keagamaan.
- +Pengalaman organisasi yang luas di NU dan MUI, menunjukkan pemahaman tentang dinamika masyarakat.
- +Pengalaman sebagai akademisi dan pemimpin pendidikan, menunjukkan kemampuan analisis dan pengambilan keputusan.
Faktor Pengurang
Riwayat & Karir (16)
1984
1990
2000
2010
2020
2026
Pendidikan
Pekerjaan
Organisasi
Daftar Lengkap
- Organisasi2022–sekarangPengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) D.I. Yogyakarta — Mustasyar
- Organisasi2022–sekarangPengurus Besar Nahdlatul Ulama — Katib Syuriah
- Organisasi2020–sekarangMajelis Ulama Indonesia Pusat — Anggota komisi Fatwa
- Pekerjaan2017–2019Wakil Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Yogyakarta — Dosen
- Organisasi2017–2022Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) D.I. Yogyakarta — Wakil Rois Syuriah
- Organisasi2017–sekarangMajelis Ulama Indonesia D.I. Yogyakarta — Anggota komisi Fatwa
- Pekerjaan2011–2018Dosen di Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta — Dosen
- Pekerjaan2010–2019Kepala Madrasah Aliyah Ali Maksum Pondok Pesantren Krapyak, Yogyakarta — Guru
- Organisasi2010–sekarangYayasan Ali Maksum PP. Krapyak Yogyakarta — Wakil Ketua
- Pendidikan2009–sekarangUniversiti Kebangsaan Malaysia (UKM) — Fakulti Pengajian Islam , Al-Qur`an dan al-Sunnah
- Pendidikan2003–sekarangKhartoum International Institute for Arabic Language — Sudan
- Pekerjaan2003–2018Dosen di Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta — Dosen
- Pendidikan1998–sekarangInstitut Agama Islam Negeri (IAIN) Sunan Kalijaga — Fakultas Ushuluddin, Yogyakarta , Tafsir-Hadits
- Pendidikan1990–sekarangMadrasah Aliyah al-Munawwir — Pondok Pesantren Krapyak, Yogyakarta
- Pendidikan1987–sekarangMadrasah Tsanawiyah al-Munawwir — Pondok Pesantren Krapyak, Yogyakarta
- Pendidikan1984–sekarangSD Jageran I Yogyakarta
Kontroversi (31)
Putusan Mahkamah Konstitusi yang berubahSedang
Gus Hilmy menyatakan putusan MK benar namun tidak pas, menimbulkan perdebatan tentang interpretasi konstitusional.
SumberPasal nikah siri dalam KUHP baruTinggi
Gus Hilmy menilai pasal yang mengkriminalisasi nikah siri tidak proporsional dan berpotensi melanggar konstitusi.
SumberPenanganan kasus judi online (judol) di BantulSedang
Gus Hilmy menilai penanganan kasus pemain judi online di Bantul janggal dan menyoroti kejanggalan hukum.
SumberKritik kebijakan luar negeri terkait serangan AS ke IranSedang
Gus Hilmy mengkritik serangan Amerika ke Iran dan menilai hal tersebut sebagai politik luar negeri yang menutupi kegagalan internal.
SumberKecaman terhadap Israel atas insiden di LebanonTinggi
Gus Hilmy menuntut PBB mengadili Israel setelah tiga prajurit TNI gugur di Lebanon, menimbulkan sorotan politik internasional.
Sumberpenolakan akses bebas pesawat militer AStinggi
Gus Hilmy meminta pemerintah menolak klaim bahwa Indonesia adalah jalur agresi militer AS dan menolak akses bebas pesawat militer Amerika Serikat.
SumberRUU TNITinggi
Gus Hilmy menilai bahwa pengesahan RUU TNI merupakan langkah mundur demokrasi dan berpotensi merugikan daerah karena mengurangi kontrol sipil atas militer.
SumberPengesahan RUU TNITinggi
Gus Hilmy menilai bahwa pengesahan RUU TNI merupakan langkah mundur demokrasi dan berpotensi merugikan daerah.
SumberSerangan Amerika ke IranSedang
Gus Hilmy bersama senator DPD RI mengutuk serangan Amerika ke Iran dan menyerukan investigasi PBB, menilai hal tersebut sebagai politik luar negeri yang berbahaya.
SumberTuntutan terhadap PBB terkait gugurnya prajurit TNITinggi
Gus Hilmy mendesak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk menghukum Israel dan mengevaluasi misi perdamaian setelah gugurnya tiga prajurit TNI di Lebanon.
SumberJaringan & Asosiasi (68)
Hilmy Muhammad· Anggota DPD RI DIYMahkamah Konstitusi· Lembaga yudikatif yang mengeluarkan putusanKementerian Pendidikan dan Kebudayaan· Pengusul kebijakan sekolah daringNU (Nahdlatul Ulama)· Organisasi keagamaan yang mendukung Gus HilmyKAI Daop 6 Yogyakarta· Instansi transportasi yang menerima kunjungan DPDPBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa)· Lembaga internasional yang diminta menindak IsraelKementerian Agama· Dikritik terkait perubahan awal RamadanKementerian Komunikasi dan Informatika· Dikomentari atas pembatasan media sosial bagi anakLampung· Provinsi yang menjadi objek penilaian jalan oleh Gus HilmyLebanon· Negara tempat prajurit TNI gugurGus Hilmy· senatorPemerintah· pemerintahRUU TNI· produk legislasi pertahananDaerah· wilayah administratif IndonesiaDPD RI· Dewan Perwakilan Daerah Republik IndonesiaDPR· Dewan Perwakilan Rakyat, lembaga legislatif pusatNU· Nahdlatul Ulama, organisasi keagamaan yang mendukung Gus HilmyKPU· Komisi Pemilihan Umum, mengawasi dukungan suara Gus HilmyPBB· Perserikatan Bangsa-Bangsa, diminta mengusut serangan ke IranYogyakarta· Kota tempat Gus Hilmy aktif dalam kegiatan DPD dan pesantrenTNI· Militer IndonesiaIsrael· NegaraAmerika Serikat· NegaraKomite II DPD RI DIY· Komite DPD RIBulog· Badan usaha milik negaraIndonesia· NegaraJoko Widodo· Presiden Republik IndonesiaPartai Politik· Subjek pengawasan intelijenBIN· Lembaga penyedia data intelijenPemerintah Indonesia· pembuat kebijakan pajak
Tahukah Kamu?
Di Atas Rata-rata
Sorotan Media Tinggi
Diliput 72% lebih banyak dari rata-rata anggota DPD.
Di Bawah Rata-rata
Banyak Kontroversi
6 kontroversi tercatat — rata-rata di DPD adalah 1.1.
Catatan
Pemberitaan Netral
Mayoritas (88%) dari 56 artikel bernada netral.
Catatan
Anggota DPD
Salah satu dari 150 anggota DPD yang terindeks.
Catatan
Mewakili Di Yogyakarta
4 pejabat publik dari Provinsi Di Yogyakarta terindeks di platform.
Catatan
Media Paling Sering Meliput
Kr Jogja memuat 5 artikel — paling banyak dari 37 media yang pernah meliput.
Dianalisis 9 Mei 2026 · agregasi statistik dari rekan satu lembaga
Liputan Berita per Bulan
213
artikel total · 102 bulan tercatat
30 positif 70 netral 12 negatif
Keberagaman Sumber Berita
86
media unik · dari 213 artikel
Liputan beragam · top 13%
Top 5 Media
- Yogya Pos27 · 13%
- RRI.co.id12 · 6%
- TIMES Indonesia12 · 6%
- Kr Jogja8 · 4%
- NU Online8 · 4%
Berita Terkait (112)
Dukungan RUU Perampasan Aset Menguat, Hilmy dan Herry Soroti Efek Jera Koruptor
TIMES Indonesia · 30 Agustus 2026
PositifTeks menyebutkan dukungan Hilmy terhadap UU Perampasan Aset dan efek jera bagi koruptor, menunjukkan sikap politik positif terhadap pemberantasan korupsi
Dukungan RUU Perampasan Aset Menguat, Hilmy dan Herry Soroti Efek Jera Koruptor
TIMES Indonesia · 30 Agustus 2026
PositifTeks menyoroti peran aktif Hilmy dalam memperkuat RUU Perampasan Aset untuk efek jera koruptor, menunjukkan komitmen positif terhadap kebijakan antikorupsi.
Apresiasi Kesiapan Infrastruktur Kelistrikan DIY, Hilmy Muhammad: Dukung Aktivitas Masyarakat
republika.co.id · 6 Agustus 2026
PositifNada apresiatif pada kata "Apresiasi" dan dukungan "Dukung Aktivitas Masyarakat".
