Jabatan
Komisi III - Anggota
Fraksi
NasDem
Provinsi / Dapil
Sulawesi Selatan
Periode
2024-2029
Artikel Terindeks
297
Analisis Sentimen Media
Skor Meritokrasi
70
Meritokratis
Penempatan Rudiyanto Lallo sebagai anggota Komisi III DPR menunjukkan tingkat meritokrasi yang cukup baik. Latar belakang pendidikan hukum dan pengalaman legislatif di tingkat kota Makassar memberikan dasar yang relevan untuk tugas-tugas di komisi yang membidangi hukum, HAM, dan keamanan. Meskipun demikian, ada ruang untuk peningkatan relevansi yang lebih mendalam dengan isu-isu nasional yang menjadi fokus Komisi III.
Kesesuaian Pendidikan
Pendidikan Ilmu Hukum dari Universitas Hasanuddin dan Universitas Muslim Indonesia sangat relevan dengan tugas-tugas di Komisi III DPR yang berkaitan dengan legislasi, hukum, dan HAM.
Pengalaman Relevan
Pengalaman sebagai advokat dan anggota DPRD Kota Makassar, termasuk posisi sebagai Ketua, memberikan pengalaman praktis dalam pembuatan kebijakan, pengawasan, dan representasi publik. Keterlibatan dalam berbagai organisasi kemahasiswaan dan alumni juga menunjukkan kemampuan kepemimpinan dan jaringan yang luas.
Faktor Pendukung
- +Pendidikan formal di bidang hukum
- +Pengalaman legislatif di tingkat daerah
- +Pengalaman sebagai advokat
Faktor Pengurang
- −Pengalaman legislatif terbatas pada tingkat kota, belum ada pengalaman di tingkat nasional sebelum menjadi anggota DPR
- −Data kinerja selama menjabat di DPRD Kota Makassar tidak tersedia untuk dievaluasi lebih lanjut
- −
Riwayat & Karir (35)
1990
2000
2010
2020
2026
Pendidikan
Pekerjaan
Organisasi
Daftar Lengkap
- Organisasi2023–sekarangKARATE DO GOJUKAI KOTA MAKASSAR — KETUA DEWAN PENASEHAT
- Organisasi2023–sekarangIKATAN ALUMNI PESANTREN GUPPI SAMATA GOWA — KETUA UMUM
- Organisasi2022–sekarangIKATAN KELUARGA ALUMNI UNIV HASANUDDIN KOTA MAKASSAR — KETUA
- Pendidikan2021–2023UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA — ILMU HUKUM
- Organisasi2021–sekarangIKATAN KELUARGA ALUMNI SMAN 6 MAKASSAR — KETUA UMUM
- Pekerjaan2019–2024KETUA — DPRD KOTA MAKASSAR
- Pekerjaan2018–2019WAKIL KETUA — DPRD KOTA MAKASSAR
- Pekerjaan2014–2018ANGGOTA — DPRD KOTA MAKASSAR
- Pekerjaan2009–2014ADVOKAT — LAW FIRM LUCAS, S.H. & PARTNER
- Organisasi2007–2009HASANUDDIN LAW STUDY CENTER — DEWAN PENASEHAT
- Organisasi2006–2009SENAT MAHASIAWA HUKUM INDONESIA — KOORDINATOR
- Organisasi2004–2009BEM FAKULTAS HUKUM UNIV HASANUDDIN — DEWAN PENASEHAT
- Organisasi2003–2004BEM FAKULTAS HUKUM UNIV HASANUDDIN — PENGURUS HARIAN
- Pendidikan2002–2009UNIVERSITAS HASANUDDIN — ILMU HUKUM
- Pendidikan1999–2002SMAN 6 MAKASSAR
- Pendidikan1996–1999PESANTREN GUPPI
- Pendidikan1990–1996SDN 109 LAKKANG
Tanpa Periode
Panitia Khusus
Panitia Khusus
Panitia Khusus
Panitia Khusus
Panitia Khusus
Panitia Khusus
Komisi III
Panitia Khusus
Panitia Khusus
Badan Legislasi
Panitia Khusus
Panitia Khusus
Panitia Khusus
Panitia Khusus
Panitia Khusus
Panitia Khusus
Panitia Khusus
Panitia Khusus
Penghargaan
2009AMANAGAPPA AWARDS PERHIMPUNAN SARJANA HUKUM INDONESIA SULSEL
2021PERSAUDARAAN SETIA HATI TERATE
2023SERIKAT SIBER INDONESIA
Kontroversi (61)
Pengalihan tahanan Yaqut yang dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap KPK.Sedang
Anggota DPR menyatakan bahwa pengalihan tahanan Yaqut dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap KPK.
SumberYaqut kembali ke rutan setelah menjadi tahanan rumah.Sedang
Anggota DPR menyatakan bahwa hal ini tidak pernah terjadi sebelumnya.
SumberLaporan Adies Kadir ke MKMKRendah
Rudianto Lallo menyebut laporan Adies Kadir ke MKMK salah kamar.
SumberTuntutan Hukuman Mati ABK Kasus NarkotikaSedang
Komisi III DPR menyoroti tuntutan hukuman mati pada ABK kasus narkotika di Batam dan mendorong JPU yang menuntut ABK hukuman mati dibawa ke sidang etik.
SumberKasus Air Keras Andrie YunusSedang
Anggota Komisi III DPR menegaskan tidak boleh ada impunitas pada kasus air keras Andrie Yunus.
SumberAksi Anggota Brimob Aniaya AnakTinggi
Komisi III DPR mengecam keras aksi anggota Brimob yang menganiaya anak 14 tahun hingga tewas di Maluku dan menyebut aparat bertindak brutal.
SumberKasus Pembunuhan Guru MandekSedang
Kasus pembunuhan guru mandek 4 bulan, Komisi III DPR meminta Kapolda Sumbar turun tangan.
SumberKomisi Reformasi Polri Didominasi Wajah LamaRendah
Komisi Reformasi Polri Didominasi Wajah Lama, Legislator: Kita Positive Thinking
SumberDugaan jaksa mencari-cari kasus demi target kinerjaSedang
Rudianto Lallo menyoroti dugaan jaksa yang mencari-cari kasus hanya untuk memenuhi target kinerja.
SumberJaringan & Asosiasi (113)
Kajari Jakbar· Pejabat KejaksaanPN Medan· Pengadilan NegeriMaluku· LokasiSumbar· LokasiBatam· LokasiGowa· LokasiJakarta Barat· LokasiPasar Minggu· LokasiTakalar· LokasiMedan· LokasiBantaeng· LokasiAkom III· Pejabat PublikJaksa Agung· pejabat pemerintahKomisi III DPR RI· lembaga legislatifKPK· lembaga penegak hukumDPR· lembaga legislatifRudianto Lallo· Anggota DPR RIDPR RI· Lembaga LegislatifPolri· Kepolisian Republik IndonesiaMKMK· Majelis Kehormatan Mahkamah KonstitusiAdies Kadir· HakimKejagung· Kejaksaan AgungKajari Jakbar· Kejaksaan Negeri Jakarta BaratAndrie Yunus· KorbanBrimob· Korps Brigade MobilMK· Mahkamah KonstitusiBNN· Badan Narkotika NasionalAmrina· TerdakwaAmsal· TerdakwaKejaksaan Agung· Lembaga Penegak Hukum
Tahukah Kamu?
Di Atas Rata-rata
Sorotan Media Tinggi
Diliput 69% lebih banyak dari rata-rata anggota DPR.
Peringkat
Skor Merit Top 10%
Peringkat #62 dari 577 anggota DPR yang sudah dianalisis (skor 90).
Di Bawah Rata-rata
Banyak Kontroversi
27 kontroversi tercatat — rata-rata di DPR adalah 10.2.
Di Atas Rata-rata
Pemberitaan Bernada Positif
32% dari 182 artikel teranalisis bernada positif.
Catatan
Anggota Fraksi NasDem
Salah satu dari 68 anggota fraksi NasDem di seluruh lembaga publik.
Catatan
Anggota DPR
Salah satu dari 577 anggota DPR yang terindeks.
Dianalisis 9 Mei 2026 · agregasi statistik dari rekan satu lembaga
Liputan Berita per Bulan
597
artikel total · 51 bulan tercatat
131 positif 164 netral 2 negatif
Keberagaman Sumber Berita
156
media unik · dari 597 artikel
Liputan beragam · top 10%
Top 5 Media
- Fraksi Nasdem57 · 10%
- Sulselsatu31 · 5%
- Kompas.com26 · 4%
- DPP Partai NasDem25 · 4%
- RM.ID19 · 3%
Berita Terkait (297)
MK Batalkan Pasal Penghinaan Pemerintah, Rudianto Lallo: Masuk Akal
RM.ID · 3 September 2026
NetralRudianto Lallo memberikan komentar terhadap putusan MK, menunjukkan keterlibatan politiknya
MK Batalkan Pasal Penghinaan Pemerintah, Rudianto Lallo: Masuk Akal - Hal.2
RM.ID · 3 September 2026
NetralTeks membahas keputusan MK membatalkan pasal penghinaan pemerintah, bukan kinerja atau sikap politik Rudianto Lallo secara langsung.
Rudianto Lallo Nilai Anggaran BNN Provinsi Belum Proporsional, Padahal Jadi Ujung Tombak Pemberantasan Narkoba
Herald.ID · 2 September 2026
NegatifRudianto Lallo mengkritik anggaran BNN Provinsi yang belum proporsional, menunjukkan ketidakpuasan terhadap penanganan anggaran lembaga tersebut.
