Organisasi
Pemerintah Indonesia
Pejabat Terhubung
DPR (143)
ADIAN Y.Y. NAPITUPULU, S.H.
Komisi X - Anggota
Peran / Konteks
Pihak yang dikritik terkait kebijakan thrifting
AHMAD IRAWAN, S.H., M.H.
Komisi II - Anggota
Peran / Konteks
pemerintah nasional yang mengatur kebijakan agraria dan pertanahan
ALEX INDRA LUKMAN, S.Sos., M.A.P.
Komisi IV - Wakil Ketua
Peran / Konteks
Penyedia anggaran bantuan pangan dan kebijakan karantina
AMIN, Ak., M.M.
Komisi XI - Kapoksi
Peran / Konteks
Pemerintah pusat
ANNISA M.A. MAHESA, S.E., B.Com
Komisi XI - Anggota
Peran / Konteks
Pemerintah pusat
ARIF WIBOWO
Komisi II - Anggota
Peran / Konteks
Pemerintah pusat
BAMBANG PATIJAYA, S.E., M.M.
Komisi XII - Ketua
Peran / Konteks
Pemerintah pusat
CHARLES HONORIS
Komisi IX - Wakil Ketua
Peran / Konteks
Pelaksana kebijakan dan penyedia anggaran
DOLFIE O.F.P., S.T.
Komisi XI - Wakil Ketua
Peran / Konteks
Pemerintah pusat
Dra. Hj. YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW
Komisi V - Anggota
Peran / Konteks
pemerintah
Dr. ANDREAS HUGO PAREIRA
Badan Legislasi - Anggota
Peran / Konteks
pihak yang menerima kritik terkait kebijakan kewarganegaraan
Dr. ATALIA PRARATYA, S.I.P., M.I.Kom.
Komisi VIII - Anggota
Peran / Konteks
Pemerintah pusat
Dr. BENNY KABUR HARMAN, S.H.
Komisi III - Anggota
Peran / Konteks
pembuat kebijakan perampasan aset
DR. BOB HASAN, S.H., M.H.
Komisi III - Anggota
Peran / Konteks
Pelaksana kebijakan data
Dr. DANIEL JOHAN, S.E., M.M.
Komisi IV - Anggota
Peran / Konteks
pembuat kebijakan
Dr. Drs. ADRIANUS ASIA SIDOT, M.Si.
Komisi IV - Anggota
Peran / Konteks
pembuat keputusan penunjukan menteri
Dr. H. ABDUL FIKRI FAQIH, M.M.
Komisi X - Kapoksi
Peran / Konteks
Pihak yang diminta untuk lebih memperhatikan cagar budaya
Dr. H. ACHMAD, M.Si.
Komisi VI - Kapoksi
Peran / Konteks
Pemerintah pusat
Dr. H. AHMAD SAHRONI, S.E., M.I.Kom.
Komisi III - Wakil Ketua
Peran / Konteks
Pemerintah pusat
Dr. H. ALI MUFTHI, S.Ag., M.Si.
Komisi V - Anggota
Peran / Konteks
Pemerintah pusat
Dr. H. ASHABUL KAHFI, M.Ag.
Komisi IX - Anggota
Peran / Konteks
pembuat kebijakan
DR. H. BAMBANG SOESATYO, S.E.,S.H.,M.B.A.
Komisi II - Anggota
Peran / Konteks
Pemerintah pusat
DR.(HC) CHRISTIANY EUGENIA PARUNTU, S.E.,S.Th.,M.A.
Komisi VI - Anggota
Peran / Konteks
pemerintah negara
Dr. (H.C.) PUAN MAHARANI
Komisi I - Anggota
Peran / Konteks
Pihak yang diminta memperkuat surveilans dan mempercepat informasi penanganan hantavirus
Dr. H. EDY WURYANTO, S.Kp., M.Kep.
Komisi IX - Kapoksi
Peran / Konteks
lembaga pemerintah
drh. H. ACHMAD RU'YAT, M.Si.
Komisi IX - Anggota
Peran / Konteks
Pelaksana program kesehatan
Dr. H. HASANUDDIN, S.E., M.M.
Komisi I - Anggota
Peran / Konteks
Pembuat kebijakan Perpres Ekstremisme
Dr. H. JAZULI JUWAINI, M.A.
Komisi II - Anggota
Peran / Konteks
Pemerintah yang berkolaborasi dengan Jazuli Juwaini dalam kebijakan sosial
Dr. Hj. KURNIASIH MUFIDAYATI, M.Si.
Komisi X - Wakil Ketua
Peran / Konteks
Pemerintah
Dr. Hj. NETTY PRASETIYANI, M.Si.
Komisi IX - Kapoksi
Peran / Konteks
pemerintah pusat
Dr. Hj. NIHAYATUL WAFIROH, MA.
Komisi IX - Wakil Ketua
Peran / Konteks
pembuat undang‑undang
Dr. H. M. HIDAYAT NUR WAHID, M.A.
Komisi VIII - Anggota
Peran / Konteks
pemerintah pusat
Dr. H.M. TAUFAN PAWE, S.H., M.H.
Komisi II - Anggota
Peran / Konteks
Pemerintah pusat yang diwakili oleh DPR RI
dr. H. MUFTI AIMAH NURUL ANAM
Komisi VI - Kapoksi
Peran / Konteks
Pemerintah pusat
Dr. H. MUHAMMAD KHOZIN, M.A.P
Komisi II - Kapoksi
Peran / Konteks
pemerintah
Dr. H. MUKHAMAD MISBAKHUN, S.E., M.H.
Komisi XI - Ketua
Peran / Konteks
Pemerintah
drh. SLAMET
Komisi IV - Kapoksi
Peran / Konteks
Pemerintah nasional yang ditugasi mengelola kebijakan kehutanan dan pangan
Dr. H. SUKAMTA
Komisi I - Wakil Ketua
Peran / Konteks
pemerintah yang diberi peringatan, Pihak yang mengambil langkah untuk membebaskan aktivis
Dr. H. SYAMSU RIZAL M.I., S.Sos., M.Si.
Komisi I - Anggota
Peran / Konteks
Pemerintah pusat
Dr. Ir. H. AGUS AMBO DJIWA, M.P.
Komisi IV - Anggota
Peran / Konteks
pemerintah yang diminta memberikan subsidi pupuk kepada petani sawit
Dr. Ir. H. AHMAD RIZKI SADIG, M.Si.
Komisi XI - Anggota
Peran / Konteks
pembuat Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi
Dr. Ir. H.A. JUNAIDI AULY, M.M.
Komisi XII - Kapoksi
Peran / Konteks
pihak yang mendapat apresiasi atas komitmen dalam pengembangan ekonomi syariah
Dr. Ir. HARRIS TURINO, S.T., S.H., M.Si., M.M.
Komisi XI - Kapoksi
Peran / Konteks
Pemerintah pusat
Dr. Ir. H.E. HERMAN KHAERON, M.Si.
Komisi VI - Anggota
Peran / Konteks
pembuat kebijakan
Dr. Ir. HERU TJAHJONO, M.M.
Komisi IX - Anggota
Peran / Konteks
Lembaga pemerintah
Dr. Ir. HETIFAH SJAIFUDIAN, M.P.P.
Komisi X - Ketua
Peran / Konteks
Pihak yang diminta menjamin kualitas pendidikan
Dr. Ir. H. KARDAYA WARNIKA, D.E.A.
Komisi XI - Anggota
Peran / Konteks
Pihak yang diminta untuk melakukan intervensi kebijakan
Dr. I WAYAN SUDIRTA, S.H., M.H.
Komisi III - Anggota
Peran / Konteks
Pelaksana Anggaran
Dr. K.H. SURAHMAN HIDAYAT, Lc., M.A.
Komisi VIII - Anggota
Peran / Konteks
Lembaga eksekutif
dr. MAHARANI
Komisi IX - Anggota
Peran / Konteks
pemberi kebijakan kesehatan
Dr. M. HANIF DHAKIRI, M.Si.
Komisi XI - Wakil Ketua
Peran / Konteks
diminta untuk merespons tarif AS dengan aksi konkret
Dr. RIEKE DIAH PITALOKA
Komisi XIII - Anggota
Peran / Konteks
Pemerintah
Dr. SALEH PARTAONAN DAULAY, M.Ag., M.Hum., M.A.
Komisi VII - Ketua
Peran / Konteks
Pelaksana kebijakan publik dan pengawasan usaha
Dr. SARTONO, S.E., M.M.
Badan Musyawarah - Anggota
Peran / Konteks
Lembaga yang diminta menjaga stabilitas harga BBM dan keberlanjutan fiskal
DRS. HAMKA B. KADY, M.S.
Komisi V - Anggota
Peran / Konteks
pemerintah pusat
Drs. H. LONGKI DJANGGOLA, M.Si.
Komisi II - Anggota
Peran / Konteks
Pemerintah pusat
Drs. H. MUKHLIS BASRI
Komisi V - Anggota
Peran / Konteks
Penyelenggara program kebangsaan
Dr. SOFYAN TAN
Komisi X - Kapoksi
Peran / Konteks
Pelaksana kebijakan dan pengelola anggaran
Drs. SABAM SINAGA, M.M.
Komisi X - Kapoksi
Peran / Konteks
menggunakan data sensus ekonomi 2026 sebagai dasar untuk mengambil keputusan kebijakan
Drs. UTUT ADIANTO
Komisi I - Ketua
Peran / Konteks
Institusi eksekutif negara
Dr.Tr. AGUN GUNANDJAR S, Bc.I.P., M.Si.
Komisi XIII - Anggota
Peran / Konteks
Pemerintah
Dr. VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT, S.H., M.Si.
Komisi I - Anggota
Peran / Konteks
Pemerintah Pusat
EDOARDUS KAIZE, S.S.
Komisi IV - Anggota
Peran / Konteks
Pemerintah pusat
F. ALIMUDIN KOLATLENA
Komisi VIII - Anggota
Peran / Konteks
Pemerintah Pusat
FAUZAN KHALID, S.Ag., M.Si.
Komisi II - Anggota
Peran / Konteks
Penyedia dana dan kebijakan
FIRMAN SOEBAGYO, S.E., M.H.
Komisi IV - Anggota
Peran / Konteks
pembuat kebijakan perdagangan CPO, Pemerintah pusat
FIRNANDO H GANINDUTO, B.B.A.
Komisi VI - Anggota
Peran / Konteks
pembuat kebijakan BBM subsidi
HABIB SYARIEF MUHAMMAD
Komisi X - Anggota
Peran / Konteks
Pelaksana kebijakan dan aturan turunan
H. ABIDIN FIKRI, S.H., M.H.
Komisi VIII - Wakil Ketua
Peran / Konteks
Pihak yang akan mengesahkan undang‑undang
H. AHMAD MUZANI
Komisi I - Anggota
Peran / Konteks
lembaga yang mengutus Ahmad Muzani ke pemakaman pemimpin Iran
H. A. IMAN SUKRI, M.Hum.
Komisi I - Anggota
Peran / Konteks
Pihak yang didesak untuk mengawal proses pemulangan WNI
H. ANTON SUKARTONO SURATTO, M.Si.
Komisi I - Wakil Ketua
Peran / Konteks
Pemerintah
H. ARISAL AZIZ
Komisi XIII - Anggota
Peran / Konteks
pihak yang mendapatkan dukungan untuk tindak tegas pemasangan pagar laut
H. EDDY SOEPARNO, S.H., M.H.
Komisi XII - Anggota
Peran / Konteks
pembuat kebijakan terkait transisi energi dan pengembangan PLTS
H. FATHI
Komisi XI - Anggota
Peran / Konteks
lembaga yang menetapkan dan menegakkan kebijakan larangan produk Apple
H. JALAL ABDUL NASIR, Ak.
Badan Akuntabilitas Keuangan Negara - Anggota
Peran / Konteks
pelaksana kebijakan dan pencari investasi
Hj. HIMMATUL ALIYAH, S.Sos., M.Si.
Komisi X - Wakil Ketua
Peran / Konteks
Pemerintah pusat
Hj. IDA NURLAELA WIRADINATA
Komisi VI - Anggota
Peran / Konteks
Pemerintah pusat
H. JOHAN ROSIHAN, S.T.
Komisi IV - Anggota
Peran / Konteks
Pihak yang diharapkan menindaklanjuti rekomendasi kebijakan
Hj. RATNA JUWITA SARI, S.E., M.M.
Badan Musyawarah - Anggota
Peran / Konteks
eksekutif
Hj. SADARESTUWATI, S.P., M.M.A.
Komisi IV - Anggota
Peran / Konteks
pembuat kebijakan
H. MORI HANAFI, S.E.,MCom
Komisi V - Anggota
Peran / Konteks
pembuat kebijakan subsidi maskapai
H. MUHAMAD ABDUL AZIS SEFUDIN
Komisi VIII - Anggota
Peran / Konteks
pemerintah pusat
H. MUSLIM AYUB, S.H., M.M.
Badan Legislasi - Anggota
Peran / Konteks
Penyedia bantuan
H. NASRIL BAHAR, S.E.
Komisi VI - Kapoksi
Peran / Konteks
pemerintah yang mengelola aset sawit negara
H. OLEH SOLEH, S.H.
Komisi I - Kapoksi
Peran / Konteks
Pemerintah pusat
H. SULAEMAN L. HAMZAH
Komisi IV - Kapoksi
Peran / Konteks
Pemerintah yang merencanakan program lumbung pangan
H. SYAFIUDDIN, S.Sos., M.H.
Komisi V - Anggota
Peran / Konteks
Otoritas regulasi
H. YANUAR ARIF WIBOWO, S.H.
Badan Legislasi - Anggota
Peran / Konteks
Pemerintah
H. YULIAN GUNHAR, S.H., M.H.
Panitia Khusus - Anggota
Peran / Konteks
Regulator pemberi izin usaha
IMAS AAN UBUDIAH, S.Pd.I.
Komisi VI - Anggota
Peran / Konteks
Pemerintah Pusat
INA AMMANIA
Komisi VIII - Anggota
Peran / Konteks
pembuat kebijakan
Ir. BENIYANTO, S.T.
Komisi XII - Anggota
Peran / Konteks
pemerintah negara
Ir. DEDDY YEVRI HANTERU SITORUS, M.A.
Komisi II - Kapoksi
Peran / Konteks
pembuat kebijakan
Ir. H. ATENG SUTISNA
Komisi XII - Anggota
Peran / Konteks
pembuat kebijakan energi dan pertambangan
IR. H. M. ENDIPAT WIJAYA, M.M.
Komisi I - Kapoksi
Peran / Konteks
pihak yang dituduh tutup mata dalam hal donasi banjir
Ir. H. TIFATUL SEMBIRING
Komisi VII - Anggota
Peran / Konteks
Pemerintah pusat
IRINE YUSIANA ROBA PUTRI, S.Sos, M.Comn&MediaSt.
Komisi V - Anggota
Peran / Konteks
pemerintah pusat
Ir. LAMHOT SINAGA
Komisi VII - Wakil Ketua
Peran / Konteks
pembuat kebijakan
Ir. M. SHADIQ PASADIGOE, S.H., M.M.
Badan Legislasi - Anggota
Peran / Konteks
Lembaga yang diminta untuk memperluas program irigasi
Ir. PANGGAH SUSANTO, M.M.
Komisi IV - Wakil Ketua
Peran / Konteks
merencanakan dan mengeluarkan kebijakan impor beras
Ir. RUDIANTO TJEN
Komisi I - Kapoksi
Peran / Konteks
Pemerintahan
Ir. SUMAIL ABDULLAH
Komisi IV - Anggota
Peran / Konteks
pemerintah pusat
IYETH BUSTAMI
Panitia Khusus - Anggota
Peran / Konteks
pembuat kebijakan investasi dan perlindungan lingkungan
JAMALUDDIN IDHAM, S.H., M.H.
Komisi IV - Anggota
Peran / Konteks
Penyelenggara program bantuan beras
KAISAR ABU HANIFAH
Komisi VII - Kapoksi
Peran / Konteks
Pemerintah
MANGIHUT SINAGA, S.H., M.H.
Komisi III - Anggota
Peran / Konteks
pemberi jabatan dan kebijakan
MARWAN CIK ASAN
Komisi XI - Kapoksi
Peran / Konteks
pengguna sistem pengadaan yang perlu memastikan partisipasi UMKM
MARWAN JAFAR, Ph.D.
Komisi XI - Anggota
Peran / Konteks
Pemerintah pusat
MELCHIAS MARKUS MEKENG, M.H.
Komisi XI - Anggota
Peran / Konteks
pemerintah pusat
MERCY CHRIESTY BARENDS, S.T.
Komisi III - Anggota
Peran / Konteks
Penanggung jawab kebijakan keamanan perbatasan
M. H. SAID ABDULLAH
Komisi XI - Anggota
Peran / Konteks
Pembuat kebijakan
MOHAMAD HEKAL, B.Sc., M.B.A.
Komisi XI - Wakil Ketua
Peran / Konteks
pengelola fiskal
M. YAHYA ZAINI, S.H.
Komisi IX - Wakil Ketua
Peran / Konteks
pihak yang diminta bertindak
MY ESTI WIJAYATI
Komisi X - Wakil Ketua
Peran / Konteks
Lembaga yang diminta untuk meningkatkan perhatian terhadap sektor pendidikan swasta
NEVI ZUAIRINA
Komisi VI - Kapoksi
Peran / Konteks
pembuat kebijakan BBM
NOVITA HARDINI, S.E.
Komisi VII - Anggota
Peran / Konteks
pemerintah pusat yang diminta bertindak
NURHADI, S.Pd., M.H.
Komisi IX - Anggota
Peran / Konteks
Pihak otoritas yang didesak untuk melayangkan protes resmi
NURUL ARIFIN, M.Si.
Komisi I - Anggota
Peran / Konteks
lembaga yang diminta menyiapkan skenario darurat
Prof. Dr. DARMADI DURIANTO
Komisi VI - Anggota
Peran / Konteks
lembaga pemerintah, Pelaksana Kebijakan
Prof. Dr. Drs. H.A.M. NURDIN HALID
Komisi VI - Wakil Ketua
Peran / Konteks
Pihak yang menetapkan kebijakan harga BBM subsidi
Prof. Dr. Ir. H. ROKHMIN DAHURI, M.S.
Komisi IV - Anggota
Peran / Konteks
Pembuat kebijakan pangan
Prof. Dr. Ir. H. SUFMI DASCO AHMAD, S.H., M.H.
Komisi III - Anggota
Peran / Konteks
Eksekutif
Prof. Dr. YASONNA H. LAOLY, S.H., M.Sc.
Badan Musyawarah - Anggota
Peran / Konteks
Pemerintah pusat
PUTERI ANETTA KOMARUDIN
Komisi XI - Anggota
Peran / Konteks
Pemerintah
PUTRA NABABAN
Komisi VII - Kapoksi
Peran / Konteks
subjek kritik mengenai kebijakan UKT dan pariwisata
RACHMAT GOBEL
Komisi VI - Kapoksi
Peran / Konteks
Pembuat kebijakan subsidi kendaraan listrik
RINA SA'ADAH, Lc., M.Si
Komisi IV - Anggota
Peran / Konteks
Lembaga negara yang diminta untuk mengambil tindakan cepat terhadap karhutla dan menyelidiki mafia pangan
RIYONO, S.Kel., M.Si.
Komisi IV - Anggota
Peran / Konteks
pembuat kebijakan pembangunan pagar laut
ROBERT JOPPY KARDINAL, S.A.B.
Komisi IV - Anggota
Peran / Konteks
Penyedia dana PIP dan KIP
SAAN MUSTOPA
Komisi II - Anggota
Peran / Konteks
Pihak otoritas yang diharapkan dan diyakini mampu memulangkan WNI
SANDI FITRIAN NOOR, S.T., M.M.
Komisi VIII - Anggota
Peran / Konteks
Penyelenggara layanan haji dan pengambil kebijakan
SARIFAH AINUN JARIYAH, S.I.P.
Komisi I - Anggota
Peran / Konteks
lembaga yang diminta untuk memaksimalkan jalur diplomasi
SELLY ANDRIANY GANTINA, A.Md.
Komisi VIII - Kapoksi
Peran / Konteks
pemerintah pusat
SHINTYA SANDRA KUSUMA, S.Hub.Int., M.A.B.
Komisi II - Anggota
Peran / Konteks
Pemerintah Pusat
SONNY T. DANAPARAMITA, S.H.,M.H
Komisi IV - Kapoksi
Peran / Konteks
pembuat kebijakan terkait pembangunan laut
TETI ROHATININGSIH, S.Sos.
Komisi IX - Anggota
Peran / Konteks
Pemerintah pusat
USMAN HUSIN
Komisi IV - Anggota
Peran / Konteks
pemerintah pusat yang diminta bertindak cepat
WAHYU SANJAYA, S.E., M.M.
Komisi XI - Anggota
Peran / Konteks
Pemerintah pusat
YAN PERMENAS MANDENAS, S.Sos., M.Si.
Komisi XIII - Anggota
Peran / Konteks
Lembaga eksekutif yang diminta untuk mengevaluasi program MBG
YOYOK RIYO SUDIBYO
Komisi VII - Kapoksi
Peran / Konteks
Pemerintah pusat
YULIANSYAH, S.E.
Komisi V - Anggota
Peran / Konteks
pembuat kebijakan
ZULFIKAR ARSE SADIKIN, S.I.P., M.Si.
Komisi II - Wakil Ketua
Peran / Konteks
Pemerintah pusat yang mengatur kebijakan fiskal dan pemilu
Lainnya (37)
Adhyaksa Dault
Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka
Peran / Konteks
pihak yang dituduh tidak menyediakan anggaran untuk Pramuka
Adian Napitupulu
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
Peran / Konteks
pemerintah
Agung Laksono
Anggota Dewan Pertimbangan Presiden
Peran / Konteks
Lembaga eksekutif
Ali Mochtar Ngabalin
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Peran / Konteks
Lembaga yang menetapkan mandat konstitusi mengenai perdamaian
Andika Perkasa
Panglima Tentara Nasional Indonesia
Peran / Konteks
lembaga yang didukung
Anies Baswedan
Peran / Konteks
lembaga eksekutif
Anindya Bakrie
Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia ke-13
Peran / Konteks
pihak yang dapat menghemat anggaran melalui adopsi kendaraan listrik
Anwar Abbas
Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia
Peran / Konteks
Pemerintah pusat yang diminta mendukung kebijakan ekonomi dan pendidikan
Azis Syamsuddin
Peran / Konteks
Pemerintah yang mengeluarkan kebijakan OTT
Bambang Brodjonegoro
Peran / Konteks
Pemerintah pusat
Bayu Krisnamurthi
Direktur Utama Badan Urusan Logistik
Peran / Konteks
Pemerintah Pusat
Boediono
Wakil Presiden Indonesia
Peran / Konteks
Pemerintah pada masa Boediono menjabat
Budiman Sudjatmiko
Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan
Peran / Konteks
Pemerintah pusat
Dahlan Iskan
Menteri Badan Usaha Milik Negara Indonesia
Peran / Konteks
Pemerintah pusat yang dinilai kurang memberi sinyal krisis
Destry Damayanti
Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia }}
Peran / Konteks
mitra sinergi kebijakan ekonomi
Emir Moeis
Peran / Konteks
pemberi keputusan pengangkatan
Fahri Hamzah
Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman
Peran / Konteks
Pemilik tanah yang dianggap murah untuk pembangunan rumah subsidi
Gita Irawan Wirjawan
Menteri Perdagangan Indonesia
Peran / Konteks
pemberi keputusan pengangkatan pejabat
Hadi Tjahjanto
Daftar Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan IndonesiaMenteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Indonesia
Peran / Konteks
Pemerintah negara
Hamdan Zoelva
Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Peran / Konteks
Pihak yang mengajukan eksekusi Hotel Sultan
Hashim Djojohadikusumo
Ketua Dewan Penyantun Museum dan Cagar Budaya
Peran / Konteks
Institusi negara yang terkait kebijakan energi, lingkungan, dan penunjukan pejabat
Hasto Kristiyanto
Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
Peran / Konteks
Subjek kritik terkait kebijakan pajak dan penegakan hukum
Idrus Marham
Menteri Sosial Indonesia
Peran / Konteks
Lembaga eksekutif negara
Jero Wacik
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia|Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Peran / Konteks
pihak yang menuntut ganti rugi dan mengatur remisi
Mahfud MD
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan IndonesiaMenteri Koordinator Bidang Politik,Hukum, dan Keamanan Indonesia
Peran / Konteks
Pemerintah pusat
Rini Soemarno
Menteri Badan Usaha Milik Negara Indonesia
Peran / Konteks
Pengambil kebijakan BUMN
Rocky Gerung
Peran / Konteks
lembaga eksekutif negara
Ryamizard Ryacudu
Menteri Pertahanan Indonesia
Peran / Konteks
pemerintah pusat
Sandiaga Uno
Peran / Konteks
Pihak yang dikaitkan dengan platform investasi dalam hoaks
Setya Novanto
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat
Peran / Konteks
Pihak yang memberikan keputusan pembebasan bersyarat
Sofyan Djalil
Menteri Agraria dan Tata Ruang Indonesia
Peran / Konteks
Pemerintah pusat yang bertanggung jawab atas kebijakan agraria
Suharso Monoarfa
Peran / Konteks
pemerintah negara
Susilo Bambang Yudhoyono
Peran / Konteks
pemerintah nasional
Teten Masduki
Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Indonesia
Peran / Konteks
Penyedia kebijakan dan dukungan
Tommy Soeharto
Ketua Umum Partai Berkarya ke-2
Peran / Konteks
Pihak yang digugat dalam perselisihan hukum dengan Tommy Soeharto
Tumenggung Setia Pahlawan
Peran / Konteks
pemberi gelar pahlawan nasional
Yuddy Chrisnandi
Peran / Konteks
Pemerintah
Kementerian (35)
Abdul Mu’ti
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah
Peran / Konteks
Pembuat kebijakan nasional termasuk alokasi anggaran revitalisasi sekolah
A. B. Nandito Ariotedjo
Menteri Pemuda dan Olahraga
Peran / Konteks
Pemerintah yang membentuk Kabinet Indonesia Maju
Airlangga Hartarto
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
Peran / Konteks
pembuat kebijakan fiskal
Andi Amran Sulaiman
Menteri Pertanian
Peran / Konteks
Pembuat kebijakan pertanian dan energi
Angga Raka Prabowo
Kepala Badan Komunikasi Pemerintah
Peran / Konteks
Pihak yang mengangkat Angga Raka
Bahlil Lahadalia
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Peran / Konteks
Pihak yang mendorong pengembangan blok migas strategis
Brian Yuliarto
Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
Peran / Konteks
memerintah negara dan menetapkan kebijakan publik
Dr. (H.C.) Ir. Airlangga Hartarto, M.B.A., M.M.T., IPU.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian)
Peran / Konteks
Pemerintah pusat
Dr. Purbaya Yudhi Sadewa, Ph.D.
Menteri Keuangan
Peran / Konteks
Entitas yang diwakili Purbaya dalam kebijakan ekonomi dan keuangan
Dr. Supratman Andi Agtas, S.H., M.H.
Menteri Hukum
Peran / Konteks
Pemerintah yang menetapkan kebijakan tarif
Dudy Purwagandhi
Menteri Perhubungan
Peran / Konteks
Pembuat kebijakan transportasi
Erick Thohir
Menteri Pemuda dan Olahraga
Peran / Konteks
Pemerintahan yang mendukung kebijakan olahraga
Fadli Zon
Menteri Kebudayaan
Peran / Konteks
Lembaga pemerintah negara yang menyusun rekonstruksi desa adat
H. Agus Harimurti Yudhoyono, M.Sc., M.P.A., M.A.
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan
Peran / Konteks
Pembuat kebijakan dan penyedia dana
Hasan Nasbi
Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan
Peran / Konteks
Instansi eksekutif yang mengelola kebijakan komunikasi
H. BUDI SANTOSO, S.E., M.M.
Menteri Perdagangan
Peran / Konteks
Penyelenggara kebijakan bantuan pangan
Jenderal Polisi (Purn.) Drs. Agus Andrianto, S.H., M.H.
Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan
Peran / Konteks
Pemerintah pusat
Jenderal TNI (Purn.) Sjafrie Sjamsoeddin
Menteri Pertahanan
Peran / Konteks
penerima bantuan dan penanggulangan bencana
Luhut Binsar Pandjaitan
Ketua Dewan Ekonomi Nasional
Peran / Konteks
Instansi yang mengeluarkan penunjukan
Maruarar Sirait
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman
Peran / Konteks
Pemerintah pusat yang mendukung program perumahan dan kebijakan lingkungan
Meutya Viada Hafid
Menteri Komunikasi dan Digital
Peran / Konteks
Melaksanakan penutupan situs judi online dan menyusun kebijakan tata kelola AI
Mochamad Irfan Yusuf
Menteri Haji dan Umrah
Peran / Konteks
Pihak yang menetapkan kebijakan haji
Muhammad Qodari
Kepala Staf Kepresidenan
Peran / Konteks
Pihak yang disebut menjalin kemitraan
Mukhtarudin
Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
Peran / Konteks
Penyedia kebijakan dan program untuk pekerja migran
Natalius Pigai, S.I.P.
Menteri Hak Asasi Manusia
Peran / Konteks
Pemerintah
Pratikno
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
Peran / Konteks
pembuat kebijakan penertiban ekstraktif
Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.Sc.
Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan
Peran / Konteks
Instansi yang mengawasi proses sidang
Raja Juli Antoni
Menteri Kehutanan
Peran / Konteks
Pemerintah negara
Rosan Perkasa Roeslani
Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
Peran / Konteks
Pemerintah pusat
Saifullah Yusuf
Menteri Sosial
Peran / Konteks
pembuat kebijakan
Sugiono
Menteri Luar Negeri
Peran / Konteks
Pihak yang menjamin keamanan energi nasional
Widiyanti Putri
Menteri Pariwisata
Peran / Konteks
Pemerintah
Wihaji
Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
Peran / Konteks
menyatakan hadir untuk menjawab kecemasan anak muda mengenai tren childfree
Yandri Susanto
Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal
Peran / Konteks
Pemerintah pusat
Yassierli
Menteri Ketenagakerjaan
Peran / Konteks
Instansi pemerintah yang wajib mempekerjakan 2% penyandang disabilitas
DPD (23)
AGUSTINUS R. KAMBUAYA, S.IP., S.H.
Anggota DPD RI
Peran / Konteks
penerima usulan revisi peraturan pemerintah
A. IAN ALI BAAL MASDAR, S.H.
Anggota DPD RI
Peran / Konteks
melaksanakan kebijakan anggaran belanja masyarakat
ALMIRA NABILA FAUZI, B.Bus. Com.
Anggota DPD RI
Peran / Konteks
Penyelenggara program bantuan sosial
Apt. DESTITA KHAIRILISANI, S.Farm., M.S.M.
Anggota DPD RI
Peran / Konteks
pembuat kebijakan
ARIANTO KOGOYA, S.E.
Anggota DPD RI
Peran / Konteks
pemerintah pusat
Dr. FILEP WAMAFMA, S.H., M.Hum., C.L.A.
Anggota DPD RI
Peran / Konteks
Pihak yang mengatur kebijakan investasi dan alokasi dana OTSUS
Dr. H. ABDUL KHOLIK, S.H., M.Si.
Anggota DPD RI
Peran / Konteks
Pemerintah Pusat
Dr. H. HILMY MUHAMMAD, M.A.
Anggota DPD RI
Peran / Konteks
pembuat kebijakan pajak
Dr. LIA ISTIFHAMA, S.Sos., S.H.I., S.Sos.I., M.E.I.
Anggota DPD RI
Peran / Konteks
Pemerintah Pusat
Dr. R. GRAAL TALIAWO, S.Sos., M.Si.
Anggota DPD RI
Peran / Konteks
pemerintah pusat
EKA KRISTINA YEIMO, S.Pd., M.Si.
Anggota DPD RI
Peran / Konteks
lembaga yang dikritik mengenai klasifikasi 3T
FAHIRA IDRIS, S.E., M.H.
Anggota DPD RI
Peran / Konteks
lembaga yang diminta mengambil langkah terhadap penangkapan WNI
H. IRMAN GUSMAN, S.E., M.B.A.
Anggota DPD RI
Peran / Konteks
Pemerintah pusat
H. MUSLIM M YATIM, Lc., M.M.
Anggota DPD RI
Peran / Konteks
Pemerintah pusat
Ir. H. AA LANYALLA MAHMUD MATTALITTI, M.HP.
Anggota DPD RI
Peran / Konteks
Pemerintah pusat yang menjalankan program pengentasan kemiskinan
Ir. STEFANUS B.A.N. LIOW, M.A.P.
Anggota DPD RI
Peran / Konteks
Pembuat kebijakan harga dan operasi pasar
MATIAS HELUKA, S.H., M.H.
Anggota DPD RI
Peran / Konteks
Target permintaan accelerasi rekrutmen
Pdt. PENRAD SIAGIAN, S.Th., M.Si., Teol.
Anggota DPD RI
Peran / Konteks
Pihak yang diminta mengubah paradigma pemekaran daerah
Prof. Dr. H. DAILAMI FIRDAUS, S.H., LL.M.
Anggota DPD RI
Peran / Konteks
pihak yang mendukung kebijakan normalisasi
SOPATER SAM, S.T.
Anggota DPD RI
Peran / Konteks
pemerintah pusat
SULARSO, S.E.
Anggota DPD RI
Peran / Konteks
pemerintah pusat
TAMSIL LINRUNG
Anggota DPD RI
Peran / Konteks
Pemerintah pusat yang melaksanakan kebijakan ketahanan pangan dan pembangunan
YORRYS RAWEYAI
Anggota DPD RI
Peran / Konteks
Pihak yang didesak dan dikritik terkait penanganan konflik Papua
Kepala Daerah (17)
AGUSTINUS TAMO MBAPA, S. Sos., M. Si
Calon Bupati Sumba Barat Daya (Pilkada 2024)
Peran / Konteks
Pemerintah pusat yang diminta memberi relaksasi
APOLOS BAGAU, S.T
Calon Bupati Intan Jaya (Pilkada 2024)
Peran / Konteks
Penyelenggara perayaan HUT RI
BINSAR SALELEUBAJA, S. E
Calon Wakil Bupati Kepulauan Mentawai (Pilkada 2024)
Peran / Konteks
Penyedia dana reboisasi
Brigjen TNI (Purn.) SULAIMAN, S.Sos., M.H., M.M.
Calon Gubernur Kalimantan Utara (Pilkada 2024)
Peran / Konteks
pembuat keputusan pahlawan nasional
Dr. H. NAJMUL AKHYAR, S.H., M.H.
Calon Bupati Lombok Utara (Pilkada 2024)
Peran / Konteks
Instansi yang melantik
Drs. FAHRUL MUHAMMAD, M.Si
Calon Wakil Bupati Buton Utara (Pilkada 2024)
Peran / Konteks
Pemerintah pusat
H. ANDI ROSMAN, S.Sos., M.M.
Calon Bupati Wajo (Pilkada 2024)
Peran / Konteks
Instansi yang mengatur pelantikan
H BISTAMAM
Calon Bupati Rokan Hilir (Pilkada 2024)
Peran / Konteks
Penyokong kebijakan pertanian
H. FATHANI, A.Md
Calon Walikota Lhokseumawe (Pilkada 2024)
Peran / Konteks
Pihak yang mengkoordinasikan kebijakan mitigasi bencana bersama BMKG
Hj. Fifian Adeningsi Mus,S.H
Calon Bupati Kepulauan Sula (Pilkada 2024)
Peran / Konteks
pemerintah pusat
KHAIRIL ANWAR
Calon Wakil Bupati Belitung Timur (Pilkada 2024)
Peran / Konteks
instansi yang melantik
MELIANUS BELAU,S.IP
Calon Wakil Bupati Intan Jaya (Pilkada 2024)
Peran / Konteks
Instansi yang mendukung program kebijakan sosial
M. Syukur, S.H., M.H.
Calon Bupati Merangin (Pilkada 2024)
Peran / Konteks
Pemberi program pembangunan
PITERSON RANGKORATAT, SH
Calon Bupati Kepulauan Tanimbar (Pilkada 2024)
Peran / Konteks
Pemberi wewenang
RINI SYARIFAH
Calon Bupati Blitar (Pilkada 2024)
Peran / Konteks
Instansi yang mengeluarkan SK perpanjangan
SUNARYANTA
Calon Bupati Gunungkidul (Pilkada 2024)
Peran / Konteks
Instansi yang mengeluarkan keputusan pemecatan
Teguh Prakosa
Calon Walikota Surakarta (Pilkada 2024)
Peran / Konteks
Pemberi wewenang pelantikan
Pemerintah Provinsi (7)
Drs. DOMINGGUS MANDACAN, M.Si.
Gubernur Papua Barat
Peran / Konteks
Pemerintah pusat
Drs. H. RIA NORSAN, M.M., M.H.
Gubernur Kalimantan Barat
Peran / Konteks
otoritas yang akan memutuskan pembentukan provinsi
Drs. Johni Asadoma, M.Hum
Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur
Peran / Konteks
Pihak yang memberikan apresiasi dan mitra dalam kemitraan strategis
Fatmawati Rusdi
Wakil Gubernur Sulawesi Selatan
Peran / Konteks
Pembuat kebijakan swasembada pangan
HASNURYADI SULAIMAN
Wakil Gubernur Kalimantan Selatan
Peran / Konteks
pemerintah pusat
MOHAMAD LAKOTANI, S.H., M.Si.
Wakil Gubernur Papua Barat
Peran / Konteks
Instansi yang melantik pejabat daerah
MUZAKIR MANAF
Gubernur Aceh
Peran / Konteks
pemerintah pusat yang menetapkan batas wilayah
Pemerintah Kabupaten (3)
H. PARIS YASIR, S.E., M.M.
Bupati Jeneponto
Peran / Konteks
Penggagas program Swasembada Pangan Presiden
I Wayan Adi Arnawa,S.H.
Bupati Badung
Peran / Konteks
Pemerintah pusat
Prasetyo Hadi
Bupati Grobogan
Peran / Konteks
lembaga yang akan mengangkat menteri
Pemerintah Kota (2)
Dr. AKHMAD SYARIFUDDIN, SE. M.Si
Wakil Wali Kota Palopo
Peran / Konteks
pemberi arahan
dr. Hj. SISKA KARINA IMRAN, SKM
Wali Kota Kendari
Peran / Konteks
peserta dialog Indonesia-China
Presiden (2)
Ir. H. Joko Widodo (Jokowi)
Presiden ke-7 Republik Indonesia (Purnatugas)
Peran / Konteks
Penyelenggara kebijakan swasembada beras dan bantuan pangan
Jenderal TNI (Purn.) H. Prabowo Subianto Djojohadikusumo
Presiden
Peran / Konteks
Pemerintah pusat yang melaksanakan kebijakan
BIN (1)
M. Herindra
Kepala Badan Intelijen Negara
Peran / Konteks
Pihak yang mengarahkan kebijakan keamanan nasional
BPN (1)
Nusron Wahid
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional
Peran / Konteks
Pemerintah pusat yang mengarahkan kebijakan
Kejaksaan Agung (1)
Sanitiar Burhaddin
Jaksa Agung
Peran / Konteks
Penerima penyerahan dana