Hasto Kristiyanto

PositifBandingkan

DPR RI

Yogyakarta, Indonesia, 7 Juli 1966

Jabatan

Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

Fraksi

}}

Provinsi / Dapil

—

Periode

—

Artikel Terindeks

693

Analisis Sentimen Media

Positif

Berdasarkan 693 artikel

23% positif67% netral9% negatif

Pemberitaan media tentang pejabat ini cenderung bernada positif — meliputi pencapaian, kebijakan pro-rakyat, atau kontribusi yang diapresiasi publik.

Topik Utama

Kasus korupsi Proses hukum Praperadilan Amnesti presiden Ambang batas parlemen Reformasi hukum Politik kebudayaan Hubungan internasional Lingkungan hidup Demokrasi Isu buruh Koalisi politik Pilkada Konsolidasi partai Isu kerakyatan Kebijakan pemilu Demokrasi dan kebebasan berpendapat Anti-korupsi Nepotisme Ekonomi dan kesejahteraan buruh Reforma agraria dan kedaulatan pangan Politik luar negeri Hukum dan amnesti Karier politik korupsi judicial review parliamentary threshold RUU Pemilu hak buruh kebijakan partai amnesty dan abolisi amnesti korupsi pasal rintangi penyidikan uji pasal 21 UU Tipikor revisi UU Pemilu kritik pemerintah hubungan dengan Rusia penunjukan anak menjadi Kadis politik PDIP Soekarno Run 2026 status bencana nasional vonis penjara tipikor sidang nobar pemangkasan hukum vonis hukuman penjara pengampunan hukum kebijakan partai politik peran seorang sekretaris jenderal pemberian pengampunan pertimbangan hukum kasus Tom Lembong kasus Hasto Kristiyanto transparansi kebijakan penentuan ambang batas parlemen amnesti isue pahlawan nasional Soeharto deal politik dukungan politik untuk Prabowo sumpah pemuda baru hoax berita Kasus suap PAW Harun Masiku Perintangan penyidikan oleh KPK Vonis penjara 3,5 tahun Pemberian amnesti oleh Presiden Prabowo Pelantikan kembali sebagai Sekjen PDIP 2025-2030 Kritik terhadap kemunduran demokrasi dan politisasi hukum Solidaritas buruh pada May Day pembebasan dari penjara perayaan hari buruh ziarah ke makam pahlawan visi samudra kesabaran revolusioner uji materi di Mahkamah Konstitusi penunjukan kembali sebagai Sekjen PDIP Kasus suap Harun Masiku Sidang tuntutan dan vonis hukuman penjara Bantahan aliran dana korupsi DJKA uji materi penanaman pohon kuliah umum konferensi daerah kasus KPK Perintangan penyidikan (obstruction of justice)Vonis 3,5 tahun penjara Tuntutan 7 tahun penjara Sidang putusan sela Kunjungan ke Sukabumi Semangat Soekarno di Filipina Kritik dibalas laporan polisi Abolisi dan amnesti bermuatan politis Penunjukan sebagai Sekjen PDIP kembali uji materi pasal perintangan penyidikan penolakan Mahkamah Konstitusi hoaks pencalonan presiden suap solidaritas buruh pendapatan asli daerah bencana alam obstruksi keadilan pembangunan kebijakan luar negeri Vonis hukuman 3,5 tahun penjara Pemberian amnesti oleh Presiden dan persetujuan DPR Penunjukan kembali sebagai Sekretaris Jenderal PDIP oleh Megawati Sidang pengadilan di PN Jakarta Pusat Pemeriksaan KPK terkait kasus suap Tuntutan hukuman 7 tahun penjara Pertemuan geopolitik dan solusi krisis Penolakan Pilkada melalui DPRD Penguatan kelembagaan KPK Sistem dan disiplin mutu partai politik Pembebasan oleh Prabowo Resepsi pernikahan putra Hasto Kristiyanto Kehadiran Megawati Soekarnoputri dan Sri Sultan HB X di acara pernikahan Ajakan meneladani keberanian pahlawan nasional Fatmawati Soekarno Tuntutan hukuman 7 tahun penjara dan pembacaan nota pembelaan Pernikahan putra Hasto Kristiyanto, Ignatius Windu Hastomo dengan Lim Xin Rui Kajian PDI-P terhadap usulan kepala daerah dipilih oleh DPRD Pernyataan Hasto Kristiyanto mengenai Fatmawati Trophy sebagai arsip peradaban Amnesti untuk Hasto Kristiyanto sebagai momentum penegakan hukum tanpa intervensi politik Pemeriksaan dan tuntutan oleh KPK Sidang praperadilan melawan KPK Kritik terhadap pemerintah Isu pergantian Sekretaris Jenderal PDIP Silsilah keluarga dan menantu politik penunjukan sekjen PDIP rivalitas politik vonis penjara abolisi sidang hukum politik kemanusiaan proses pembebasan oleh KPK penemuan kembali sejarah sendiri geopolitik Indonesia relawan kesehatan desa kemanusiaan politik elektoral pernikahan respons tokoh nasional kasus hukum dukungan politik banding KPK Kritikan terhadap kebijakan Presiden Jokowi yang dianggap membuat negara otoriter populis Pertanggungjawaban politik dan blusukan presiden Pelaksanaan upacara Hari Lahir Pancasila Isu beban fiskal dan kebijakan lama Pangkalan militer asing dan sejarah pembentukan RI Kekayaan alam Indonesia untuk kemakmuran rakyat Pasal 33 UUD 1945 dan marginalisasi rakyat bawah Lagu Bung Karno Bapak Marhaenisme sebagai upaya pelulisan sejarah Korupsi program Makan Bergizi Gratis Kasus PAW Harun Masiku Kaderisasi dan pelatihan kader perempuan Demokrasi dan perjuangan Bung Karno Geopolitik dan politik internasional Pancasila dan kritik sosial Obstruction of justice Rupiah melamah dan ekonomi OTT KPK Penguatan UU KPK Partai Solidaritas Indonesia Hasto Tersangka KPK Penyidikan Kasus Korupsi Pemanggilan KPK Perjuangan Buruh Narasi Pembebasan penyidikan KPK kasus Harun Masiku panggilan saksi pelemahan rupiah IPK Indonesia merosot penegak hukum sebagai teladan penyidikan Sekjen PDIP MBG capres PDIP kader kebanggaan pemilu tanpa intervensi kebebasan berpendapat penegakan hukum bebas dari penyalahgunaan kekuasaan diskriminasi hukum kasus Raja Juli dan Febrie program Makan Bergizi Gratis (MBG)kritik terhadap intervensi kekuasaan kasus Nepal kaitan kasus Febrie dengan Prabowo Kudatuli Pesan Megawati Kritik Pemerintahan Pelibatan Babinsa dalam Pajak Program Makan Bergizi Gratis UMKM dan Warung Lokal Pemilu Bebas Intervensi Kasus Febrie Adriansyah dan Raja Juli Penegakan Hukum Politik dan Fitnah Demonstrasi dan Akusasi PDIP Pelibatan Babinsa dalam pengawasan pajak Kritik terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG)Kebebasan pers dan hukum Kebebasan pemilu dari intervensi kekuasaan Pagaran Mal di Surabaya politik peradaban refleksi Kudatuli 30 tahun keutuhan NU politik praktis muktamar NU ke-35 kooptasi NU pemilu 2024 sejarah perjuangan bangsa profil pejabat karir sebagai pengacara penanganan kasus sambo penanganan kasus hasto kristiyanto penanganan Febrie Adriansyah kasus Kudatuli demokrasi dan hak asasi manusia check and balances potensi kudeta militer perlakuan berbeda dalam penahanan kriminalisasi Pancasila dan sejarah perbedaan perlakuan hukum kasus mantan Jampidsus kasus pencuri ayam di Bali Monumen Kudatuli kritik terhadap pernyataan Prabowo dukungan terhadap tegasan Megawati URI tidak boleh tumpang tindih dengan Lemhannas dan PTN Rencana Kaesang maju pileg di Dapil Puan Konsep Mustika Rasa sebagai solusi MBG tanpa mengurangi dana pendidikan Respons terhadap mundurnya Perry Warjiyo dari Gubernur BI Kepuasan publik terhadap Prabowo Pembangunan universitas RI dan perbaikan guru Kasus Febrie Adriansyah dan perlakuan yang sama Sanksi bagi aparat hukum yang melanggar Peran ide dan imajinasi anak muda dalam perubahan bangsa Seruan nasional Stabilisasi moneter dan anti-intervensi Akar rumput tidak bisa dicabut oleh kekuasaan kritik putusan MK 90 kritik program MBG tantangan dapil Puan Maharani politik dipimpin ideologi universitas RI dan DPR Putusan MK Nomor 90 Kritik Hasto Ganjar-Mahfud Kekuasaan promosi jabatan sebagai Wakil Kepala Pengadilan Negeri Cilacap dialog dengan media melalui ngopi bareng pernataan koalisi permanen pro-pemerintah pembukaan kantor PDIP di Rote Ndao sebagai wujud visi geopolitik Bung Karno diskusi tentang amnesti, demokrasi, dan isu ekologi di coffee morning Surabaya pencegahan stunting promosi ASI persiapan pemilu 2029 kerja berbasis akar rumput kritik terhadap bantuan sosial pantun dan budaya elektabilitas survei IPO program wong cilik demo besar kesakralan bulan kemerdekaan Soekarno Cup gizi ibu anak filosofi Punokawan pilkada tanpa wakil kepala daerah demo Agustus kritik positif kebijakan koreksi kepuasan Prabowo dugaan korupsi kaitan dengan Harun Masiku pembangunan kantor DPC ajakan kegiatan positif survei elektabilitas percepatan pemilu 2029 RUU Perampasan Aset kasus intimidasi dokter Icha kepemimpinan DPR kolektif-kolegial respons terhadap pernyataan Budi Arie Komitmen PDIP Surat Kesepakatan Pangan Lokal Pemilu 2029 Anti Demokrasi Peran Megawati KPK Penghargaan Lencana Padma Dharma Sandhi Festival Mustika Rasa Pemerataan Pembangunan Bali Upaya Inkonstitusional Ketimpangan pembangunan di Bali Pembangunan berkelasan berbasis Tri Hita Karana Konsepsi 100 Tahun Bali Antisipasi bencana iklim Video viral dan tuduhan anti-demokrasi pertemuan dengan penglingsir puri penerimaan penghargaan kebudayaan Bali demokrasi berbasis Pancasila forum internasional advokasi partai politik parti pembangunan kantor parti institusionalisasi parti lawan populisme otoriter Kunjungan festival kuliner Mustika Rasa Penghargaan Lencana Padma Dharma Sandhi dari Puri se-Bali Peringatan 30 tahun Kudatuli dan seruan demokrasi Pernyataan tentang peran ibu dalam keberhasilan bangsa Pendapat mengenai parliamentary threshold Sinyal dukungan kepada Danny Ridwan untuk ketua PDIP Sulsel Dorongan kader muda masuk struktur partai Aktivitas lari pagi dan promosi kesehatan bagi pemuda Arahan menolak pengakuan Soeharto sebagai pahlawan Pernyataan Satyam Eva Jayate sebagai benteng moral PDIP Pelatihan bimtek nasional untuk anggota DPRD Ziarah ke makam Bung Tomo dan W.R Supratman pada Hari Pahlawan pelembagaan partai politik ancaman populisme otoriter kemunduran demokrasi budaya sebagai benteng demokrasi forum CALD agenda strategis PDIP gamelan sebagai harmoni demokrasi

Dianalisis oleh AI · Data diperbarui secara berkala

Skor Meritokrasi

Tidak Meritokratis

Penilaian meritokrasi Hasto Kristiyanto sebagai Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menunjukkan ketidaksesuaian yang signifikan. Latar belakang pendidikan dan pengalaman organisasi tidak secara langsung relevan dengan tugas dan tanggung jawab jabatan tersebut. Keterbatasan data riwayat pekerjaan juga menyulitkan penilaian yang komprehensif.

Kesesuaian Pendidikan

Latar belakang pendidikan Hasto Kristiyanto di bidang Teknik Kimia, Manajemen, dan Ilmu Pertahanan kurang relevan dengan tugas-tugas seorang Sekretaris Jenderal partai politik. Meskipun pendidikan manajemen dapat memberikan beberapa keterampilan yang berguna, kesenjangan antara bidang studi dan peran jabatan sangat besar.

Pengalaman Relevan

Pengalaman organisasi sebagai Ketua Senat Mahasiswa Fakultas Teknik UGM memberikan pengalaman kepemimpinan, namun tidak secara langsung terkait dengan pengelolaan partai politik di tingkat nasional. Tidak tersedianya data riwayat pekerjaan merupakan kekurangan besar dalam menilai relevansi pengalaman.

Faktor Pengurang

−Kurangnya relevansi pendidikan dengan jabatan
−Kurangnya pengalaman profesional yang relevan
−Keterbatasan data riwayat pekerjaan

Dianalisis 11 Mei 2026

Riwayat & Karir (8)

1972

1980

1990

2000

2010

2020

2026

Pendidikan

Daftar Lengkap

Pendidikan2020–2021Program Profesi Insinyur UGM
Pendidikan2020–2022S-3 Ilmu Pertahanan Universitas Pertahanan, Bogor — Ilmu Pertahanan
Pendidikan1997–2000S-2 Manajemen STIE Prasetya Mulya Business School, Jakarta — Manajemen
Pendidikan1985–1991S-1 Fakultas Teknik Kimia UGM Yogyakarta — Teknik Kimia
Pendidikan1982–1985SMA Kolese De Britto Yogyakarta
Pendidikan1979–1982SMP Negeri Gentan Yogyakarta
Pendidikan1972–1979SD Gentan Yogyakarta

Tanpa Periode

Senat Mahasiswa Fakultas Teknik UGM· Ketua

Kontroversi (138)

Lantikan anak kandung menjadi Kadis LH oleh Bupati MalangTinggi

Hasto mengkritik keputusan Bupati Malang yang melantik anaknya sebagai Kepala Dinas, menilai tindakan tersebut kurang elok dan menimbulkan tuduhan nepotisme.

Sumber

Penolakan revisi RUU PemiluSedang

Hasto menolak wacana pengambilalihan revisi RUU Pemilu oleh pemerintah, menyatakan bahwa proses harus melibatkan semua partai dan tidak boleh dipolitisasi.

Sumber

Tuduhan suap dan amnestiTinggi

Hasto menjadi sorotan terkait dugaan suap dalam pemilu dan permintaan amnesti, yang memicu perdebatan tentang potensi normalisasi korupsi.

Sumber

Uji Pasal 21 UU TipikorSedang

Hasto mengajukan uji materi Pasal 21 UU Tipikor, menuduh adanya kehilangan objek hukum dan potensi penyalahgunaan dalam penyidikan.

Sumber

Ambang batas parlemen 13 kursiRendah

Hasto mengusulkan penetapan ambang batas DPR menjadi 13 kursi, menekankan pentingnya dialog antar partai dalam proses tersebut.

Sumber

Dugaan Keterlibatan dalam Suap PemiluSedang

Hasto Kristiyanto diduga terlibat dalam kasus suap pemilu, yang menimbulkan kontroversi terkait penegakan hukum.

Sumber

Amnesti dan AbolisiSedang

Pemberian amnesti dan abolisi kepada Hasto Kristiyanto menuai kritik dan dianggap sebagai preseden buruk dalam penegakan hukum kasus korupsi.

Sumber

Uji Materi UU TipikorRendah

Hasto Kristiyanto mengajukan uji materi terhadap UU Tipikor, namun permohonannya ditolak atau kehilangan objek.

Sumber

Dugaan Perintangan PenyidikanRendah

Hasto Kristiyanto sempat dituduh melakukan perintangan penyidikan, namun kemudian dibebaskan dari tuduhan tersebut.

Sumber

Kritik terhadap pelantikan anak Bupati Malang menjadi KadisSedang

Hasto Kristiyanto mengkritik pelantikan anak Bupati Malang menjadi Kepala Dinas.

Sumber

Jaringan & Asosiasi (180)

Jogja· kota Jatim· provinsi PDI Perjuangan· Partai Politik Megawati Soekarnoputri· Tokoh Politik Tom Lembong· Tokoh Publik Hasto Kristiyanto· Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)Bupati Malang· Pejabat daerah yang melantik anaknya menjadi Kadis LH PDIP· Partai politik tempat Hasto menjabat sebagai Sekjen Gerindra· Partai politik yang memiliki titik temu kebijakan dengan PDIP Dubes Rusia· Duta Besar Rusia yang memberikan buku tentang pengalaman Maria Butina kepada Hasto Maria Butina· Tokoh yang menulis buku tentang pengalaman penjara, dijadikan bahan diskusi Mahkamah Konstitusi (MK)· Lembaga yudisial yang menolak gugatan Hasto terkait pasal rintangi penyidikan Riau· Provinsi tempat Hasto membuka dialog lebar mengenai perjuangan daerah KPK· Lembaga Anti Korupsi Yusril· Politisi Prabowo· Politisi Megawati· Politisi Kaesang· Politisi PSI· Partai Politik Johan Budi· Politisi Malang· Kabupaten Samarinda· Kota Sumatra· Pulau Makassar· Kota Jawa Tengah· Provinsi Harun Masiku· Tersangka Kasus Suap Maria Lestari· Politikus PDIP PN Jakpus· Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Ganjar· Politisi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan· Lembaga peradilan, menggugurkan praperadilan Hasto

Tahukah Kamu?

Catatan

Anggota Fraksi }}

Salah satu dari 3 anggota fraksi }} di seluruh lembaga publik.

Catatan

Media Paling Sering Meliput

Kompas.com memuat 10 artikel — paling banyak dari 46 media yang pernah meliput.

Catatan

Lahir di Yogyakarta, Indonesia

3 pejabat publik lain juga lahir di Yogyakarta, Indonesia.

Dianalisis 11 Mei 2026 · agregasi statistik dari rekan satu lembaga

Liputan Berita per Bulan

1.158

artikel total · 39 bulan tercatat

162 positif 467 netral 64 negatif

Keberagaman Sumber Berita

241

media unik · dari 1.158 artikel

Liputan beragam · top 6%

Top 5 Media

gesuri.id65 · 6%
Kompas.com62 · 5%
detikNews52 · 4%
Suara.com40 · 3%
JPNN.com37 · 3%

Berita Terkait (693)

Hasto Ungkap 5 Agenda Strategis PDIP untuk Perkuat Demokrasi RI di Forum Asia - kumparan.com

Kumparan.com · 4 September 2026

Positif

Hasto mengungkap lima agenda strategis PDIP untuk perkuat demokrasi menunjukkan upaya konstruktif dan positif

Hasto Bongkar Kemunduran Demokrasi Indonesia di Forum Asia

Rmol.id · 4 September 2026

Negatif

Hasto membongkar kemunduran demokrasi Indonesia menunjukkan penilaian negatif terhadap kondisi demokrasi saat ini

Hasto dorong pelembagaan Parpol di Yogyakarta untuk perkuat demokrasi

ANTARA News Yogyakarta · 4 September 2026

Positif

Hasto mendorong pelembagaan Parpol untuk perkuat demokrasi menunjukkan upaya positif dalam penguatan institusi politik

Ungkit Bahaya Populisme Otoriter, Hasto PDIP Dorong Pelembagaan Partai

JPNN.com · 4 September 2026

Positif

Hasto mendorong pelembagaan partai sebagai perlawanan terhadap populisme otoriter menunjukkan sikap positif terhadap demokrasi

Hasto PDIP Ungkap Demokrasi RI Alami Kemunduran, Ini Alasannya

VIVA.co.id · 4 September 2026

Negatif

Hasto menyebut demokrasi RI mengalami kemunduran yang mengindikasikan penilaian negatif terhadap kondisi demokrasi

Sekjen PDIP Tawarkan Lima Agenda Perkuat Demokrasi

berita.liputan6.com · 4 September 2026

Positif

Menawarkan lima agenda untuk perkuat demokrasi merupakan tindakan positif yang konstruktif dari Hasto

Hasto ajak Delegasi Asia ke Kampungnya, Resapi Gamelan sebagai Harmoni Demokrasi - kumparan.com

Kumparan.com · 4 September 2026

Positif

Hasto mengajak delegasi Asia untuk memahami gamelan sebagai harmoni demokrasi menunjukkan inisiatif positif melalui kearifan lokal

Sekjen PDIP Tawarkan 5 Agenda Strategis di Tengah Sorotan Kemunduran Demokrasi

VOI.ID · 4 September 2026

Positif

Hasto menawarkan lima agenda strategis sebagai respons terhadap sorotan kemunduran демокрасии menunjukkan sikap konstruktif

Hadiri Forum CALD, Hasto hingga Andi Widjajanto Bahas Tantangan Demokrasi - kumparan.com

Kumparan.com · 4 September 2026

Positif

Hasto membahas tantangan demokrasi di forum CALD menunjukkan partisipasi positif dalam diskusi demokratis

Sekjen PDIP Sebut Kebudayaan Bisa Jadi Benteng Demokrasi

berita.liputan6.com · 4 September 2026

Netral

Teks membahas kebudayaan sebagai benteng demokrasi tanpa detail substansial dari pernyataan Hasto

Hasto Respons Pernyataan Budi Arie: Upaya Inkonstitusional tak Bisa Dibenarkan!

KoranKota · 2 September 2026

Negatif

Hasto mengecam upaya inkonstitusional yang menunjukkan sikap tegas namun negatif terhadap pihak yang disebut inkonstitusional

Dari Yogyakarta untuk Asia, PDI Perjuangan Suarakan Demokrasi Berbasis Pancasila di Forum Internasional

gesuri.id · 1 September 2026

Positif

PDI Perjuangan melalui Hasto menyuarakan demokrasi Pancasila di forum internasional menunjukkan kebijakan politik yang konstruktif

Bertemu 13 Penglingsir Puri di Bali, Hasto Terima Lencana Penghormatan

Radar Buleleng · 1 September 2026

Positif

Hasto menerima lencana penghormatan dan bertemu dengan tokoh adat menunjukkan pengakuan dan prestasi yang baik

Tolak Eksploitasi Alam di Pulau Dewata, PDI Perjuangan Serukan Pembangunan Berbasis Tri Hita Karana

gesuri.id · 31 Agustus 2026

Netral

Teks membahas kebijakan PDI Perjuangan tentang pembangunan Bali, bukan memprofilkan Hasto secara personal

Waspadai Bencana Akibat Perubahan Iklim, Masyarakat Bali Diajak Pelopori Penyelamatan Lingkungan

BALIPOST.com · 31 Agustus 2026

Netral

Teks membahas ajakan penyelamatan lingkungan oleh PDI Perjuangan, bukan aksi langsung Hasto

Sekjen PDIP: Pembangunan Bali Harus Didasarkan Konsepsi 100 Tahun Bali*

BALIPOST.com · 31 Agustus 2026

Netral

Teks membahas kebijakan partai tentang pembangunan Bali berbasis konsepsi 100 tahun, bukan tindakan langsung Hasto

Sejumlah Tokoh Puri Se-Bali Curhat Ketimpangan ke Hasto Kristiyanto, Begini Ceritanya

Radar Bali · 30 Agustus 2026

Netral

Hasto menjadi tempat aspirasi masyarakat Bali tentang ketimpangan, menunjukkan peran sebagai penegak aspirasi konstituen

Hasto Terima Penghargaan Lencana Padma Dharma Sandhi, Siap Rajut Perbedaan untuk Nusantara

Warta Bali Online · 30 Agustus 2026

Positif

Penghargaan Lencana Padma Dharma Sandhi dan komitmen 'merajut perbedaan untuk Nusantara' menegaskan integritas dan kontribusi Hasto bagi bangsa.

Puri se-Bali Anugerahkan Lencana Padma Dharma Sandhi ke Hasto Kristiyanto

PT Suara Dewata Media · 30 Agustus 2026

Positif

Penganugerahan Lencana Padma Dharma Sandhi dari Puri se-Bali menunjukkan penghargaan tinggi terhadap Hasto

Kunjungi Festival Mustika Rasa, Hasto Kristiyanto Cicipi Ice Cream dari Kimpul

RRI.co.id · 30 Agustus 2026

Positif

Partisipasi Hasto dalam Festival Mustika Rasa dan mencicipi kuliner lokal menunjukkan kedekatan serta apresiasinya terhadap budaya masyarakat.

←←Sebelumnya1 / 35Berikutnya→→