Jabatan
Komisi VIII - Anggota
Fraksi
Demokrasi Indonesia Perjuangan
Provinsi / Dapil
Jawa Barat
Periode
2024-2029
Artikel Terindeks
131
Analisis Sentimen Media
Netral
Berdasarkan 131 artikel
27% positif73% netral
Pemberitaan media tentang pejabat ini cenderung netral atau berimbang — tidak dominan positif maupun negatif.
Skor Meritokrasi
45
Kurang Meritokratis
Penempatan H. MUHAMAD ABDUL AZIS SEFUDIN sebagai anggota Komisi VIII DPR RI kurang meritokratis. Latar belakang pendidikan hukum yang sedang ditempuh memiliki relevansi terbatas dengan tugas komisi yang membidangi agama, sosial, dan kebencanaan. Pengalaman wiraswasta dan organisasi di bidang olahraga (KONI) kurang mendukung kompetensi yang dibutuhkan di komisi tersebut.
Kesesuaian Pendidikan
Pendidikan hukum yang sedang ditempuh memiliki relevansi terbatas dengan bidang tugas Komisi VIII yang fokus pada agama, sosial, dan kebencanaan. Meskipun pemahaman hukum bisa berguna dalam perumusan kebijakan, spesialisasi di bidang tersebut tidak secara langsung mendukung tugas utama komisi.
Pengalaman Relevan
Pengalaman sebagai wiraswasta dan Ketua Umum KONI Kab. Cianjur kurang relevan dengan tugas dan fungsi Komisi VIII DPR RI. Pengalaman di bidang olahraga tidak memberikan bekal yang memadai untuk menangani isu-isu agama, sosial, dan kebencanaan yang menjadi fokus komisi.
Faktor Pengurang
- −Kurangnya pengalaman di bidang agama, sosial, atau kebencanaan.
- −Relevansi pendidikan hukum yang sedang ditempuh masih terbatas.
- −Pengalaman wiraswasta dan organisasi di bidang olahraga kurang mendukung tugas komisi.
Dianalisis 11 Mei 2026
Riwayat & Karir (6)
2002
2005
2010
2015
2020
2025
2026
Pendidikan
Pekerjaan
Organisasi
Daftar Lengkap
- Pendidikan2019–2023Univ.Langlag Buana — Hukum
- Pekerjaan2019–sekarangWIRASWASTA — WIRASWASTA
- Organisasi2019–sekarangKoni Kab. Cianjur — Ketua Umum
- Pendidikan2005–2008SMAN 40
- Pendidikan2002–2005SMPN 42
Tanpa Periode
Komisi VIII
Kontroversi (7)
kekerasan seksual di pesantrentinggi
Dugaan pelecehan santriwati di Pati menambah tekanan pada DPR untuk membentuk satgas pencegahan kekerasan seksual di pesantren.
Sumbertanggapan lambat DPR terhadap kekerasan seksual di pesantrenmenengah
Beberapa anggota DPR dikritik karena lambat dalam menanggapi kasus kekerasan seksual di pesantren, menimbulkan ketidakpuasan publik.
Sumberstatus BNPBmenengah
Perdebatan mengenai peningkatan status Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menjadi kementerian menimbulkan kontroversi di kalangan politisi.
SumberAnggaran KPAI dipangkasSedang
Pengurangan anggaran KPAI menimbulkan kekhawatiran terkait penanganan bencana dan perlindungan korban kekerasan perempuan dan anak
SumberDugaan pelecehan santriwati di pesantrenTinggi
Maraknya kasus kekerasan seksual di pesantren mendorong pembentukan Satgas lintas Kemenag dan KPAI.
SumberBansos tidak tepat sasaranSedang
Keluhan mengenai penyaluran bansos yang tidak tepat sasaran di Cianjur.
SumberPemangkasan anggaran KPAI di tengah lonjakan kekerasan terhadap perempuan dan anak.Tinggi
DPR mengingatkan risiko serius akibat pemangkasan anggaran KPAI.
SumberJaringan & Asosiasi (33)
Muhammad Abdul Azis Sefudin· Anggota DPR, Komisi VIIIKomisi VIII DPR RI· Komisi legislatif yang menuntut pembentukan satgasKemenag· Kementerian Agama yang diminta membentuk satgasBNPB· Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang diusulkan menjadi kementerianKPAI· Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang diminta ikut satgasKPP· Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPP) yang terlibat dalam kebijakan perlindungan anakMuhamad Abdul Azis Saefudin· Anggota DPR Komisi VIIIKemenhaj· Kementerian Haji dan UmrahOKI· Organisasi Kementerian Dalam NegeriRupiah· mata uangMuhamad Abdul Azis Sefudin· Anggota Komisi VIII DPR RIPonpes· Pondok Pesantren yang menjadi fokus kebijakan satgasDPR· lembaga legislatifMegawati· tokoh politikCianjur· kabupatenPDI Perjuangan· partai politikKementerian PPPA· kementerianBPKH· badan pengelola keuangan hajiAbdul Azis Sefudin· Anggota DPRpesantren· lokasiPemerintah Indonesia· pemerintah pusatDPR RI· lembaga legislatifAbdul Aziz· pejabat publikAnak Muda Cianjur· sasaran program kebangsaanAzis Sefudin Nilai· Pejabat pemerintah daerah CianjurPemerintah Kabupaten Cianjur· Instansi yang mendukung program budayaKomisi VIII· komite parlemenAzis Sefudin· pejabat publikSMK Sinar Parahyangan· sekolah menengah kejuruanJawa Barat· provinsi
Tahukah Kamu?
Di Bawah Rata-rata
Skor Merit Rendah
Peringkat #448 dari 577 anggota DPR (skor 45).
Catatan
Pemberitaan Netral
Mayoritas (75%) dari 121 artikel bernada netral.
Catatan
Anggota Fraksi Demokrasi Indonesia Perjuangan
Salah satu dari 110 anggota fraksi Demokrasi Indonesia Perjuangan di seluruh lembaga publik.
Catatan
Anggota DPR
Salah satu dari 577 anggota DPR yang terindeks.
Catatan
Mewakili Jawa Barat
260 pejabat publik dari Provinsi Jawa Barat terindeks di platform.
Catatan
Media Paling Sering Meliput
gesuri.id memuat 18 artikel — paling banyak dari 56 media yang pernah meliput.
Dianalisis 9 Mei 2026 · agregasi statistik dari rekan satu lembaga
Liputan Berita per Bulan
215
artikel total · 56 bulan tercatat
36 positif 95 netral 0 negatif
Keberagaman Sumber Berita
84
media unik · dari 215 artikel
Liputan beragam · top 13%
Top 5 Media
- gesuri.id27 · 13%
- Liputan6.com17 · 8%
- RM.ID14 · 7%
- RRI.co.id11 · 5%
- Tribunnews.com9 · 4%
Berita Terkait (131)
Azis Sefudin: Negara Harus Hadir Total Tangani Korban Gempa NTT
Klikwarta.com · 18 Agustus 2026
NetralTeks hanya menyampaikan pernyataan Azis Sefudin tentang tanggungjawab negara tanpa menilai kinerjanya.
DPR Soroti Minimnya Anggaran BNPB 2027, Minta Fokus Ke Mitigasi Bencana
RM.ID · 19 Juni 2026
NetralTeks membahas anggaran BNPB dan mitigasi bencana, bukan Muhamad Abdul Azis Sefudin DPR
Dugaan Pelecehan Santriwati di Pati Menguat, DPR Desak Kemenag Bentuk Satgas Pencegahan di Pesantren
Radar Banyuwangi · 7 Mei 2026
NetralTeks membahas kinerja DPR secara umum, bukan H. MUHAMAD ABDUL AZIS SEFUDIN
DPR Dorong Satgas Lintas Kemenag dan KPAI
