
Jabatan
Komisi XI - Wakil Ketua
Fraksi
Demokrasi Indonesia Perjuangan
Provinsi / Dapil
Jawa Tengah
Periode
2024-2029
Kontak
REKODEDOLFIE@YAHOO.COM
Artikel Terindeks
198
Berdasarkan 198 artikel
Pemberitaan media tentang pejabat ini cenderung netral atau berimbang — tidak dominan positif maupun negatif.
Kategori Pemberitaan
Meritokratis
Penempatan Dolfie O.F.P. sebagai Wakil Ketua Komisi XI DPR menunjukkan tingkat meritokrasi yang cukup baik. Latar belakang pendidikan di bidang teknik dan pengalaman kerja di berbagai sektor, termasuk keuangan dan program, memberikan dasar yang relevan untuk tugas pengawasan di komisi yang membidangi keuangan dan perbankan. Meskipun demikian, ada beberapa kesenjangan yang perlu diperhatikan.
Kesesuaian Pendidikan
Pendidikan di bidang Teknik Fisika dari ITB memberikan landasan analitis yang kuat, meskipun tidak secara langsung terkait dengan bidang keuangan. Namun, kemampuan problem-solving dan pemahaman sistem yang diperoleh dapat diterapkan dalam menganalisis kebijakan ekonomi dan keuangan.
Pengalaman Relevan
Pengalaman sebagai staf khusus bidang finansial di Forum Rektor Indonesia dan keterlibatan di Indonesian Corruption Watch memberikan pemahaman tentang pengelolaan keuangan dan isu-isu transparansi. Pengalaman sebagai komisaris di PT. Telkom Indonesia, Tbk juga relevan dengan pengawasan BUMN di Komisi XI. Keikutsertaan dalam badan penanggulangan bencana kurang relevan.
Faktor Pendukung
Faktor Pengurang
Daftar Lengkap
Tanpa Periode
DPR dituduh menyetujui penutupan minimarket demi mendukung koperasi desa, namun isu ini diklarifikasi oleh PDIP.
SumberDolfie merasa heran dengan banyaknya versi angka pertumbuhan ekonomi.
SumberDolfie mempertanyakan transparansi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2026.
SumberDolfie menyentil Menteri Keuangan tentang anggaran pendidikan dan terkejut akan temuan banyaknya anggaran pendidikan yang tersebar di kementerian lain.
SumberDolfie mempertanyakan konsistensi pemerintah terhadap prinsip efisiensi.
SumberDolfie mengkhawatirkan dana Rp200 triliun ke Himbara menjadi beban bagi perbankan.
SumberDolfie menyoroti potensi tambahan beban APBN akibat kenaikan harga minyak dunia.
SumberPDIP membantah bahwa Puan Maharani menyetujui penghentian operasional minimarket. Isu ini dianggap sebagai hoaks dan disinformasi.
SumberDolfie dipanggil oleh KPK sebagai saksi terkait kasus korupsi CSR BI-OJK.
SumberKomisi XI DPR mengkritik anggaran BA BUN dan meminta Menkeu membahas penggunaannya bersama DPR.
SumberCatatan
Skor Merit Sedang
Peringkat #281 dari 577 anggota DPR (skor 72).
Di Atas Rata-rata
Pemberitaan Bernada Positif
36% dari 149 artikel teranalisis bernada positif.
Catatan
Anggota Fraksi Demokrasi Indonesia Perjuangan
Salah satu dari 110 anggota fraksi Demokrasi Indonesia Perjuangan di seluruh lembaga publik.
Catatan
Anggota DPR
Salah satu dari 577 anggota DPR yang terindeks.
Catatan
Mewakili Jawa Tengah
234 pejabat publik dari Provinsi Jawa Tengah terindeks di platform.
Catatan
Media Paling Sering Meliput
gesuri.id memuat 31 artikel — paling banyak dari 78 media yang pernah meliput.
Dianalisis 9 Mei 2026 · agregasi statistik dari rekan satu lembaga
326
artikel total · 165 bulan tercatat
117
media unik · dari 326 artikel
Liputan beragam · top 18%
Top 5 Media
Foto : Uji Kelayakan Gubernur BI Belum Dijadwalkan, Komisi XI DPR RI Tunggu Penugasan Bamus
Kompas.com · 14 Agustus 2026
Netral| Dolfie: Perkuat Intelijen Bea Cukai, Putus Penyelundupan Barang Ilegal
jurnas.com · 24 Juli 2026
PositifNada mendukung karena Dolfie mendorong tindakan tegas seperti 'Perkuat Intelijen Bea Cukai' dan 'Putus Penyelundupan Barang Ilegal'.
| Dolfie: Opini WTP Bukan Prestasi, BPKP dan LKPP Harus Buktikan Kinerja
jurnas.com · 16 Juli 2026
NetralTeks menyorot pernyataan Dolfie tentang "Opini WTP Bukan Prestasi" dan kinerja lembaga, sehingga nadanya informatif.
Dolfie Minta Anggaran Pendidikan Tetap Masuk Belanja Negara Demi Penuhi Amanat Konstitusi
Topik Utama
Dianalisis oleh AI · Data diperbarui secara berkala
Dianalisis 11 Mei 2026
pantau.com · 16 Juli 2026
PositifFrasa "Minta Anggaran Pendidikan Tetap Masuk Belanja Negara Demi Penuhi Amanat Konstitusi" menunjukkan sikap pro-kepentingan publik.