Jabatan
Wakil Gubernur Papua Barat
Fraksi
Provinsi / Dapil
Papua Barat
Periode
2025-2030
Artikel Terindeks
84
Analisis Sentimen Media
Netral
Berdasarkan 84 artikel
42% positif56% netral2% negatif
Pemberitaan media tentang pejabat ini cenderung netral atau berimbang — tidak dominan positif maupun negatif.
Skor Meritokrasi
65
Meritokratis
Penempatan Mohamad Lakotani sebagai Wakil Gubernur Papua Barat dapat dinilai meritokratis. Pendidikan hukum dan pengalaman organisasi menunjukkan pemahaman tentang pemerintahan dan masyarakat, meskipun pengalaman profesional di sektor swasta kurang relevan secara langsung. Penghargaan di bidang kepramukaan menunjukkan komitmen pada pengembangan masyarakat.
Kesesuaian Pendidikan
Pendidikan Sarjana Hukum relevan dengan tugas-tugas pemerintahan dan pembuatan kebijakan. Gelar Magister Sains di bidang Community Development juga mendukung pemahaman tentang pembangunan daerah dan pemberdayaan masyarakat.
Pengalaman Relevan
Pengalaman sebagai Ketua di berbagai organisasi seperti Nahdlatul Ulama (NU), Dewan Masjid Indonesia (DMI), dan Kwartir Daerah Gerakan Pramuka menunjukkan kemampuan kepemimpinan dan manajemen organisasi yang relevan dengan jabatan publik. Pengalaman wiraswasta kurang relevan secara langsung, namun dapat memberikan pemahaman tentang ekonomi lokal.
Faktor Pendukung
- +Pendidikan hukum dan community development
- +Pengalaman organisasi yang luas
- +Penghargaan di bidang kepramukaan
Faktor Pengurang
- −Pengalaman wiraswasta kurang relevan
- −Tidak ada informasi mengenai pengalaman di pemerintahan sebelumnya
- −Tidak ada informasi mengenai afiliasi partai politik
Riwayat & Karir (10)
1979
1980
1990
2000
2010
2020
2026
Pendidikan
Organisasi
Daftar Lengkap
- Organisasi2017–2024DEWAN MASJID INONESIA (DM) PROVINSI PAPUA BARAT — KETUA
- Organisasi2017–2023KWARTIR DAERAH GERAKAN PRAMUKA PAPUA BARAT — KETUA
- Organisasi2006–2014NAHDATUL ULAMA (NU) CABANG KAIMANA — KETUA TANDFIDZIA
- Pendidikan2000–2002COMMUNITY DEVELOPMENT PASCA SARJANA UNIVERSITAS HASANUDDIN MAKASAR — MAGISTER SAINS
- Organisasi1999–2006YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM KAIMANA — KETUA
- Pendidikan1990–1996FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PAPUA JAYAPURA — SARJANA HUKUM
- Pendidikan1987–1990SMA MUHAMMADIYAH YAPIS ABEPURA JAYAPURA — SMA
- Pendidikan1984–1987SMP YAPIS KAIMANA — SMP
- Pendidikan1979–1984SD YPPK st. FRANSISKUS KAIMANA — SD
Tanpa Periode
WIRASWASTA
Penghargaan
2019PENGHARGAAN PENGABDIAN PADA PEMBINAAN ANAK DIDIK (LENCANA MELATI) (KWARNAS GERAKAN PRAMUKA)
Kontroversi (11)
Penyaluran Dana Otonomi Khusus (Otsus)Sedang
Dana Otsus 2025 sempat masuk 'negative list' dari Kementerian Keuangan RI sebelum akhirnya dipastikan siap disalurkan oleh Mohamad Lakotani.
SumberStatus dan Pengangkatan Tenaga HonorerSedang
Mohamad Lakotani meminta honorer 1.002 untuk tenang, menyatakan bahwa pengangkatan ASN adalah kewenangan pemerintah pusat, menunjukkan adanya ketidakpastian atau tuntutan dari honorer.
SumberKebijakan Ekspor Kayu BulatRendah
Pemerintah Provinsi Papua Barat menolak permintaan investor untuk memperpanjang izin ekspor kayu bulat, menunjukkan kebijakan yang ketat terhadap pengelolaan sumber daya alam.
SumberMoratorium Penerimaan Pegawai Negeri Sipil (PNS)Sedang
Gubernur Papua Barat menerbitkan moratorium PNS, sebuah kebijakan signifikan yang dapat menimbulkan dampak bagi pencari kerja dan struktur kepegawaian daerah.
SumberKasus keracunan makananSedang
Pemprov Papua Barat membentuk Satgas MBG untuk mencegah kasus keracunan di wilayah provinsi.
SumberLegalisasi tambang rakyat berbasis adatTinggi
Pemprov Papua Barat siap mengatur tambang rakyat secara legal dengan memperhatikan adat setempat, menimbulkan perdebatan tentang dampak lingkungan.
SumberPenolakan perpanjangan izin ekspor kayu bulatSedang
Pemprov menolak permintaan investor untuk memperpanjang izin ekspor kayu bulat, memicu ketegangan dengan sektor perkayuan.
SumberMoratorium penerimaan PNSRendah
Gubernur Papua Barat mengeluarkan moratorium penerimaan PNS, menimbulkan kekhawatiran di kalangan ASN dan masyarakat.
SumberKekurangan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban 2025Rendah
Wakil Gubernur Papua Barat mengakui adanya kekurangan dalam LKPJ 2025 dan akan memperbaikinya berdasarkan rekomendasi DPR.
SumberAktivitas tambang ilegalSedang
Keberadaan operasi pertambangan tanpa izin di wilayah Papua Barat yang mengharuskan pemerintah provinsi untuk mengambil tindakan penertiban.
SumberJaringan & Asosiasi (59)
Mohamad Lakotani· Wakil Gubernur Papua Barat, Ketua DMI Papua Barat, Ketua PMI Papua BaratAli Baham Temongmere· Sekretaris Daerah Papua BaratDominggus Mandacan· Gubernur Papua BaratPrabowo· PresidenPemerintah Provinsi Papua Barat· Pemerintah DaerahDPR· Dewan Perwakilan RakyatKementerian Keuangan RI· Pemerintah PusatDirektorat Jenderal Otonomi Daerah· Pemerintah PusatMajelis Ulama Indonesia Papua Barat· Organisasi KeagamaanDewan Masjid Indonesia Papua Barat· Organisasi KeagamaanPalang Merah Indonesia Papua Barat· Organisasi Sosial/KemanusiaanOrganisasi Perangkat Daerah (OPD)· Unit Kerja Pemerintah DaerahGerakan Pemuda Islam (GPI)· Organisasi Pemuda/KeagamaanPapua Barat· ProvinsiManokwari· Kota/KabupatenYamor· DaerahKaimana· Kota/KabupatenAceh· Wilayah penerima bantuanSumatera Utara· Wilayah penerima bantuanSumatera Barat· Wilayah penerima bantuanLakotani· pejabat pemerintahUNIPA· universitasPapua· provinsiMusprov KONI Papua Barat· penyelenggara Musyawarah Provinsi KONIKementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK)· Pengelola dana OtsusKONI Papua Barat· Penerima dana hibah untuk MusprovMasyarakat adat Papua Barat· Pemangku kepentingan dalam legalisasi tambangInvestor kayu bulat· Pemohon perpanjangan izin eksporAPBD Papua Barat 2026· Rancangan anggaran provinsiMajelis Ulama Indonesia (MUI) Papua Barat· Penyelenggara Safari Ramadhan
Tahukah Kamu?
Catatan
Anggota Pemerintah Provinsi
Salah satu dari 70 anggota Pemerintah Provinsi yang terindeks.
Catatan
Mewakili Papua Barat
43 pejabat publik dari Provinsi Papua Barat terindeks di platform.
Catatan
Media Paling Sering Meliput
ANTARA News Papua Tengah memuat 9 artikel — paling banyak dari 20 media yang pernah meliput.
Dianalisis 9 Mei 2026 · agregasi statistik dari rekan satu lembaga
Liputan Berita per Bulan
159
artikel total · 89 bulan tercatat
35 positif 47 netral 2 negatif
Keberagaman Sumber Berita
35
media unik · dari 159 artikel
Liputan beragam · top 17%
Top 5 Media
- ANTARA News Papua Tengah27 · 17%
- Jagat Papua20 · 13%
- RRI.co.id16 · 10%
- Tabura Pos14 · 9%
- papuadalamberita.com11 · 7%
Berita Terkait (84)
Begini Pesan Wagub Lakotani kepada Pengurus IBCA MMA Papua Barat Periode 2026–2030
Jagat Papua · 24 Agustus 2026
NetralTeks hanya memberitakan judul pesan Wagub Lakotani tanpa penilaian positif atau negatif terhadap kinerjanya
Buka First Kasuari 2026, Wagub Lakotani Ajak Masyarakat Bangga dan Paham Rupiah
klikpapua · 10 Juli 2026
PositifAjak masyarakat 'bangga dan paham rupiah', sehingga terdengar edukatif dan membangun.
Wakil Gubernur Papua Barat Resmi Tutup MTQ ke-XI Tingkat Provinsi Papua Barat
RRI.co.id · 5 Juli 2026
PositifFrasa 'resmi tutup MTQ' menunjukkan peran resmi dan suksesnya agenda yang dipimpinnya.
